Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Jurnal Hukum Samudra Keadilan merupakan jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Samudra, guna penyebarluasan kajian konseptual dan hasil penelitian. Jurnal Hukum Samudra Keadilan terbit dua kali dalam setahun (Januari-Juni dan Juli-Desember). Jurnal Hukum samudra Keadilan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12 No 2 (2017)"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[MEDIA MASSA DAN HUKUM HUMANITER DALAM PANDANGAN ISLAM ]]>
<![CDATA[Iman Jauhari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (578.475 KB)
<![CDATA[Perkembangan teknologi yang berkembang pesat membawa perubahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah media massa. Dalam hal kasus pelanggaran humaniter, media massa mempunyai peran dalam penyampaian berita yang dapat didengar dan dilihat oleh negara lainnya. Media massa menyampaikan berita baik dalam hal peperangan, pelanggaran HAM dan kasus pidana humaniter lainnya, yang seyogyanya ditangani oleh ICRC. Sehingga menarik dikaji dalam tulisan ini mengenai hubungan Hukum Humaniter dengan HAM, Peperangan, Konflik bersenjata dan damai dan bagaimana peran media massa dalam Hukum Perang sebagai penegakan kebenaran.]]>
<![CDATA[PERANAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[M. Nurdin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (614.932 KB)
<![CDATA[Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup diatur berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keberadaan undang-undang ini memperkuat mekanisme perlindungan lingkungan hidup dari tindakan perusakan dan eksplorasi sumber daya alam yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Proses penegakan hukum dilakukan baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Secara formalnya, pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dilaksanakan oleh kepolisian dan Pejabat PPNS yang ditunjuk. Realitanya pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup masih menimbulkan kendala sehingga menghambat proses penegakan hukum lingkungan hidup.]]>
<![CDATA[FORMULASI HUKUM PIDANA TERKAIT PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Yusi Amdani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (549.371 KB)
<![CDATA[Perkembangan hukum di Indonesia telah menempatkan korporasi sebagai salah satu subjek dalam tindak pidana, selain manusia. Diskursus tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia sebenarnya relatif baru. Terkait dengan posisi korporasi dalam hukum pidana sebagai subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam perkembangannya, banyak kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara disidangkan di pengadilan hingga pelakunya dijatuhi pidana, namun dari data yang ada sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yang dihadapkan ke persidangan adalah pelaku orang perorangan. Hingga saat ini dalam praktiknya, pengajuan korporasi sebagai terdakwa tindak pidana korupsi masih jarang terjadi, padahal UU PTPK menggariskan ketentuan selain orang perorangan, korporasi juga merupakan subjek hukum yang dapat didakwa melakukan tindak perkara korupsi.]]>
<![CDATA[DAMPAK PERCERAIAN DI LUAR MAHKAMAH SYAR'IYAH DALAM KEHIDUPAN DI MASYARAKAT GAMPONG ALUE BU TUHA KECAMATAN PEUREULAK BARAT KABUPATEN ACEH TIMUR ]]>
<![CDATA[Cut Elidar]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>;
<![CDATA[Liza Agnesta Krisna]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (648.733 KB)
<![CDATA[Hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan tersebut yakni antara seorang pria dengan seorang wanita. Pengaturan tentang perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam membina bahtera rumah tangga sering dijumpai berbagai keluhan yang dapat berujung pada terjadinya perceraian. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan yaitu di Mahkamah Syar'iyah, maka ketentuan ini berlaku juga bagi seluruh warga Negara Indonesia termasuk yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di Mahkamah Syar'iyah. Perceraian yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini untuk kemaslahatan dan kepastian hukum. Perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah memiliki dampak terhadap persoalan tentang pembagian harta gono-gini (harta bersama selama berumah tangga), penguasaan anak, nafkah anak, dan nafkah isteri selama masa iddah. Metode yang digunakan adalah Penelitian ini lebih bersifat pada penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer yaitu melakukan wawancara dengan beberapa narasumber.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 ]]>
<![CDATA[Zulfiani Zulfiani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (833.542 KB)
<![CDATA[Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islâm maupun hukum positif (negara). Dalam Undang- Undang perkawinan telah di tetapkan mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materiil) salah satunya Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada kenyataannya banyak terjadi perkawinan yang dilakukan di bawah ketetuan undang-undang perkawinan, ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelak, tidak hanya di kota besar tetapi tidak didaerah-daerah terpencil. Sebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA PERSPEKTIF PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA ]]>
<![CDATA[Ridwan Ridwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (721.98 KB)
<![CDATA[Hasan al Banna, merupakan salah satu tokoh Islam. Ide-idenya dan gerakan bersama-sama dengan Ikhwanul Muslimin telah terangsang semangat juang masyarakat Islam agar tidak tertinggal. Kembali ke kehidupan terinspirasi oleh al-quran dan Sunnah gerakan. Meskipun iniAngka pembaruan Islam telah meninggal, pikirannya masih ada dalam kehidupan masyarakat Islam. Oleh karena itu, Dalam pemikiran politik, Hasan al-Banna menghubungkan iman dengan aktivitas politik. Tentunya seorang Muslim tidak sempurna keislamanya kecuali jika dia menjadi politisi, yang memiliki pandangan kedepan dan memberikan perhatian penuh terhadap isu-isi dan ras. Menurutnya, yang Islami harus mengarah pada perhatian terhadap masalah bangsa. Islam adalah sistem yang komprehensif, mencakup semua aspek kehidupan. Namun demikian Islam dan Politik Indonesia dari zaman kezaman terus berkembang dan meningkat, tentu tidak terlepas dari perkembangan Agama dan politik di Indonesia pada umumnya.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI PUNGUTAN LIAR TERHADAP PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Wahyu Ramadhani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (673.302 KB)
<![CDATA[Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Pungutan liar di sebagian besar kasus yang terjadi terdapat unsur penyalahgunaan wewenang. Apakah terdapat unsur kesalahan dan pertanggung jawaban pidana dari perbuatan pungutan liar. Penyalahgunaan wewenang pejabat dalam jabatannya melakukan perbuatan pungutan liar sebagian dari inti delik. Unsur melawan hukum sangat di perlukan untuk menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana. Apakah unsur melawan hukum dalam pungutan liar sejalan dengan prinsip asas legalitas atau tidak. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Namun, penulis berharap dengan apa yang penulis berikan dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis dan seluruh pembaca.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENTINGNYA PENGAWASAN OTORITAS TERHADAP BUMN GO PUBLIC ]]>
<![CDATA[Marisi Marisi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (749.349 KB)
<![CDATA[Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan sebuah lembaga yang bergerak dibidang perekonomian sesuai dengan amanah Pasal 33 UUD 1945. Kedudukan BUMN diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Keuangan BUMN adalah Keuangan Negara, namun pengurusannya menggunakan sistem korporasi dan tidak menggunakan sistem pemerintahan. Pengawasan oleh DPR terhadap BUMN dilakukan dengan menggunakan pendekatan korporasi dengan menempatkan BUMN sebagai sebuah korporasi. Sistem pengelolaan BUMN go public sesuai bentuk usahanya tetap mengacu pada regulasi tentang Perseroan Terbatas dan Pasar Modal dalam menjalankan rutinitas usahanya, namun sistem pengawasan ganda berlaku terhadap pengelolaan BUMN tersebut. Selain pengawasan berdasarkan yang sudah diatur dalam regulasi terkait Perseroan Terbatas dan Pasar Modal.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Julianda B. Manalu]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (623.376 KB)
<![CDATA[Guna menunjang pembangunan infrastruktur, baik sarana dan prasarana Pemerintah diperlukan adanya kegiatan pengadaan, baik berupa barang atau jasa. Para pihak penyelenggaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) terdiri dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan penyedia barang.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI AKTE KELAHIRAN TERHADAP ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL-USULNYA ]]>
<![CDATA[Enty Lafina Nasution]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (592.645 KB)
<![CDATA[Nasab/asal-usul seseorang merupakan sesuatu yang harus jelas dan benar adanya, karena merupakan petunjuk identitas seseorang yang harus dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan. Salah satu bukti penjaminan nasab yang diakomodir oleh sistem hukum nasional adalah akta kelahiran. Akta kelahiran dapat berfungsi sebagai alat pengakuan yang diajukan oleh orang tua. Hal ini juga diakui dalam hukum Islam. Kajian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang tidak diketahui asal usulnya melalui akta kelahiran.]]>
