cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
CHARLYNA S. PURBA
Contact Email
charlyna.purba@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
charlyna.purba@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI
Published by Universitas Panca Bhakti Pontianak
ISSN : 25803298     EISSN : 25807277     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Media Bhakti dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak dengan ISSN 2580-3298 (cetak) dan ISSN 2580-7277 (online). Jurnal Hukum Media Bhakti terbit pertama kali sejak tahun 2017 yang lalu, JHMB terbit dalam setiap 6 bulan yakni pada bulan Juni dan Desember yang merupakan berkala ilmiah bidang hukum, hasil-hasil penelitian dibidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan dimedia apapun.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 1, No 2 (2017)" : 7 Documents clear
FENOMENA BANYAKNYA WARGA NEGARA ASING YANG MASUK KE WILAYAH RI TANPA DILENGKAPI DOKUMEN RESMI (Studi Di Rumah Detensi Imigrasi Pontianak) Yuliastini, Anita; Arabiyah, Hj. Syarifah
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i2.12

Abstract

Pergolakan di Timur Tengah karena perang saudara yang tiada hentinya, sehingga banyak warga negara Afganistan yang akhirnya mengungsi ke negara lain untuk mencari penghidupan yang damai. Namun terkadang imigran tersebut nekad masuk ke negara lain tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah/resmi. Tidak sedikit para pencari suaka ini masuk ke wilayah Indonesia dan tidak memiliki dokumen-dokumen resmi (tanpa paspor).  Para pencari suaka tersebut ditampung atau ditahan di Rumah Detensi Imigrasi yang mana Rudenim tersebut merupakan unit pelaksanan teknis yang berada di bawah nauangan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia.
KEDUDUKAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA AS, Yenny; Purba, Charlyna S; Lipi, Lipi
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i2.13

Abstract

Apakah informasi elektronik dan data elektronik tersebut dapat dijadikan dasar sebagai alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim akan dianalisis menggunakan metode penelitian  menggunakan pendekatan yuridis normatif menunjukkan bahwa rekaman kamera Closed Circuit Television dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah di sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
PEMENUHAN UPAH MINIMUM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL Damaryanti, Henny; Alkadrie, Sy Abdullah; Annurdi, Annurdi
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i2.8

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemenuhan pembayaran upah minimum sebgai pemenuhan hak tenaga kerja yang dijamin sebagai hak konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Bahan penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dengan alat studi dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketentuan mengenai pengupahan tenaga kerja merupakan upaya yang dilakukan oleh negara agar setiap tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dengan menggunakan ketentuan penetapan upah minimum, namun demikian masih ditemukan adanya pengusaha yang melakukan atau menerapkan pengupahan terhadap pekerjanya di bawah upah minimum yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaku usaha (pengusaha) hendaknya dalam menjalankan kegiatan usaha miliknya haruslah memperhatikan pula kepentingan dari pekerjanya, dengan turut serta memperhatikan dan memenuhi hak-hak tenaga kerja, selain itu negara dalam hal ini dituntut untuk dapat melakukan penegakkan hukum ketenagakerjaan sehingga terwujud pemenuhan upah minimum sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional tenaga kerja.
REKONSTRUKSI DARI PENEGAKAN UNDANG-UNDANG MENUJU PENEGAKAN HUKUM DEMI KEADILAN YANG SUBSTANTIF Budimansyah, Budimansyah
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i2.14

Abstract

Hukum pidana diciptakan dengan sifatnya yang senantiasa mengatur dan memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggar dan fungsi hukum pidana adalah sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Tujuan dari hukum adalah keadilan hukum (filosofis), kepastian hukum (yuridis) dan kemanfaatan hukum (sosiologis), ketiga tujuan hukum tersebut harus dapat berjalan beriringan sehingga dapat dicapai dalam muara penegakan hukumnya, yaitu bahwa dalam setiap proses penegakan hukum baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dan di dalam putusan hakim haruslah mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri, akan tetapi dilema muncul kemudian ketika ketiga tujuan hukum itu saling berbenturan maka yang dikedepankan adalah tujuan dari hukum berupa kemanfaatan hukum. Penegakan hukum pidana haruslah dilakukan dengan ilmu hukum, tafsir terhadap pasal-pasal pidana terlebih dalam tataran penerapan pasal-pasal tersebut di dalam teori dan praktek tidaklah bisa dilakukan dengan melihat bahwa masalah hukum pidana adalah masalah hitam putih pasal saja, melainkan harus melihat lebih jauh dan mendalam. Penegakan hukum tidak dapat dilakukan dengan paradigma legal positivistik dengan sifat kekakuan karena tujuan dari hukum pidana adalah tujuan untuk mendapatkan kebenaran materiel atau kebenaran sesungguhnya dari sebuah peristiwa pidana. Apabila penegakan hukum dilakukan dengan sifat kekakuan dengan melihat masalah pidana hanyalah masalah hitam putih pasal saja maka kemudian keadilan yang didapat pada akhirnya adalah keadilan prosedural bukan keadilan substanstif. Penegakan hukum berbeda dengan penegakan undang-undang, dan tugas dari aparat penegak hukum  adalah  menegakkan hukum bukan menegakkan undang-undang semata karena apabila penegakan undang-undang yang dilakukan maka keadilan yang didapat adalah keadilan formal prosedural sementara jika penegakan hukum yang dilakukan maka muara yang didapat adalah keadilan substansial. Aparat penegak hukum harus berani keluar dari paham dan cara berhukum positvistik, karena tugas aparat penegak bukan hanya menegakkan undang-undang semata tetapi juga menegakkan hukum, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam undang-undang tersebut terlihat jelas dan tegas ada pemisahan antara hukum dan peraturan perundang-undangan dan tugas aparat penegak hukum  adalah  menegakkan hukum bukan undang-undang semata serta kewajiban hakim untuk menggali dan memahami rasa keadilan yang hidup di masyarakat yang bersumber dari hukum tidak tertulis.
EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUBU RAYA Martono, Joko; Purba, Charlyna S; Budimansyah, Budimansyah
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i2.9

Abstract

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya telah berlaku kurang lebih 6 (enam) tahun. Dan sementara itu, hingga saat ini landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya ini telah mengalami beberapa perubahan mengikuti kondisi masyarakat yang dinamis dan perkembangan ketatanegaraan. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang  Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi revisi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya. Melalui metode penelitian yuridis normatif, diketahui bahwa lembaga pembentuk produk hukum daerah di Kabupaten Kubu Raya perlu untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya guna mengikuti perkembangan masyarakat dan ketatanegaran yang dinamis.
KONTESTASI TERMINOLOGI DAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA Purwanto, Purwanto
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i2.10

Abstract

Kontestasi  terminologi  dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA)  sesuatu yang urgen untuk didiskusikan secara  akademis. Acapkali  peristilahan  yang dilabelkan pada MHA masih berkonotasi negatif, khususnya dalam menghadapi hegemoni dan represitas negara. Praktik penamaan istilah  MHA semakin sering  dirujuk, apalagi  setelah   Konstitusi maupun berbagai perundang-undangan sektoral mempergunakan istilah MHA. Dinamika alas yuridis emperik  tentang  terminologi dan pengakuan MHA  berikut hak-haknya  dapat ditelusuri dari dimensi hukum Internasional dan hukum Nasional.
PENERAPAN FIKSI HUKUM (FICTIE VAN WIL EN VERTROUWEN) DALAM KONTRAK BAKU Annurdi, Annurdi
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i2.11

Abstract

Penggunaan kontrak atau perjanjian baku dalam kegiatan bisnis dilakukan oleh pelaku usaha untuk dapat memperoleh efisiensi waktu, tenaga dan biaya, namun terhadap penggunaan kontrak baku dinilai pihak yang kedudukan ekonominya lebih lemah “terpaksa” sepakat terhadap isi kontrak baku tersebut, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kepastian hukum terhadap pleksanaan kontrak baku yang telah disepakati. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dengan adanya penerapan fiksi “fictie van will en vertrouwen” yang menegaskan bahwa adanya keadaan dimana para pihak seolah-olah memperoleh kesepakatan dengan dasar adanya kepercayaan, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan dan pelaksanaan terhadap kontrak baku tersebut.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017)