Articles
158 Documents
<![CDATA[REKONSTRUKSI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BERBASIS NILAI KESEJAHTERAAN ]]>
<![CDATA[sunardi, sunardi]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v2i1.3524
<![CDATA[ABSTRAK Wisata yang mengundang pengunjung untuk mengunjungi lokasi cagar budaya, juga memberikan dampak pertumbuhan dibidang perdagangan dan jasa kepada masyarakat setempat. Kontribusi pada pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang akhirnya pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat tersebut akan menjadi bagian dengan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor – faktor yang berpengaruh terhadap pelestarian cagar budaya pada saat ini yang belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap kesejahteraan daerah, untuk mengetahui dampak negatif pelestarian benda cagar budaya saat ini, serta untuk mengetahui rekonstruksi pelestarian cagar budaya yang berbasis nilai kesejahteraan.Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivisme. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan metode pendekatan yuridis sosiologis atau socio-legal research. Sedangkan analisis data dilakukan dengan metode diskriptif kualitatif.Hasil penelitian menyatakan bahwa 1) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelestarian cagar budaya yang belum meningkatkan kesejahteraan didaerah saat ini: usaha memperbesar pendapatan asli daerah dan kesejahteraan rakyat dan saat ini belum ada satu pun regulasi yang mengatur secara khusus tentang pelestarian cagar budaya; 2) dampak negatif pelestarian benda cagar budaya saat ini: tidak mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat, hilangnya peluang masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, serta Belum optimalnya Pelestarian Cagar Budaya di Indonesia; 3) rekontruksi nilai pelestarian cagar budaya dari yang di dasarkan pada perlindungan cagar budaya dengan mnyempurnakan Pasal 3 (d) UU Nomor : 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. ]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[rois, iwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v1i2.2343
<![CDATA[Â ABSTRACTProblems in this research: 1) Is the birth of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee has provided legal certainty for the parties? 2) What is the implementation and or implementation of Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Guarantee? A review of the legal certainty guaranteed to the parties and the implementation or implementation of Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Guarantee, carried out by normative juridical approach. The conclusion of this study is that to accommodate and respond to the wishes of the general public and especially the business world in order to achieve legal certainty and security of business, the government makes or issued Law No. 42 of 1999 on the Fiduciary Guaranty Act. Whereas with the enactment of Law No. 42 of 1999 the desired political law is a legal political model that provides a larger space for community participation, thereby creating a democratic character and creating a responsive legal configuration.Keywords: Political Law, Fiduciary Security, Legal Certainty.]]>
<![CDATA[IDENTIFIKASI UNDANG-UNDANG YANG MEMILIKI KAITAN DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI ]]>
<![CDATA[Winarso, Teguh]]>;
<![CDATA[Sarikat Putra Jaya, Nyoman]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v3i1.5330
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui hukum mana yang mengatur ketentuan mengenai subjek hukum perusahaan dan sebagai pembelajaran lanjutan yang dapat digunakan dalam berbagai karya ilmiah. Menulis menggunakan metode pendekatan doktrinal mengambil dari berbagai data sekunder seperti jurnal, buku, hukum dan lain-lain yang terkait dengan materi pelajaran dari subjek hukum perusahaan. Subjek hukum adalah mereka yang sejak lahir memiliki hak dan kewajiban yang dapat digunakan dalam partisipasi mereka dalam hukum. Bahkan di sini perusahaan yang benar-benar memiliki hak dan kewajiban sejak lahir tidak dapat secara langsung disebut sebagai subjek hukum, karena hak dan kewajiban tidak diperoleh langsung dari Tuhan, tetapi dibuat oleh manusia sehingga perusahaan dapat bertindak dalam partisipasi mereka dalam hukum. Mengenai penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana masih menjadi masalah sejauh ini yang telah menyebabkan perilaku yang disetujui / pro dan tidak menyenangkan / kontra-perilaku terhadap subjek hukum pidana perusahaan. Dalam menegakkan hukum terhadap korporasi, baik subjek hukum dalam bentuk korporasi itu sendiri maupun dalam bentuk manusia memiliki beberapa kendala, seperti prinsip kesalahan sebagaimana tercantum dalam KUHP. Ia juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan manusia. Selain itu, karena KUHP tidak mengatur perusahaan, KUHAP tidak mengatur metode hukuman perusahaan. Dalam proses peradilan terhadap korporasi, seringkali korporasi sendiri hanya dikenakan sanksi yang, dengan alasan, tidak akan membuat penderitaan bahkan jika ada kemungkinan yang lebih besar untuk mengulangi perbuatan jahat mereka. Bahkan, penjahat yang dihukum karena pembalasan dikenakan pada administrator perusahaan, yang mungkin tidak terlibat dalam kegiatan jahat yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab.]]>
<![CDATA[KARAKTERISTIK TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN DALAM MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ]]>
<![CDATA[luhukay, Roni sulistyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v2i2.4372
<![CDATA[Tanggung gugat perusahaan terhadap lingkungan hidup merupakan hasil adopsi hukum perdata konsep ini dituangkan dalam pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Pada prinsip tanggung gugat di bagi atas kesalahan dengan beban pembuktian terbalik) yang dalam Penerapan menimbulkan banyak polemic hukum dilihat dengan sulit seseorang mengakui ketidak hati hatiannya dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup selain itu Strict Liability merupakan unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan penerapan strict liability harus diimbangi dengan regulasi preventif artinya “Pembuat kebijakan harusnya juga melengkapi kewajiban aset minimum, semakin minim aset perusahaan akan semakin tidak berhati hati selain itu mewajibkan perusahaan memiliki asuransi dengan nilai yang cukup menanggung beban ganti rugi jika terjerat strict liability. Dalam Penegakan hukum lingkungan menggunakan sarana hukum perdata selama ini seringkali terkendala pembuktian sebab kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang tinggi, sehingga penyelesaian perkara lingkungan hidup menjadi rumit, mahal dan berlangsung lama dan sering ditemukan permasalahan hukum yang tidak terjangkau oleh undang-undang maupun ketentuan yang ada, sehingga tidak tercapainya kemakmuran bagi sebesar besarnya rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner]]>
<![CDATA[Kajian Perlindungan Employee Invention terhadap Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Perjanjian Kerja ]]>
<![CDATA[Purbasari, Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v1i2.2865
<![CDATA[AbstraksiPerkembangan asas kebebasan berkontrak mengalami pembatasan-pembatasan yang memunculkan akibat negative. Akibat nyata dari perkembangan ini adalah berkurangnya kebebasan individu sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam berkontrak.[1] Kebebasan berkontrak dilindungi KUHPerdata, dengan pengaturan alasan pembatalan perjanjian karena cacat kehendak. Perkembangan perlindungan ini memunculkan alasan baru yaitu Misbruik Van Omstandigheden atau penyalahgunaan keadaan. Misbruik Van Omstandigheden  adalah Kondisi penyalahgunaan pengaruh kepada pihak untuk membujuk menyepakati kontrak. Contohnya adalah praktek klausul pembatasan kepemilikan Employee Invention dalam perjanjian kerja yang menyebabkan pekerja kehilangan hak milik atas hasil temuan yang dihasilkan selama bekerja di perusahaan yang mengikat perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian adalah : Pertama, cara mengidentifikasi Misbruik Van Omstandigheden  adalah : Aspek posisi para pihak pada fase prakontraktual, aspek formulasi perjanjian, aspek moralitas. Kedua, Pelaksanaan Klausula Pembatas Kepemilikan atas Employe Invention telah memenuhi tiga aspek tolak ukur tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja yang didalamnya mengatur klausula Pembatas Kepemilikan atas Employe Invention merupakan perjanjian yang cacat kehendak.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DIY (DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA) ]]>
<![CDATA[Hartanto, Hartanto]]>;
<![CDATA[Wilda Meutia Syafiina, Cut]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v4i1.6765
<![CDATA[Kebutuhan masyarakat akan konsumetik menimbulkan banyaknya produsen kosmetik. Saat ini banyak produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang dijual bebas di pasaran. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik tidak memiliki izin edar di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Pengawasan BPOM meliputi pengawasan premarket dan postmarket. BPOM/BBPOM melakukan berbagai tahapan dalam pemberian izin edar dengan sangat efektivitas sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Upaya-upaya perlindungan konsumen produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, BBPOM juga melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, dan bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan pihak eksternal lain untuk membantu pengawasan dan penyidikan. Peran serta masyarakat dirasa masih kurang dalam membantu BBPOM melakukan pengawasan.]]>
<![CDATA[KARAKTERISTIK HUKUM FINTECH ILEGAL DALAM APLIKASI TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE ]]>
<![CDATA[Chrisjanto, Edy]]>;
<![CDATA[Tajsgoani, Nidya]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v3i2.5859
<![CDATA[Pada umumnya para pelaku usaha Fintech Ilegal berlindung di balik Standar contrak atau perjnjian baku yang jelas merugikan konsumen. Sistem perjanjian baku di buat secara sepihak dinilai mengutungkan perusahaan dengan cara mempermudah dan bunga relative mahal sehingga adakalanya masyarakatnya sendiri tidak mengetahui dengan jelas yang di perjanjikan kerena tergiur dengan pinjaman. Selain itu peranan OJK dalam mengawasi keseluruhan dari perusahaan yang menawari pinjaman secara online ke konsumen di nilai lemah hal ini dapat di lihat dari proses pengambilan kebijakan Reaktif oleh OJK sedangkan kebijakan yang lebih besar dapat di ambil oleh Negara yang mempunyai kebijakan Resource. Selain itu dalam hal kelalaian atau tidak melaksanakan fungsinya OJK tidak diberikan sanksi atau hukuman, dikarenakan adanya kekosongan regulasi peraturan perundang-undangan yang belum mengatur penerapan saksi. Negara dalam hal ini di harapkan dapat menyikapi persoalaan tersebut, dengan melakukan pembaharuan hukum guna mengefektifkan OJK agar tercapainya suatu pengintegrasian dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan tercapainya suatu keadilan]]>
<![CDATA[MENGGAGAS PEMBENTUKAN BADAN PUSAT LEGISLASI NASIONAL (ANTARA REFORMASI REGULASI ATAUKAH RESTRUKTURISASI BIROKRASI) ]]>
<![CDATA[Hanum, Cholida]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v4i1.8078
<![CDATA[Indonesia mengalami permasalahan yang kompleks terkait regulasi, yakni hiper regulasi. Selain hiper-regulasi, materi hukum ini tumpang tindih dan konflik di tingkat nasional dan lokal. Selain itu, ego sektoral yang kuat dari lembaga pembentuk regulasi menyebabkan masalah ini harus segera dicari solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka atau studi dokumen. Pasca amandemen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, salah satu poin penting yang diatur dalam amandemen undang-undang tersebut adalah amanat untuk membentuk badan legislatif nasional dimana pembentukan badan khusus ini harus segera dilaksanakan agar. untuk mengatasi berbagai masalah regulasi yang selama ini dialami oleh Indonesia. Sehingga kedepan dengan dibentuknya badan legislatif nasional dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada]]>
<![CDATA[JUKSTAPOSISI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ]]>
<![CDATA[Edi Atmaja, A.P.]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v3i2.6694
<![CDATA[Tulisan ini berupaya untuk membedah permohonan uji materi atas tugas Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tulisan ini hendak menganalisis dua permasalahan. Pertama adalah mengenai dalil-dalil para pemohon yang tertuang dalam alasan permohonan (posita) dan kedua ialah kedudukan hukum (legal standing) para pemohon. Kesimpulan tulisan ini menunjukkan bahwa, pertama, para pemohon tidak memahami—bahkan keliru secara fatal dalam memahami—pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sehingga permohonan menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel). Kedua, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Tulisan ini merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).]]>
<![CDATA[PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS TERHADAP KINERJA PERSONEL KOMANDO DAERAH MILITER (KODAM) ]]>
<![CDATA[Adam, Ibnu]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v4i1.6908
<![CDATA[Penelitian ini adalah penelitian pengalaman empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilaksakan sebagai upaya memahami situasi tertentu dengan bentuk penelitian studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Kemudian data yang berhasil dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan analitis interaktif. Kepemimpinan militer Indonesia berinti pada nilai-nilai relijius agamis sekaligus falsafah ketimuran. Cara pandang bangsa ini yang diwariskan dari para pendahulu terwujud dalam Pancasila sebagai ideologi pemandu kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan falsafah utama bagi kepemimpinan militer di negara ini. Pancasila itu sendiri termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat hubungan yang erat antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Prinsip kepemimpinan tentara Indonesia. Gaya kepemimpinan demokratis ini dapat memberikan pengaruh yang baik bagi kinerja Kodam, akan tetapi harus memperhatikan situational leadership. Gaya kepemimpinan demokratis perlu untuk diaplikasikan pula dalam lingkungan militer sebagai upaya untuk mengaplikasikan 2 nilai subsntansi kearifam Indonesia yakni budaya gotong royong dan prinsip musyawarah]]>
