Articles
158 Documents
<![CDATA[ANALISIS PENERAPAN SISTEM AHU ONLINE PADA DITJEN AHU, KEMENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA: SUATU KAJIAN YURIDIS NORMATIF ]]>
<![CDATA[Primananda, Eko]]>;
<![CDATA[Ragil, Wukir]]>;
<![CDATA[Simatupang, Dian Puji]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v4i1.7990
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan AHU (Administrasi Hukum Umum) Online dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi di Ditjen AHU. Penerapan AHU Online diteliti melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam hal pelayanan jasa hukum secara manual dan pasca diterapkannya AHU Online. Adanya pengurusan dalam pelayanan jasa hukum yang lamban, berbiaya tinggi, hingga indikasi dugaan praktik suap, pungli, menjadi permasalahan utama dalam birokrasi di Ditjen AHU sebelum diterapkannya AHU Online ini. Dengan penerapan AHU Online sebagai suatu terobosan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik oleh Ditjen AHU, persoalan tersebut dapat diatasi sebagai wujud pelayanan prima kepada masyarakat. Disain pengaturan hukum terkait AHU Online baik berupa pelayanan di bidang Fidusia, pendaftaran Wasiat, pelayanan Badan Hukum maupun kenotariatan diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pengurusan secara full online guna memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisien dan bebas pungli]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI ALOKASI DANA DESA PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUMBERDADAP ]]>
<![CDATA[Widiantoro, Shendik]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v3i2.6557
<![CDATA[Pembangunan ialah salah satu cara untuk mengikuti perkembangan zaman. Pembangunan juga sebagai perencanaan untuk perubahan dan pertumbuhan suatu tempat. Pembangunan itu sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator pembangunan juga berupa perubahan untuk Negara. Dimana tujuan pembangunan nasional masyarakat Indonesia adalah mensejahterakan rakyat dengan adil dan makmur. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pengalokasian dana desa untuk pembangunan infrastruktur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sumberdadap, dan Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong serta menghambat pembangungan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sumberdadap. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dimana untuk penggalian data dilakukuan wawancara, observasi dan dokumentasi.Proses pengalokasian dana desa yang meliputi pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan dengan baik, transparan dan sudah sesuai dengan prosedur. Dan tujuan pemerintah desa sumberdadap untuk mensejahterakan rakyatnya sudah sesuai dengan realitanya. Masyarakat desa sumberdadap juga merasakan dampak positif dari pembangunan tersebut. Akan tetapi pemerintah desa sumberdadap kurang baik dalam menetapkan waktu pembangunan, dimana prmbangunan dilakukan pada waktu musim hujan]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM HAK PENCIPTA TERHADAP DESAIN GRAFIS GRATIS YANG DIPERGUNAKAN KEDALAM PRODUK PENJUALAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Disemadi, Hari Sutra]]>;
<![CDATA[Romadona, Hanifah Ghafila]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v4i2.8167
<![CDATA[Perlindungan Hak Cipta di perlukan untuk mencegah pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta. Hak Cipta merupakan hak yang hasil karyanya di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi Hak Ciptanya berdasarkan UU Hak Cipta adalah Desain Grafis. Desain Grafis merupakan bentuk hasil karya manusia yang berbentuk gambar, tulisan yang didalamnya memiliki makna tersendiri. Adanya UU Hak Cipta tersebut tidak membuat masyarakat Indonesia patuh akan perlindungan Hak Cipta. Masih sering terjadi penggunaan dan penggandaan Desain Grafis tanpa memperoleh izin dari Pencipta. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hak pencipta terhadap Desain Grafis yang digunakan dalam produk penjualan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta yaitu preventif dan represif, dan memberikan sosialisasi pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan HKI kepada masyarakat. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap karya intelektualnya, pencipta dapap melakukan pendaftaran atau pencatatan atas Desain Grafisnya. Apabila pencipta dirugikan haknya, maka pencipta dapat mengajukan gugatan sebagaimana telah disebutkan di dalam UU Hak Cipta.]]>
<![CDATA[ANALISIS TERKAIT TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNAAN BORAKS DAN FORMALIN PADA MAKANAN ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Ely]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v4i2.8334
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas penggunaan boraks dan formalin pada makanan, metode penelitian ang digunakan yaitu metode hukum normatif mencangkup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggung jawab pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap konsumen dan wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sama nilainya, atau perawatan, dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundangn undangan. Cara penyelesaian dapat melalui litigasi (dipengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan), untuk penyelesaian secara non litigasi (diluar pengadilan) menurut Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya dengan tiga cara yaitu, konsoliasi, arbitrase dan mediasi.]]>
<![CDATA[MEREFLEKSIKAN ENVIROMENTAL ACCOUNTING DALAM PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSBILITY SEKTOR PERTAMBANGAN ]]>
<![CDATA[Praiseda Alviolita, Fifink]]>;
<![CDATA[Sulistyanto Luhukay, Roni]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v4i2.8449
<![CDATA[Penelitian ini membahas  krisis lingkungan hidup tidak lagi dipahami sekedar isu melainkan telah menjelma sebagai suatu ancaman (threat) terutama bagi negara (state),. luasnya dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan atau aktivitas produksi yang dilakukan oleh suatu korporasi tidak jarang terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, berbagai cara dilaksanakan sebgai usaha penanggulangan, pencegahan sampai pertanggungjawaban terhadap rusaknya lingkungan. Kelemahan pada di rasakan pada fungsi penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan perusakan lingkungan hidup penerapan Enviromental Accounting yang merupakan Langkah revolusi oleh pemerintah dalam menjawab problematika kualitas lingkungan hidup di Indonesia yang semakin menurun merupakan jawaban dari permasalahan yang selama ini di harapkan, serta mengoptimalkan pertanggungjawaban dan penerapan environmental accounting sebagai jembatan penguatan kapasitas Kementerian Lingkungan Hidup dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap lingkungan di Indonesia.Kata kunci : Enviromental Accounting, Corporate Social Responsbility, Pertambangan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI KANDUNGAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA YANG TERDAPAT PADA IKAN ASIN DI KARAWANG ]]>
<![CDATA[fadiyah, darayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v4i2.8331
<![CDATA[Karawang merupakan kota yang memiliki laut dan beberapa penduduk tinggal dipesisir dan penduduk sekitar mendapatkan penghasilan menjadi nelayan dan menjual hasil tangkapan secara hidup ataupun yang sudah menjadi olahan seperti ikan asin namun dari beberapa yang mengelolanya menjadi makanan olah menambahkan bahan berbahaya seperti formalin atau yang lainnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosio-yuridis, oleh karena itu membutuhkan data primer dan sekunder , tujuan penilsan ini diperuntukan memberikan edukasi kepada konsumen agar lebih cerdas dalam memilih ikan asin sehat, hasil dari penulisan ini dapat dilihat bahwa setiap tahun dilakukan penelitian data tetap konstan menunjukan bahwa penggunaa bahan kimia berbahaya masih tinggi hingga saat ini]]>
<![CDATA[KRITIK EKOLOGI MENDALAM TERHADAP REGULASI PERSAMPAHAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Verawati, Peni]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v4i2.8458
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi regulasi pengelolaan sampah di Indonesia menggunakan konsep ekologi mendalam, dengan harapan dapat menambah kekayaan wacana serta paradigma yang dapat digunakan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah serta kebersihan. Pendekatan penelitian yang dilakukan ialah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Dalam hal ini pendekatan perundang – undangan terkait dengan regulasi yang mengatur pengelolaan sampah di Indonesia. Selain itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menggunakan konsep ekologi mendalam yang menelaah bahan hukum utamanya.Dalam menangani aneka persoalan lingkungan termasuk masalah sampah, terdapat dua kelompok gerakan ekologi yakni gerakan ekologi dangkal dan gerakan ekologi mendalam. Regulasi pengelolaan sampah di Indonesia masih diwarnai oleh konsep ekologi dangkal. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pengelolaan sampah yang berfokus pada kepentingan manusia serta kepentingan ekonomi. Dalam perspektif ekologi mendalam, tujuan pengelolaan sampah diprioritaskan untuk lingkungan yang berkelanjutan sehingga cara pandang, perilaku, dan kebiasaan hidup manusia yang perlu diatur serta diubah.]]>
<![CDATA[HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DARI PERSEROAN TERBATAS UNTUK MEMPEROLEH STATUS BADAN HUKUM DI KEMENKUMHAM RI ]]>
<![CDATA[Soeprijanto, Troeboes]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v4i2.8102
<![CDATA[Suatu Perseroan Terbatas adalah merupakan suatu bentuk badan usaha yang lebih populer dan bergengsi bila dibandingkan dengan badan badan usaha yang lain seperti Commanditaire Venootsschap , Maatschap , Firma atau Koperasi , Eksistensi suaatu Perseroan Terbatas secara lengkap ketika Perseroan Tersebut tidak hanya sekedar berdiri dan didirikan saja yang mempunyai nama perseroan tertentu, namun hal ini harus di syahkan oleh Negara agar mempunyai legalitas yang syah. Undang Undang nomor 40 tahun 2007 , dan Peraturan Pemerintah. Hal ini lah yang menjadi pokok permaslaahan di dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari segi pembuatan peraturan perundang-undangan, Implementasi dari Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk memperoleh status badan hukum tidak memenuhi dan tidak sesuai Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan, memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lain. Dalam proses pengesahan Pendiri tidak di input dalam sistem Administrasi Badan Hukum]]>
<![CDATA[PANDANGAN ASPEK HUKUM TERHADAP PERANAN DAN EFEKTIVITAS FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN ]]>
<![CDATA[Sugianto, Fira Amalia]]>;
<![CDATA[Apriani, Rani]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v4i2.8407
<![CDATA[Indonesia memiliki beberapa lembaga jaminan, diantaranya fidusia. Fidusia dalam hukum positif di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting, yang telah puluhan tahun bekerja untuk masyarakat sebagai lembaga jaminan serta kalangan ahli hukum pun telah dikenal baik. Lembaga jamianan telah menjadi keperluan dan  dapat memenuhi keperluan masyarakat walaupun sudah menjadi perundang-undangan secara baku. Tujuan penelitian ini yaitu agar diketahui pandangan aspek hukum terhadap peranan dan efektivitas fidusia sebagai lembaga jaminan. Pada penulisan ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil kesimpulannya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, membuktikan bahwa  peranan penting lembaga jaminan fidusia dalam perihal keabsahan daripada kegiatan kredit antara pihak nasabah dan perbangkan. Dimana nasabah harus terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM sebelum melakukan pinjaman. Serta dilihat pula peranan dan efektivitas fidusia sebagai lembaga jaminan ini cukup meningkatkan perekonomian Indonesia.]]>
<![CDATA[ANALISIS SANKSI PIDANA DAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Budoyo, Sapto]]>;
<![CDATA[Lathifah Nugraheni, Nadea]]>;
<![CDATA[Martomo, Martomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v4i2.9411
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor seseorang melakukan tindak pidana pelanggaran penipuan melalui media transaksi elektronik dan untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Lemahnya kekuatan hukum yang dilakukan oleh para pelaku dan juga korban dalam melakukan suatu transaksi melalui media elektronik hanya sebatas kepercayaan satu sama lain, tidak melihat ketentuan hukumnya, kurangnya pengetahuan akan hal jual beli       atau informasi yang baik didalam melakukan suatu transaksi melalui media eletronik (media sosial) menjadi faktor utama adanya tindak pidana dalam UU ITE. Putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum atau  undang-undang yang telah berlaku di negara Indonesia]]>
