cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Amalia Setiasari
Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia
Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
ISSN : 19796366     EISSN : 25026550     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
Indonesian Fisheries Policy Journal present an analysis and synthesis of research results, information and ideas in marine and fisheries policies.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024" : 7 Documents clear
STATUS PERIKANAN PURSE SEINE DAN KEBIJAKAN PENGELOLAANNYA DI PPS KENDARI, SULAWESI TENGGARA DAN IMPLIKASINYA PADA PERIKANAN BERKELANJUTAN Laksmana, Bayu Arif Pasa; Yasman, Yasman; Hernuryadin, Yayan
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.16.2.2024.111-123

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi hasil tangkapan purse seine di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, fokus pada ikan cakalang dan tuna sirip kuning di Laut Banda. Analisis ukuran ikan pada Agustus dan September menunjukkan variasi signifikan, dengan mayoritas ikan berukuran juvenile pada Agustus dan sebagian memenuhi ukuran layak tangkap pada September. Meskipun terjadi peningkatan produksi tuna dalam dua tahun terakhir, kebijakan moratorium tampaknya berdampak negatif. Dominasi cakalang dan tuna sirip kuning menyoroti pentingnya pengelolaan perikanan yang efektif, terutama dalam menetapkan peraturan ukuran mata jaring. Dinamika musim penangkapan ikan pelagis besar, seperti cakalang dan tuna sirip kuning, di Laut Banda, membutuhkan pengelolaan adaptif dan praktik penangkapan selektif untuk menjaga keberlanjutan perikanan. Rekomendasi kebijakan mencakup pengelolaan musim penangkapan yang terkoordinasi, peningkatan pengawasan selama bulan dengan tingkat tangkapan tinggi, dan pemantauan suhu permukaan laut serta klorofil. Kebijakan konservasi, termasuk penetapan ukuran minimum tangkapan untuk melindungi ikan juvenil, harus diterapkan, sambil melibatkan nelayan dan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan melalui program edukasi. Dukungan untuk riset lebih lanjut mengenai pertumbuhan dan perilaku ikan cakalang serta tuna sirip kuning menjadi esensial. Kerjasama antara pemerintah, nelayan, industri perikanan, lembaga riset, dan LSM diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan laut, terutama di WPP 714 dan 715 di Indonesia Timur.This research evaluates the catch results of purse seine fishing at the Samudera Fishing Port (PPS) Kendari, focusing on skipjack and yellowfin tuna in the Banda Sea. The analysis of fish sizes in August and September reveals significant variations, with the majority being juvenile in August and some reaching catchable sizes by September. Despite increased tuna production over the past two years, the moratorium policy seems to have negatively impacted the catch. The dominance of skipjack and yellowfin tuna underscores the importance of effective fisheries management, particularly in enforcing regulations regarding mesh size. The dynamics of large pelagic fishery seasons, such as skipjack and yellowfin tuna in the Banda Sea, require adaptive management and selective fishing practices to ensure sustainability. Policy recommendations include coordinated management of fishing seasons, enhanced monitoring during high catch months, and improved monitoring of sea surface temperature and chlorophyll. Conservation policies, including setting minimum catch sizes to protect juvenile fish, should be implemented, involving fishermen and local communities in decision-making through educational programs. Further research support on the growth and behavior of skipjack and yellowfin tuna is essential. Collaboration between the government, fishermen, the fishing industry, research institutions, and NGOs is necessary to achieve a balance between human needs and marine environmental conservation, especially in WPP 714 and 715 in Eastern Indonesia.
STRATEGI KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI PESISIR KOTA DUMAI RIAU MELALUI PENDEKATAN ANALISIS MACTOR Fatwa, Esa Buana; Hariyadi, Sigid; Taryono, Taryono
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.16.2.2024.85-98

Abstract

Penelitian ini mengatasi masalah mendesak polusi plastik di sepanjang wilayah pesisir, dengan fokus pada Kota Dumai di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayah pesisir Dumai, seperti banyak wilayah lain di seluruh Indonesia, menghadapi pencemaran plastik yang parah, dengan 90% disebabkan oleh limbah plastik. Meskipun regulasi telah ada, pengelolaan seringkali kurang mendekati dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Penelitian ini mengadopsi kerangka kerja MACTOR, mengidentifikasi dan mengevaluasi pemangku kepentingan kunci seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Komunikasi dan Informasi. Ini juga menganalisis faktor-faktor terkait pengelolaan limbah plastik, mulai dari pengurangan volume hingga pertimbangan lingkungan. Penelitian ini menilai pengaruh dan saling ketergantungan di antara pemangku kepentingan, memvisualisasikannya melalui peta dan mengevaluasi konvergensi dan divergensi. Terutama, aktor di kuadran I yang memiliki pengaruh yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Komunikasi dan Informasi, menunjukkan peran yang sanat krusial. Penelitian ini mengungkapkan potensi konvergensi tinggi di antara para aktor ini, menekankan perlunya kolaborasi intensif. Namun, penelitian ini mengidentifikasi aktor Informal sebagai memiliki divergensi tinggi, menunjukkan potensi konflik. Penelitian ini diakhiri dengan rekomendasi strategis, menekankan upaya kolaboratif, sensitivitas terhadap aktor yang bergantung, dan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk pengelolaan limbah plastik yang efektif di wilayah pesisir Kota Dumai
ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM CERDAS PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN 711 Budianto, Sahono; Wiryawan, Budy; Purbayanto, Ari; Wisudo, Sugeng Hari; Riyanto, Mochamad
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.16.2.2024.125-134

Abstract

Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) merupakan salah satu permasalahan pengelolaan perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 yang meliputi Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan. Sementara itu, terdapat keterbatasan Pemerintah Indonesia dalam pengawasan penangkapan ikan, salah satunya belum didukung dengan teknologi terintegrasi dan memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Untuk itu perlu adanya sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan yang akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebutuhan sistem cerdas pengawasan penangkapan ikan di WPPNRI 711 sebagai alternatif rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait. Penelitian menggunakan analisis situasional dan analisis kebutuhan untuk melihat kondisi objektif terkini aspek teknologi pengawasan penangkapan ikan di WPPNRI 711. Berdasarkan hasil penelitian, maka sistem cerdas pengawasan yang dibutuhkan, yaitu sistem yang mampu menganalisis dugaan pelanggaran secara cepat dan akurat serta menyampaikan peringatan dini pelanggaran kepada nakhoda/pemilik kapal.Illegal fishing activities are one of the problems with capture fisheries management in the Indonesian Fisheries Management Area (WPPNRI) 711 which includes the Karimata Strait, Natuna Sea, and South China Sea. Meanwhile, there are limitations of the Indonesian government in fishing surveillance, one of which is not supported by integrated technology and utilizing artificial intelligence. For this reason, there is a need for an artificial intelligence-based surveillance system that will increase the effectiveness and efficiency of surveillance. The research aims to determine and analyze the need for a smart fishing surveillance system at WPPNRI 711 as an alternative recommendation for relevant stakeholders. The research uses situational analysis and needs analysis to see the current objective conditions of the technological aspect of fishing surveillance at WPPNRI 711. Based on the research results, the smart surveillance system needed can analyze suspected violations quickly and accurately and provide early warnings of violations of the ship's captain/owner.
PENGARUH KEBIJAKAN PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) TERHADAP BISNIS PERIKANAN LAUT Zulbainarni, Nimmi; Umam, Saiful; Maarif, Syamsul
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.16.2.2024.99-109

Abstract

Penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing) yang terjadi di perairan Indonesia berpotensi merugikan bisnis perikanan laut. Pemerintah berupaya untuk mengatasi kerugian akibat illegal fishing tersebut melalui kebijakan pengawasan  dengan penambahan armada kapal pengawas, meningkatkan operasi melalui laut dan udara dan memanfaatkan teknologi informasi. Pengawasan illegal fishing merupakan kebijakan publik yang perlu diukur dampak dan manfaatnya, untuk megukur dampak dan manfaat dari kebijakan tersebut diperlukan valuasi ekonomi sebagai dasar menyatakan kebijakan itu layak serta memberikan manfaat yang disajikan dalam suatu nilai (value). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak langsung dan tidak langsung kebijakan pengawasan Illegal fishing terhadap bisnis perikanan dilaut. Metode penelitian menggunakan surplus produsen dan analisis menggunakan Extended Cost Benefit Analysis (ECBA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan pengawasan memberikan manfaat (benefit) yang positif sebesar Rp.1,8 Triliun/tahun dibandingkan dengan sebelum kebijakan, sehingga kebijakan tersebut layak untuk dilakukan. Kebijakan peningkatan pengawasan illegal fishing memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi bisnis perikanan sebesar Rp.466,9 miliar/tahun dan setelah kebijakan peningkatan pengawasan menjadi Rp.2,3 Triliun/tahun. Kebijakan peningkatan pengawasan tersebut berpengaruh terhadap bisnis perikanan di laut yaitu memenuhi kebutuhan dan suplai ikan untuk bahan baku industri perikanan, meningkatkan produktivitas hasil tangkapan, menyerap tenaga kerja sebagai ABK di kapal, mencukupi stok BBM  yang berdampak juga pada peningkatan penerimaan negara dari PNBP dan pajak perikanan.Illegal fishing that occurs in Indonesian waters has the potential to harm the marine fisheries business. The government seeks to overcome losses due to illegal fishing through  policies and surveillance programs through increasing the fleet of surveillance vessels, increasing operations by sea and air and utilizing information technology. Surveillance  of illegal fishing is a public policy, in  order to measure the impact and benefits of the policy, economic valuation is needed as a basis for stating that the policy is feasible and provides benefits presented in a value. This study aims to analyze the direct and indirect impact of illegal fishing Surveillance policies  on the marine fisheries business. The research method uses producer surplus and analysis uses Extended Cost Benefit Analysis (ECBA). The results showed that  the policy of increasing Surveillance provides  positive benefits of Rp.1.8 trillion/year compared to the situation before the policy, so the policy is feasible. The policy has the potential to save economic and social losses on the fisheries business obtained amounted to Rp.466.9 billion / year before the policy and after the policy increased Surveillance to Rp. 2.3 trillion / year. The policy of increasing supervision greatly affects the fisheries business at sea, namely the needs and supply of fish for raw materials for the fishery industry are met, increasing the productivity of catches, absorption of labor as fishermen on ships, sufficient fuel stocks and for the government, state revenues from PNBP and fisheries taxes increase.
KAJIAN EFEKTIVITAS DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI METODE IMMEDIATE OUTCOME (IO) Suligar, Hendar
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.16.2.2024.135-148

Abstract

Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan khusus di daerah, termasuk pada sektor kelautan dan perikanan. DAK sering kali digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik antar daerah dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Efektivitas Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam mendukung keberlanjutan pembangunan bidang kelautan dan perikanan sangat diperlukan untuk memberikan stimulus pembangunan kelautan dan perikanan di daerah dan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal. Studi ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas DAK dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Metode Immediate Outcome (IO) digunakan dalam studi ini untuk memonitor dan mengevaluasi kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan DAK di sektor kelautan dan perikanan. Data dianalisis dari 24 provinsi dan 150 kabupaten/kota yang menjadi lokasi prioritas DAK bidang Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2022. Hasil menunjukkan bahwa 47,5% daerah berada pada kategori patuh dan mencapai target (optimal), 11,7% patuh namun tidak mencapai target (belum optimal), dan 40,8% tidak patuh. Studi ini menunjukkan beberapa gap, seperti kurangnya analisis kualitatif, variasi konteks lokal, dampak jangka panjang, keterlibatan stakeholder, pengukuran dampak sosial dan ekonomi, serta inovasi dan adaptasi kebijakan. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi para pengambil kebijakan dalam mengoptimalkan penggunaan DAK untuk keberlanjutan pembangunan kelautan dan perikanan.The Special Allocation Fund (DAK) aims to finance various development activities in regions, including the marine and fisheries sectors. DAK is often used to enhance public services across regions and reduce income disparities. The effectiveness of DAK in supporting sustainable development in the marine and fisheries sectors is crucial for stimulating regional development and informing policymakers for local economic growth. This study evaluates the effectiveness of DAK in supporting sustainable development in the marine and fisheries sectors. The Immediate Outcome (IO) method is used to monitor and evaluate planning, budgeting, and implementation policies of DAK in these sectors. Data were analyzed from 24 provinces and 150 districts/cities prioritized for DAK in the Marine and Fisheries sectors for the 2022 fiscal year. Results indicate that 47.5% of the regions were compliant and achieved their targets (optimal), 11.7% were compliant but did not meet their targets (suboptimal), and 40.8% were non-compliant. These findings provide valuable insights for policymakers to optimize the use of DAK for sustainable development in the marine and fisheries sectors.
ANALISIS KESESUAIAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DI KABUPATEN TEGAL BERDASARKAN KEPMEN-KP-NOMOR 52-A-2013 Utami, Farras Widiaputri; Jayanto, Bogi Budi; Boesono, Herry
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.16.2.2024.149-160

Abstract

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu prasarana yang menunjang kegiatan perikanan serta meningkatkan pendapatan di Kabupaten Tegal. Di Kabupaten Tegal terdapat dua TPI yaitu TPI Larangan dan TPI Suradadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi standar kondisi prasarana dan menganalisa kesesuaian TPI di Kabupaten Tegal berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 A Tahun 2013. Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2022 di Desa Munjung Agung dan Desa Suradadi dengan menggunakan metode deskriptif. Untuk menganalisis kesesuaian TPI di Kabupaten Tegal digunakan analisis skor dengan mengamati kondisi fisik TPI dan membandingkannya dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52 A Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa fasilitas sarana dan prasarana TPI di Kabupaten Tegal khususnya TPI Larangan dan TPI Suradadi dalam kategori cukup memenuhi syarat dengan presentase 64% untuk TPI Larangan dan 63% untuk TPI Suradadi. Skor yang diperoleh TPI Larangan untuk kriteria tempat pendaratan ikan yaitu 1,9 dan skor 1,8 pada kriteria tempat pemasaran ikan. Sedangkan untuk TPI Suradadi skor yang didapat 1,9 dalam kriteria tempat pendaratan ikan dan skor 1,8 utuk kriteria tempat pemasaran ikan. Beberapa fasilitas TPI perlu untuk ditingkatkan seperti fasilitas sanitasi, tempat pembuangan limbah cair, dan kebersihan serta ketertiban pengguna TPI menjadi aspek yang harus diperhatikan.Fish Auction Centers (TPI) play a crucial role in supporting fishing activities and enhancing revenue in Tegal Regency. Within Tegal Regency, there are two TPIs: TPI Larangan  and TPI Suradadi. This study aims to identify the standard conditions of facilities and analyze the suitability of TPIs in Tegal Regency based on the Minister of Marine Affairs and Fisheries Decree Number 52 A Year 2013. The research was conducted in September 2022 in the villages of Munjung Agung and Suradadi, using a descriptive methodology. To assess the suitability of TPIs in Tegal Regency, a scoring analysis was used by examining the physical conditions of the TPIs and comparing them with the Minister of Marine Affairs and Fisheries Decree of the Republic of Indonesia Number 52 A Year 2013. The research findings reveal that several facilities and infrastructure of TPIs in Tegal Regency, particularly TPI Larangan and TPI Suradadi, fall within the category of meeting the minimum requirements with a percentage of 64% for TPI Larangan and 63% for TPI Suradadi. The score obtained for TPI Larangan regarding the criteria for fish landing sites is 1.9, and the score is 1.8 for the fish marketing site criteria. Meanwhile, for TPI Suradadi, the score obtained is 1.9 for fish landing site criteria and 1.8 for fish marketing site criteria. Some TPI facilities need improvement, such as sanitation facilities, liquid waste disposal areas, and the cleanliness and orderliness of TPI users, which must be considered as crucial aspects.
KEBERLANJUTAN PERIKANAN TANGKAP SKALA KECIL DI KOTA BENGKULU Yuniarti, Nita; Mulyasari, Gita; Windirah, Nola; Irnad, Irnad; Trisusilo, Agung
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sektor perikanan yang memiliki peran penting secara sosial dan ekonomi, sangat dipengaruhi oleh berbagai perubahan kondisi alam yang kini terus menekan hasil tangkapan ikan di laut. Tujuan penelitian yaitu menganalisis status keberlanjutan usaha perikanan tangkap skala kecil di Kota Bengkulu dan menganalisis dimensi keberlanjutan usaha perikanan tangkap skala kecil di Kota Bengkulu. Metode penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) yaitu di Kota Bengkulu. Metode penentuan sampel digunakan metode accidental sampling dengan kriteria nelayan tradisional skala kecil dengan kegiatan one day fishing dan pemilik kapal yang ikut melaut. Multidimensional Scalling (MDS) dengan teknik Rapfish menggunakan 5 dimensi (ekologi, ekonomi, sosial, teknologi dan kelembagaan) digunakan untuk menganalisis status keberlanjutan perikanan tangkap skala kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status keberlanjutan perikanan tangkap skala kecil di Kota Bengkulu dengan meninjau secara multidimensi yaitu berstatus kurang berkelanjutan dengan nilai indeks sebesar 46,25%. Untuk dimensi ekologi dan sosial berstatus cukup berkelanjutan sedangkan untuk dimensi ekonomi, teknologi dan kelembagaan berstatus kurang berkelanjutan. Untuk meningkatkan status keberlanjutan perikanan skala kecil di Kota Bengkulu diperlukan pemberian bantuan berbagai macam alat tangkap, bantuan modal usaha, komunikasi intensif antar pemerintah dan nelayan, pengembangan kemampuan nelayan dalam penanganan produk serta ketegasan aparat terhadap pelanggaran di perairan Kota Bengkulu.The fisheries sector, which has an important role socially and economically, is greatly influenced by various changes in natural conditions which currently continue to put pressure on fish catches in the sea. The research objectives were to analyze the sustainability status of small-scale capture fisheries businesses in Bengkulu City and analyze the dimensions of sustainability of small-scale capture fisheries businesses in Bengkulu City. The location determination method was carried out purposively and the selected location was Bengkulu City. The method of determining the sample used accidental sampling method with the criteria of small-scale traditional fishermen with one day fishing activities and boat owners who go to sea. Multidimensional Scaling (MDS) with the Rapfish technique uses 5 dimensions (ecological, economic, social, technological and institutional) to analyze the sustainability status of small-scale capture fisheries. The results showed that the sustainability status of small-scale capture fisheries in Bengkulu City was viewed in a multidimensional manner, namely the status was less sustainable with an index value of 46.25%. The ecological and social dimensions are quite sustainable, while the economic, technological and institutional dimensions are less sustainable. To improve the sustainability status of small-scale fisheries in Bengkulu City, it is necessary to provide assistance with various types of fishing gear, business capital assistance, intensive communication between the government and fishermen, developing the ability of fishermen to handle products and the firmness of officials against violations in the waters of Bengkulu City.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025): (November) 2025 Vol 17, No 1 (2025): (Mei) 2025 Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024 Vol 16, No 1 (2024): (Mei) 2024 Vol 15, No 2 (2023): (November) 2023 Vol 15, No 1 (2023): (Mei) 2023 Vol 14, No 2 (2022): (November) 2022 Vol 14, No 1 (2022): (Mei) 2022 Vol 13, No 2 (2021): (November) 2021 Vol 13, No 1 (2021): (Mei) 2021 Vol 12, No 2 (2020): (November) 2020 Vol 12, No 1 (2020): (Mei) 2020 Vol 11, No 2 (2019): (November) 2019 Vol 11, No 1 (2019): (Mei) 2019 Vol 10, No 2 (2018): (November) 2018 Vol 10, No 1 (2018): (Mei 2018) Vol 9, No 2 (2017): (November, 2017) Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017) Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016) Vol 8, No 1 (2016): (Mei 2016) Vol 7, No 2 (2015): (November 2015) Vol 7, No 1 (2015): (Mei 2015) Vol 6, No 2 (2014): (November 2014) Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014) Vol 5, No 2 (2013): (November 2013) Vol 5, No 1 (2013): (Mei 2013) Vol 4, No 2 (2012): (November 2012) Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012) Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011) Vol 3, No 1 (2011): (Mei 2011) Vol 2, No 2 (2010): (November, 2010) Vol 2, No 1 (2010): (Mei 2010) Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009) Vol 1, No 1 (2009): (Mei 2009) More Issue