NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial adalah suatu jurnal multidisiplin yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Secara khusus jurnal menaruh perhatian, namun tidak hanya terbatas, pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora termasuk politik, hukum dan ekonomi; pembangungan ekonomi dan perubahan sosial termasuk di dalamnya antara lain pokok-pokok persoalan tentang gender, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial dan pemerintahan dan sistem pengetahuan lokal
Articles
3,927 Documents
ALASAN PEMBENAR TINDAKAN WANPRESTASI AKIBAT FORCE MAJEURE DI TENGAH PANDEMI COVID-19
Cyntia Aprilyanti;
Rasji Rasji
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.253-261
Dengan melatarbelakangi adanya dorongan memaksa sejak terjadinya bencana global yang membahayakan dan berdampak pada seluruh sektor yang berakibat pada tingginya tingkat penyebaran virus corona yang pada mulanya berasal dari Wuhan, China hingga akhirnya merajalela ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia mengakibatkan banyak penurunan dalam berbagai bidang. Adapun salah satunya yakni ketidakmampuan seseorang atau kelompok dalam pemenuhan prestasi. Dalam sebuah perjanjian antara pihak, istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi tersebut adalah wanprestasi. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dikenal pula alasan pembenar jika melakukan wanprestasi yakni force majeure atau keadaan kahar. Dengan adanya regulasi ini, pihak yang tidak mampu memenuhi prestasinya dapat meminta keringanan yang dapat berakibat terhadap perubahan klausul pada perjanjian sampai dengan penundaan pemenuhan kewajiban. Tulisan ini bertujuan untuk membuktikan bahwasannya apakah pandemi COVID-19 dapat dijadikan alasan pembenar dalam melakukan wanprestasi dengan dalil force majeure. Metode penulisan yang digunakan dalam hal ini yaitu bersifat normatif deskriptif dengan menganalisa dan menghubungkan antara regulasi hukum positif yang berlaku. Pemberlakuan alasan force majeure dapat diterima sebagai alasan pembenar wanprestasi selama pandemi COVID-19 sejak dikeluarkannya iKeputusan lPresiden lNomor 12 Tahun 2020 ltentang lPenetapan lBencana Non-Alam lPenyebaran lCorona lVirus lDisease 2019l (COVID-19) sebagai lBencana lNasional dan ljuga lsebagai forcel majeure.
STUDI KOMPARATIF TERHADAP TABUNGAN EMAS PEGADAIAN SYARIAH DENGAN PEGADAIAN KONVENSIONAL (STUDI KASUS KECAMATAN TUMINTING KOTA MANADO)
Muhammad Fikri Asnawir
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.166-178
Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang menawarkan berbagai produk kepada masyarakat salah satunya adalah tabungan emas, tabungan emas merupakan salah satu cara untuk berinvestasi emas dengan mudah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan prosedur kontrak dan nilai pertumbuhan antara produk tabungan emas di pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional serta pandangan hukum Islam terhadap produk tabungan emas. Dengan hasil penelitian tentang perbandingan produk tabungan emas di pegadaian syariah dengan konvensional peneliti menemukan bahwa tidak memiliki perbedaan baik dari akad maupun pertumbuhan nilai tabungan. Pandangan hukum islam tentang tabungan emas saat ini tidak ada fatwa secara khusus menjelaskan tentang tabungan emas, pada proses dari pembukaan rekening tabungan emas terjadi skema pembelian emas secara tidak tunai kemudian ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait hal itu. Sehingga keluar fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai ini yang membolehkan dengan beberapa syarat tertentu.
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN MANAJEMEN KEUANGAN PADA AL FIKH OCRHARD HQ KLANG, SELANGOR MALAYSIA
Ayna Azzahra;
Isra Hayati
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.101-109
Pengelolaan manajemen keuangan berperan penting dalam operasional dan perkembangan suatu bisnis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan implementasi pengelolaan manajemen keuangan di Al Fikh Orchard HQ Malaysia. Al Fikh Orchard HQ Malaysia memiliki Departemen Keuangan yang bertanggung jawab terhadap arus kas keuangan. Departemen Keuangan juga bertanggung jawab menjaga stabilitas keuangan agar tidak terjadi defisit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah Al Fikh Orchard HQ Malaysia memiliki stabilitas dan keamanan keuangan yang kuat. Dibuktikan dengan Al Fikh Orchard HQ yang tetap mampu menjaga stabilitas keuangannya walaupun saat pandemi Covid-19 melanda Malaysia dan mempengaruhi banyak unit bisnis lainnya.
APRESIASI KARYA SENI MENGGAMBAR SISWA DENGAN TEMA AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DI LAPANGAN RENDENG KABUPATEN KUDUS
Shela Ayu Nadyarta;
Nur Fajrie;
Imaniar Purbasari
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.384-391
Kurangnya pemahaman tentang tugas yang diberikan oleh guru membuat siswa menjadi lebih tidak percaya diri lagi dalam mengemukakan hasil kerja karya seninya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi dan arahan menggambar kepada karya anak sd mengenai ilustrasi kegiatan pedagang kaki lima di slingkungan sekitarnya. Hal ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan kekreativitasan siswa, serta dapat mengembangkan imajinasinyaPada penelitian ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif naratif, yakni menggunakan pendekatan dengan cara1) menganalisis dan mengidentifikasi tema yang dijelaskan oleh anak (2) Menganalisis secara structural dimana memaknai penjelasan cerita anak melalui bentuk hasil karya anak berupa gambar lukis (3) menganalisis secara dialogis menyampaikan pesan dengan cara yang interaktif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dan observasi kepada anak di desa Rendeng memiliki hasil gambar dan persepsi yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh pengaruh faktor pengalaman dan faktor imajinasi. Anak usia sekolah dasar biasanya memiliki imajinasi yang tinggi. Pengalaman anak didapat dari aktivitas kesehariannya selama masa hidupnya. Perkembangan kreativitas siswa sangat dipengaruhi oleh factor lingkungan, minat dan motivasi dalam membangkitkan semangat berimajinasi dan kecerdasannya. Selain itu, salah satu factor yang bisa menghambat pembentukan kreativitas siswa adalah saat pendidik mengevaluasi hasil karya siswa. Model pembelajaran apresiasi kontekstual ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif para pendidik agar model pembelajaran untuk meningkatkan semangat, motivasi, serta keterampilan menggambar ilustrasi siswa.
ANALISIS PERBANDINGAN FINANCIAL PERFORMANCE SEBELUM DAN SELAMA TERJADINYA PANDEMI PADA BANK HIMBARA
Dinda Regina Nofiar;
Amalia Nur Chasanah
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.29-40
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan financial performance pada Bank HIMBARA yang beranggotakan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan terakhir Bank Tabungan Negara (BTN) sebelum dan selama terjadinya Pandemi pada Bank HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara). Laporan keuangan per-kuartal masing-masing Bank HIMBARA selama 4 tahun yaitu dari Periode 2018-2021 digunakan sebagai data sekunder, sehingga total sampel penelitian sebanyak 64 laporan keuangan Bank HIMBARA yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia serta website resmi Bank HIMBARA. Pengukuran Financial performance menggunakan 3 rasio profitabilitas yaitu, Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan BOPO (Operating Expenses to Operating Income) yang dapat merepresentasikan financial performance pada Bank HIMBARA. Adapun analisis data menggunakan uji analisis wilcoxon dengan hasil penelitian menunjukan Return On Asset (ROA) , Return On Equity (ROE), dan BOPO (Operating Expenses to Operating Income) sebelum dan selama terjadinya pandemi COVID-19 pada Bank HIMBARA menunjukan selisih yang sangat signifikan.
KEBIJAKAN PILKADA DI MASA PANDEMI COVID-19 (DILEMAIDI ANTARA MENJAGA HAK KONSTITUSII ATAU KESEHATAN MASYARAKAT)
Kelen Kelen
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.302-309
Dilihat dari sisi hukumpun pelaksanaan Pilkada dimasa pandemi COVID – 9 mengandung cacat hukum karena mengacu pada dalam Pasal 120 Perppu Pilkada menerangkan:“(1) Dalam hal pada sebagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, igangguan ikeamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan iserentak lanjutan. (2)Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau  Pemlhan serentak lanjutan sebagamana dmaksud pada ayat (1) dmula dar tahapan penyelenggaraan Pemlhan atau  Pemlhan serentak yang terhenti.â€Â Pada pokoknya dalam Pasal datas menerangkan bahwasannya pelaksanaan Plkadadhentkan blamana terjad bencana bak alam maupun bencana non alam. Dalam hal ini berdasarkan Keputusan Presden Nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Vrus Dsease 2019 (COVD–19) sebaga Bencana Non Alam sehngga berdasarkan hukum, seharusnya pelaksanaan  Plkada harus Dtunda selama masa pandem COVD– 19 mash berjalan yang tujuannya sekal lag adalah untuk menyelamatkan nyawa masyarakat.
IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH ( KIP-KULIAH )
Muhammad Bobby
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.217-232
Pemerintah memberikan bantuan kepada mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi dengan sasaran tertentu termasuk penyandang disabilitas dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah.Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Sehubungan dengan kebutuhan pokok maqashid syari’ah yaitu harta. Tujuan Penelitian ini adalah memahami Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 10 Tahun 2020 dan memahami implemnetasi konsep maqashid syari’ah terhadap kebijakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 10 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode library research/ penelitian kepustakaan.Kegiatan kepustakaan hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan dan rangkaian kegiatan kepustakaan ini kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa ditinjau dari segi maqashid syariah Kartu Indonesia Pintar Kuliah masuk ke dalam kebutuhan menjaga akal dan harta. Sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah belum sesuai dengan konsep maqashid syari’ah karena tim Kementerian Pendidikan mendahulukan mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera sementara tidak semua masyarakat ekonomi bawah meiliki kartu tersebut.
STRATEGI INDONESIA DALAM BERDIPLOMASI BUDAYA MELALUI BATIK TERHADAP JEPANG SEJAK TAHUN 2008-2017
Praja Firdaus Nuryananda;
Hindah Muchtamilatur Rochmah
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.138-143
Penelitian ini membahasa mengenai diplomasi budaya Indonesia melalui Batik Indonesia terhadap Jepang pada tahun 2008-2017. Kegiatan diplomasi ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkenalkan bahwasanya Batik Indonesia merupakan identitas negara terhadap masyarakat dunia. Pada penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai diplomasi batik yang dikaitkan dengan konsep diplomasi budaya dari Simon Mark yang mempunyai 4 instrumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Diplomasi Batik Indonesia terhadap Jepang memberikan dampak yang positif bagi negara Indonesia berupa meningkatnya minat warga Jepang terhadap Batik. Selain itu, dengan adanya diplomasi ini juga dapat meningkatkan jumlah ekspor Batik maka dengan begitu tercipta peluang yang besar bagi industri Batik.
KAJIAN TEORITIS TERHADAP RENCANA PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA SELAMA 9 TAHUN DIHUBUNGKAN DENGAN KONSEP NEGARA HUKUM DAN PRINSIP DEMOKRASI
Dudi Warsudin;
Hayatun Hamid
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.%p
Berdirinya suatu negara memiliki suatu tujuan untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang mendiami negara tersebut. Untuk mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat tentu dibutuhkan sistem tata kelola yang baik. Salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan membentuk jabatan-jabatan tertentu dalam rangka memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu jabatan yang dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat adalah jabatan Kepala Desa.           Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar-dasar terkait tata kelola dalam pemerintahan Desa, termasuk dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan masa jabatan Kepala Desa. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur bahwa masa jabatan kepala Desa adalah selama 6 tahun dan maksimal dapat menjabat selama tiga periode. Akan tetapi beberapa waktu kebelakang asosias Kepala Desa seluruh Indonesia menuntut agar masa jabatan Kepala Desa di tambah menjadi 9 tahun dalam satu periode. Hal tersebut menurut pandangan penulis tentu tidak selaras dengan konsep negara hukum dan prinsip demokrasi dikarenakan dalam dua konsep tersebut menyatakan bahwa Suatu jabatan haruslah dibatasi dan tidak boleh terlalu lama untuk menghindari kesewenang-wenangan dan menyalahgunakan kekuasaan.           Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan suatu realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tertentu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.           Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yaitu selama 9 tahun dalam satu periode tentu sangat bertentangan dengan konsep negara hukum dan prinsip demokrasi dikarenakan akan sangat rentan untuk menimbulkan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan.
PERAN P2TP2A DALAM PELAYANAN PENGADUAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN & ANAK DI KABUPATEN BANYUWANGI
Harjianto Harjianto;
Cindy Tri Rahmadhani
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.438-445
Munculnya kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kabupaten Banyuwangi menjadikan perhatian pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau (P2TP2A). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran P2TP2A, faktor pendukung, dan penghambat pelayanan pengaduan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak dalam pelayanan pengaduan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode interviewguide. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran P2TP2A adalah sebagai pemberi akses terhadap pelayanan kesehatan, psikis, hukum hingga pemulihan sesuai Standar Operasional Produce (SOP) P2TP2A. Pelayanan pengaduan dapat dilakukan secara langsung, tidak langsung dan rujukan. Adapun faktor pendukung pelayanan pengaduan di P2TP2A adalah adanya mitra kerja dengan Ruang Rindu, Banyuwangi Children Center (BCC), LSM KKBS, Bengkel Sakinah yang mempermudah penjangkauan sebagai perujuk untuk melakukan rujukan pengaduan kasus kekerasan seksual kepada P2TP2A. Penghambat pelayanan pengaduan P2TP2A adalah terbatasnya tenaga ahli dibidang psikolog sehingga korban yang membutuhkan pelayanan konseling psikis perlu dirujuk ke psikolog yang ada di rumah sakit