cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ayu
Contact Email
ayuupp@mail.unnes.ac.id
Phone
+6285226217973
Journal Mail Official
jphi@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
DEKANAT FAKULTAS HUKUM UNNES GEDUNG K LANTAI 1, SEKARAN, GUNUNGPATI, SEMARANG, JAWA TENGAH
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : 26548305     EISSN : 26548313     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI fokus pada semua isu-isu hukum dalam pengabdian dan penguatan kepada masyarakat. Topik yang dikaji adalah, namun tidak terbatasa pada, Hukum dan Penguatan Masyarakat, Hukum dan Masyarakat, Layanan Hukum, dan Bantuan Hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2021): ." : 9 Documents clear
Sosialisasi Dan Pelatihan Investasi Saham Perusahaan Bagi Masyarakat Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Suprapti, Duhita Driyah; Kusumaningrum, Rahayu; Putra, Septeryan Dwi Purnomo
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): .
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.42505

Abstract

Angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 6,87 juta orang. Tingginya angka pengangguran ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran untuk melakukan investasi, hal ini di tunjukkan dari masih banyaknya orang yang mencari pekerjaan, yang mengakibatkan tidak pernah terfikirnya untuk melakukan investasi terutama untuk masa depan. Perlu adanya optimalisasi program investasi dengan cara melakuakan pelatihan dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan sebelum melakukan investasi, saat proses investasi hingga sudah memasuki masa purnakerja. Untuk sebelum melakukan invetasi tentunya perlu adanya pemilihan investasi yang tepat, wawancara yang sesuai dengan jatidiri dan lain-lain. Sedangkan saat melakukan investasi dan setelah investasi adalah pelatihan di bidang hak-hak yang seharusnya diterima oleh investor agar dapat tetap sejahtera meskipun sudah tidak bekerja lagi. Pengabdian dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan beberapa rangkaian kegiatan secara berkelanjutan. Pengabdian dilakukan di lapangan lokasi yang pengabdi anggap relevan dengan masalah yang diangkat, yaitu Desa Jatijajar Kecamatan Bergas. Pendekatan yang seperti demikian diharapkan menunjang validitas dari hasil Pengabdian sebagai keluaran yang bermanfaat. Dengan menerapkan kompetensi tersebut di lokasi sasaran demi mengetahui kemanfaatannya. Sehingga akan terjadi sinegritas antara perusahaan dan calon investor.
Perlindungan Pekerja Hiburan Terhadap Kedaulatan Tubuh Dengan Pendekatan Kapabilitas "Capability Approach" Di Kecamatan Bandungan Sugiarto, Laga; Astuti, Enny Puji; Kemala Dewi, Mentari Berliana; Salsabila, Retno Wulan
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): .
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.45076

Abstract

Perempuan merupakan kelompok rentan yang berpotensi menjadi korban terhadap adanya perilaku kekerasan seksual dalam kondisi apapun dan waktu manapun, ancaman kekerasan seksual pula dapat terjadi di lingkungan kerja, lingkungan kerja berarti menjadi salah satu tempat yang tidak memberikan rasa aman bagi perempuan, rasa aman berupa adanya intimidasi yang mengarah kepada ekploitasi (penjajahan) atas kadaulatan tubuh (seksualitas) perempuan, khususnya perempuan pekerja hiburan. Perempuan pekerja hiburan acapkali mengalami kekerasan seksual dari para pengguna jasa hiburan, sementara itu, pengguna jasa hiburan yang umumnya secara biologis dan ekspresi gendernya maskulin ketika mengalami transaksi berupa hal mendapatkan pelayanan dari perempuan pekerja hiburan acapkali bersamaan dengan keinginan melakukan ekspoitasi seksual, bukan berarti pengguna jasa dapat memperlakukan perempuan pekerja hiburan secara arbitrer, sehingga memicu kepada terjadinya kekerasan seksual, dengan demikian, untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual, perlu bagi para pihak membuat persetujuan timbal balik terlebih dahulu (consent) sebelum mengadakan kegiatan yang bersifat intim, sehingga tak ada satu pun pihak yang kelak merasa saling merugikan satu sama lain. Pemecahan permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan pekerja hiburan dilakukan dengan pendekatan kualitatif berbasis budaya, adapun tim pengabdi bersama dengan mitra dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kecamatan Bandungan, Komunitas, dan Pendamping akan melakukan observasi dan wawancara dengan para korban, penyintas, saksi, dan keluarga untuk mendapatkan data primer yang reliabel dan kredibel berupa informasi secara langsung berdasarkan hasil pengalaman masing-masing pihak tersebut di atas. Berdasarkan dari hasil pengabdian yang telah dilakukan di dapatkan hasil bahwa ternyata sebagian besar dari subjek masih memiliki konsep diri yang negatif terutama berkaitan dengan profesi yang mereka jalani. Hasil konseling kelompok juga mengungkapkan bahwa masalah keamanan diri dari kekerasan yang terjadi masih menjadi hal yang membuat mereka merasa khawatir. Selain itu kurangnya pendidikan dan keterampilan menjadi alasan mengapa mereka sejauh ini mengurungkan niat untuk berganti profesi.
Creating Muhammadiyah 9 Malang Elementary School As A Children-Friendly School In Preventing Children To Be Victims Of Violence In School Environment Erdianti, Ratri Novita; Wasis, Wasis; Fatih, Sholahudin Al
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): .
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.45087

Abstract

Child-friendly schools are a form of guaranteeing children's rights in the learning process at school. In building a child-friendly city, it is necessary to have a friendly school to make it happen. Muhammadiyah 9 Elementary School Malang City is a school that is about time to implement a child-friendly school. This service is carried out to turn Muhamadiyah 9 Elementary School into a child-friendly school by prioritizing children's interests as the main objective of learning during school. Through the process of mentoring, counseling, and consultation It is hoped that this service will be able to create a child-friendly school that is expected by all parties. With the participation of the Muhammadyah 9 Elementary School Malang, this service will be able to guarantee children's rights and in the end, one of the principles of protection in the form of the best interests of the child will be realized. . Thus the dedication will be beneficial for all parties, especially the Muhamadiyah elementary school 9 Malang city. Keywords: Child friendly schools, child protection, children's rights
Penyuluhan HUkum Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Melalui Pemahaman Terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di SMKN 2 Marabahan Kabupaten Barito Kuala Fitri, Muhammad Syahrial; Hanafi, Hanafi; Nahdhah, Nahdhah
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): .
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.45215

Abstract

Abstract Road traffic and transportation have a strategic role in supporting national development and integration as part of efforts to advance public welfare as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As part of the national transportation system, road traffic and transportation must be developed in their potential and role for realizing security, welfare, orderliness of traffic and road transportation in the framework of supporting economic development and development of science and technology, regional autonomy, and accountability of state administration. With regard to the issue of public legal awareness related to the importance of safe and orderly traffic for a culture of obeying traffic, especially among students, extension agents will carry out this legal counseling at SMK Negeri 2 Marabahan, Barito Kuala Regency. Observations made by the extension agents were that SMK Negeri 2 Marabahan was located right on the edge of the Trans Kalimantan Km highway. 24 or a road connecting the South Kalimantan region with Central Kalimantan. Most of the students go to school using two-wheeled vehicles (motorbikes) of various types and brands. But the phenomenon of awareness of the law of safe and orderly traffic is very lacking. This can be seen when leaving or coming home from school, it is not uncommon for students to speed, ride more than two people (3 people on a motorcycle), chat while driving simultaneously, use cellphones while driving, vehicles used are not up to standard (modification result) and various types of traffic violations committed. In the observations of the instructor, the above matters are often part of accident cases that often involve school students. Various factors that cause a lack of awareness about driving and traffic in an orderly and safe manner are a lack of understanding and knowledge as well as a lack of socialization or legal counseling to school students, especially in the Anjir Muara and Anjir Pasar areas, Barito Kuala Regency. The purpose of this service is to increase legal awareness and understanding of the students of SMKN 2 Marabahan, Barito Kuala Regency in understanding the importance of orderly and safe traffic in accordance with the legal rules in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. With the increased awareness and understanding of the law, it can minimize the number of violations and cases of traffic accidents involving school students.
Peningkatan Pemahaman Hak Alimentasi terhadap Kelompok Lanjut Usia Melalui Legal Counseling Approach Waspiah, Waspiah; Rodiyah, Rodiyah; Latifiani, Dian; Arifin, Ridwan; Cahyani, Kartika Fajar; Pertiwi, Adinda Ratna; Widiastuti, Anita Indah; Ayu, Adelia Setya
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): .
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.47827

Abstract

The obligations of children in parental care are clearly regulated, both in Article 46 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 321 of the Indonesian Civil Code. These two rules emphasize the obligation of children (mature) to care for and provide for their parents. However, the implementation of this rule is still not uniform. One of the contributing factors, apart from the economic level (poverty) is also the unequal perception and level of education in understanding this right which is still low. This research is a community service program funded by the Universitas Negeri Semarang. This program is located on Kedungkelor Village, Wanureja District, Tegal Regency, Central Java. This program aims to determine the level of change in understanding of the right of alimentation for the elderly group in Kedungkelor Village through the Legal Counseling Approach method. This method is a combination of methods of education, socialization, and legal assistance for residents. This program showed a pattern of significant changes in the level of understanding of the alimentation rights of the elderly. Of the 50 people surveyed showed an increasing trend of understanding. This program includes three important stages, namely: planning, advice, and legal action. In the legal action stage, this program involves the Youth Counseling Information Center (Pusat Informasi Konseling Remaja, PIKR) and the Elderly Health House (Rumah Sehat Lansia, RUSELA) in Kedungkelor Village in maximizing this level of understanding.
Peningkatan Pemahaman Urgensi Merek Dagang di Alisa Pemalang Latifiani, Dian; Waspiah, Waspiah; Arifin, Ridwan; Maya, Dyah
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): .
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.49556

Abstract

Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi tulang punggung ekonomi nasional sekaligus ujung tombak perputaran ekonomi dalam negeri. Mitra Asosiasi Muslimah Pengusaha Indonesia (ALISA) daerah Pemalang menghimpun UMKM di daerah Pemalang untuk lebih berdaya (mulai dari produksi, pengemasan, pemasaran, pendaftaran kekayaan inteleketual merek). Produk dari UMKM pemalang memiliki kekhasan kota pemalang telah banyak beredar dengan merek dagang yang merupakan brand dari produk UMKM seperti kamir dan ogel ogel. Merek sebagai bentuk perlindungan hukum belum sempurna bila belum di daftarkan pada Kementrian Hukum dan HAM. Sehingga merek produk dapat ditiru dengan mudah oleh sesama UMKM dengan tidak mempertimbangkan kualitas produk dan berpengaruh pada omzet pendapatan yang turun. Permasalahannya masyarakat sasaran (pelaku UMKM) belum berpengetahuan tentang urgensi pendaftaran merek. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak yang mendompleng ke populeran UMKM (sudah memiliki pasar bagus). Mitra Alisa Pemalang membutuhkan pelatihan tentang edukasi, percepatan, pendampingan penyusunan dan pendaftaran berkas merek sehingga solusi pengabdi berupa kegiatan edukasi sosialisasi tentang kekayaan intelektual merek. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program pengabdian ini adalah: Sosialisasi yang bertujuan menambah pengetahuan dan pemahaman dalam peningkatan kualitas dan pengembangan produk. Sosialisasi dierikan kepada perwakilan UMKM sejumlah 11 UMKM karena kegiatan dilakukan saat masa pandemi dengan protocol kesehatan ketat. Hasil sosialisasi berupa khalayak sasaran semula belum optimal dalam pemahaman urgensi pendaftaran Kekayaan Intelektual merek sehingga peningkatan pemahaman masyarakat UMKM Kabupaten Pemalang perlu dimaksimalkan. Pretest dan Post test dilakukan pada kegiatan.Peningkatan pemahaman pada masyarakat sasaran diukur dari rerata prosentase jawaban benar pada pre test 39 % menjadi 65% pada saat post test.
Urgensi Edukasi Program Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Larasati, Pradita Adila; Sulistianingsih, Dewi
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): .
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.49863

Abstract

Vaksinasi adalah proses pemberian imunisasi suntikan ketangan ataupun bisa melalui diteteskan ke dalam mulut yang nantinya akan berfungsi untuk meningkatkan produksi antibodi pada tubuh yang berguna untuk menangkal penyakit tertentu. Selain itu juga memiliki tujuan tertentu terhadap suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut maka antibodi yang ada pada tubuh kita menangkal atau mengurangi risiko sakit. Saat ini Indonesia sendiri menjadikan program vaksinasi Covid-19 ini sebagai bagian dari upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Dimana hal ini sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah sendiri melakukan upaya vaksinasi untuk melindungi masyarakat dari terinfeksinya SARS-CoV-2 yang memiliki dampak pada tubuh kita menyebabkan sakit dan bisa hingga kematian. Masyarakat yang ditinggal di Desa Doplang Rt04 Rw05 Desa Doplang, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Saat ini masyarakat Desa Doplang sendiri masih kurang memahami tentang vaksinasi tersebut, sehingga warga masyarakat masih sangat ragu-ragu dalam mengikuti vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Maka dari itu dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim KKN Desa Doplang dengan sasaran warga setempat berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi program vaksinasi Covid-19.
Pengelolaan Kekayaan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Budaya Literasi, Kreativitas, Dan Inovasi Adhi, Yuli Prasetyo; Sulistianingsih, Dewi; Fidiyani, Rini
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): .
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.49934

Abstract

Kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan negara untuk intelektual yang menghasilkan karya di bidang Kekayaan Intelektual, yang mempunyai nilai komersial, baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran, sebagai wujud pengakuan dna penghargaan serta sarana perlindungan hukum. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki hak eksklusif, yaitu hak yang hanya dimiliki oleh pemilik HKI dimana tidak seorangpun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Pengelolaan hak kekayaan intelektual perlu untuk dilakukan oleh masyarakat terutama kekayaan intelektual yang berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan dalam kearifan lokal tersebut dapat diidentifikasikan sebagai kekayaan intelelktual yang bersifat komunal. Artikel ini merupakan artikel hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdi. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan hak kekayaan intelektual yang berbasis kearifan lokal. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisa terhadap permasalahan-permasalahan di SMK Bakti Purwokerto setelah itu tim pengabdi akan melakukan program desiminasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekayaan intelektual. Kegiatan final tim pengabdi akan melakukan diskusi, dan forum penyelesaian masalah sekitar kekayaan intelektual. Khalayak sasaran dalam pengabdian ini adalah guru dan staf di SMK Bakti Purwokerto. Tujuan program pengabdian ini adalah membantu SMK Bakti Purwokerto memahami dan menambah wawasan mengenai kekayaan intelektual.
Pseudo-Kebijakan Otonomi Desa: Analisis Kritis Berdasarkan Praktek di Lapangan Martitah, Martitah; Yudhanti, Ristina; Sumarto, Slamet; Widiyanto, Widiyanto
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): .
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.50942

Abstract

Kemandirian Desa merupakan tujuan utama dari pemeberian otonomi desa oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (“UU Desa”). Sejumlah rekognisi terhadap hak asal-usul desa diberikan oleh UU Desa tersebut. Secara teknis, untuk mewujudkan kemandirian desa supaya makmur dan sejahtera, maka Pemerintah Indonesia membuat kebijakan afirmasi yang sangat kuat dengan dibentuknya Kementerian Desa dan juga dana desa. Penelitian ini menganalisis tentang perwujudan otonomi desa di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian studi kasus di Desa Selorejo, Girimarto, Wonogiri, Jawa Tengah. Artikel ini mengklaim, bahwa perwujudan otonomi desa di Indonesia bersifat semu. Hal ini ditunjukkan oleh keharusan desa mengikuti visi-misi Bupati dalam menginisiasi program-program pembangunan desa. Selain itu, intervensi pihak luar desa baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun korporasi dalam pembangunan desa juga sangat besar. Fakta lainnya yang mempengaruhi otonomi desa adalah kuatnya birokrasi pelaporan dana desa, sehingga menjadikan aparatur desa gamang dan takut dalam menyusun program pembangunan desa dan pelaksanaannya. Sebagai akibatnya, kemandirian desa yang dicita-citakan oleh UU Desa berjalan lambat dan kurang inisiatif. Berdasarkan temuan pengabdian ini, maka direkomendasikan agar ada pihak ketiga, seperti perguruan tinggi dan NGOs yang netral untuk melakukan program advokasi dan pemberdayaan kapasitas aparatur dan warga desa, sehingga mereka memiliki kemampuan mengorganisir diri secara independent dalam menyusun dan melaksanakan program-program desa.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2023): Indonesian Journal of Legal Community Engagement, November 2023 Vol 6 No 1 (2023): Indonesian Journal of Legal Community Engagement Vol 5 No 2 (2022): Indonesian Journal of Legal Community Engagement Vol 5 No 1 (2022): Indonesian Journal of Legal Community Engagement Vol 4 No 1 (2021): November Vol 4 No 1 (2021): . Vol 3 No 2 (2021) Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) Volume 3 (1) November 2020 Vol 3 No 1 (2020) Vol 2 No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2019) Vol 1 No 2 (2019): PENGABDIAN HUKUM INDONESIA Vol 1 No 2 (2019) Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem Vol 1 No 1 (2018) More Issue