Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PERSALINAN NORMAL PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KLINIK PRATAMA DI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERMEN KESEHATAN RI NO. 97 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN MASA SEBELUM HAMIL, MASA HAMIL, PERSALINAN, DAN MASA SESUDAH MELAHIRKAN, PENYELENGGARAAN PELAYANAN KONTRASEPSI, SERTA PELAYANAN KESEHATAN SEKSUAL Fuchia Yulivel Asneldy; Ardiansah; Yelia Nathassa Winstar
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19082

Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan kebijakan pemerintah untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) No. 97 Tahun 2014 dan Permenkes No. 39 Tahun 2016. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ibu melahirkan di fasilitas yang aman dengan tenaga kesehatan yang kompeten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan persalinan normal di Klinik Pratama Kabupaten Kampar berdasarkan regulasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi, dengan sumber data yang mencakup data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Klinik Pratama di Kabupaten Kampar telah menerapkan kebijakan persalinan normal sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Permenkes No. 97 Tahun 2014. Pelayanan yang diberikan meliputi pemeriksaan antenatal, deteksi dini risiko persalinan, serta penanganan komplikasi selama dan setelah persalinan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan fasilitas medis, alat kesehatan yang belum memadai, serta kurangnya tenaga medis yang terlatih secara berkelanjutan. Selain itu, terdapat kendala dalam koordinasi rujukan antara Klinik Pratama, Puskesmas, dan rumah sakit yang dapat mempengaruhi kelancaran proses persalinan, terutama dalam kasus-kasus komplikasi yang membutuhkan intervensi lebih lanjut. Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan persalinan normal, diperlukan dukungan dalam pengadaan fasilitas dan alat medis yang memadai, termasuk peralatan untuk deteksi dini risiko komplikasi. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan perlu diperkuat guna meningkatkan kompetensi dalam menangani persalinan normal maupun kondisi darurat. Sistem informasi yang terintegrasi antara fasilitas kesehatan juga menjadi kebutuhan mendesak guna mempercepat proses rujukan dan memastikan tindak lanjut pasca persalinan berjalan optimal. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan persalinan normal sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

ANALISIS YURIDIS PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR MELALUI SBSN BERDASARKAN STUDI SEKTOR PERKERETAAPIAN Wibowo, Hardo; Budiman, Anwar; Saefullah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19106

Langkah yang ditempuh pemerintah adalah membuat suatu terobosan baru dalam pembiayaan proyek infrastruktur di sektor perkeretaapian. Dan yang menjadi terobosan baru tersebut adalah dengan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) untuk pembiayaan infrastruktur. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimana bentuk pembiayaan proyek infrastruktur di Sektor Perkeretaapian menurut Undang-Undang dari aspek Kepastian Hukum? Bagaimana implementasi serta kendala dan tantangan dalam pelaksanaan pembiayaan proyek infrastruktur di sektor perkeretaapian melalui SBSN? Metode Penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya Terdapat beberapa bentuk pembiayaan infrastruktur di sektor perkeretaapian diantaranya dengan menggunakan pendanaan melalui Kerja Sama Pemerintah Swasta (Public Private Partnership/PPP), Surat Berharga Negara Syariah (SBSN), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Penyertaan Modal Pemerintah (PMN). Pembiayaan Proyek Infrastruktur di Sektor Perkeretaapian Melalui SBSN telah dilaksakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian di berbagai daerah meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Lalu, yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembiayaan infrastruktur di sektor perkeretaapian melalui SBSN sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan SBSN pada Ditjen Perkeretaapian, ialah lamanya proses administrasi dalam tahap penyiapan proyek SBSN dan mengenai pembebasan lahan.

PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DAN PERSEKUTUAN FIRMA Rumbyarso, Yonas Prima Arga; Budiman, Anwar; Setyowati, Retno Kus
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19109

Kepailitan merupakan suatu kondisi di mana debitor tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya, yang berujung pada proses hukum untuk penyelesaian utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hukum terhadap kepailitan pada dua jenis badan usaha, yakni Perseroan Terbatas (PT) dan Persekutuan Firma. Kedua badan usaha ini memiliki karakteristik hukum yang berbeda, yang mempengaruhi mekanisme penyelesaian kepailitan dan dampaknya terhadap kreditor serta pemegang saham atau anggota. Dalam konteks PT, terdapat pembatasan tanggung jawab pemegang saham terhadap utang perusahaan, sementara dalam Persekutuan Firma, anggota persekutuan memiliki tanggung jawab penuh terhadap kewajiban bisnis, baik secara pribadi maupun bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap undang-undang yang relevan, serta literatur yang berkaitan dengan kepailitan dan hukum perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan mendasar dalam pengaturan tanggung jawab hukum antara PT dan Firma, keduanya memiliki mekanisme yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi kreditor sekaligus memastikan kelangsungan usaha. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan dan persamaan dalam pengaturan kepailitan kedua badan usaha ini sangat penting bagi pengusaha, praktisi hukum, serta pihak-pihak terkait dalam upaya mengelola risiko hukum yang mungkin timbul.

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR. 21 TAHUN 2007 Potabuga, Alvareza
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19131

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU TPPO telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi saksi dan korban, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya pemahaman aparat penegak hukum, kurangnya fasilitas perlindungan, serta hambatan budaya dan sosial. Studi ini juga menemukan bahwa koordinasi antar lembaga terkait perlu ditingkatkan untuk menjamin efektivitas perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan dukungan psikologis dan sosial bagi korban, serta penguatan kerangka kerja kelembagaan untuk memastikan hak-hak saksi dan korban terlindungi secara optimal. Kata Kunci: Perlindungan hukum, saksi, korban, tindak pidana perdagangan orang, UU No. 21 Tahun 2007

KAJIAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA CUKAI ROKOK MENURUT UNDANG-UNDANG CUKAI Reviansyah Erlianto
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19147

The cigarette industry is one of the agroindustrial sectors which has quite a massive role in the Indonesian economy. But the problem is, the many violations against the implementation of excise revenue prove the need for improvements to the excise administration system and increase law enforcement efforts against excise violations. In addition, there are special minimum criminal provisions in the excise law indicating that certain considerations are needed by judges in deciding cases, this is certainly contrary to the principle of independence and the freedom of judges in making decisions. The normative juridical research method uses descriptive analytical methods in the form of elaborating some of the data collected through data collection in the form of library research and interview methods. The conclusion obtained is that the crime of excise duty violation is regulated in Article 50 to Article 62 of Law 39/2007. As well as the imposition of a special minimum sentence by law is the implementation of the principle of legality, even so the panel of judges must also consider juridical, sociological and philosophical aspects which aim to provide a sense of justice, benefit and legal certainty.

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PELAPORAN PALSU DEMI KEUNTUNGAN KLAIM ASURANSI Timbul, Hari; Hartanto; Sinaga, Parbuntian
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19156

Tindak pidana pelaporan palsu merupakan suatu bentuk berita, keterangan, ataupun pemberitahuan yang disampaikan secara tidak benar mengenai suatu kejadian. Secara umum, dalam peraturan perundang-undangan, pengertian laporan palsu tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, ancaman pidana terhadap laporan palsu dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 220. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bagaimana dasar pertimbangan Hakim mengenai karakteristik tindak pidana pelaporan palsu demi keuntungan klaim asuransi? Bagaimana akibat hukum pertanggungjawaban tindak pidana pelaporan palsu demi keuntungan klaim asuransi? Metode Penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya Ratio Decidenci Hakim dalam menjatuhkan sanksi berupa vonis pidana terhadap terdakwa tindak pidana pelaporan palsu berdasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar pertimbangan dan pemeriksaan dipersidangan, yang kemudian akan dibuktikan sesuai dengan barang bukti yang diajukan dalam proses pembuktian dipersidangan, dan juga berdasarkan keterangan para saksi. Serta dalam hal ini Majelis hakim juga memperhatikan berupa hal yang menjadi peringan dan pemberat hukuman bagi terdakwa, sebelum diputuskannya hukuman bagi Terdakwa tindak pidana penipuan tersebut. Pertanggungjawaban Pidana dalam hal tindak pidana pelaporan palsu sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN.Plj dan Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN. Gns menurut penulis sudah tepat. Oleh karenanya Terdakwa dapat diberi hukuman sesuai dalam Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

TINDAK PIDANA BIDANG TANAH SECARA TERORGANISIR YANG DILAKUKAN OLEH MAFIA TANAH DALAM MEMALSUKAN AKTA OTENTIK Rahmat, Ahadiyat; Hartanto; Saefullah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19178

Tindak pidana pemalsuan surat dalam akta otentik merupakan bagian dari pemalsuan surat yang dikualifikasi. Dewasa ini, salah satu contoh kasus pemalsuan surat di dalam akta otentik dilakukan oleh oknum mafia tanah yang akhir-akhir ini semakin gencar menjalankan aksinya di beberapa daerah. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimana Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindaj Pidana Pemalsuan Akta Otentik Di Bidang Tanah? Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik? Metode Penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya Faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan akta otentik berupa akta jual beli adalah faktor ekonomi dan faktor pengetahuan hukum dari masyarakat itu sendiri. Faktor ekonomi yang dimaksud adalah oknum-oknum yang membuat surat palsu yaitu AJB dengan tujuan merawut keuntungan ekonomi dalam pengurusan peralihan tanah. Kemudian faktor pengetahuan hukum masyarakat adalah kurang selektifnya masyarakat dalam memilih orang yang membuat akta jual beli. Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya apabila telah memenuhi tiga unsur yaitu kesalahan, mampu bertanggungjawab, dan tidak terdapat alasan pemaaf. Adapun kasus yang menjadi pembahasan berdasarkan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN. Bks dan Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN. Bks, si pembuat dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya karena telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 263 dan 264 KUHP.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENETAPAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TENTANG KEKURANGAN PEMBAYARAN UPAH KERJA LEMBUR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara) Huda, Aswin Ardiansyah; Budiman, Anwar; Setyowati, Retno Kus
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19179

Pekerja yang bekerja lembur terkadang mempunyai perbedaan perhitungan dengan pengusaha terhadap besaran upah kerja lembur yang seharusnya diterima. Terhadap perbedaan tersebut, pekerja lebih memilih menyerahkan penyelesaian besaran upah kerja lembur kepada pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan upah kerja lembur dan mengeluarkan penetapan besaran upah kerja lembur. Terhadap penetapan ini apabila para pihak merasa keberatan maka dapat menempuh upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara. Putusan hakim terhadap penetapan tersebut dapat berupa putusan kabul atau putusan tidak diterima. Perbedaan putusan tersebut menarik untuk dianalisis karena terhadap objek tata usaha negara yang sama dapat menimbulkan 2 putusan yang berbeda, seharusnya dapat diterapkan peraturan yang sama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa penetapan pengawas ketenagakerjaan memenuhi unsur-unsur sebagai suatu keputusan tata usaha negara. Penerapan hukum berupa putusan kabul memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi karena mendasarkan pada pemenuhan unsur-unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan kabul ini juga memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pengusaha dan pekerja terkait pembayaran kekurangan upah kerja lembur.

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH JAKARTA PUSAT Masngudin; Haryono, Waty Suwarty; Saefullah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19180

Tindak pidana pencurian merupakan sebuah fenomena meresahkan yang terdapat dalam struktur masyarakat dalam hal ini ialah dengan objek kendaraan bermotor. Studi kriminologi merupakan sebuah upaya untuk mengkaji bagaimana suatu kejahatan dapat terjadi dengan mempertimbangkan berbagai aspek salah satunya ialah aspek hukum dan sosial-ekonomi. Kriminologi memandang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagai sebuah gejala sosial yang tak terhindarkan, akan tetapi kriminologi pun menawarkan berbagi upaya akan menangani hal tersebut samapi kepada akar permasalahannya. Proses pemidanaan pun merupakan sebuah rangkaian dalam penyelesaian peradilan konvensional menjadi tak terhindarkan. Upaya kajian kriminologi pun dilakukan untuk melihat seberapa efektif penjatuhan hukuman dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Metode penelitian menggunakan deskriptif analisis. Hasil analisis yang telah dilakukan pada kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor: kajian kriminologi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, respon kriminologi atas pemidanaan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, kasus yang sudah diproses hukum telah dianalis menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Saran untuk kasus ini adalah menelaah sistem pemidanaan konvensional dengan melakukan studi kriminologi, perlunya keterlibatan diantara para pihak yakni pelaku dan korban untuk terciptanya keadilan bersama.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH B3 PELEBURAN BESI BAJA Tampubolon, Dani Horton; Haryono, Waty Suwarty; Saefullah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19225

Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan, khususnya limbah B3, menjadi isu krusial dalam perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana lingkungan terhadap perusahaan peleburan besi baja yang mencemari lingkungan serta pertanggungjawaban hukumnya. Menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan terkait serta dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PNCkr dan Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PNCkr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pencemaran limbah B3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan dapat dijatuhi sanksi pidana berupa denda yang harus dibayarkan dalam satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, serta pidana tambahan sesuai prinsip "pencemar membayar" untuk biaya pemulihan lingkungan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA