cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Contact Email
apsari.hadi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
apsari.hadi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 25992694     EISSN : 25992686     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 62 Documents
 3   4   5   6   7 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha" : 62 Documents clear
PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP HUKUM HARTA KEKAYAAN YANG DIPEROLEH DALAM PERKAWINAN BAGI PELAKU KAWIN CAMPUR Lolita; Tiza Yaniza
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kawin campur pada praktiknya telah terjadi sebelum era internet merebak, tak dapat dimungkiri kemungkinan perkawinan campur menjadi lebih besar. Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama untuk harta kekayaan berupa benda tidak bergerak. Pihak suami atau istri yang berkewarganegaraan asing, tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas benda tidak bergerak di Indonesia. Permasalahan secara hukum ini tentu harus dicarikan jalan keluar. Terutama agar pasangan kawin campur yang telanjur tidak membuat Perjanjian Perkawinan, dapat memiliki aset tidak bergerak secara sah di Indonesia. Sekaligus ketentuan Pokok Agaria yang melarang orang asing memiliki hak milik atas tanah dapat terakomodir. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjawab isu hukum ini. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan harta kekayaan pelaku kawin campur yang diperoleh dalam perkawinan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, subtansi dan pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal pada saat tertentu.
EFEKTIVITAS PEMBERIAN ASIMILASI NARAPIDANA.DIMASA PANDEMI COVID-19 PADA RUTAN KELAS II B MANNA BENGKULU SELATAN Alber Nurfajri; Mitro Subroto
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan pemberian asimilasi pada narapidana dimasa pandemi menjadi salah satu tugas rumah bagi lapas ataupun rutan, karena kondisi overcapacity di Lapas memberikan peluang bagi penyebaran virus corona, sehingga pihak pemerintah menerbitkan suatu kebijakan pembebasan untuk para tahanan dengan melalui asimilasi. Selain itu, kebijakan asimilasi Covid-19 ini menyebabkan kewaspadaan dan keresahan terhadap masyarakat luas mengenai potensi terjadinya tindakan kriminalitas yang meningkat pada masa pandemi seperti saat ini. Penelitian ini bertujuan guna mengidentifikasikan program asimilasi atas Covid-19 ini terbukti efektif dalam melakukan pencegahan untuk penyebaran Covid-19. Untuk penelitian yang dilakukan ini, jenis penelitian ini ialah yuridis empiris dan yuridis normatif. Temuan kajian asimilasi ini ialah bahwa hasil atas upya pihak pemerintah dalam menyelesaikan masalah kesehatan Covid-19 yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, termasuk Rutan Kelas II B Manna Bengkulu Selatan. Kebijakan sudah ditinjau dan dinilai efektif dalam mengurangi atau memutus penyebaran virus Covid-19.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN LIMBAH B3 DI KOTA SURAKARTA Dias Rahmadanti; Rahayu Subekti
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kota Surakarta serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan wawancara serta data sekunder yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil wawancara penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 di Kota Surakarta belum sepenuhnya efektif, karena terdapat beberapa faktor penegakan hukum yang belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satunya ialah faktor penegak hukum dikarenakan kuranganya cakupan pengawasan dan pembinaan yang urang menyeluruh oleh DLH Kota Surakarta, serta faktor lainnya ialah faktor sarana atau fasilitas. Faktor penghambat dalam penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 di Kota Surakarta antara lain: a) Perubahan Struktur Organisasi DLH Kota Surakarta; b) Faktor Perundangundangan; c) Terbatasnya Kewenangan Pemerintah Kota; d) Faktor Anggaran Operasional; dan e) Faktor Penegak Hukum dan Sumber Daya Manusia.
PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENATAAN LINGKUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA Rahayu Subekti; Shinta Dwi Destiana
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui perspektif Hukum Administrasi Negara dalam implementasi kebijakan penataan lingkungan Kabupaten Purbalingga dan mekanisme pengawasannya serta hambatan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan penataan lingkungan di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini ialah studi hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai sumber datanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen, dan beberapa wawancara. Implementasi kebijakan penataan lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal sebab banyak pelaku usaha kecil yang membuang limbah usahanya tidak pada tempatnya dan sesekali masih terjadi banjir di suatu daerah. Selain itu, masih dijumpai beberapa kendala pada implementasinya, seperti sedikitnya dana dari pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga yang kekuranga personil, koordinasi yang kurang baik antar intansi-intansi serta masih dijumpai beberapa pelaku usaha yang kurang peduli dengan kelestarian lingkungan.
IMPLEMENTASI PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA PIDANA UMUM PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKULU Ary Ardiansyah; Mitro Subroto
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga atau institusi yang melaksanakan tugas dan fungsi yang diantaranya melakukan program pembinaan terhadap narapidana yang dimana hal ini merupakan suatu pola untuk memulihkan kembali keretakan yang terjadi antara narapidana dengan masyarakat sehingga nantinya narapidana dapat diterima kembali kedalam masyarakat dan juga dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu cara untuk memulihkan keretakan tersebut dengan pemenuhan hak narapidana yaitu program pembebasan bersyarat. Dengan kondisi di Indonesia yang terdampak oleh pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan aturan tentang pelaksanaan program pembebasan bersyarat pada masa pandemi COVID-19 ini. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana pidana umum dan faktor yang menjadi kendala pada masa pandemi COVID-19 di Lapas Kelas IIA Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Bengkulu, peneliti mengambil data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini yaitu narapidana pidana umum yang mengiktui program pembebasan bersyarat dan petugas pemasyarakatan yang terlibat. Hasil penelitian menunjukan petugas memberikan pelayanan program pembebasan bersyarat berjalan dengan optimal berdasarkan indikator kualitas pelayanan publik yaitu Reability, Responsivenes, Assurance, Empathy, Tangibles. Mekanisme yang dilakukan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku. Pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan yang dilaksanakan secara tidak langsung tatap muka bertujuan menghindari kerumunan dan penyebaran COVID19. Namun terdapat kendala yaitu jaksa eksekutor narapidana tidak segera menyampaikan dokumen berupa berita acara pelaksanaan putusan pengadilan persyaratan untuk syarat administratif pembebasan bersyarat dan pelaksanaan sidang TPP yang belum berjalan efektif diakrenakan para anggota sidang tidak mengetahui secara langsung/tatap muka narapidana yang disidangkan.
ANALISIS DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN PROSTITUSI DI KOTA SERANG Dyah Putri Setiawati; Ronni Juwandi; Dinar Sugiana Fitrayadi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan rehabilitasi pekerja seks komersial di Dinas Sosial dan persepsi masyarakat di lingkungan Cipocok Jaya. Penelitian ini dilaksanakan di lingkup kantor Dinas Sosial Kota Serang dan penyebaran angket ke masyarakat Cipocok Jaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran dengan teknik reduksi data, display data, verifikasi data, dan statistika deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dinas sosial dan masyarakat di sekitar Cipocok Jaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling dan rumus Slovin yang dimana hanya individu memiliki kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kegiatan rehabilitasi pekerja seks komersial berupa keterampilan tata boga, sosialisasi bahaya seks bebas, dan kegiatan kerohanian. Persepsi masyarakat yaitu tentang ramainya prostitusi dan pengetahuan masyarakat tentang program rehabilitasi. Hasil penyebaran angket yang berisi 20 pernyataan adalah mayoritas masyarakat terganggu kebereadaan PSK karena mendatangkan penyakit menular seksual dan setuju program rehabilitasi ini untuk jangka panjang supaya bisa mengurangi populasi PSK di Kota Serang.
KONSEP PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MENURUT KETENTUAN THE INTERNASIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL RIGHTS Endah Rantau Itasari
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi hukum menganai hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia, khususnya hak ekosob seperti yang diatur dalam the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Di samping itu juga, membahas relasi antara ketentuan hukum nasional dan internasional (das sollen) yang dapat meminimalisir atau mengatasi permasalahan (das sein) pemenuhan hak anak atas pendidikan di Indonesia. Secara lebih khusus, fokus atau relevansinya adalah kontekstualitas hukum bahwa Indonesia telah meratifikasi ICESCR dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 pada tanggal 30 September 2005. Ratifikasi ini memperkuat struktur hukum pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak atas pendidikan di Indonesia yang terdapat dalam the Convention on the Rights of the Child (CRC), yang telah diratifikasi pula oleh Indonesia. Dari kedua ratifikasi instrumen hukum hak asasi manusia tersebut diatas, kewajiban-kewajiban internasional yang ditentukan dalam kedua aturan tersebut berlaku mengikat bagi Indonesia.
URGENSI LEGALITAS USAHA BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) Ni Nyoman Nia Oktaviani; Putu Gede Arya Sumerta Yasa
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legalitas usaha ialah suatu izin yang harus dimiliki oleh seluruh pelaku usaha. Dimana legalitas usaha ini akan menjadi suatu perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Sehingga kepengurusan legalitas usaha sangatlah diperlukan oleh pelaku usaha. Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui peraturan hukum terkait dengan legalitas dan urgensi terkait dengan legalitas usaha. Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan kualitatif. Pada proses penulisan sumber datanya yaitu data primer yakni hasil wawancara dan data sekunder yakn studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa legalitas usaha sangatlah penting bagi pelaku usaha. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian menyebutkan setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri. Oleh karena itu legalitas usaha sangatlah penting bagi pelaku usaha karena izin usaha ini dapat menjadi perlindungan hukum bagi pelaku usaha.
ANALISIS PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP YANG TERJADI DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA Hartana
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertumbuhan bisnis pertambangan batubara dalam 10 tahun terakhir di Indonesia tentunya harus diimbangi dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang menjadi tujuan dalam disertasi ini adalah pertama, penulis ingin mengetahui dan menemukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pembatasan ekspansi perusahaan group khususnya pada sektor pertambangan batubara. Kedua, penulis ingin mengetahui mengenai pelaksanaan ekspansi perusahaan group yang terjadi di sektor pertambangan batubara. Ketiga, penulis ingin mengetahui, menganalisa dan menemukan implikasi dari ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut, pertama, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan pengaturan pembatasan perusahaan group yaitu pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri. bentuk ekspansi perusahaan group dalam sektor pertambangan batubara yang sering dilakukan oleh pelaku usaha yaitu dengan membentuk holding company, akusisi, dan joint venture. Ekspansi perusahaan group juga berimplikasi terhadap terbentuknya diversifikasi usaha sebagai strategi penguasaan usaha hulu hingga hilir.
FAKTOR-FAKTOR PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM ASIMILASI COVID-19 DI LAPAS KLAS II A BENGKULU Ahmad Gunawan; Mitro Subroto
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan hampir di seluruh Indonesia saat ini telah melebihi kapasitas (overcrowded) sehingga menjadi suatu kekhawatiran terhadap penularan Virus Covid-19. Pemerintah berupaya dalam menanggulangi penyebaran Virus Covid-19 dengan mengambil kebijakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, tidak semua elemen masyarakat menyetujui dengan adanya program ini dikarenakan pemikiran masyarakat terhadap narapidana nantinya akan kembali melakukan pengulangan tindak pidana selama melaksanakan kebijakan tersebut. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor –faktor pengulangan tindak pidana dalam pelaksanaan program asimilasi covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni Teori Integratif dan Teori Motivasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, faktor yang melatarbelakangi narapidana melakukan pengulangan tindak pidana kembali yakni berdasarkan 2 (dua) faktor yaitu: faktor internal dan faktor eksternal dan pengaruh yang ditimbulkan yakni memunculkan keresahan bagi masyarakat setempat. Peneliti menyarankan untuk selalu melakukan pemantuan terkait segala aktivitas narapidana tersebut dengan melibatkan instansi seperti (Kejaksaan dan Kepolisian).

Page 6 of 7 | Total Record : 62

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 3 (2024): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 2 (2024): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (2023): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3 (2019): September Vol 7, No 3 (2019): September Vol 7, No 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 2 (2019): Mei Vol 7, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2019): Februari Vol. 6 No. 3 (2018): September Vol 6, No 3 (2018): September Vol 6, No 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 2 (2018): Mei Vol 6, No 1 (2018): Februari Vol. 6 No. 1 (2018): Februari Vol. 5 No. 3 (2017): September Vol 5, No 3 (2017): September Vol. 5 No. 2 (2017): Mei Vol 5, No 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 1 (2017): Februari Vol 5, No 1 (2017): Februari Vol. 4 No. 3 (2016): September Vol 4, No 3 (2016): September Vol 4, No 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 1 (2016): Februari Vol 4, No 1 (2016): Februari Vol 3, No 3 (2015): September Vol. 3 No. 3 (2015): September Vol 3, No 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 1 (2015): Februari Vol 3, No 1 (2015): Februari Vol. 2 No. 3 (2014): September Vol 2, No 3 (2014): September Vol. 2 No. 2 (2014): Mei Vol 2, No 2 (2014): Mei Vol 2, No 1 (2014): Februari Vol. 2 No. 1 (2014): Februari Vol 1, No 3 (2013): September Vol. 1 No. 3 (2013): September Vol 1, No 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 1 (2013): Februari Vol 1, No 1 (2013): Februari More Issue