cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Contact Email
apsari.hadi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
apsari.hadi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 25992694     EISSN : 25992686     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 896 Documents
 27   28   29   30   31 
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN TERTANGGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN Saputra, Arikha; Listyorini, Dyah; Andraini, Fitika; Suliantoro, Adi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.35091

Abstract

Asuransi menjadi perihal yang penting dalam mencegah dan menanggulangi berbagai resiko yang timbul sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman sebagaimana yang tertuang dalam polis asuransi mengenai bentuk perlindungan yang disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak. Pihak penanggung akan memberikan kepastian dan keamanan dari timbulnya resiko, apabila resiko tersebut terjadi maka si tertanggung memiliki hak atas nilai kerugian sebesar nilai polis asuransi yang telah ditentukan dalam polis asuransi, sehingga polis dalam asuransi dapat dikatakan sebagai bukti asuransi yang dimiliki oleh pihak tertanggung sebagai dasar perlindungan dalam hal pembayaran klaim dari pihak asuransi. Penelitian hukum yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, penelitian ini diharapkan dapat memunculkan gambaran serta analisis, yang menyeluruh dengan secara sistematis mengenai kepastian hukum terhadap perlindungan tertanggung berdasarkan pada perturan perundang-undangan.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, memberikan pengaturan pada 1 (satu) bab khusus mengenai perlindungan hukum terhadap tertanggung. Perlindungan hukum terhadap tertanggung terdapat dalam pasal 53 yang mengatur mengenai program penjaminan polis, dan pasal 54 yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa asuransi dengan cara mediasi. Perihal kepastian dan perlindungan hukum terhadap tertanggung tidaklah hanya terdapat pada pasal 53 dan 54 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian saja melainkan terdapat pasal lainnya yang juga dirasa memberikan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung yakni Pasal 15, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan (2), Pasal 22 ayat (3), (4), dan (5), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (2), (3), (4) sampai dengan (7), Pasal 29 ayat (1) sampai dengan (6), Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 35 ayat (4), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
PERBANDINGAN POSISI IPS PADA KURIKULUM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Suastika, I Nengah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38524

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan posisi Ilmu Pengetahuan Sosial pada kurikulum Indonesia dengan Social Studies pada kurikulum Amerika Serikat. Metode penelitian bersifat studi pustaka, yaitu menganalisis berbagai macam artikel, buku dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah. Teknik pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka dengan instrumen pedoman studi pustaka yang dikembangkan sendiri. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif yang diawali dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan berdasarkan kaitan logisnya. Hasil analisis menujukkan posisi Ilmu Pengetahuan Sosial pada kurikulum Indonesia diawal kemerdekaan termasuk dalam kelompok dasar yaitu kelompok mata pelajaran wajib yang dibangun untuk mengembangkan keterampilan sosial dan semangat kebangsaan. Kemudian pada kurikulum 1968 Ilmu Pengetahuan Sosial termasuk kelompok cipta yaitu mata pelajaran pendalaman pada jurusan tertentu. Kurikulum 1975 dan seterusnya mengembalikan posisi Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai mata pelajaran dasar dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, dengan materi yang bersifat fusi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Social studies di Amerika Serikat memiliki peran yang strategis untuk mengembangkan warganegara yang cerdas dan nasionalis. Social studies merupakan gabungan dari ilmu-ilmu sosial dan kewarganegaraan dengan tujuan untuk membentuk good citizionship. Walapun Social Studies merupakan seleksi dan adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk tujuan pendidikan, melalui National Council for the Social Studies (NCSS) dikembangkan sepuluh tema keunggulan Social Studies sehingga memiliki keluasan dan kedalaman materi yang jelas.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MOTIF TRADISIONAL BAIK BATAM SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL Ayunda, Rahmi; Maneshakerti, Bayang
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38551

Abstract

Batik merupakan salah satu karya yang mendapat perlindungan dari undang-undang dan terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Batik merupakan sebuah gambar atau lukisan yang dibuat pada sebuah kain yang bernama kain mori dan dilakukan proses penggambaran dengan alat bernama canting. Meskipun motif batik tradisional belum mampu dilindungi oleh hak cipta, bukan berarti motif batik tradisional tidak dapat dilindungi. Kedudukannya memang tidak sama dengan karya konvensional. Motif batik tradisional tergolong ekspresi budaya tradisional dan bukan karya cipta seperti pada umumnya. Ekspresi budaya tradisional merupakan ungkapan seni atau budaya yang tidak diketahui pemiliknya tetapi hanya melalui lisan. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta yaitu preventif dan represif, dan memberikan sosialisasi pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan HKI kepada masyarakat. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap karya intelektual, pencipta dapat melakukan pendaftaran atau pencatatan atas karyanya. Apabila pencipta dirugikan haknya, maka pencipta dapat mengajukan gugatan sebagaimana telah disebutkan di dalam UU Hak Cipta.
PERANAN KONTRAK SEBAGAI FONDASI PEMBANGUN HUBUNGAN SEWA-MENYEWA DENGAN TENANT PADA PUSAT PERBELANJAAN DI KOTA BATAM Sudirman, Lu; Eny, Eny
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38515

Abstract

Pembuatan kontrak menjadi bagian terpenting dalam menjalani hubungan bisnis, sehingga kontrak memiliki peranan yang sangat penting yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha sebelum menjalani hubungan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris terkait dengan implementasidan peranan dari sebuah kontrak dalam membangun hubungan kerjasama sewa menyewa di pusat perbelanjaan kota Batam. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan 2 data pendukung yaitu yang pertama data primer untuk melakukan wawancara dengan menggunakan sample penelitian pada pihak- pihak yang bekerja pada suatu pusat perbelanjaan, dan yang kedua menggunakan data sekunder dengan memperoleh data kepustakaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Perdagangan RI, dan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kontrak kegiatan sewa menyewa dapat diterapkan sebagai jembatan bagi pihak tenant dan pihak pengelola pusat perbelanjaan,dengan peranan sebagai alat bukti dan media untuk membangun hubungan kerjasama, dan kontrak dalam bentuk perjanjian tertulis yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan kehadiran kontrak yang berfungsi sebagai pengikat bagi para pihak, maka dengan ini kegiatan sewa menyewa dapat berjalan dengan baik.
PELAKSANAAN SANKSI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH DI KOTA SURAKARTA Lufiana Putri, Diva; Subekti, Rahayu
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38544

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta dan faktor-faktor penghambat penerapan sanksi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis dan pengumpulan data dalam penulisan menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu Januari 2019 hingga April 2021, penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta hanya dilakukan sebanyak enam kali. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah tersebut berupa pidana denda sebanyak Rp150.000. Faktor penghambat dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta antara lain: a) Faktor hukum, yaitu Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah yang mengalami kesalahan ketik pada bagian Ketentuan Pidana; b) Faktor Penegak Hukum, yaitu kurangnya personil Satpol PP Kota Surakarta; c) Faktor Sarana, kurangnya petugas kebersihan yang membuang tumpukan sampah di pinggir jalan besar; d) Faktor Masyarakat, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan; dan e) Faktor Kebudayaan, yaitu adanya masyarakat yang masih memiliki kepercayaan yang merusak lingkungan hidup.
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA CIREBON Nimas Ratu, Niosi; Subekti, Rahayu
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38523

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan Good Goverment pada kinerja Badan Pertanahan Nasional di Kota Cirebon dan berdasarkan PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.Untuk mengetahui Hambatan dan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu dalam menjawab permasalahan digunakan sudut pandang hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan di lapangan yang berkaitan dengan implementasi good government oleh BPN Kota Cirebon. Serta mencari bahan dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian melalui berbagai peraturan perundang-undangan, buku, koran, majalah, karya tulis ilmiah yang berupa makalah, skripsi, dan situs internet yang menyajikan informasi terkait masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja pelayanan publik Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Good government. Hal tersebut dikarenakan terdapat unsur yang belum dilaksanakan oleh BPN ota Cirebon. Tolak ukur dari penerapan Good government yang baik adalah dengan terlaksananya 3 unsur dasar yaitu produktifitas, responsifitas dan akuntabilitas. Namun demikian prinsip responsifitas dan akuntabilitas belum diterapkan dengan sesuai oleh BPN Kota Cirebon karena adanya fenomena dimana seorang warga yang telah mendaftarkan tanahnya sejak 2019 namun hingga 2021 sertifikat tersebut belum dapat diambil. Maka dari itu, BPN Kota Cirebon seharusnya lebih meningkatkan kinerja para pegawainya agar pelayanan public yang berkualitas dan efektif dapat terlaksana dan prinsip-prinsip good government dapat diterapkan secara maksimal.
PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL DALAM SISTEM KURIKULUM PENDIDIKAN DI ACEH Fajri, Iwan; Rahmat, Rahmat; Sundawa, Dadang; Zailani Mohd Yusoff, Mohd
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38525

Abstract

Perubahan pesat dalam kehidupan sosial merupakan salah satu perbincangan paling signifikan tentang hukum dan moral siswa. Masalah iklim masyarakat moralitas remaja selama dekade terakhir masih belum pernah terjadi sebelumnya. Dimana pendidikan memegang peranan yang sangat berarti dalam pembuatan akhlak di golongan peserta didik, apalagi jadi tumpuan budaya warga. Dalam menjawab perihal tersebut pemerintah Aceh tidak hanya menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan yang diamanatkan secara nasional, pemerintah Aceh pula melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kekhususan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh. Penyelenggaraan pembelajaran Islami di Provinsi Aceh mengacu pada Qanun No 9 Tahun 2015 pergantian atas Qanun Aceh No 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran. Penyelenggaraan pendidikan di seluruh satuan pendidikan berpedoman pada ajaran Islam. Pelaksanaan pendidikan di Sekolah di Aceh secara keseluruhan sudah Islami, dengan indikator sistem pengelolaan sekolah memiliki nilai transparansi, akuntabilitas, pendekatan keteladanan, pengembangan budaya berorientasi islami dan penerapan kurikulum islami sebagaimana diatur dalam qanun. Pendidikan nilai dan moral di satuan pendidikan di Aceh diselenggarakan selain sesuai dengan pendidikan nasional, juga mengacu pada penerapan melalui kurikulum islami yang berpedoman sesuai dengan qanun pendidikan di Aceh. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di Aceh berbasis dan berorientasi kepada budaya islami yang berbasis syariat islam di Aceh.
TANGGUNG JAWAB PERSONAL GUARANTEE TERHADAP PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA Ayunda, Rahmi; Ariq Fadhillah, Muhammad
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38512

Abstract

Perkembangan zaman di era modern ini melahirkan perubahan atas kebutuhan dasar manusia yang beraneka macam untuk bisa memenuhi segi kehidupannya dalam masyarakat, dalam memenuhi segi kebutuhan hidupnya tentunya tak luput dari biaya dalam pemenuhannya. Tingginya tingkat kepentingan hidup manusia mengharuskan setiap orang untuk bertindak guna mendapatkan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kepentingan hidupnya. Namun, manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Oleh karena itu, selain bekerja, seseorang juga dapat menghasilkan uang dengan meminjam uang dari koperasi, bank, atau lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab personal guarantee terhadap penanganan kredit bermasalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengatur sistem peradilan, dengan data sekunder sebagai sumber utama. Hasil akhir dari penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap pertama rescheduling, tahap kedua reconditioning, dan tahap akhir restructing.
STUDI KASUS TENTANG PENANGGUHAN PERJANJIAN EKSTRADISI OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP HONGKONG DITINJAU MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Sudika Mangku, Dewa Gede; Benindra Manurung, Charel
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38587

Abstract

Pada 19 Agustus, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa Washington mengakhiri perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong, Ini adalah langkah terbaru dalam mewujudkan deklarasi 27 Mei Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bahwa Hong Kong tidak lagi dianggap otonom, menyusul pengesahan undang-undang keamanan yang baru. Sebelumnya, Inggris, Kanada, dan Australia menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong setelah China menerapkan undang-undang yang menjadikannya kejahatan untuk melemahkan otoritas Beijing di wilayah tersebut. Departemen Luar Negeri AS mengatakan undang-undang keamanan telah "menghancurkan kebebasan rakyat Hong Kong" Beijing menyebut langkah oleh negara-negara ini sebagai "intervensi asing di Hong Kong". Hong Kong telah menjadi bagian dari China sejak 1997, ketika Inggris menyerahkan bekas jajahan itu ke Beijing.
PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE (VCT) BERBASIS CERITA RAKYAT DALAM PEMBELAJARAN PPKN DI SEKOLAH DASAR Nisa, Khairun; Prima, Elizabeth; Suastika, I Nengah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38547

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) berbasis cerita rakyat dalam pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan dengan langkah-langkah yang dikembangkan oleh Borg & Gall dengan pembatasan. Instrumen penelitian ini terdiri dari angket validator ahli materi, ahli pembelajaran, dan uji terbatas. Teknik analisis data yang digunakan yaitu skala likert dengan skor penilaian 1-4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) hasil ahli materi mendapatkan adanya kesesuaian RPP dengan SK/KD sebesar 3,83 atau 95,83% dengan kategori sangat layak. Ditinjau dari materi dan desain RPP yang terintegrasi dengan cerita model VCT berbasis cerita rakyat sebesar 3,62 atau 90,62% sehingga materi dengan model VCT sangat layak. Sedangkan ditinjau dari indikator instrument penilaian sebesar 3,57 atau 89,28% sehingga dikatakan sangat layak digunakan. 2) Uji validasi dari ahli pembelajaran pada indikator kompetensi peserta didik, potensi yang ingin dikembangkan, dan kesesuaian dengan kebutuhan murid, lingkungan, dan masyarakat diperoleh skor 3,75 atau sebesar 93,75% berarti pembelajaran model VCT berbasis cerita rakyat ini dapat dinyatakan sangat layak. 3) Uji coba kelompok kecil memperoleh rata-rata persentase sebesar 90% dengan kategori sangat layak. Sehinhga dapat disimpulkan bahwa pengembangan model pembelajaran (VCT) berbasis cerita rakyat telah layak dan valid.

Page 29 of 90 | Total Record : 896

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 3 (2024): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 2 (2024): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (2023): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3 (2019): September Vol 7, No 3 (2019): September Vol. 7 No. 2 (2019): Mei Vol 7, No 2 (2019): Mei Vol 7, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2019): Februari Vol 6, No 3 (2018): September Vol. 6 No. 3 (2018): September Vol 6, No 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 1 (2018): Februari Vol 6, No 1 (2018): Februari Vol 5, No 3 (2017): September Vol. 5 No. 3 (2017): September Vol. 5 No. 2 (2017): Mei Vol 5, No 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 1 (2017): Februari Vol 5, No 1 (2017): Februari Vol. 4 No. 3 (2016): September Vol 4, No 3 (2016): September Vol 4, No 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 2 (2016): Mei Vol 4, No 1 (2016): Februari Vol. 4 No. 1 (2016): Februari Vol 3, No 3 (2015): September Vol. 3 No. 3 (2015): September Vol. 3 No. 2 (2015): Mei Vol 3, No 2 (2015): Mei Vol 3, No 1 (2015): Februari Vol. 3 No. 1 (2015): Februari Vol. 2 No. 3 (2014): September Vol 2, No 3 (2014): September Vol 2, No 2 (2014): Mei Vol. 2 No. 2 (2014): Mei Vol. 2 No. 1 (2014): Februari Vol 2, No 1 (2014): Februari Vol. 1 No. 3 (2013): September Vol 1, No 3 (2013): September Vol 1, No 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 1 (2013): Februari Vol 1, No 1 (2013): Februari More Issue