cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JURNAL GOVERNANSI
Contact Email
jurnal.administrasinegara@unida.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.administrasinegara@unida.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL GOVERNANSI
Published by Universitas Djuanda Bogor
ISSN : 24423971     EISSN : 25497138     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
JURNAL GOVERNANSI (p-ISSN: 2442-3971 dan e-ISSN 2549-7138) adalah jurnal ilmiah yang memuat aspek-aspek Administrasi Publik dalam Konteks Teori dan Praktik. Terbit dua kali dalam satu tahun (April dan Oktober).
Arjuna Subject : -
Articles 216 Documents
 11   12   13   14   15 
EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI KORBAN PERDAGANGAN ORANG Putri Nabila; M. Rijal Amirulloh; Yana Fajar Fitri Yana Basori
Jurnal Governansi Vol 7 No 1 (2021): Jurnal GOVERNANSI Vol 7 No 1, April 2021
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v7i1.3170

Abstract

Perdagangan orang di Kota Sukabumi selama tahun 2017-2019 mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah korban tersebut disebabkan oleh kurangnya informasi tentang modus dan bahaya perdagangan orang dan juga perilaku konsumtif yang menjerumuskan masuk ke dalam korban perdagangan. Korban perdagangan orang perlu direhabilitasi. Selama tahun 2017-2019, Pemerintah Kota Sukabumi melakukan rehabilitasi korban perdagangan orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program rehabilitasi korban perdagangan orang di Kota Sukabumi. Penelitian ini menggunakan lima dimensi efektivitas program yang meliputi pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan dan adanya perubahan nyata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dipadukan dengan penelitian deskriptif untuk menggambarkan fenomena sebenarnya dari kejadian-kejadian di lapangan. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian. Data penelitian dideskripsikan secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas program rehabilitasi korban perdagangan orang di Kota Sukabumi secara umum dinilai baik, meskipun terdapat beberapa hambatan yang terjadi pada pelaksanaannya seperti kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, pilihan metode, alokasi anggaran dan sosialisasi rehabilitasi korban perdagangan orang.
MANAJEMEN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Meisy Azmizar; Dian Purwanti; Yana Fajar Fitri Yana Basori
Jurnal Governansi Vol 6 No 2 (2020): JURNAL GOVERNANSI, Vol. 6 No. 2, Oktober 2020
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v6i2.3150

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penyelenggaraan manajemen fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi periode 2014-2019. Manajemen fungsi legislasi DPRD dipandang sebagai penyelenggaraan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam fungsi legislasi DPRD. Fungsi legislasi DPRD dimaksud pada intinya berhubungan dengan pembuatan dan pembentukan peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menentukan lima informan berdasarkan teknik snowball sampling. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penegasan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi periode 2014-2019 dalam pembuatan dan pembentukan peraturan daerah sudah dilaksanakan dengan baik apabila dilihat dari dimensi perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan; sementara dari dimensi pengawasan, pembuatan dan pembentukan peraturan daerah yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi periode 2014-2019 belum dilaksanakan dengan optimal. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi periode 2014-2019 dapat dikatakan dilaksanakan dengan optimal tetapi belum seluruhnya.
EVALUASI KESIAPAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Ahmad Maulana Fajar; Gotfridus Goris Seran; Irma Purnamasari
Jurnal Governansi Vol 7 No 1 (2021): Jurnal GOVERNANSI Vol 7 No 1, April 2021
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v7i1.3038

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan evaluasi kesiapan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Teori yang dipakai peneliti didasarkan pada evaluasi input (masukan) dari Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) Stufflebeam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan jawaban-jawaban yang diberikan responden dalam kuesioner, data-data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Pengolahan data penelitian menggunakan rumus Weight Mean Score untuk memperoleh skor rerata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dipersepsikan baik. Penilaian baik ini dilihat dari skor rerata pada jawaban responden pegawai sebesar 3,92 yang dikategorikan baik dan masyarakat sebesar 4,01 yang dikategorikan baik. Dengan demikian, evaluasi kesiapan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara umum menunjukkan nilai rerata 3,97 yang dikategorikan baik, yang berarti bahwa kesiapan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dilaksanakan dengan baik.
BUILDING THE PUBLIC ORGANIZATION BRAND BASED ON THE INTERNAL BRANDING PERSPECTIVE Nurul Azizah; Arimurti Kriswibowo; Khusnul Khotimah; Rhea Ardhana
Jurnal Governansi Vol 6 No 2 (2020): JURNAL GOVERNANSI, Vol. 6 No. 2, Oktober 2020
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v6i2.3059

Abstract

A brand is the identity of an organization as well as the intangible asset that has significant added value for an organization. Currently, there are many organizations that are aware of the important role of brand for developing their organizations. Based on the internal branding concept, this research is aimed to gain the brand identity. The internal branding consists of three variables, namely brand orientation, brand knowledge, and brand involvement. The case was taken in Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jawa Timur (UPNVJT) that built its brand as “Bela Negara” campus since it changed its status to be a state university in 2014 and it was managed as a public organization. The samples were all employees of UPNVJT used as 267 respondents. SmartPLS software is used to test the hypothesis. The results of this research indicated that all three variables (brand orientation, brand knowledge, and brand involvement) had a positive and significant effect on brand identity. And by comparing the three variables, brand involvement had a more dominant effect on brand identity than the two other variables.
IMPLEMENTASI STRATEGI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Refita Syafitri; Ike Rachmawati; Dine Meigawati
Jurnal Governansi Vol 7 No 1 (2021): Jurnal GOVERNANSI Vol 7 No 1, April 2021
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v7i1.3155

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi strategi pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan implementasi strategi pengujian kendaraan bermotor. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi terkait fokus penelitian. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan tiga hal terkait implementasi strategi pengujian kendaraan bermotor oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Pertama, sasaran dalam pengujian kendaraan bermotor secara umum sudah dikatakan cukup baik, namun masih terdapat hambatan, yaitu sebagian besar pemilik kendaraan tidak mengetahui manfaat dan tujuan dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Kedua, kebijakan terkait pengujian kendaraan bermotor belum disosialisasikan secara massif dan masih lemahnya pengawasan kepada pemilik kendaraan yang menghilangkan buku uji. Ketiga, rencana yang sudah dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pembayaran retribusi secara nontunai masih terhambat pada kurangnya kesadaran masyarakat, yaitu sebagian besar pemilik kendaraan belum memiliki kartu anjungan tunai mandiri bank untuk melakukan pembayaran pengujian kendaraan bermotor secara nontunai.
IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEARSIPAN DI SEKTOR PUBLIK Aditama Azmy Musaddad; Maslakhatun Niswah; Khusnul Prasetyo; Susi Hardjati
Jurnal Governansi Vol 6 No 2 (2020): JURNAL GOVERNANSI, Vol. 6 No. 2, Oktober 2020
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v6i2.2843

Abstract

Setiap pelaksanaan kegiatan organisasi tentu tidak lepas dari kegiatan administrasi yang menghasilkan arsip, karena arsip pada dasarnya merupakan sumber informasi dari setiap kegiatan yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi manajemen kearsipan di Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Manajemen kearsipan diartikan sebagai pekerjaan pengurusan arsip yang meliputi pencatatan, pengendalian, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, pemindahan, dan pemusnahan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam (in-depth interview) dan studi kepustakaan. Teknik analisis data secara kualitatif menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen kearsipan di beberapa indikator, yaitu pencatatan, pengendalian dan pendistribusian, diimplementasikan secara rapi, terstruktur dan sistematis serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun demikian manajemen kearsipan berdasarkan indikator-indikator lainnya, yaitu penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, pemindahan dan pemusnahan, tidak mampu dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti minimnya sumber daya manusia profesional pengelola arsip, ruangan penyimpanan arsip yang terbatas, dan adanya kerusakan fasilitas penyimpanan arsip. Upaya yang dilakukan adalah melalui pengelolaan arsip secara digital yang menggunakan web e-surat, akan tetapi belum terdapat kebijakan konkret untuk memecahkan masalah dalam pengelolaan manajemen kearsipan ini.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Bambang Eka Saputra; Beddy Iriawan Maksudi; Euis Salbiah
Jurnal Governansi Vol 7 No 1 (2021): Jurnal GOVERNANSI Vol 7 No 1, April 2021
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v7i1.3158

Abstract

Program Samsat Masuk Desa (SAMADES) merupakan inovasi layanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan cara menjemput ke desa yang selama ini jauh atau tidak terjangkau dari Kantor Samsat Induk dan Samsat Keliling. SAMADES ditempatkan di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat, yakni kantor lurah, desa, camat dan balai pertemuan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan mendekatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik pembayaran pajak kendaraan bermotor di pelayanan SAMADES Sindang Barang Kota Bogor. Pengukuran kualitas pelayanan didasarkan pada lima dimensi, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sampel penelitian adalah sebanyak 53 orang. Penelitian ini menggunakan kuesioner/angket sebagai instrumen utama pengumpulan data. Pengolahan data dilakukan melalui penghitungan skor rerata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memperoleh skor rerata sebesar 3,98 termasuk kategori baik. Dikaitkan dengan lima dimensi kualitas pelayanan, maka dimensi assurance (jaminan) memperoleh skor rerata sebesar 4,22 termasuk dalam kategori penilaian sangat baik, sedangkan dimensi tangibles (bentuk fisik) memiliki skor rerata terendah sebesar 3,63, walaupun termasuk terendah tetapi memiliki penilaian yang baik dari responden penelitian.
ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN DELIBERATIF Ressa Fitriana; Afifa Ulfa Auliya; Agus Widiyarta
Jurnal Governansi Vol 6 No 2 (2020): JURNAL GOVERNANSI, Vol. 6 No. 2, Oktober 2020
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v6i2.2863

Abstract

Pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan mengguna-kan sarana usaha bergerak dan tidak bergerak. Pedagang kaki lima biasanya menggunakan prasarana kota (trotoar), fasilitas sosial, fasilitas umum (taman), lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta, secara sementara ataupun tidak menetap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Surabaya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini berfokus pada penerapan isi dari Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 dalam keterlibatan deliberatif masyarakat pedagang kaki lima. Dalam hal ini, kebijakan deliberatif diartikan sebagai kebijakan yang dirumuskan melalui proses pembahasan intensif antara pemerintah dan warga. Intinya, setiap rumusan kebijakan harus melibatkan seluruh unsur dan warga yang akan menanggung konsekuensi dari sebuah kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah menginisiasi pembuatan peraturan kebijakan penataan PKL, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003. Dalam pembuatan peraturan daerah ini, Pemerintah Kota Surabaya mengikutsertakan masyarakat dengan mengundang perwakilan dari para PKL seperti ketua-ketua paguyuban PKL di tiap wilayah Surabaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan penataan PKL terkesan deliberatif, dapat menyatukan kepentingan-kepentingan bersama, dan dapat menyatukan langkah ke depan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan bersama.
KUALITAS PELAYANAN METROLOGI LEGAL ALAT TIMBANG PADA SEKTOR PUBLIK Rudy Rosadi; R. Akhmad Munjin; G. Goris Seran
Jurnal Governansi Vol 6 No 2 (2020): JURNAL GOVERNANSI, Vol. 6 No. 2, Oktober 2020
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v6i2.3227

Abstract

Keberadaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang lebih sering disebut sebagai alat UTTP diketahui masih terjadi penyalahgunaan terhadap kepastian ukuran jarak, berat, isi dan volume barang atau jasa yang dipasarkan sehingga perlu adanya jaminan penggunaan alat UTTP sesuai ukurannya. Jaminan tersebut diperoleh melalui bentuk pelayanan yang berkualitas. Inti dari pelayanan ini mengacu pada pelaksanaan metrologi legal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor. Dengan merujuk teori Parasuraman, Zeithaml dan Berry, kualitas pelayanan mencakup lima dimensi kunci, yaitu tangibles (bentuk fisik), empathy (empati), reliability (kehandalan), responsiveness (ketanggapan), dan assurance (jaminan). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data diperoleh dengan observasi, wawancara dan kuesioner. Analisis data menggunakan rumus Weight Mean Score untuk menghitung skor rerata. Hasil penelitian yang diperoleh pada dimensi tangibles (bentuk fisik) menunjukkan skor rerata 4,08 dengan kategori penilaian baik. Empathy (empati) menunjukkan skor rerata 4,35 dengan kategori penilaian sangat baik. Reliability (kehandalan) menunjukkan skor rerata 4,25 dengan kategori penilaian sangat baik. Responsiveness (ketanggapan) menunjukkan skor rerata 4,24 dengan kategori penilaian sangat baik. Assurance (jaminan) menunjukkan skor rerata 4,24 dengan kategori penilaian sangat baik. Dengan demikian, hasil penelitian secara keseluruhan terhadap kualitas pelayanan menunjukkan skor rerata sebesar 4,23 dengan kategori penilaian sangat baik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI MILLENNIAL ENTREPRENEUR Untung Supriyanto; Arenawati Arenawati; Juliannes Cadith
Jurnal Governansi Vol 7 No 1 (2021): Jurnal GOVERNANSI Vol 7 No 1, April 2021
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v7i1.3597

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan bonus demografi bahwa penduduk usia produktif, termasuk di dalamnya penduduk kelompok milenial, lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non-produktif. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelatihan kewirausahaan bagi millenial entrepreuner yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Teori implementasi kebijakan publik Mazmanian dan Sabatier (1983) digunakan sebagai landasan teori untuk menganalisis implementasi kebijakan pelatihan kewirausahaan bagi millenial entrepreuner. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelatihan kewirausahaan bagi millenial entrepeneur yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Serang telah diimplementasikan dengan baik. Akan tetapi dalam implementasinya ditemukan faktor penghambat yang timbul berupa faktor mindset dan pola pikir kelompok sasaran yang dilatarbelakangi oleh keadaan sosial budaya. Sedangkan faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan pelatihan kewirausahaan bagi millenial entrepeneur di Kabupaten Serang yang ditemukan dalam penelitian ini bersumber dari dukungan, komitmen dan konsistensi pimpinan dalam melaksanakan kebijakan.

Page 13 of 22 | Total Record : 216

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Governansi, Volume 11 Number 2, October 2025 Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Governansi Volume 11 Nomor 1, April 2025 Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Governansi Volume 10 Nomor 2, Oktober 2024 Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Governansi Volume 10 Nomor 1, April 2024 Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Governansi Volume 9 Nomor 2, Oktober 2023 Vol 9 No 1 (2023): Jurnal GOVERNANSI Volume 9 Nomor 1, April 2023 Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Governansi Volume 8 Nomor 2, Oktober 2022 Vol 8 No 1 (2022): Jurnal Governansi Volume 8 Nomor 1, April 2022 Vol 7 No 2 (2021): Jurnal Governansi Volume 7 Nomor 2, Oktober 2021 Vol 7 No 1 (2021): Jurnal GOVERNANSI Vol 7 No 1, April 2021 Vol 6 No 2 (2020): JURNAL GOVERNANSI, Vol. 6 No. 2, Oktober 2020 Vol 6 No 1 (2020): JURNAL GOVERNANSI, Vol. 6 No. 1, April 2020 Vol 5 No 2 (2019): Jurnal Governansi Vol. 5 No. 2 Oktober 2019 Vol 5 No 1 (2019): Jurnal Governansi Vol. 5 No. 1 April 2019 Vol 4, No 2 (2018): JURNAL GOVERNANSI Vol 4 No 2, Oktober 2018 Vol 4 No 2 (2018): JURNAL GOVERNANSI Vol 4 No 2, Oktober 2018 Vol 4, No 1 (2018): JURNAL GOVERNANSI Vol 4 No 1, April 2018 Vol 4 No 1 (2018): JURNAL GOVERNANSI Vol 4 No 1, April 2018 Vol 3, No 2 (2017): JURNAL GOVERNANSI Vol 3 No 2, OKTOBER 2017 Vol 3 No 2 (2017): JURNAL GOVERNANSI Vol 3 No 2, OKTOBER 2017 Vol 3 No 1 (2017): Jurnal GOVERNANSI Vol 3 No 1, April 2017 Vol 3, No 1 (2017): Jurnal GOVERNANSI Vol 3 No 1, April 2017 Vol 2 No 2 (2016): Jurnal GOVERNANSI Vol 2 No 2, Oktober 2016 Vol 2, No 2 (2016): Jurnal GOVERNANSI Vol 2 No 2, Oktober 2016 Vol 2, No 1 (2016): Jurnal GOVERNANSI Vol 2 No 1, April 2016 Vol 2 No 1 (2016): Jurnal GOVERNANSI Vol 2 No 1, April 2016 Vol 1 No 2 (2015): Jurnal GOVERNANSI Vol 1 No 2, Oktober 2015 Vol 1, No 2 (2015): Jurnal GOVERNANSI Vol 1 No 2, Oktober 2015 Vol 1 No 1 (2015): Jurnal GOVERNANSI Vol 1 No 1, April 2015 Vol 1, No 1 (2015): Jurnal GOVERNANSI Vol 1 No 1, April 2015 More Issue