Jurnal Sains Sosio Humaniora
Jurnal Sains Sosio Humaniora (JJSH) |E-ISSN: 2580-2305|P-ISSN: 2580-1244|is an open-access published by Research institutions and community service (LPPM), Universitas Jambi, Indonesia. receives research-based and conceptual articles in the fields of humanities and social science which have not been previously published, nor is it under review or consideration for a book chapter or journal publication elsewhere.
Articles
439 Documents
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian ]]>
<![CDATA[Nys. Arfa]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (150.944 KB)
|
DOI: 10.22437/jssh.v3i1.7139
<![CDATA[Pembuangan limbah cair beracun pada saat ini masih sering terjadi, salah satunya di wilayah hukum pengadilan Negeri Muara Bulian. Perbuatan ini merupakan salah satu bentuk perbuatan pencemaran lingkungan, jika hal ini dibiarkan dapat merugikan kesehatan masyarakat, daerah maupun negara. Setiap orang yang melakukan dumping limbahke media lingkungan hidup tanpa izin akan dikenai dengan suatu aturan hukum pidana yang diancam dengan pidana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tetang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 104 ditentukan bahwa: Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 menentukan bahwa: Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan kemedia lingkungan hidup tanpa izin. Permasalahan mendasar yang tampak adalah dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin tersebut karena dari beberapa kasus yang terjadi hanya sedikit kasus yang sampai diteruskan ke Pengadilan. Oleh karena itu pentingnya mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin tersebut.]]>
<![CDATA[Pemberian Ice Breaking Lawan Gerak Untuk Pengembalian Konsentrasi Siswa Kelas IX.B Dalam Layanan Informasi SMP Negeri 14 Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Sami'ah Sami'ah]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (220.718 KB)
|
DOI: 10.22437/jssh.v3i1.7140
<![CDATA[Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengembalikan konsentrasi siswa dengan teknik ice breaking lawan gerak dalam layanan informasi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX B SMP Negeri 14 Kota Jambi dengan jumlah 33 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan konsentrasi siswa, hal itu ditunjukkan dari hasil siklus 1 berada pada presentase 47,9% yang dimana termasuk kedalam kategori sedang, pada siklus 2 bobot presentase adalah sebesar 75,2% yang dimana termasuk kedalam kategori tinggi. pada siklus 3 bobot presentase adalah sebesar 67,5% yang termasuk kedalam kategori tinggi.]]>
<![CDATA[Meningkatkan Keterampilan Siswa Dalam Menganalisis Penggunaan Konsep Kesebangunan Segitiga Dalam Pemecahan Masalah Kesebangunan Melalui Model Inquiry Terbimbing di Kelas IX SMP Negeri 14 Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Nelwenti Nelwenti]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.257 KB)
|
DOI: 10.22437/jssh.v3i1.7141
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk meningkatnya hasil belajar dan keaktifan siswa di SMP Negeri 14 Kota Jambi Kelas IX E. Melalui penelitian ini diperoleh data bahwa sebagian besar siswa kurang terampil dalam menganalisis Penggunaan Konsep Kesebangunan Segitiga Dalam Pemecahan Masalah Kesebangunan. Oleh karena itu, tantangan bagi seorang guru untuk dapat menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang lebih banyak digunakan adalah model Inquiry Terbimbing. Hasil, rekomendasi termuat didalam diskusi penelitian ini.]]>
<![CDATA[Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat ]]>
<![CDATA[Sahuri Lasmadi]]>;
<![CDATA[Umar Hasan]]>;
<![CDATA[Elly Sudarti]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 2 (2019): Volume 3, Nomor 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (453.894 KB)
|
DOI: 10.22437/jssh.v3i2.8118
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. KDRT merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat yang khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk Menganalisis Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Melalui Tindakan Diskresi di Polres Tanjung Jabung Barat; (2) Untuk Menganalisis Dasar Hukum Tindakan Diskresi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT; (3) Untuk Menganalisis Akibat Hukum Penerapan Tindakan Diskresi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT di Polres Tanjung Jabung Barat. Metode Penelitian: penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasi, menilai dan mengevaluasi undang-undang. Kesimpulan: (1) Penyelesaian pada tindak pidana KDRT sebanyak 14 kasus di Polres Tanjung Jabung Barat, diselesaikan penyidik dengan tindakan diskresi melalui mediasi yang lebih mengedepankan kemanfatan hukum; (2) Dasar hukum Tindakan Diskresi oleh Penyidik diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf L dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolusion. Tindakan Diskresi dilakukan melalui mediasi penal belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (3) Akibat hukum penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT adalah dapat menghapuskan status hukum tersangka pada diri pelaku. Saran: Untuk kepastian hukum perlu pembaharuan hukum tentang mediasi penal terhadap Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.]]>
<![CDATA[Motivasi Widyaiswara Dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi ]]>
<![CDATA[Asnofidal Asnofidal]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 2 (2019): Volume 3, Nomor 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (544.271 KB)
|
DOI: 10.22437/jssh.v3i2.8119
<![CDATA[Pembuatan karya tulis ilmiah merupakan bagian dari tugas dan kewajiban bagi widyaiswara, karena mereka berfungsi sebagai pengembang sumber daya manusia aparatur sipil negara. Membuat karya tulis ilmiah memerlukan motivasi yang kuat, karena ia merupakan tugas yang memerlukan konsentrasi penuh. Penelitian ini tentang motivasi widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi untuk membuat karya tulis ilmiah. Data diperoleh melalui Wawancara, Observasi, Focus Group Siscussion (FGD) dan Studi Pustaka. Informan dipilih secara porpusive sampling dan dianalisis dengan metode trianggulasi. Hasil penelitian memperoleh bahwa widyaiswara BPSDM Provinsi Jambi memiliki motivasi instrinsik untuk membuat karya tulis ilmiah yang muncul dari dalam dirinya sendiri, yaitu untuk peningkatan kompetensi diri, karir dan kenaikan pangkat. Selain itu, widyaiswara juga memiliki motivasi ekstrinsik untuk membuat karya tulis ilmiah, yaitu dukungan lingkungan yang nyaman, fasilitas atau sarana dan prasarana yang cukup, dan dukungan kebijakan pimpinan BPSDM Provinsi Jambi dengan berbagai program dan ketersediaan anggaran. Dalam rangka meningkatkan motivasi widyaiswara BPSDM Provinsi Jambi untuk membuat karya tulis ilmiah perlu disarankan beberapa hal sebagai berikut: pengaturan jadwal widyaiswara untuk mengajar secara struktural, sehingga setiap tahun widyaiswara dapat menghasilkan karya tulis ilmiah, mengikutserta widyaiswara dalam setiap kegiatan pertemuan ilmiah seperti seminar dan konferensi baik di dalam daerah maupun di luar daerah, menyediakan anggaran penelitian dan pembuatan karya tulis ilmiah, dan sangat penting memasukkan karya tulis ilmiah sebagai beban kinerja widyaiswara yang harus dimuatkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).]]>
<![CDATA[Implementasi Tujuan Jangka Menengah Dan Jangka Panjang Proyek Perubahan Oleh Camat Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III di Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Bailah Bailah]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 2 (2019): Volume 3, Nomor 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.131 KB)
|
DOI: 10.22437/jssh.v3i2.8120
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi keinginan untuk mengetahui sejauh mana implementasi tujuan jangka menengah dan tujan jangka panjang proyek perubahan oleh alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III Pola Baru yang sudah diterapkan sejak pertengahan 2014 oleh Lembaga Administrasi Negara RI. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi proyek perubahan oleh para pejabat yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan program di instansinya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi Merilee S. Grindle yang menyatakan bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Informan ditentukan dengan purposive sampling, yakni para Camat Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebagai pengelola program, para pelaksana dan pemanfaat program. Triangulasi data dilakukan dengan metode triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi tujuan jangka menengah proyek perubahan sudah berjalan baik dan sesuai dengan yang ditargetkan dan implementasi tujuan jangka panjang proyek perubahan juga berjalan baik dan sesuai dengan tujuannya. Walaupun demikan, perlu dilakukan penyempurnaan dalam beberapa aspek teknis impelementasi, seperti keterkaitan pihak ketiga dengan implementasi dan kemampuan mengikuti perkembangan teknologi informasi]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Administrasi Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Badan Hukum Perdata di Kabupaten Muaro Jambi ]]>
<![CDATA[Fitria Fitria]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 2 (2019): Volume 3, Nomor 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (561.984 KB)
|
DOI: 10.22437/jssh.v3i2.8419
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk: 1.mekanisme Penegakan Hukum administrasi akibat Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Badan Hukum Perdata di Kabupaten Muaro Jambi. 2. Untuk mengetahui dan menganalis menganalisis Upaya Penanggulangan akibat Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Hukum Perdata di Kabupaten Muaro Jambi. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis empiris, secara yuridis melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan terhadap Penegakan Hukum Adminsitrasi akibat pembakaran hutan dan lahan, secara empiris dengan melihat apakah ketentuan pengawasan terhadap penegakan hukum administrasi akibat pembakaran hutan dan lahan oleh badan hukum perdata tersebut diterapkan di Kabupaten Muaro Jambi.Di dalam Undang-Undang Kehutanan telah diatur tentang larangan membakar hutan seperti yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d yang menyatakan “setiap orang dilarang membakar hutan”, Pasal 69 ayat (1) huruf a dan h UU-PPLH menyatakan, Setiap orang dilarang: “melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Dari Penelitian ini di harapkan pelanggaran yang dilakukan pemegang izin usaha dibidang Perkebunan yang telah melakukan pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi patut dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi administrasi merupakan salah satu instrumen hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tetapi dalam pelaksanaannya sering kali kita melihat sulitnya menerapkan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin Perkebunan karena masalah pembuktian.Apabila penerapan sanksi administrasi tidak diterapkan, maka kerusakan terhadap lingkungan akan semakin meluas dan masalah pembakaran lahan tidak akan kunjung selesai. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di tuntut untuk mengusut kasus pembakaran lahan secara serius dan menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Guncangan Harga dan Pangsa Pasar Ekspor Kayu Manis Kabupaten Kerinci ]]>
<![CDATA[Nurhayani Nurhayani]]>;
<![CDATA[Rosmeli Rosmeli]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 2 (2019): Volume 3, Nomor 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (457.31 KB)
|
DOI: 10.22437/jssh.v3i2.8420
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya guncangan harga kayu manis, posisi pangsa pasar ekspor kayu manis dan strategi pengembangan kayu manis Kabupaten Kerinci. Data yang digunakan data primer dan pengumpulan data melalui kuisioner dan wawancara. Alat analisis yang digunakan adalah SWOT. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya kenaikan harga kayu manis, karena melonjaknya nilai tukar dolar AS terhadap rupiah, berkurangnya pasokan ke pasar internasional. Turunnya harga kayu manis disebabkan oleh beberapa hal, antara lain rendahnya kualitas kayu manis, kurang maksimalnya pengolahan pascapanen, belum banyak industri yang memberi nilai tambah, kurangnya pendampingan bagi petani, tidak aktifnya kelompok-kelompok tani yang ada. Kabupaten Kerinci sebagai penghasil kayu manis, karena kualitas yang bagus dan faktor kandungan minyak yang tinggi dan menjadi standar produk kayu manis di pasar dunia serta produsen kayu manis terbesar di dunia, dengan menyumbang 43% dari total produk dunia, hampir semua kayu manis yang di produksi Indonesia berasal dari Kerinci. Hasil analisis QSPM menunjukkan strategi utama adalah mempertahankan kualitas kayu manis.]]>
<![CDATA[Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ]]>
<![CDATA[Meri Yarni]]>;
<![CDATA[Kosariza Kosariza]]>;
<![CDATA[Irwandi Irwandi]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 2 (2019): Volume 3, Nomor 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (161.044 KB)
|
DOI: 10.22437/jssh.v3i2.8421
<![CDATA[Desa sebagai entitas terkecil dari suatu pemerintahan daerah memiliki peran penting untuk mensukseskan pembangunan nasional. Oleh karena itu eksistensi desa tetap tidak dapat dilepaskan dari pengaturan pemerintah pusat dan diakomodir keberadaannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan 1) mengetahui dan menganalisis Prosedur Pengawasan Dana Desa Menurut Perundang-Undangan dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa oleh Pejabat yang berwenang Sehingga tidak terjadi pertentangan peraturan perundangan-undangan dan pelaksanaannya. Sedangkan kegunaan penelitian ini dapat sebagai acuan dan masukan bagi pihak yang berkompeten khususnya dalam pelaksanaan tugas dari pejabat yang berwenang dalam pengawasan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-perundangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen (penelitian kepustakaan) dan studi pustaka. Dengan sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif lalu diuraikan secara deskritif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengawasan dana desa dalam penggunaan alokasi dana desa dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah Kabupaten yang dimulai dari pemberdayaan pengawasan internal di desa oleh Badan Permusyarwatan Desa, Camat, Sekretariat Daerah bidang Pemerntahan Desa, Dinas Pendapatan, Kekayaan dan Aset Daerah serta Inspektorat Kabupaten dilakukan melalui pengawasan melekat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pertanggungjawaban, pemerintahan desa dalam penggunaan dana desa dimulai secara mekanisme dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta diakhiri dengan pertanggungjawaban penggunaannya.Dari hasil penelitian dapat disarankan Agar mekanisme pertangungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten berjalan dengan baik maka perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah) maupun Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD dan pengawasannya supaya tidak saling tumpang tindih sehingga pelaksanaan pada tingkat pemerintahan desa lebih jelas dan menghindari adanya penyimpangan dalam hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.]]>
<![CDATA[Perlindungan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pelestarian Alam Di Taman Nasional Berbak Provinsi Jambi ]]>
<![CDATA[Taufik Yahya]]>;
<![CDATA[Isran Idris]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 2 (2019): Volume 3, Nomor 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (163.045 KB)
|
DOI: 10.22437/jssh.v3i2.8422
<![CDATA[Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara, karena hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Manfaat itu dapat dibedakan menjadi langsung dan tidak langsung. Perlindungan hutan saat ini bukan hanya menjadi problem yang bersifat regional tetapi sudah merupakan problem dunia. Hal ini terkait dengan fungsi hutan dalam memelihara keseimbangan ekologis yang juga berpengaruh terhadap iklim global, seperti efek ‘panas global’ yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia. Pentingnya kawasan hutan bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar hutan untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik secara ekonomi serta keinginan dari pemerintah untuk melestarikan hutan, maka dari itu perlu dilakukan penelitian tentang pengelolaan kawasan Taman Nasional Berbak yang secara jangka panjang dapat memberi manfaat bagi kedua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan.]]>
