cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Benny K Heriawanto
Contact Email
yurispruden@unisma.ac.id
Phone
+6281996199671
Journal Mail Official
yurispruden@unisma.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : 26143852     EISSN : 26143992     DOI : 10.33474
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Yurispruden merupakan jurnal yang menampung dan mempublikasikan tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik rumpun hukum perdata, hukum pidana dan hukum tata negara, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum, yang disusun oleh akademisi, peneliti dan/atau praktisi hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 183 Documents
 12   13   14   15   16 
ASPEK WANPRESTASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA DALAM HAL TIDAK MEMBAYARKAN KEKURANGAN UPAH DOSEN Mhd Erwin Munthe
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3 No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v3i2.6699

Abstract

Dalam Pelaksanaan perjanjian kerja antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan Dosen tidak selalu berhasil menciptakan hubungan kerja yang harmonis.Seringkali diantara keduanya terjadi perselisihan hak berupa upah.     Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perUndang-Undangan (statute approach) dan dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan Dosen. Kemudian bahwa ada tindakan wanprestasi yang dilakukan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dalam hal tidak membayarkan kekurangan upah kepada Dosen     Hasil dari penelitian ini adalah pertama, bentuk hubungan hukum antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan Dosen adalah hubungan kerja yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Kedua, tindakan berupa tidak membayarkan kekuranga upah kepada Dosen merupakan perbuatan wanprestasi. Maka apabila dirugikan Dosen dapat menuntut Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta untuk meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi sebesar upah yang tidak dibayarkan. Keywords: Wanprestasi, Upah, Perjanjian Kerja
PANDEMI CORONA SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PEKERJA OLEH PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN Yusuf Randi
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3 No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v3i2.6709

Abstract

Pandemi corona berdampak terhadap hampir seluruh bidang termasuk ketenagakerjaan. kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan berimplikasi terhadap munculnya tindakan  pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai alasan efisiensi maupun alasan force majure. Tulisan ini menyajikan dua masalah pokok. Pertama, apakah pandemi corona dapat dijadikan sebagai alasan pemutusan hubungan kerja pekerja oleh perusahaan? kedua, bagaimana perlindungan hak pekerja yang diputus hubungan kerjannya oleh perusahaan menurut UU Ketenagakerjaan? Melalui kajian secara yuridis normatif, diperoleh penjelasan bahwa pengusaha dapat menggunakan pandemi corona sebagai alasan force majeure untuk melakukan PHK karena: berpengaruh terhadap keuangan dan kewajiban perusahaan kepada pekerja;  merupakan peristiwa yang sifatnya tidak terduga; serta corona sebagai bencana nonalam berskala nasional.  Selain alasan force majeure, efisiensi juga menjadi alasan untuk melakukan PHK. PHK karena alasan force majeure melahirkan hak bagi pekerja sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1), sedangkan bila PHK karena alasan efisiensi, maka hak pekerja sesuai ketentua Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan.Kata kunci: pandemi corona, pemutusan hubungan kerja, force majeure, efisiensi
PELAKSANAAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK abid zamzami
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3 No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v3i2.6736

Abstract

ABSTRAKBerdirinya suatu negara pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai, tidak ada satupun negara yang dibentuk tanpa memiliki suatu tujuan. Negara Indonesia dibentukpun memiliki suatu tujuan dan salah satu tujuan negara ada mensejahterakan bangsa. Oleh karena itu lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memujudkan salah satu dari tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Maka keberadaan hukum administrasi negara adalah untuk dijadikan pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dan bagi warga negara akan memberikan perlindungan hukum agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari pejabat negaraKata Kunci : Negara, Hukum Administrasi Negara, Perlindungan Hukum
MASIFIKASI PENDIDIKAN KONSTITUSI SEBAGAI PROTEKSI HAK KEBINEKAAN DI ERA PANDEMI COVID-19 Abdul Wahid; Sunardi Sunardi; Dwi Ari Kurniawati
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3 No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v3i2.6737

Abstract

Abstrak Konstitusi merupakan pijakan dasar atau norma yuridis fundamental yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kondisi apapun, termasuk saat menghadapi pandemi Covid-19. Urgensinya konstitusi ini akan bisa dirasakan oleh setiap warga negara melalui proses pendidikan (pembelajaran).  Mengingat kondisi masyarakat yang terkena pandemi Covid-19 ini sangat pluralistik, sementara setiap warga negara secara konstitusionalitas mempunyai hak atas kebinekaan, maka setiap pihak, khususnya kalangan penyelenggara pendidikan untuk melakukan masifikasi pendidikan konstitusi, yang model ini diidealisasikan dapat menegakkan keadilan sosial dan mencegah disparitas dan radikalitas  di tengah  masyarakat.Kata kunci: masifikasi, pendidikan, konstitusi, proteksi, hak, kebinekaan Abstract The constitution is the basic foundation or fundamental juridical norms governing the life of the nation and state in any condition, including when facing the Covid-19 pandemic. The urgency of this constitution will be felt by every citizen through the process of Education (learning). Considering that the condition of the people affected by the Covid-19 pandemic is very pluralistic, while every citizen constitutionality has the right to diversity, then each party, especially the education providers to carry out the constitutional education masification, which this model is idealized can uphold social justice and prevent disparity and radicality in the community. Keywords: masification, education, constitution, protection, rights, diversity
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELUARGA JENAZAH YANG TERKENA DAMPAK COVID-19 ATAS PENOLAKAN PEMAKAMAN Fitria Dewi Navisa
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3 No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v3i2.6745

Abstract

ABSTRACT       A funeral is a community need which is also the responsibility of the government because it considers Article 34 paragraph (3) of the 1945 Republic of Indonesia Constitution. . Researchers will use certain legal protection theories as a basis for analyzing them. The research method is normative juridical. This study uses 4 kinds of approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. This research is a descriptive analysis, descriptive means an attempt to express the symptoms in full in the aspects being investigated to make it clear the conditions and conditions. In the current situation of the COVID 19 pandemic, the family/heirs of the corpses of positive patients of COVID 19 who was denied his funeral could file a lawsuit in court with the demands of PMH (submit Onrechmatige Daad) and request for restitution in the Court that could detail the Immune losses suffered by the victim.Keywords: Funeral Rejection, Covid's Body 19.ABSTRAKPemakaman merupakan kebutuhan masyarakat yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah, karena menimbang Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan umum dan pelayanan kesehatan maka disediakan pengadaan tempat (tanah) yang menjamin untuk pelaksanaan kepentingan umum tersebut. Peneliti akan mempergunakan teori perlindungan hukum tertentu sebagai landasan untuk menganalisanya. Metode penelitian bersifat yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan 4 macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif berarti usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya. Dalam situasi pandemi Covid 19 sekarang keluarga/ahli waris dari jenazah pasien positif Covid 19 yang ditolak pemakamannya dapat mengajukan gugatan di Pengadilan dengan tuntutan PMH (Onrechmatige Daad) dan pengajuan permohonan restitusi di Pengadilan yang bisa merinci kerugian Immateriil yang dialami korban.Kata Kunci : Penolakan Pemakaman, Jenazah Covid 19.
TANGGUNG JAWAB BANK DALAM HAL TERJADINYA KESALAHAN SISTEM YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SALDO NASABAH DI KARAWANG Rani Apriani; Imanudin Affandi
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3 No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v3i2.6809

Abstract

 ABSTRAKLembaga perbankan memiliki kontribusi yang cukup dominan dalam menjaga keberlangsungan roda perekonomian, hal ini tidak luput dari peranan nasabah selaku konsumen produk dan jasa bank sangat besar. Prinsip kehati-hatian harus dijalankan oleh Bank tidak hanya karena dihubungkan dengan kewajiban Bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank, tetapi juga karena kedudukan Bank yang istimewa dalam masyarakat. Bagaimana Tanggung jawab Bank dalam hal terjadinya kesalahan sistem yang mengakibatkan perubahan saldo nasabah? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Tanggung jawab bank dalam hal terjadinya kesalahan sistem yang mengakibatkan perubahan saldo nasabah timbul karena telah terjadi pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 29 UU Perbankan, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko. Tindakan bank tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, sehingga sehingga Bank mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian kepada nasabahnya, baik diminta oleh nasabah melalui gugatan maupun secara sukarela. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Bank, Kesalahan Sistem, Perubahan, Saldo
Pengaruh Kebijakan Countercyclical Yang Dikeluarkan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Akibat Penyebaran Covid-19 Rani Apriani
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 6 No 1 (2023): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v6i1.13076

Abstract

The covid-19 pandemic has had an impact on the global economic downturn in all types of economic business, including insurance in Indonesia. The purpose of this study was to analyze the effect of countercyclical policies issued by the Financial Services Authority due to the spread of covid-19. The method used is normative juridical which is descriptive analytical by describing the implementation and problems surrounding the effect of countercyclical policies issued by the Financial Services Authority due to the spread of covid-19. Covid-19 has had an impact on Indonesian insurance. The Financial Services Authority issues countercyclical policies for non-bank financial institutions through Letter Number S-11/D.05/2020 concerning Countercyclical Policies for the Impact of the Spread of Covid-19 for Insurance Companies. The issuance of this rule by the Financial Services Authority will affect the parties in the insurance agreement, namely the insured and the insurer.
Pembangkangan Hukum: Menakar Kepatuhan Organisasi Advokat Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Susanto; Nurhayati; Dadan Herdiana
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 6 No 1 (2023): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v6i1.15406

Abstract

The split within the Indonesian Advocates Association led to a dispute with its splinter organization, the Indonesian Advocates Association. The two have similarities in the use of the PERADIN brand, which has led to lawsuits in court. This research was conducted to determine the compliance of the Advocate Organization under the name Indonesian Advocates Association with a court decision that has permanent legal force related to the PERADIN organization brand dispute. The method used is qualitative normative research with a statutory approach in relation to the problems in this research. The results showed that the Indonesian Advocates Association illegally used the PERADIN Mark belonging to the Indonesian Advocates Association and the decision had permanent legal force. Even though there has been a decision with permanent legal force, the Indonesian Advocates Association did not voluntarily carry out the contents of the decision and even filed 5 (five) other lawsuits.
Pemidanaan Kerja Sosial Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Lalu Lintas Di Indonesia Galih Puji Mulyono; Latifah
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 6 No 1 (2023): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v6i1.16915

Abstract

The main punishment that is always formulated as a criminal threat for all types crimes, such as traffic accidents due to negligence, is imprisonment, although in its own development it is considered ineffective in realizing the goals of punishment. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Social work punishment is an effective alternative punishment to make the perpetrators of a crime deterrent, which will not only provide legal certainty but also a sense of justice and benefit for both perpetrators and victims. Thus, the imposition of social work punishment is used as a form of protection for the human rights possessed by perpetrators, especially in traffic accident crimes due to negligence. Therefore, the final results of this study formulate social work punishment for perpetrators of traffic accident crimes due to negligence which is very appropriate when associated with criminal law reform.
Konstruksi Model Sosialisasi Hukum Berbasis Kearifan Lokal Kepada Yayasan Penyelenggara Pendidikan Dalam Penyesuaian Anggaran Dasar Bahmid; Hamidah Sidabalok; Dewi Sartika; Renita Dewi; Rifqah Anisa Heni Nasution
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 6 No 1 (2023): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v6i1.18938

Abstract

Non-compliance by organs of educational foundations in Asahan Regency with orders to adjust the articles of association for foundations that existed before the enactment of Law Number 28 of 2004 concerning amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundation. This is because it is not in accordance with local wisdom in Asahan Regency. Therefore, it is important to do research on directing legal compliance in the form of outreach regarding existing problems associated with local wisdom. The research method used is empirical juridical with an effectiveness approach. From the results of the study, it shows that the socialization of local wisdom is very effective in providing interpretation to the community. This is because the organs of the foundation understand why it is important to make adjustments to the articles of association.

Page 14 of 19 | Total Record : 183

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2025): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 8 No 1 (2025): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 7 No 2 (2024): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 7 No 1 (2024): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 6 No 2 (2023): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 6 No 1 (2023): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 5, No 2 (2022): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 5 No 2 (2022): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 5 No 1 (2022): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 5, No 1 (2022): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4, No 2 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4 No 2 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4 No 1 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4, No 1 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3, No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3 No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3, No 1 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 2 No 2 (2019): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 2, No 2 (2019): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 2, No 1 (2019): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1, No 2 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1 No 1 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1, No 1 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang More Issue