Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Articles
63 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11 No 5 (2022)"
:
63 Documents
clear
<![CDATA[Pemanfaatan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Jepara ]]>
<![CDATA[Tri Sugondo]]>;
<![CDATA[Sukresno Sukresno]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Negara hukum adalah negara yang seluruh aspek kehidupannya diatur oleh hukum. Segala tindakan pemerintah dan warganya (masyarakat) harus tunduk, patuh, dan taat pada hukum yang berlaku, karena hukum dijadikan dasar untuk mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam segala kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan non-doktrinal dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran tentang bagaimana penggunaan e-court dalam penyelesaian perkara perdata (gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan) di Pengadilan Negeri Jepara. Dengan adanya e-court, biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit. Melalui e-court, para pihak pencari keadilan mendaftarkan perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan, persidangan, dan pengambilan salinan putusan dilakukan secara online.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata ]]>
<![CDATA[Lalu Samsu Rizan]]>;
<![CDATA[Nurjannah S]]>;
<![CDATA[Yulias Erwin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk membuktikan. Dalam hukum acara perdata didasarkan oleh Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal 1886 KUHPerdata. Sementara Alat Bukti Elektronik dapat dihadirkan dalam persidangan sebagai alat bukti yang sah dan telah diatur tersendiri dalam UU ITE. Namun, dalam Hukum Acara Perdata belum diatur secara legalitas formilnya. Tujuan dilkaukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Alat bukti elektronik dalam perkara perdata dan Bagaimana jaminan kepastian hukum Alat Bukti Elektonik dalam Hukum Acara Perdata. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) kedudukan alat bukti elektronik dalam Hukum yang ada di Indonesia sah, juga kekuatan alat bukti elektronik dipersamakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas. dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang hanya memberikan kepastian hukum sebatas pengakuan eksistensi Alat Bukti Elektronik sebagai alat bukti yang sah. Harus ada pengaturan yang ideal mengenai Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata untuk menjamin kepastian hukum tata cara penyerahan dan keberlakuannya ialah: pertama, dengan mekanisme pembaharuan HIR dan RBg. Kedua, pihak yang berwanang menetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai cara para pihak mengetahui dan melihat Alat Bukti Elektronik dan tata cara penyerahan Alat Bukti Elektronik.]]>
<![CDATA[Pengembalian Kerugian Korban Yang Disita Oleh Negara Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Perjudian Online Oleh Binary Option ]]>
<![CDATA[Agus Sugiarto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bentuk pengangkatan Notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik adalah Notaris yang mempromosikan dirinya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, dengan menggunakan sarana media elektronik, yang mempengaruhi kehormatan dan martabat. Jabatan Notaris dan Tanggung Jawab Notaris yang melakukan promosi diri melalui internet, yang harus siap menerima sanksi administratif berupa teguran dan pembinaan, dan jika Notaris yang bersangkutan tidak mengindahkan atau dilakukan pemasangan iklan secara terus menerus, Notaris harus siap menerima sanksi berupa pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan.]]>
<![CDATA[Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran Kh. Husein Muhammad ]]>
<![CDATA[Miftakhul Khoiri]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Komentar Al-Qur'an terkait pernikahan secara eksplisit terdapat dalam banyak ayat. Ada sekitar 104 ayat, termasuk kosakata perkawinan yang diulang 23 kali dan kata zauwj yang diulang 80 kali. Sebuah tinjauan mendalam dari seluruh ayat pernikahan menjabarkan 5 prinsip pernikahan. Pertama, prinsip mawadah wa rahmah. Yang kedua adalah prinsip monogami. Ketiga, prinsip Mu'āsyarah bil-Ma'rūf (komunikasi yang santun). Keempat, prinsip saling meningkatkan dan melindungi dalam hubungan interpersonal dan seksualitas. Terakhir, prinsip penentuan pasangan bagi calon pengantin. Masyarakat meyakini bahwa perempuan tidak memiliki hak penuh dalam urusan perkawinan, sehingga dalam memilih pasangan harus diserahkan kepada orang tua. Pemilihan pasangan sebagai salah satu prinsip perkawinan seringkali bertentangan dengan hak ijbar yang dipegang oleh wali. Hal ini akhirnya menjadi fokus, dalam Islam, hak perempuan dalam memutuskan pasangan adalah hak tunggal orang tua mereka, bukan hak untuk memutuskan pasangan atau pasangan. Klaim yang berkembang selama ini adalah wali mujbir adalah orang tua yang mengaku anaknya dinikahkan atas pilihan orang tuanya, atau lebih dikenal dengan istilah “kawin paksa”. Karya ini secara gamblang menggambarkan konsep penggunaan pendekatan sosio-historis KH Husein Muhammad dalam bentuk konsep mashlahah dalam Fiqh/Usul Fiqh dengan tujuan untuk mencapai titik tengah di antara perbedaan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pinjaman Online Terhadap Ancaman Debt Collector Dan Penjualan Data Konsumen ]]>
<![CDATA[Takdir Takdir Yakindo]]>;
<![CDATA[Gialdah Tapiansari Batubara]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjam meminjam uang secara online, ternyata belum diimbangi dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat sehingga menimbulkan berbagai efek/resiko. Permasalahan yang kerap muncul adalah cara penagihan utang oleh debt collector yang dilakukan dengan cara mengancam, mengintimidasi hingga kebocoran data pribadi nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengawasi keamanan data pribadi konsumen dan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen dari ancaman debt collector dalam pinjaman online. Kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia bisa dikatakan masih transparan, karena belum adanya Undang-undang atau Peraturan yang mengatur khusus tentang perlindungan data pribadi dan pinjaman online. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis.Hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan peraturan mengenai layanan pinjam meminjam secara online diatur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi..]]>
<![CDATA[Politik Hukum Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ]]>
<![CDATA[Edi Pranoto]]>;
<![CDATA[M. Riyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Persoalan muncul kalau pejabat yang keputusannya dibatalkan pengadilan tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana politik hukum perubahan Pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 1986 dan apa yang harus dilakukan oleh pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan apabila ada kendala setelah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analytics, maka data yang dipakai adalah data sekunder sebagai data utama yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ternyata perubahan terhadap Pasal 116 UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diarahkan untuk memberikan kepastian dan rasa keadilan para pencari keadilan melalui PTUN. Manakala tetap ada pejabat yang tidak melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , maka berdasarkan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atasan pejabat yang bersangkutan dapat mencabut atau membatalkan keputusan tata usaha negara yang dibatalkan oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.]]>
<![CDATA[Keterlibatan Perempuan Terhadap Aksi Tindak Pidana Terorisme Melalui Media Sosial (Studi Kasus Marifah Hasanah Dalam Putusan Nomor: 617/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim) ]]>
<![CDATA[Sonia Yolla Viqwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Terorisme merupakan salah satu jenis tindak pidana khusus, dalam beberapa kasus terakhir tindak pidana terorisme di Indonesia kerap melibatkan perempuan dalam menjalankan aksi teror, seperti kasus terorisme Marifah Hasanah yang bergabung dalam kelompok jaringan terorisme melalui media sosial dan melakukan propaganda. Perekrutan terorisme melalui media sosial sangat berbahaya karena mempengaruhi psikologi masyarakat. Media sosial seharusnya digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat, bukan untuk mempengaruhi orang lain menjadi calon teroris. Pengembangan taktik teror saat ini adalah dengan menjadikan perempuan sebagai pelaku aktif dan identitas perempuan dalam terorisme seringkali dikaitkan sebagai korban, akan tetapi keterlibatan perempuan dalam terorisme mengalami peningkatan dengan peran yang beragam, baik sebagai fasilitator, perekrut, propagandis, kurir, pelaku bunuh diri hingga pejuang garis terdepan dalam aksi terorisme sehingga peran perempuan dalam jihad semakin terlihat jelas. Hal ini tentu memilik faktor yang beragam, dan partisipasi wanita seringkali tidak disangka-sangka menjadikan peluang wanita untuk menjadi pelaku aksi terorisme. Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme melalui media sosial dan bagaimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan.]]>
<![CDATA[Polemik Dibalik Perkawinan Usia Dini: Kontradiksi Hukum Perkawinan Yang Pluralisme Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Winda Fitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkawinan usia dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, maraknya perkawinan usia dini di kalangan sejoli millennial meresahkan masyarakat terhadap masih tingginya prevelensi perkawinan usia dini yang berdampak besar bagi anak yang melakukannya, seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga, putusnya pendidikan anak, dampak kesehatan bagi anak wanita, dampak kehamilan atau kandungan dan pengaruh psikologi dan biologi anak. Posisi prinsipiil hukum negara mengutuk kebiasaan perkawinan usia dini, namun masih menyisahkan kontradiksi dan ruang untuk bermanuver di dalam hukum itu. Selain itu sistem pluralisme hukum di Indonesia mempengaruhi kebiasaan itu. Terkadang hukum adat dan hukum agama terkait polemik ini bertentangan dan mengesampingkan hukum negara, dalam hukum negara ditegaskan dalam UU Perkawinan, Perkawinan hanya dapat dilaksanakan jika usia perkawinan mencukupi sesuai dengan aturan hukum perkawinan, usia yang belum mencukupi usia perkawinan masih termasuk kategori sebagai anak, dalam UU Perlindungan Anak, Anak ialah yang tidak melebihi usia 18 tahun. Sedangkan akil balig adalah sebuah konsep dalam hukum Islam, yang sering kali dipakai untuk membolehkan perkawinan usia dini. Berbagai peraturan dan kebijakan diatas jelas menghadapi banyak tantangan dalam penegakannya yang menimbulkan banyak kontrakdiksi. Untuk menjawab permasalahan diatas penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau metode penelitian kepustakaan.]]>
<![CDATA[Model Pembinaan Pemerintahan Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Titi Akar Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau ]]>
<![CDATA[Meyzi Heriyanto]]>;
<![CDATA[Delpi Susanti]]>;
<![CDATA[Weni Puji Hastuti]]>;
<![CDATA[Achmad Fauzi]]>;
<![CDATA[Dini Handayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Model Pembinaan dalam melakukan Transparansi merupakan suatu cara atau prinsip sehingga menjamin akses bagi setiap masyarakat agar memperoleh informasi atau data terkait penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya model pembinaan dengan prinsip transparansi diharapkan pemerintah Desa Titi Akar melakukan pengelolaan Dana Desa dengan transparan serta melibatkan masyarakat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model pembinaan pemerintahan desa agar transparansi didalam pengelolaan Dana Desa dan mekanisme pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Titi Akar Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa model pembinaan pemerintahan desa dalam transparansi pengelolaaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Titi Akar Kecamatan Rupat Utara sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sampai dengan penyerahan hasil laporan Pembinaan . Berdasarkan indikator dari model pembinaan transparansi menunjukan bahwa minimnya ketersediaan aksesibilitas dokumen serta adanya kelengkapan, kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang tidak bisa diakses secara menyeluruh dengan minimnya pemasangan baliho dan papan informasi di beberapa titik yang menjadi penting. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Desa Titi Akar Kecamatan Rupat Utara sudah menjalankan proses mekanisme pengelolaan Dana Desa secara bertahap dengan melibatkan beberapa unsur terkait termasuk masyarakat Desa Titi Akar Kecamatan Rupat Utara.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dihubungkan Dengan Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik ]]>
<![CDATA[Fidella Febriyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Rekam medis elektronik merupakan sebuah hasil dari kemajuan teknologi pada sektor kesehatan. Menteri Kesehatan telah menentukan bahwa penyelenggaraan rekam medis elektronik pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib diterapkan terakhir dalam Desember 2023. Hal tersebut membuktikan bahwa rekam medis sekarang ini akan beralih dari konvensional menjadi modern. Pengaturan mengenai rekam medis elektronik yang dibahas dalam tulisan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Dalam pelaksanaannya, adanya rekam medis akan memunculkan beragam permasalahan salah satunya adalah bocornya data rekam medis elektronik dari para penerima layanan kesehatan. Artikel ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum yang didapatkan tenaga kesehatan atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan rekam medis elektronik serta mengetahui hak-hak yang dipunyai tenaga kesehatan sebagai bentuk dari perlindungan hukum dalam pelaksanaan rekam medis elektronik dalam fasiltas pelayanan kesehatan.”Metode yang diterapkan untuk menciptakan tulisan artikel ini merupakan metode yuridis normatif, yang memiliki sifat deskriptif analitis yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan secara konseptual.”Perlindungan hukum terhadap para tenaga kesehatan atas permasalahan yang timbul akibat penyelenggaraan rekam medis elektronik terjadi terhadap bidang penyedia fasilitas pelayanan kesehatan serta apabila tenaga bidang kesehatan tidak lalai dalam melakukan pekerjaan, maka pihak yang menyelenggarakan rekam medis elektronik tidak perlu bertanggung jawab secara penuh terhadap kerugian yang terjadi pada pasien. Perlindungan tenaga kesehatan dalam fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan rekam medis elektronik diatur dalam “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien..]]>
