cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 649 Documents
 17   18   19   20   21 
Analisis Hukum Perpajakan dan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghindaran Pajak Octavianus Stevie Lianto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak merupakan sumber pendapatan nasional terbesar saat ini. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak menemui banyak kendala, salah satunya adalah penghindaran pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perpajakan dan hukum pidana terhadap tindak pidana penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dibagi menjadi dua kategori yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui teknik penelitian kepustakaan (library research) Hasil dari penelitian ini adalah Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatanhambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Dalam bukubuku perpajakan Indonesia, Penghindaran pajak selalu diartikan sebagai aktivitas yang sah (seperti meminimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan), sedangkan penghindaran pajak (tax fraud) didefinisikan sebagai aktivitas ilegal (seperti memanipulasi pembukuan untuk mengurangi beban pajak). Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghindaran Pajak terdapat pada; UU Nomor 28 Tahun 2007, UU Nomor 36 Tahun 2008, PP Nomor 80 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020, Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-43/PJ/2010 , Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2011 , Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2011 , Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 , Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-50/PJ/2013.
Pemenuhan Hak Anak Akibat Kasus Perceraian dari Perkawinan di Bawah Umur Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Wan Puji Alivia Yusuf; Rika Lestari; Hengki Firmanda
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengakibatkan putusnya hubungan antara suami dan istri. Adanya perceraian mempunyai akibat yang diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan. Dari akibat perceraian tersebut, maka kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anak dari perceraian tersebut adalah kewajiban orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak dari perkawinan di bawah umur menurut hukum positif dan hukum Islam di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singing dan untuk mengetahui hambatan pemenuhan hak anak akibat perceraian perkawinan di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis. Jenis data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kewajiban orang tua untuk memenuhi hak anak pasca perceraian sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang meningkatkan kesadaran orang tua terhadap hukum agar tidak ada lagi hak anak yang tidak terpenuhi setelah terjadi perceraian dan juga peran kelembagaan desa dan pelayanan pengendalian kependudukan, KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam membantu pemenuhan hak anak. Hambatan yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak akibat perceraian adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, tidak digugat di pengadilan, faktor ekonomi, dan faktor orang tua menikah lagi.
Pengembalian Kerugian Korban Yang Disita Oleh Negara Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Perjudian Online Oleh Binary Option Khalid Dhiya Ul Haqq
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu wujud implementasi tugas dan kewenangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ialah memenuhi hak korban atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 7 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlidungan Saksi dan Korban. Penelitian ini bertujuan sebagai upaya agar korban mendapatkan perhatian yang proporsional dalam pemenuhan haknya sebagai korban untuk mengajukan restitusi di pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual approach) yang difokuskan untuk mengkaji peran korban dalam proses persidangan guna mewujudkan hak-hak korban sehingga kerugian korban bisa kembali secara utuh ataupun sebagian. Hasil pembahasan Penelitian ini mencoba mengulas tentang mekanisme pengembalian kerugian korban di dalam persidangan yang didasari oleh KUHAP dan UU di luar KUHAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa binary option merupakan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilarang yang terdapat dalam KUHP, Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi., Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
National Media Narrative Analysis In Reporting Related To The Discourse On Amendment Of The 1945 Constitution In Political Dynamics In Indonesia Muhammad Irwanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The emergence of issues and discourses on the Amendment of the 1945 Constitution, related to the recent extension of the President's term of office, has attracted serious attention from various elements of society in Indonesia, both for and against the discourses and opinions that have developed. This research is a qualitative research, by conducting an assessment of the models and narratives used by the national media in Indonesia, be it print media, electronic media, or television media. There are three discussions that are the focus of this research, namely the study and analysis of narratives in the national media coverage related to the extension of the presidential term, legal and political studies, to the implications in social dynamics on the issue of extending the presidential term. This research finds that national media narratives, such as the electronic media Tempo, Detik, Kompas, Tribune, JawaPos, have provided a description of information that is quite proportional in presenting various related sources that can interfere with concentration on more pressing problems in Indonesia today. . In the legal and political aspects, the Amendment certainly requires significant support from the DPR, the responses of several main parties that supported and supported President Joko widodo in the 2019 Presidential election, such as the Indonesian Democratic Party and the Indonesian Solidarity Party, showed that they did not provide an encouraging response for the support group. additional term of office of the President, although the response may change from time to time. In the social aspect of society, the issue of extending the term of the President, received a sufficient response in raising political tensions. Several important issues, such as the government's failure to stem the price of palm oil and the plan to increase the price of Pertamax fuel, are considered amid the issue of extending the term of office of the President.
Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Muhamad Apri Aji; Vidi Galenso Syarief
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencemaran nama baik bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai macam media dan cara. Ada orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan mengungkapkan kata-kata yang tidak baik dan menyinggung mengenai seseorang kepada orang lain dan informasi tersebut didengar orang tersebut melalui desas-desus, atau melalui media massa dan media elektronik. Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik (belediging) beragam wujudnya antara lain menista, memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu: Bagaimana peraturan mengenai tindak pidana pencemaran dalam perspektif hukum? Dan Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 672/Pid.B/2020/PN Bdg?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pencemaran nama baik pada prinsipnya diatur dalam Bab XVI KUHP, yaitu tentang Penghinaan. Perbuatan yang masuk kategori pencemaran nama baik diterangkan di dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP. Macam-macam bentuk pencemaran baik yaitu: Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP), Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP), Fitnah (Pasal 311 KUHP), Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP), Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP).
Perlindungan Hukum Investor Terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan Pada PT. Suria Lintas Gemilang Kurniadi Nur; Juwita Juwita; Kemala Atmojo
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu indikator perkembangan ekonomi Indonesia adalah Investor. Investor merupakan aktor yang memiliki peran untuk memberdayakan dan mengelola sumber daya yang potensial untuk dijadikan sebagai kekuatan ekonomi negara. Penanaman modal (investasi) yang sangat berperan penting dalam kelangsungan pertumbuhan perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Faktor perlindungan dan kepastian hukum, konsistensi perundang-undangan, maupun kebijakan industri pertambangan di Indonesia tergolong paling banyak disoroti. Banyak investor asing menilai bahwa investasi di Indonesia sulit dijamin keamanan serta perlindungan hukumnya dikarenakan kepastian hukumnya yang dinilai tidak stabil dan konsisten melindungi para investor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum investor terhadap wilayah izin usaha pertambangan pada PT. Suria Lintas Gemilang. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dan melalui pendekatan studi kepustakaan dengan pengkajian bahan hukum sekunder dan analisis data yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terkait Investor di bidang pertambangan saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. yang dianggap oleh Pemerintah sebagai dasar regulasi yang masih sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, khususnya terkait perlindungan hukum Investor di sektor pertambangan mineral dan batubara.
Penerapan Asas Non-Retroaktif dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ni Putu Desi Ariyanti
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asas Legalitas, Asas tidak berlaku surut (non-retroaktif) menjadi landasan penting dalam penegakan hukum di Indonesia dan sebagai jaminan dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Asas non retroaktif berlaku secara universal dan memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam hukum pidana. Asas non retroaktif tidak dapat disimpangi untuk menjaga hak asasi manusia kecuali dalam hal terjadinya pelanggaran yang berat terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Asas ini harus ditaati oleh negara-negara hukum atau oleh negara-negara yang menganut asas non retroaktif, untuk menjamin hak dari setiap individu agar dapat terhindar dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa sehingga dengan demikian kepastian hukum dapat tercapai. Penerapan Asas Non-Rektroaktif menjadi suatu langkah yang tepat terhadap tindak pidana terorisme khususnya pada kasus bom bali I pada terdakwa yang tertangkap setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 013/PUU-I/2003, untuk aksi terorisme yang terjadi sebelum adanya Perpu No. 1 Tahun 2002 jo. Undang-undang No 15 Tahun 2003. Tulisan ini akan melihat bagaimana penerapan asas non-rektroktif dalam kajian keadilan serta hak asasi manusia.
Tanggungjawab Organisasi Profesi Advokat Terhadap Anggotanya yang Berhadapan Dengan Hukum Didalam Menjalankan Profesinya Dengan Iktikad Baik Ristan BP Simbolon; Juwita Juwita; Yusuf Gunawan
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsep Negara hukum berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dapat dirumuskan baik secara materiil maupun yuridis formal. Rumusan secara materiil Negara hukum pancasila didasarkan cara pandang (paradigm) bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, dengan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap anggotanya akan memastikan kualitas pelayanan para advokat terhadap kliennya sesuai dengan peraturan perundang undangan, menjaga integritas profesi dimata masyarakat dan turut membela kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu, jangan sampai kemudian organisasi advokat malah sebaliknya sibuk mencari anggota sebanyak-banyaknya sebagai legitimasi dari organisasi advokat yang dipimpinnya. Perlindungan hukum melalui Hak imunitas pada dasarnya tidak berlaku mutlak dan pada dasarnya advokat tidak kebal hukum apabila ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh advokat seperti menghalangi proses persidangan, melakukan penyuapan kepada hakim yang bertujuan memenangkan kliennya dan tujuan lain dengan maksud tidak memiliki itikad baik dalam memberikan bantuan hukum.
Analisis Yuridis Pemutusan Kerjasama Pengelolaan Air Minum Antara Perumda Air Minum Jaya Dengan PT. Aetra dan PT. Palyja ditinjau dari hukum kontrak Ismail Ismail; Juwita Juwita; Papang Sapari
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara sebagai pemegang kekuasaan atas air wajib menyelenggarakan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan air bagi setiap orang yang tinggal di wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa aturan hukum terhadap pemutusan kontrak kerjasama pengelolaan air bersih antara Perumda Air Minum Jaya dengan PT. Aetra dan PT. Palyja ditinjau dari hukum kontrak. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Persfektif. Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Empiris. Pengakhiran kontrak kerjasama adalah berakhirnya kontrak dan hapusnya sebuah kontrak yang telah dibuat antara keduabelah pihak, dalam arti kata bahwa suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya dan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya, berakibat berakhirnya perikatan dan dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus, sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata bahwa berakhirnya kontrak diatur pada pasal 1381 KUHPerdata dan penggolongan berakhirnya kontrak yang terdiri dari 12 macam, maka pada kontrak kerjasama yang dilakukan antara Perumda Air Minum Jaya dengan PT. Aetra dan PT. Palyja terdapat pada point ke 8 (delapan) yaitu Jangka waktu kontrak telah berakhir, dimana dalam kontrak kerjasama ini para pihak telah mengetahui berakhirnya kontrak kerjasama ini.
Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kredit Secara Daring Berdasarkan Pasal 1365 Kuhperdata Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Muhammad Arif Kurniawan; Ardiansyah Ardiansyah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberian kredit dari bank kepada nasabah debitur didasarkan pada perjanjian kredit, perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak antara bank dengan nasabah debitur, yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini membentuk suatu hubungan kontraktual serta meletakan hak dan kewajiban terhadap para pihak sesuai dengan yang disepakati bersama. “Dalam praktik perbankan perjanjian kredit di buat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku.” Perjanjian kredit secara daring pada dasarnya dipandang serupa dengan perjanjian yang ada didalam perspektif KUHPerdata, sebab secara substansial unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian kredit daring pada dasarnya tidak bertentangan dan memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perlindungan hukum terhadap debitur kredit secara daring dapat dilihat dari aspek hukum perdata dengan mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum serta perlindungan hukum yang diberikan dalam POJK No.77 dan UU ITE.

Page 19 of 65 | Total Record : 649

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023) Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) More Issue