cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 649 Documents
 16   17   18   19   20 
Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaku Tindak Kriminal di Kabupaten Gowa Muhammad Ikram Nur Fuady
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran dan informasi tentang aspek kriminologis pelaku kejahatan di masa pandemic Covid-19. Penelitian empiris ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap sampel yang merupakan pelaku kejahatan selama masa pandemi. Temuan dalam penelitian ini adalah jumlah kejahatan cenderung menurun selama masa pandemic Covid-19 dari tahun 2019 hingga saat ini, dimana sebagian besar kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan ekonomi. Kejahatan yang terjadi juga didominasi pada daerah padat penduduk yang berada di daerah ibukota kabupaten, seperti daerah pasar dan pemukiman padat penduduk. Secara kriminologis, persepsi pelaku kejahatan yang sebagian besar menganggap masa pendemi Covid-19 adalah peluang untuk melakukan kejahatan dan mereka cenderung tidak mempercayai adanya virus korona. Temuan berikutnya adalah kejahatan yang dilakukan di masa pandemic Covid-19 memiliki beberapa faktor penyebab, yaitu ketidakpastian pendapatan, kondisi yang sepi, dan pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa pandemic virus korona sangat mempengaruhi kondisi ekonomi yang turut andil dalam menumbuhkan kejahatan. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat kepolisian lebih memberikan perhatian lebih pada pada daerah padat penduduk di daerah ibukota. Selain itu, pemerintah diharapkan segera mencari solusi dalam memperbaiki kondisi ekonomi agar jumlah kejahatan dapat ditekan dan dikendalikan.
Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian Dalam Menangani Tindak Pidana Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Ivan Ramos
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memuat keberadaan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 105 yang menegaskan bahwa penyidik imigrasi berwenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Namun kenyataannya dilapangan sering ditemukan adanya perselisihan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga upaya penegakan hukum keimigrasian dinilai kurang memadai. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting dalam upaya penanganan tindak pidana keimigrasian yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana keimigrasian. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. . Pendekatan yuridis normatif adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum yang berlaku sebagai institusi riil dan fungsional dalam sistem hukum yang berlaku. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa keadaan dari obyek yang diteliti secara langsung kepada narasumber. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian telah dilaksanakan merujuk pada tata cara pelaksanaan penegakan dalam peraturan KUHAP sebagai lex generalis dan Undang-Undang No.6 tahun 2011 sebagai lex specialis. Penyelidikan tindak pidana keimigrasain dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHAP. Sedangkan wewenang PPNS Keimigrasian dalam melaksanakan penyidikan tertuang dalam pasal 105 sampai pasal 112 Undang-Undang No. 6 tahun 2011. Hal tersebut berlaku akibat berlakunya asas Lex Specialis Derogat Legi Generali yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. koordinasi kewenangan antara penyidik pegawai negeri sipil imigrasi dengan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana imigrasi,agar tidak terjadi kesalahpahaman dan sudah dilakukan kerjasama dengan pihak Mabes Polri.
Peran Widyaiswara Dalam Memberikan Motivasi Pembelajaran Agenda I (Sikap Prilaku Bela Negara) Bagi Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Financia Emilia Watungadha
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan Pelatihan yang dilaksanakan oleh BPSDM Daerah, salah satunya adalah Pelatihan Dasar CPNS Pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun mewujudkan PNS yang profesional dan berkarakter khususnya CPNS Provinsi Papua. Pembelajaran pada agenda I tentang Sikap Perilaku Bela Negara merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap Perilaku CPNS Provinsi Papua yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Adapun Tujuan Penulisan untuk membahas Peran Widyaiswara dalam memotivasi pembelajaran pada Pelatihan Dasar CPNS khususnya pada Agenda I Sikap Perilaku Bela Negara di BPSDM Provinsi Papua sehingga melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter dan Manfaat Pembelajaran Agenda I bagi Latsar CPNS Provinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Simpulan peranannya tersebut dalam memberikan motivasi pembelajaran peserta latsar CPNS akan dapat memperoleh hasil yang diharapkan yaitu peserta latsar CPNS akan mampu menjadi aparatur yang profesional dan berkarakter didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di instansinya masing masing.
Prpoblematika Hukum Keluarga Islam: Perkawinan Beda Agama Adji Pratama Putra
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faktanya dalam kehidupan bermasyarakat bahwa perkawinan merupakan hal penting untuk mengikat dua insan yang ingin hidup bersama. Pada perkembangannya perkawinan bukan didasarkan pada agama maupun komitmen dalam menjalin hubungan, akan tetapi sering kali perkawinan hanya untuk memenuhi hasrat seseorang untuk hidup bersama dalam satu rumah tanpa ada agama yang melatarbelakangi perkawinan. Hal inilah yang kemudian memunculkan kasus-kasus perkawinan beda agama, perkawinan sesama jenis, perkawinan sedarah dan lain sebagainya. Suatu perkawinan tentunya selalu menghasilkan akibat hukum baik orang yang melakukan perkawinan dan keturunannya kelak tidak terkecuali perkawinan beda agama. Tentunya perkawinan beda agama lebih rentan degan akibat hukum yang akan diterima. Kemungkinan masalah-masalah baru akan selalu ada mengingat perbedaan pendapat dan cara mengajarkan mengenai ketuhanan kepada anak-anak para pelaku perkawinan beda agama akan berbeda pula yang akhirnya mencetuskan suatu problematika dalam keluarga.
Perlindungan Hukum Korban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Tindak Pidana Tenaga Kesehatan di Indonesia Lovianna Boru Nadapdap; Abdurrakhman Alhakim
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid-19 sudah sekian lama menggerogoti bangsa Indonesia. Sudah banyak korban yang berjatuhan, tak sedikit dari mereka yang kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, dan juga keluarga mereka. Di balik semua drama kesedihan dan kesengsaraan yang terjadi di Indonesia pada masa saat ini, banyak oknum nakes yang bertindak tidak baik dan juga tidak terpuji. Banyak oknum yang justru memanfaatkan kesempatan yang ada. Mereka juga tidak gentar dengan adanya aturan yang ada. Karena ini merupakan kasus baru yang terjadi di Indonesia, maka mereka menganggap tidak adanya aturan yang akan menjerat hal tersebut. Tujuan dalam penelitian yaitu sebagai upaya dalam mengetahui perlindungan hukum bagi korban vaksin kosong Covid-19,
Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kejahatan Pelanggaran Data Di Indonesia Edi Saputra Hasibuan; Lia Salsiah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan oleh negara saat ini tidak hanya dilakukan secara fisik melalui kegiatan yang terjadi di lapangan, namun sudah harus lebih ditingkatkan, mengingat pelanggaran dan tindakan yang melawan hukum kini sudah berkembang pada suatu ruang yang disebut sebagai cyber space, dengan mengincar informasi mengenai data, kita dihantui dengan kejahatan yang tidak dapat kita lihat secara langsung. Sekarang ini pelanggaran terhadap keamanan data pribadi sudah menduduki tahap yang jauh berkembang, contohnya saja serangan dalam bentuk Malware atau Phising (pengelabuhan) aksi dari pelanggaran ini cenderung menyerang pertahanan dari perbankan dan situs dari pemerintahan, motif dari perbuatan pada peretas itu biasanya didasari oleh 2 hal yaitu ekonomi dan kepuasan juga unjuk gigi, selain itu dapat berupa teguran terhadap kinerja pemerintah, misalnya kasus menjelang pemilihan suara untuk pemilihan presiden baru Indonesia pada tahun 2019 lalu, situs dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) banyak menerima serangan dari para peretas hebat maupun amatir. Berdasarkan hal ini kemudian membuat penulis tertarik untuk menyoroti mengenai betapa pentingnya undang-undang khusus mengenai perlindungan data.
Paradigma Pemerintah Terhadap Upah Guru Honorer Dalam Persefektif Hukum Safitta Amanah; Raisha Stella Tania; Amelia Putri; Jitu Prayoga Jaya Mahendra; Lukmanul Hakim
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Guru honorer merupakan pendidik professional, yang memiliki tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai serta mengevaluasi peserta didik melalui jalur formal. Pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah Presefektif Hukum terhadap sistem penggajian Guru Honorer, menurut Undang-Undang Guru dan Dosen serta akibat Hukum yang terjadi apabila ada keterlambatan dalam penggajian guru honorer menurut Undang-Undang Guru dan Dosen. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara studi kepustakaan (library research) atau dengan cara mengkaji, mempelajari dan menelaah teori, pandangan, konsep dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Sedangkan Sumber bahan hukum yang terdapat pada penulisan ini berasal dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen, sedangkan sekundernya, yaitu dengan cara menggunakan literatur seperti kamus dan dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian guru honorer menerima gaji sesuai dengan kontrak kerja yang telah dibuat antara pekerja atau seorang guru honorer dengan pemeberi kerja, terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Guru honorer juga wajib menerima upah diatas minimum untuk melangsungkan kebutuhan hidupnya. Jika dalam sebuah penggajian guru honorer mendapatkan keterlambatan atas penggajian nya tersebut Akibatnya banyak guru honorer di daerah tertinggal, terpencil dan terdalam, terutama untuk guru honorer yang telah mengabdi sangat lama, harus merasakan peningkatan kesejahteraan finansial dan kesejahteraan psikologis tentang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Manusia baru ias disebut memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang baik apabila hierarki kebutuhan hidupnya tercapai.
Hukum Adat Kekerabatan Di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Aca Surya Putra Zai
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan studi pustaka terhadap hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum adat kekerabatan di indonesia dalam perspektif hukum keluarga islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang diperoleh melalui penelitian teknik kepustakaan (library study) yang mengacu pada sumber yang tersedia baik online maupun offline seperti: jurnal ilmiah, buku dan berita yang bersumber dari sumber terpercaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Berdasarkan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat kekerabatan sebelumnya tentang pertalian darah, berdasarkan pertalian darah (sekuturanan), pertalian perkawinan dan pertalian adat. Dengan adanya perbedaan pribadi seseorang dalam kehidupan masyarakat, maka berbeda pula hak-hak dan kewajiban serta kewajiban dalam kemasyarakatan hukum adatnya. Pertalian darah meliputi anak, orang tua, kerabat, Pertalian perkawinan meliputi suami dan istri. Dalam pertalian sanak berdasarkan pertalian adat, maka yang terutama membahas tentang hubungan hukum antara "anak angkat", termasuk juga anak tiri, anak asuh atau anak akuan.
Standar Mutu dan Keamanan Peredaran Vaksin Covid-19 Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Kartina Pakpahan; Widi Stefani; Yosi Bastian; Inez Gildas
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Standar Mutu dan Keamanan Peredaran Vaksin Covid-19 sangat penting. Berbagai strategi dan pengembangan vaksin Covid-19 telah dilakukan untuk pengendalian pandemi Covid-19. Berbagai vaksin telah menjalani uji klinis dengan hasil yang menjanjikan di berbagai negara. Efektifitas dan keamanan jangka pendek dan jangka panjang dari vaksin menjadi perhatian utama dalam uji klinis di strategi dan pengembangan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui standar mutu dan keamanan vaksinasi covid-19 sebelum di edarkan dan diberikan kepada masyarakat, serta permasalahan penanganan covid-19 dan juga cara penanggulangan peredaran vaksin covid-19 yang tidak sesuai dengan standar dan mutu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah dan pendekatan perundang-undangan. Pemberian dan peredaran vaksin Covid-19 ini harus sesuai dengan standar mutu WHO dan dapat dipastikan keamanan, khasiat, dan mutu oleh BPOM terhadap seluruh obat yang diedarkan di wilayah Indonesia. Kelemahan dari pengaturan tindak pidana penanganan Covid-19 di Indonesia masih perlu perbaikan karena tidak menimbulkan efek jera kepada warga negara. Penanggulangan kejahatan vaksinasi yang tidak sesuai dengan standar mutu dilakukan dengan cara Penal dan Non Penal.
Peradilan Elektronik Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Sebagai Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan Klen Putri Wara; I Gusti Agung Ngurah Agung; Anggawira Anggawira
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aplikasi e-court adalah aplikasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara perdata baik itu gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan notifikasi pemanggilanya dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini menggunakan e-mail. Penerapan aplikasi e-court merupakan sebagai bagian dari manajemen perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara dari sistem manual ke elektronik. Sistem e-court merupakan bentuk perubahan administrasi perkara yang lebih transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Mahkamah Agung Indonesia sendiri melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah mulai menggunakan teknologi informasi guna membantu perbaikan kinerja peradilan. Hal ini selaras dengan visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu. Penerapan e-Court ini sendiri merupakan lompatan besar dari keseluruhan upaya besar Mahkamah Agung dalam melakukan perubahan administrasi di pengadilan. Hal tersebut merupakan upaya mengatasi tiga hambatan yang sering dihadapi lembaga peradilan yakni penanganan perkara yang lambat, kesulitan mengakses informasi pengadilan, integritas aparatur pengadilan. Dalam rangka memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan Mahkamah Agung mengembangkan sistem peradilan elektronik dengan aplikasi e-Court melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Aplikasi e-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi dunia peradilan di Indonesia, sebagaimana sistem peradilan di Indonesia berjalan dengan pesat karena adanya perkembangan teknologi informasi ini. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan merupakan prinsip yang penting karena merupakan hukum yang melandasi semua tahapan peradilan baik di tingkat pertama, tingkat banding, serta di tingkat Mahkamah Agung.

Page 18 of 65 | Total Record : 649

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 1 (2017) Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) More Issue