cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 649 Documents
 59   60   61   62   63 
Penegakan Hukum Terhadap Oknum Yang Memalsukan Surat Polymerase Chaim Reaction (PCR) di Masa Pandemi Covid 19 Bawembang, Nopesius; Ante, Rinny; Umboh, Joice; Paendong, Kristiane A.; Taunaumang, Herts
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2548

Abstract

Di masa pandemi Covid-19 menimbulkan kejahatan baru yaitu pemalsuan surat Polymerase Chaim Reaction (PCR) negatif Covid-19. Tindakan ini dilakukan untuk mencari keuntungan dari berbagai pihak. Tindakan pemalsuan surat PCR negatif Covid-19 ini dapat dikenakan sanksi atau hukuman yangmana telah tertuang dalam Pasal 263 sampai dengan 268 KUHP. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan pemalsuan surat PCR negatif Covid-19 di masa pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diambil dari studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif serta dijabarkan dengan penjelasan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pemalsuan surat PCR negatif Covid-19 merupakan tindakan kejahatan yang merugikan. Dimana kejahatan tersebut diperlukan adanya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan hukuman pidana 6 tahun penjara. Serta bagi tenaga medis yang diketahui melakukan pemalsuan surat PCR negatif Covid 19 akan dikenakan sanksi Pasal 267 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan sanksi kode etik kedokteran berupa sanksi administratif yang diberikan berdasarkan berat pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya bagi orang yang diketahui menggunakan surat PCR negatif Covid-19 palsu dari dokter akan dikenakan hukuman pidana selama 4 tahun berdasarkan Pasal 268 KUHP.
Perlindungan Hukum Bagi Driver Go-Jek Terhadap Orderan Go-Food Fiktif di Kota Semarang Hermawan, M. Ibnu; Saputra, Arikha
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2549

Abstract

Perkembangan teknologi dalam dunia bisnis, yaitu di bidang startup digital (perusahaan rintisan) telah menjadi salah satu magnet untuk memulai usaha di berbagai bidang, seperti jual beli online, penyedia jasa online, pemesanan tiket online dan banyak lagi yang lainnya. Dalam penelitian ini membahas tentang layanan Go-Food, khususnya driver yang mengalami orderan fiktif di Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah menganalisis dan menjawab permasalahan terkait praktik orderan fiktif terhadap pengemudi Go-Jek pada layanan go-food di Kota Semarang dan perlindungan hukum terhadap driver Go-Jek yang dirugikan akibat kasus orderan Go-Food fiktif di Kota Semarang. Adapun hasil dari penelitian bahwa praktik orderan fiktif Go-Food di Semarang berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut, 1) Driver mendapatkan orderan dari konsumen; 2) Driver memesan makanan sesuai aplikasi; 3) Driver menuju lokasi; 4) Konsumen hilang kontak dan titik lokasi palsu/fiktif; 5) Driver menunggu sekitar tga puluh menit; 6) Driver lapor ke pihak Go-Jek; 7) Dalam waktu 1x24 jam driver mendapatkan ganti rugi dari Go-Jek. Kemudian untuk ganti rugi dari pihak Go-Jek kepada driver, diberikan oleh pihak Go-Jek berupa materi uang sesuai dengan besarnya pesanan yang telah dipesan oleh konsumen yang melakukan tindakan orderan fiktif.
Status Kepemilikan Aset Negara Rumah Dinas Yang ditempati Oleh Keturunan Karyawan PT. Kereta Api Indonesia Maharani, Rahma Eka; Andraini, Fitika
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2550

Abstract

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yang mengidentifikasikan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep welfare state (negara kesejahteraan). Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan disamping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.1 Dalam batang tubuh UUD NRI 1945 secara tegas juga menjamin hak-hak konstitusional warga negaranya yang dalam hal ini juga termasuk hak untuk bertempat tinggal. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Melalui tipe penelitian yuridis normatif, penulis akan menganalisis teoriteori hukum dan regulasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumah negara. Kemudian akan ditinjau implementasinya secara kasuistis yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat diskriptif. Pendekatan yang digunakan selanjutnya oleh Penulis ialah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach. Pada Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Smg melibatkan 21 Penggugat yang semuanya diwakili oleh SUBALI, SH dan ADE IRMAWANSYAH PUTRA, SH, MH para advokat pada KANTOR ADVOKAT SUBALI & PARTNERS beralamat di Jl. H Agus Salim Komplek Ruko Jurnatan Blok B No. 36-37, Semarang melawan Direktur Utama PT KAI Pusat di Bandung Cq. KADAOP IV PT KAI Kota Semarang sebagai Tergugat yang diwakili oleh kuasanya AFRIZAL, SH, SUSILO YUWONO, SH, ROEDHI SETIAWAN, SH dan ENDAR BUDI NURMANSYAH, SH para advokat pada kantor advokat AFRIZAL, SH & REKAN beralamat di Jl. Pengandaan I No. 25 Sampangan, Semarang. Berdasarkan uraian dalam pembahasan bab – bab diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Hasil dari Analisa Yuridis Terhadap Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Smg dengan 21 orang sebagai Penggugat melawan PT KAI Pusat Bandung cq PT KAI DAOP 4 Semarang sebagai Tergugat menghasilkan putusan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Semarang menolak semua gugatan para Penggugat seluruhnya.
Legalitas Penyitaan Tanah Milik Perusahaan Saat Negara Berada dalam Keadaan Darurat Militer Tahun 1966 Sinaga, Hotman Capandi; Tehupeiory, Aartje
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2561

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan sumber data berupa bahan hukum sekunder yaitu surat surat resmi instansi pemerintah yang berasal dari perolehan studi dokumen. Analisis data menggunakan metode penalaran (logika) deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Tujuannya sendiri ada dua, yaitu meneliti lebih mendalam mengenai Legalitas Penyitaan Tanah milik perseroan terbatas pada tahun 1966 yang dilakukan secara tidak cermat dan meneliti lebih mendalam upaya peralihan hak atas tanah milik serta penguasaan tanah oleh instansi Negara (TNI AD) ketika Negara dalam keadaan darurat militer (State Of Emergency). Dari penelitian ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, antara lain: adanya legalitas pembelokiran dan penyitaan tanah PT Karkam & PT Aslam berdasarkan sangkaan delik subversie ekonomi (economic crimes); Delik pidana korupsi dan delik makar terlibat G30S/PKI adalah Ilegal dan tidak terbukti berdasarkan ketentuan hukum pidana, hukum administrasi, hukum Tatanegara darurat dan konstitusi UUD 1945; dan penyitaan oleh militer tahun 1966 berdasarkan pernyataan negara dalam keadaan perang (state of exception) oleh Presiden 1 November 1965 Junto Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang keadaan bahaya.
Analisis Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Kelin Sribulan Lumban Gaol; Mia Hadiati
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i2.2616

Abstract

Fenomena perkawinan beda agama masih terjadi di Indonesia hingga saat ini, meskipun dilarang oleh agama. Semua perkawinan yang terjadi di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan secara agama. Pasal 8 UUP menyatakan bahwa: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Perkawinan beda agama tidak dapat dipaksakan dan perkawinan beda agama yang dipaksakan adalah ilegal dan melawan hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan berdasarkan pada data sekunder yang dikumpulkan dan dianalisis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan seringkali menimbulkan persoalan multitafsir di masyarakat tetapi terkait pencatatannya, Mahkamah Agung melalui Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 telah memberikan kepastian hukum yang secara tegas menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi, jika perkawinan dilakukan atas dasar agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain tunduk pada agama pasangannya dapat didaftarkan.
Tinjauan Yuridis Praktik Fidusia Ulang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Terdaftar Febriansyah Ramadhan Sunarya
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i2.2617

Abstract

Jaminan merupakan hal yang pada umumnya dijumpai masyarakat khususnya pada kredit. Suatu benda dapat dibebankan jaminan fidusia apabila memang dikehendaki oleh debitur dan kreditur namun pada praktiknya sering dijumpai benda yang dibebani jaminan fidusia difidusiakan lebih dari satu kali atas benda yang sama yang menjadi objek jaminan fidusia atau biasa disebut dengan fidusia ulang dimana debitur melakukan hal tersebut agar memperoleh pinjaman dari kreditur lain sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Padahal dalam peraturan perundang-undangan telah diatur pelarangan fidusia ulang karena hak kepemilikan atas objek telah beralih, Metode yang digunakan berupa yuridis normatif melalui studi kepustakaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fidusia ulang sebenarnya dilarang dilarang dilakukan sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Praktik fidusia ulang yang dipaksakan berakibat hukum pada hilangnya hak preferen atau dapat dilakukan pencoretan atas fidusia yang telah dilunasi atau roya
Analisis Yuridis Terhadap Notaris Yang Publikasi Dan Promosi Diri Ditinjau Dari Kode Etik Di Kota Medan Asep Hermawan; Agus Sugiarto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i2.2640

Abstract

Profesi Notaris adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan pengetahuan profesi Tertentu (keterampilan, kejujuran, dan seterusnya.) Pelayanan lebih penting daripada imbalan, dengan rasa tanggung jawab tinggi dan berkelompok dalam suatu organisasi. Jadi harap mampu bertindak sesuai dengan hukum jabatan Notaris, dan Kode etik notaris khususnya dalam publikasi atau promosi diri. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara, demikian pula profesi notaris diharapkan pelayanan masyarakat lebih diprioritaskan, dan Negara. Dengan adanya kode etik Notaris, haruslah seorang Notaris menaati dan menjunjung tinggi kode etik dalam menjalankan profesi sebagai Notaris. Maka dari itu kurang tepat apabila seorang Notaris melakukan publikasi dan promosi diri yang bisa mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan organisasi Notaris jika seorang Notaris melanggar peraturan Kode Etik Notaris tentang seorang Notaris melakukan promosi dan publikasi diri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan metode sosiologi hukum dengan mengumpulkan secara cermat data-data primer dan sekunder di lapangan. Penelitian di lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan Notaris yang melakukan publikasi dan promosi, yaitu Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan. Hasil Penelitian yang diperoleh dilapangan, Notaris wajib mematuhi Kode Etik tentang publikasi dan promosi diri yang merupakan perintah dalam menjalan jabatan sebagai seorang Notaris, Jika seorang tidak menjalankan peraturan tersebut maka Notaris harus bertanggungjawab perbuatannya dengan mengahapus iklan yang merupakan sebuah kegiatan publikasi dan promosi dan juga Notaris mendapatkan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah sesuai peraturan Kode Etik Notaris Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dengan sanksi teguran, peringatam. Schorsing (pemecatan sementara), onzetting (Pemecatan secara hormat), dan pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai disesuaikan dengan kwantitas dan kwalitas pelanggaran seorang Notaris. Permasalahan dianalisis dengan teori peran dimana Dewan Kehormatan Daerah berperan dalam mengawasi anggota Notaris dalam menjalankan jabatannya sesusai dengan UUJN dan Kode Etik. Dewan Kehormatan Daerah juga berharap kepada masyarakat dan Notaris untuk selalu mengawasi Notaris yang melanggar Kode Etik terkhususkan seorang Notaris yang melakukan pelanggaran Publikasi dan Promosi Diri, dengan adanya tindakan ini organisasi Notaris tetap terjaga harkat dan martabatnya di masyarakat dengan status Officum Noble (rumah bangsawan).
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan Yanto Irianto; Agustiana
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i2.2642

Abstract

Notaris pengganti memegang tanggung jawab penting yang sama dengan notaris. Tanggung jawab notaris pengganti dalam menjalankan tugasnya memerlukan perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar Hukum Jabatan Notaris (UUJN) pasal 66. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengelaborasi lebih jauh tentang apakah ketentuan Jabatan Notaris (UUJN) pasal 66 berlaku bagi Notaris Pengganti dan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan kepustakaan atau hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Kajian ini menyimpulkan bahwa pasal 66 UUJN mengatur perlindungan hukum bagi notaris bukan notaris pengganti. Perlindungan hukum bagi notaris pengganti mengenai pemberitahuan kepentingan yudisial bersifat umum yang didasarkan pada peniadaan pengingkaran dan kewajiban.
Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submisson Berbasis Good Governance di Kota Surakarta Pambudi, Satriyo Rahman Nur; Absori, Absori
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2673

Abstract

Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan efisiensi kegiatan usaha dengan percepatan pelaksanaan berusaha yang disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submisson (OSS). Berdasarkan kebijakan tersebut, semua pelayanan perizinan usaha menjadi terintegrasi oleh pusat melalui 1 (satu) Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik Online Single Submission (OSS). Penyelenggaraan pelayanan publik yang bercirikan good governance merupakan salah satu tugas penting bagi pemerintah. Pada DPMPTSP Kota Surakarta meskipun pelayanan publik dapat dikatakan baik namun, prinsip-prinsip good governance belum terwujud secara optimal. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis good governance. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perizinan sistem OSS pada DPMPTSP Kota Surakarta berbasis good governance sudah cukup baik. Dalam praktiknya penerapan good governance tersebut dilakukan dengan memberikan wadah bagi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan memajukan dunia usaha dan perekonomian. Meski demikian, masih terdapat kendala dalam penerapannya baik dari penyampaian informasi dan kejelasan informasi yang disampaikan. Dalam penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa good governance dapat terwujud melalui pelayanan publik yang baik pula.
Tinjauan Yuridis Pencatatan Nikah di Bawah Tangan Ditinjau Berdasar Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Khosyi, Athallah Fajari; Niami, Mutimatun
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2675

Abstract

Pencatatan perkawinan bukan menjadi syarat sah perkawinan, tapi merupakan upaya untuk mewujudkan tertib administratif. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 merupakan upaya pemerintah untuk memberikan solusi terhadap masalah administrasi kependudukan, dimana masih banyak masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Berdasarkan kebijakan tersebut, masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan dapat membuat kartu keluarga dengan menggunakan SPTJM sebagai pengganti dari akta nikah. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan pencatatan perkawinan setelah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, serta akibat hukum yang timbul dari penggunaan SPTJM terhadap pasangan nikah di bawah tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder ditambah dengan wawancara. Hasil penelitian yang perlu diperhatikan adalah SPTJM tidak mengesahkan terjadinya suatu perkawinan, melainkan hanya mempercepat proses pendataan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Maka dari itu, pencatatan perkawinan penting agar masyarakat memiliki kepastian hukum atas status perkawinan mereka.

Page 61 of 65 | Total Record : 649

 59   60   61   62   63 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023) Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) More Issue