Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Articles
649 Documents
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Catcalling Sebagai Tindakan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan ]]>
<![CDATA[Yasyir, Abdul Hakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v12i3.2676
<![CDATA[Pelecehan seksual banyak terjadi dimana pun dan kapanpun. Perempuan menjadi objek yang selalu menjadi korban. Semua orang memiliki kemungkinan menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual secara verbal menjadi bentuk pelecehan yang paling sering dialami oleh masyarakat. baru-baru ini muncul istilah baru di Indonesia yaitu catcalling yang merupakan salah satu bentuk peleceha seksual yang dilakukan oleh laki-laki yang dengan sengaja maupun tanpa maksud yang pasti melakukan gangguan-gangguan kepada perempuan yang tidak dikenal seperti menggoda, memanggil, dan bersiul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku perbuatan pelecehan seksual secara verbal dan bagaimana bentuk perlidungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban dari pelecehan seksual catcalling. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa catcalling termasuk kepada pelecehan secara verbal sehingga untuk perlindungan hukum berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP Pasal 281 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 9, dan Pasal 35. Dalam pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku catcalling untuk memenuhi rasa keadilan bagi para korban yang mengalami perlakuan catcalling.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Bpom di Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Halu, Siti Zubaeda]]>;
<![CDATA[Suliantoro, Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v12i3.2678
<![CDATA[Kosmetik merupakan produk yang diformulasikan dari berbagai bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika diaplikasikan pada jaringan kulit. Banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek, harga, dan kualitas, namun tidak seluruhnya adalah kosmetik yang legal. Penelitian ini membahas produk kosmetik Tanpa Izin Edar di Semarang, karena dengan tidak adanya izin edar berisiko untuk merugikan konsumen. Permasahan dalam penelitian ini adalah: 1) perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Semarang dan; 2) upaya BBPOM Semarang dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Semarang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan mendapat hasil bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat produk kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Semarang dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif dengan memberlakukan Undang-undang yang berlaku, sedangkan secara represif dengan memberikan sanksi pidana maupun sanksi administratif. Kemudian didapatkan bahwa upaya dari BBPOM Semarang dalam memberikan perlindungan konsumen dengan melakukan dua cara, yakni pre market dan post market. Juga BBPOM melarang peredaran untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk kosmetik dari peredaran apabila terdapat risiko membahayakan bagi konsumen. Diharapkan BPOM dan BBPOM Semarang dapat meningkatkan pengawasannya dalam mengawasi produk kosmetik di pasaran, serta diharapkan konsumen memiliki sikap pembelian yang bijak.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hukum Influencer Terhadap Kegiatan Promosi Melalui Aplikasi Tiktok ]]>
<![CDATA[Hasanah, Huswatun]]>;
<![CDATA[Wirawan, Tjuk]]>;
<![CDATA[Zainuri, Zainuri]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v11i5.2681
<![CDATA[Memasuki era globalisasi yang semakin modern mengharuskan publik menghasilkan sesuatu dengan cepat dan sesuai tujuan. Pembukaan perdagangan bebas mengharuskan pelaku usaha terus meningkatkan kompetitif mereka jika mereka ingin tinggal di pasar global. Strategi yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk mempromosikan produk bisnis mereka adalah dengan melibatkan para influencer agar mempengaruhi masyarakat untuk membeli produk dagangannya. Akan tetapi, masih ada influencer yang menjalankan promosi produk melalui media sosial tiktoknya yang dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum influencer dan pertanggungjawaban hukum influencer terhadap kegiatan promosi melalui aplikasi tiktok. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum atau doktrinal normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa influencer saat melakukan kegiatan promosi produk melalui media sosial tiktoknya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana, perdata dan adminstrasi, oleh sebab itu berharap agar pemerintah dapat membuat suatu kebijakan atau aturan mengenai pertanggungjawaban influencer terhadap kegiatan promosi melalui media sosial aplikasi tiktoknya, sehingga dalam peraturan perundang-undangan juga dapat dijelaskan mengenai perlindungan hukum dan legalitas dari influencer, sehingga terdapat kekuatan hukum bagi influencer dalam melakukan kegiatan promosi.]]>
<![CDATA[Upaya Penyelesaian Wanprestasi Transaksi Ecommerce Dengan Metode Pembayaran Tunai Pada Aplikasi Grab Kota Palembang ]]>
<![CDATA[Samrotul Janah]]>;
<![CDATA[Khalisah Hayatuddin]]>;
<![CDATA[Holijah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v12i2.2682
<![CDATA[Fenomena yang terjadi saat ini adalah dalam pemesanan makanan secara online melalui jasa grabfood ini, ada resiko yang ditanggung oleh pembeli maupun driver grab itu sendiri. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini yaitu 1) Penyelesaian terhadap Wanprestasi dalam Transaksi e-commerce GrabFood dengan metode pembayaran tunai pada aplikasi grab di Kota Palembang yaitu Apabila upaya non litigasi proses negosiasi yang dilakukan driver terhadap konsumen tidak tercapai, driver mengajukan reimbursement / ganti rugi terhadap perusahaan grab. Pengajuan reimbursement juga memerlukan waktu untuk validasi data tersebut, pihak konsumen yang membatalkan pesanan atau orderan maka dalam kasus ini perusahaan grab memberikan layanan call canter atau pusat bantuan dan layanan reimburse terhadap pengaduan yang dilakukan oleh mitra restoran, driver dan konsumen. 2) Upaya hukum yang dapat ditempuh driver grab, apabila konsumen menolak membayar dan menerima pesanan ketika makanan sudah tiba dalam transaksi e-commerce GrabFood dengan metode pembayaran tunai pada aplikasi grab di Kota Palembang, Belum ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh driver dan belum pernah ada kasus yang sampai ranah pengadilan, akan tetapi lebih cenderung dilakukan dengan upaya non litigasi yaitu dengan negosiasi yang cenderung untuk bermusyawarah untuk menemukan solusi titik terang antara kedua belah pihak.]]>
<![CDATA[Analisis Kepatutan Dengan Mengesampingkan Pendidikan Dari Definisi 'Layanan' Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pada Sekolah Tinggi Agama Buddha ]]>
<![CDATA[Rida Jelita]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v12i2.2683
<![CDATA[Konsumen adalah Raja adalah paradigma yang selama ini diterima oleh masyarakat umum sejak lama. Menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Namun, implementasi dari perlindungan konsumen di Sekolah Tinggi Agama (STAB), belum mendapatkan perhatian. Bahkan, agak diabaikan. Artikel ini membahas tentang hasil penelitian tentang perlindungan konsumen bagi mahasiswa di STAB. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. Dimulai dengan mengidentifikasi aspek konsumen perlindungan bagi mahasiswa STAB yang idealnya disediakan oleh penyelenggara pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan mahasiswa perlindungan konsumen sangat penting untuk diberikan dan diterapkan di STAB.]]>
<![CDATA[Risiko Hukum Sebagai Salah Satu Bentuk Manajemen Risiko Dalam Keberlakuan Digitalisasi Sektor Jasa Perbankan ]]>
<![CDATA[Diane Zaini, Zulfi]]>;
<![CDATA[Nurina Seftiniara, Intan]]>;
<![CDATA[Saputri, Megi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v11i5.2684
<![CDATA[Perbankan merupakan jantung dan motor penggerak dalam perekonomian terutama dalam kredit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, bank adalah setiap perusahaan yang menerima simpanan dari masyarakat umum dan meminjamkan simpanan tersebut kepada individu dan bisnis dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup setiap orang. Perubahan dilakukan pada sektor perbankan, terutama setelah disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai akibat dari perubahan operasi bank pembangunan sebagai tanggapan atas pergeseran konteks politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Setelah bertahun-tahun permintaan masyarakat akan layanan perbankan yang terus bertambah, sektor ekonomi, dan perbankan khususnya, mencapai tingkat di mana Undang-Undang Perbankan yang lama tidak lagi mampu mengikuti kesulitan dan komplikasi yang terjadi. Untuk meningkatkan unsur hukum perbankan dan menghindari kejahatan keuangan, manajemen risiko hukum merupakan komponen penting. Pendekatan normatif dan empiris terhadap hukum digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian bahwa perlindungan konsumen penyimpan dana dalam perbankan di era digitalisasi di lakukan dengan perlindungan yang tidak disebutkan secara terang-terangan (implisit) dan perlindungan yang disebutkan secara jelas (eksplisit ) serta akibat hukum dari pelanggaran manajemen risiko salah satunya adalah pembiayaan yang tidak sehat yang disebabkan oleh ikatan yang lemah yaitu jaminan yang tidak sempurna sehingga sulit untuk mengeksekusi jaminan tersebut jika terjadi risiko kredit.Otoritas jasa keuangan telah menyediakan antisipasi kredit macet yaitu menambah pencadangan secara gradual.]]>
<![CDATA[Validasi Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Nisa Paujiah]]>;
<![CDATA[Gunardi Lie]]>;
<![CDATA[Moody Rizqy Syailenra Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v12i2.2685
<![CDATA[Adanya pembuatan akta notaris secara elektronik pada masa pandemi tahun 2019 merupakan motivasi dan juga landasan bagi Penulis dalam membuat penulisan ini dimana Penulis ingin mengkaji lebih lanjut bagaimana kekuatan mengikat dan daya berlaku akta Notaris yang dibuat secara elekronik serta tanggung jawab Notaris terhadap akta elektronik dan bagaimana validasi dari para pihak terkait pembuatan akta notaris secara elektronik tersebut dengan meninjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dimana penulis mengumpulkan bahan hukum dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan maupun internet, dan juga wawancara dengan Notaris untuk mendukung penelitian ini. Kemudian dapat disimpulkan bahwa karena pertanggungjawaban Notaris dalam membuat akta secara elektronik tidak berbeda dengan pertanggungjawaban Notaris dalam membuat akta secara langsung yaitu berupa konvensional dimana Notaris tetap memiliki pertanggungjawaban secara perdata, pidana, administratif dan kode etik, maka baik kekuatan mengikat dan daya berlaku akta notaris tersebut, maupun validasi para pihak yang melakukan perjanjian atau perikatan di notaris dengan akta yang dibuat secara elektronik pun juga memiliki keabsahan yang sama dengan pembuatan perjanjian atau perikatan di hadapan Notaris secara langsung dengan akta konvensional, dengan catatan unsur dan syarat di dalam pembuatan sebuah akta notaris harus terpenuhi baik secara formal maupun materil dan pembuatan akta terseut tidak boleh melanggar kesusilaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Penutupan Akses Jalan Masuk di Tanah Reklamasi Pantai Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT.TJK) ]]>
<![CDATA[Grace Sianturi, Joyya]]>;
<![CDATA[Prasetyawati, S. Endang]]>;
<![CDATA[Satria, Indah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v11i5.2686
<![CDATA[Jalan adalah suatu fasilitas public yang sangat vital bagi mayarakat. Namun di samping itu, banyak sekali aktifitas-aktifitas pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Pelanggaran-Pelanggaran tersebut yaitu menggunakan jalan dengan menutup jalan tersebut. Penutupan yaitu menjadikan tidak terbuka (seperti mengatupkan, mengunci, merapatkan) atau menyatakan tidak boleh di lalui atau di masuki. Konsekuensi Hukum dari pihak yang menutup jalan bertanggung jawab baik secara pidana maupun secara perdata. Seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dimana terdapat pembangunan jalan di atas tanah sengketa dengan kepemilikan sertifikat pribadi dan tanah sengketa yang dijadikan jalan tersebut juga merupakan hasil dari Reklamasi Pantai. Dengan adanya permasalahan tersebut, Pihak yang memiliki sertifikat tersebut melakukan Penutupan jalan yang sudah di bangun dari hasil mereklamasi Pantai.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berbadan Hukum Atas Kerugian Konsumen yang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Sahrul, Sahrul]]>;
<![CDATA[Hasanah, Siti]]>;
<![CDATA[Jiwantara, Firzhal Arzhi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v12i3.2690
<![CDATA[Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. Permasalahan mengenai perlindungan konsumen pada perkembangannya belum dapat teratasi namun justru permasalahan tersebut semakin meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian Pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak berbadan hukum terkait kerugian konsumen yang ditimbulkan adalah pelaku usaha yang tidak berbadan hukum harus bertanggung jawab sesuai dengan UUPK Pasal 19 ayat (1) dan Penyelesaian masalah pertanggungjawaban antara pelaku usaha yang tidak berbadan hukum dengan cara musyawarah agar mencapai suatu mufakat yang disepakati oleh pelaku usaha yang tidak berbadan hukum dan juga konsumen dan dapat juga dibantu oleh pihak ketiga.]]>
<![CDATA[Pentingnya Peran Masyarakat dalam Amdal Demi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Judical Riview Uu No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Subekti, Sri]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v12i3.2691
<![CDATA[Negara Indonesia merupakan Negara yang dalam pembangunannya mengedepankan konsep aspek lingkungan hidup yang baik dan sehat tercantum dalam konstitusi Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Oleh sebab itu dalam konsep pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia harus terdapat Izin Amdal. Salah satu hal didalam UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 yang memunculkan masalah adalah dihapusnya pasal mengenai kewajiban Izin Lingkungan, dalam UU Cpta Kerja Izin Lingkungan tidak diatur secara tegas. Namun, untuk mendapatkan izin berusaha, pemohon harus mendapatkan keputusan mengenai kelayakan lingkungan. Izin Lingkungan yang terdapat dalam UUPPLH diubah substansinya menjadi persetujuan lingkungan dalam UU Cipta Kerja. Permasalahan yang terdapat dalam artikel ini mengkaji perihal lingkungan hidup yang terdapat dalam UU Cipta Kerja, mengkaji isu perizinan lingkungan yang kaitannya dengan hak manusia, serta memberikan saran terhadap perbaikan mengenai lingkngan hidup dalam UU Cipta Kerja berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, dengan hasil sidang mengungkap fakta pembentuk UU Cipta Kerja tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat. Meskipun UU Ciptka Kerja tetap berlaku secara bersyarat, namun jika dalam waktu 2 tahun UU Cipta Kerja tidak melakukan perbaikan maka UU Cipta Kerja akan dinyatakan inskonstitusional. Sehingga revisi UU Cipta Kerja pasca Putusan MK terkait lingkungan hidup yang harus mengedepankan hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, khususnya dengan mengakomodir terakait kewajiban izin lingkungan berupa Amdal.]]>
