cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 649 Documents
 5   6   7   8   9 
REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 22/PID.B/2014/PN.GSK) Arkisman Arkisman
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.401 KB) | DOI: 10.55129/jph.v4i2.496

Abstract

Narkotika  adalah  obat/ bahan  berbahaya,  yang  dapat  mengakibatkan  ketergantungan  bagi  jiwa  pemakainya,  serta  dapat  mengakibatkan  kehancuran  fisik  maupun  mental.  Narkotika  sebenarnya  dipakai  dalam  dunia  kesehatan  dan   digunakan  untuk  membius  pasien,  akan  tetapi  banyak  orang  yang  salah  mempergunakan  narkotika.. penyalahgunaan  narkotika  akhir-akhir  ini  semakin  meningkat  tak  hanya  orang  dewasa  melainkan  remaja  dan  anak-anak  juga  ikut  menyalahgunakannya.  Korban  penyalahgunaan  atau  orang  yang  menyalahgunakan  narkotika  merupakan orang  yang  sakit  yang  wajib  menjalani  rehabilitasi.  Tak  hanya  sekali  memakai  tetapi  akan  bergantung  pada  barang  haram  tersebut,  meskipun  dalam  undang-undang  secara tegas  tidak  boleh  menyalahgunakan  narkotika  kecuali  untuk  penelitian.  Cara  yang  ampuh  untuk  penyalahguna  narkotika  adalah  mengrehabilitasi  mereka  yang  kecanduan  narkotika  walaupun  ada  unsur  pidananya,  dengan  cara  rehabilitasi  pengguna  narkotika  akan  di  didik  dan  dibina  agar  kelak  tidak  terjerumus  ke  dalam  dunia  gelap  narkotika  lagi.  Kata Kunci : Penyalahguna, Narkotika, Rehabilitasi.
ASPEK YURIDIS HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (StudiKasusPerkara No. 098/Pdt.G/2017/PA.Gs) Arkisman Arkisman; Ichsanul Hadi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.076 KB) | DOI: 10.55129/jph.v7i2.704

Abstract

Putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), Masalahan yang diteliti adalah bagaimana alas an dalam pemberian hak asuh anak akibat perceraian orang tua berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang–Undang Perlindungan Anak, penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normative atau doktrinal. Penelitian hukum ini, dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan Perundang-undangan (Low In Books) Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Gugatan perceraian yang dilakukanseorang suami dan isteri menimbulkan akibat terhadap anak-anaknya baik secara moril maupun materiil. Akibat dari perceraian yang pada umumnya sering timbul adalah tentang hadhanah atau yang bisa dikenal dengan Hak Asuh Anak. Apabila anak sudah mumayyiz (berumur 12 tahun) hendaklah diselidiki oleh yang berwajib siapakah di antara kedua orang tuanya yang lebih baik dan lebih cakap untuk mendidik anak tersebut. Kata kunci : Hak Asuh, Nafkah, Perceraian.
ANALISIS YURIDIS PEROLEHAN HARTA BAGI ANAK ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM Rizki Kurniawan
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (59.014 KB) | DOI: 10.55129/jph.v5i2.483

Abstract

Wasiat wajibah bagi anak angkat, menyangkut rasa keadilan dengan ukuran kesejahteraan dan kehidupan dimasa yang akan datang dari anak angkat tersebut. Beberapa hal praktek anak angkat dilakukan dalam kehidupan umat Islam, yang tentunya dilatarbelakangi berbagai pertimbangan kemanusiaan, salah satunya adalah untuk meningkatkan derajat dan menolong anak yatim serta orang miskin, tidak jarang justru eksistensi anak angkat dalam keluarga terlihat lebih dekat dengan orang tua angkatnya, konflik horizontal diantara anak angkat dan keluarga sedarah mengenai harta warisan sudah sering terjadi, dan terkadang menimbulkan kegelisahaan dalam masyarakat, yang prinsipnya mengenai rasa keadilan dan kemanusiaan.Sedangkan masalahnya adalah perolehan harta anak angkat melalui wasiat wajibah dan pandangan masyarakat Islam terhadap wasiat wajibah dalam rangka pemberian rasa keadilan bagi para ahli waris.Dalam metode penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kata Kunci : Harta, Waris, WajibahDOI: 10.5281/zenodo.1470137
RELEVANSI PERTIMBANGAN HUKUM DENGAN AMAR PUTUSAN ( Studi Putusan Nomor 75/Pdt.G/2016/PN. GSK) Suharji Suharji; R Hari Purwanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (598.874 KB) | DOI: 10.55129/jph.v7i1.686

Abstract

Putusan Hakim Layak nya menjadi Prisma atau mahkota dari kewibawaan seorang hakim dalam menjalankan wewenang nya, dan itu dapat tercermin pada pertimbangan hakim dan amar putusan yang di jatuhkan pada setiap kasus, namun jika terjadi layak nya bahwa putusan dari seorang hakim tidak dapat dikatakan sempurna atau jauh akan hal tersebut menjadi pertanyaan bagaimana layak nya akan putusan tersebut dapat di eksekusi, terutama pada perkara-perkara perdata yang menimbulkan beberapa sita, Kata Kunci ;  Eksekusi, Putusan, Non-Executable
TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS KARYA JURNALISTIK DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Muhammad Fatkur Rozi; R Hari Purwanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.647 KB) | DOI: 10.55129/jph.v7i2.745

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi di kalangan jurnalis yang banyak terjerat kasus tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sehingga yang menjadi pokok dari penelitian ini ialah penerapan tindak pidana pers dalam UU ITE terhadap karya jurnalistik. Kemudian untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis yang bersifat deskriptif. Data yang di gunakan bersumber dari perundang-undangan, studi kepustakaan, dan pendapat-pendapat para sarjana. Hasil penelitian ini menunjukkan;  1). Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik atas karya jurnalistik dapat diterapkan dalam UU ITE jika telah memenuhi 3 (tiga) syarat, pertama harus terlebih dahulu korban menggunakan hak jawab; dan kedua korban dan pers harus melakukan mediasi melalui perantaraan Dewan Pers; dan ketiga upaya mediasi tersebut ternyata gagal. Kegagalan upaya mediasi dapat ditempatkan sebagai alasan utama penuntutan pidana. 2) Penyelesaian perkara pers dimulai dari pengajuan hak jawab, pengaduan kepada Dewan Pers, hingga terbitnya rekomendasi dari Dewan Pers. Jika tidak diketemukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik., maka perkara dinyatakan selesai. Namun jika terdapat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, maka memunculkan rekomendasi penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Kata kunci : Penghinaan dan pencemaran nama baik, Jurnalistik, Pers
KAJIAN YURIDIS PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA KORUPSI ( juridical study of reverse releases of corruption criminal actions) Yoyok Ucuk Suyono
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.195 KB) | DOI: 10.55129/jph.v8i1.842

Abstract

Internationally, corruption is recognized as a very complex, systematic and widespread problem. As a world problem, corruption is a trans national border crime, and given its complexity and negative effects, corruption is categorized as an extraordinary crime, so that extraordinary measures are also needed. (Extra ordinary measure) by implementing an inverse proof system. That is, a system of proof that is charged to the suspect or defendant.       On the basis of the foregoing, the problems that need to be addressed are: "How is the application of the reverse verification system in the Anti-Corruption Law?" And "What is the urgency of the reverse proofing system regulated in the Anti-Corruption Law No. 31 of 1999 jo. No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes? "Keywords: reserve proof, corrptionABSTRAKSecara Internasional korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistematik dan meluas. Sebagai masalah dunia, korupsi sudah bersifat kejahatan lintas negara (trans national border crime), dan mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), sehingga dalam upaya pemberantasannya pun diperlukan cara-cara yang luar biasa pula (extra ordinary measure) yakni dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik. Artinya, sistem pembuktian yang dibebankan kepada tersangka atau terdakwa. Atas dasar hal tersebut di atas, maka permasalahan yang perlu diketengahkan adalah : “Bagaimana penerapan sistem pembuktian terbalik dalam Undang-undang Anti Korupsi?” dan “Apa urgensinya sistem pembuktian terbalik diatur dalam Undang-undang Anti Korupsi No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?”Kata Kunci : pembuktian terbalik, pidana korupsi DOI :10.5281/zenodo.3470429
IMPLIKASI GLOBALISASI TEKNOLOGI INTERNET TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL DENGAN MEREBAKNYA PERDAGANGAN ONLINE MELALUI PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAHNYA Hervina Puspitosari
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.522 KB) | DOI: 10.55129/jph.v8i1.865

Abstract

Perkembangan teknologi juga membawa masyarakat dalam perkembangan perdagangan melalui bisnis online trading yang dapat diakses melalui internet serta mobile phone yang menyediakan berbagai sarana. Bappebti telah membuat  SK. BAPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009) yang mengatur tentang perusahaan pialang dalam menjalankan usahanya dan lebih memberikan perlindungan bagi nasabahnya. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi nasabah mengalami kerugian akibat transaksi online trading dalam perusahaan pialang berjangka selain faktor dari dalam nasabah sendiri karena kurangnya kehati-hatian serta kurang memahaminya bisnis tersebut dan mudahnya menaruh kepercayaan serta faktor ekstern yang melatar belakangi seperti kecurangan dan ketidak patuhan perusahaan pialang berjangka dalam menjalankan usahanya menjadi faktor penyebab kerugian nasabah. Key Words :Globalisasi Teknologi, Internet, Perdagangan Online, Pialang Berjangka, Nasabah DOI :10.5281/zenodo.3470429
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERKAIT PERSETUBUHAN YANG KORBANNYA ANAK MELALUI UPAYA PEMBUJUKAN Budi Prakoso
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (585.899 KB) | DOI: 10.55129/jph.v8i1.817

Abstract

Persetubuhan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan. Termasuk pula persetubuhan di luar perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana persetubuhan ke dalam tindak pidana kesusilaan. Saat ini marak terjadi tindak pidana persetubuhan yang korbannya adalah anak. Anak merupakan bagian generasi muda dan sumber daya manusia yang potensial, oleh karena itu terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak harus dikenakan pidana yang tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 71/PID.SUS/2017/PN.GSK, Nomor 149/PID.SUS/2017/PN.GSK dan Nomor 161/PID.SUS/2018/PN.GSK tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif normatif, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Putusan Nomor 71/PID.SUS/2017/PN.GSK, Nomor 149/PID.SUS/2017/PN.GSK dan Nomor 161/PID.SUS/2018/PN.GSK tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah sebagai berikut:Unsur setiap orang/ barang siapa telah terpenuhi;Unsur dengan sengaja telah terpenuhi;Unsur membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah), subsidair 3 bulan penjara untuk Putusan Nomor 71/PID.SUS/2017/PN.GSK. Untuk Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PN.GSK menjatuhkan pidana selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 2 bulan penjara, sedangkan untuk Putusan Nomor 161/PID.SUS/2018/PN.GSK menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima pujuhjuta rupiah), subsidair 4 bulan penjara.Kata kunci: membujuk, anak, persetubuhan. DOI :10.5281/zenodo.3470402
AKIBAT HUKUM PENITIPAN GANTI KERUGIAN UANG DI PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERHADAP HAK ATAS TANAH Suyanto Suyanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (702.545 KB) | DOI: 10.55129/jph.v8i1.858

Abstract

ABSTRAKPasal 43 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 menetapkan bahwa dengan penitipan ganti kerugian uang di Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum berakibat alat bukti hak atas tanah (sertipikat hak) dinyatakan tidak berlaku. Tidak berlakunya alat bukti hak atas tanah (sertipikat hak) sebagai akibat hukum dari penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri bertentangan dengan asas contrarius actus, yaitu Pengadilan Negeri tidak berwenang membatalkan sertipikat hak. Pejabat yang berwenang membatalkan sertipikat hak adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Akibat hukum penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri adalah hak atas tanah menjadi hapus, dan tanahnya kembali menjadi tanah negara merupakan pengambilan tanah hak secara paksa oleh Pelaksana Pengadaan Tanah dengan dalih untuk kepentingan umum. Perolehan tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan cara menitipkan ganti kerugian di Pengadilan Negeri dapat disamakan dengan pencabutan hak atas tanah disebabkan pihak yang berhak tidak punya pilihan lain, kecuali harus menerima besarnya ganti kerugian yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.Kata Kunci: Penitipan, ganti kerugian, Hak atas tanah.ABSTRACTArticle 43 of Law No. 2 of 2012 stipulates that with the safekeeping of compensation for money in the District Court in the procurement of land for public interest resulting in an instrument of proof of land rights (certificate of rights) declared invalid. The non-entry into force of proof of land rights (certificate of rights) as a result of the legal safekeeping of compensation in the District Court is contrary to the principle of contrarius actus, namely the District Court is not authorized to cancel the certificate of rights. The official who has the authority to cancel the certificate of rights is the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia. The legal consequences of indemnity safeguards in the District Court are the right to land to be abolished, and the land returned to state land as a forced land acquisition by the Land Procurement Executor under the pretext of public interest. Land acquisition in the procurement of land for the public interest by depositing compensation in the District Court can be equated with the revocation of land rights because the rightful party has no other choice, except having to accept the amount of compensation determined by the Chairperson of Land Procurement.Keywords: Compensation, Deposit, Land rights.DOI :10.5281/zenodo.3470425
KONVERSI UTANG PERSEROAN TERBATAS MENJADI SAHAM TANPA PERSETUJUAN KREDITUR Edwin Horianto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (499.813 KB) | DOI: 10.55129/jph.v8i1.870

Abstract

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan bagian daripada organ perseroan, pengaturan RUPS sebagai organ perseroan diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPT. Tugas dan wewenang daripada organ perseroan khususnya tugas dan wewenang RUPS diatur di dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) UUPT yang menentukan bahwa kewenangan RUPS adalah semua kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi maupun komisaris. Bentuk atas kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi maupun komisaris tersebut antara lain berkaitan dengan perubahan anggaran dasar serta penambahan modal di dalam suatu perseroan. Perkembangan mekanisme penambahan modal di dalam masyarakat saat ini sangat dinamis khususnya untuk mendukung kemajuan dunia bisnis yang sangat cepat sehingga mekanisme penambahan modal melalui bentuk konversi utang menjadi saham adalah salah satu cara untuk mempercepat kemajuan bisnis tersebut. Pengaturan konversi utang menjadi saham secara tidak langsung dicantumkan di dalam ketentuan Pasal 35 UUPT bahwa pengalihan tagihan menjadi saham dapat dilaksanakan bila pemilik tagihan dalam hal ini kreditur menyetujui agar tagihan tersebut dirubah menjadi saham dalam perseroan. Syarat persetujuan di dalam pengalihan utang menjadi saham menjadi penting agar perbuatan hokum tersebut memiliki keabsahan dan dapat dilaksanakan. Persetujuan merupakan syarat agar suatu perbuatan hokum dapat terlaksana oleh karena itu syarat persetujuan tersebut telahdiatur di dalamKitabUndang-UndangHukumPerdataatau KUH Perdatakhususnya yang tercantum di dalamPasal 1320 syarat yang I KUH Perdata. PelanggaranatasketentuanPasal 1320 syarat I KUH Perdata tersebut dapat memberikan konsekuensi hokum berupa dibatalkannya perbuatan hokum tersebut. Berdasarkan pemahaman tersebut dapat diketahui bahwa mekanisme konversi utang menjadi saham merupakan perbuatan yang dibenarkan akan tetapi konversi utang tersebut wajib mendapatkan persetujuan daripada salah satu pihak agar tidak terjadi suatu pelanggaran terhadap hak orang lain serta dapat menciptakan suatu kepastian hokum dan keadilan hukum dalam penerapannya.Kata kunci :Persetujuan, Utang, Kewenangan, Konversi.ABSTRACTThe General Meeting of Shareholders or GMS is part of the company's organs, and is regulated in the provisions of Article 1 point 2 of the Company Law. Its duties and authorities are regulated in the provisions of Article 75 paragraph (1) of the Company Law, which stipulates that the authority of the GMS is all authority not given to the board of directors or commissioners. The form of said authority is, among others, related to changes in the articles of association and capital increase. The development of capital increase mechanism in our present society is very dynamic, to cope with rapid progress in the economy. One of the capital increase mechanism is through the conversion of debt into shares. The arrangement of conversion of debt into shares is indirectly included in the provisions of Article 35 of Company Law that the transfer of bills into shares can be carried out if the owner of the bill, in this case the creditor, agrees that the bill be converted into shares in the company. The agreement in the conversion of debt into shares becomes important so that legal actions are legitimate and can be done. The element of agreement is one of the elements needed for the validity of a legal act to be carried out, as regulated in Article 1320 number 1 of the Indonesian Civil Code (hereinafter referred to as the Civil Code). The violations of that provision may result in the cancelation of the underlying contract of said legal action. Therefore, it can be seen that the mechanism of converting debt into shares is allowed, but it may only be done with the consent of interested parties, so that their rights are not violated, and therefore ensures legal certainty and legal justice in its application.Keywords: Agreement, Debt, Authority, Conversion.DOI :10.5281/zenodo.3470453

Page 7 of 65 | Total Record : 649

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 1 (2017) Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015) More Issue