Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik

JurnalProHukum
Website

Published by Universitas Gresik

ISSN : 20897146 EISSN : 26155567 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.

Arjuna Subject : -

Articles 649 Documents

7 8 9 10 11

PERLINDUNGAN NASABAH REKSA DANA PADA KELALAIAN PENEMPATAN DANA OLEH MANAJER INVESTASI Ruth Livya Maryann Tilaar
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Basic human needs include clothing, food and shelter which in its fulfillment certainly requires sufficient funds to be able to buy what each individual needs and wants. Every year there is always an increase in inflation in every product and service consumed by the public. the value of money decreases over time due to inflation. This value of money can be maintained one of them by diversifying investments in different investment instruments and there are even investments whose results can be used to meet short-term or long-term needs but the investment itself can also be used to make a profit. indirect investment in the form of Mutual Funds because in this investment the purchase is made by an Investment Manager in a security that sells Mutual Funds. This research is a normative research with a law and case study approach. This study revealed that investment diversification in mutual funds was carried out because it was easier and helped by the role of investment managers who made portfolio selection. Risk looms especially with regard to the incidence of losses in investing due to the manager's expertise. Mainly caused by the lack of ability to choose the contents of the portfolio and the lack of sensitivity of Investment managers to market changes. Therefore the role of the government is needed in anticipating the irresponsible behavior of the Investment Manager by providing legal rules and sanctions for the Investment Manager and not forgetting to always provide socialization to the public to always be alert to the lure of rich quick and sure profits from parties who are not be responsible.Keyword: mutual fund, investment manager, investment risk, defaultÂ ABSTRAKKebutuhan dasar manusia melliputi sandang, pangan dan papan dimana dalam pemenuhannya tentu membutuhkan dana yang cukup untuk bisa membeli apa yang masing-masing individu butuhkan dan inginkan. Setiap tahun selalu ada kenaikan inflasi pada setiap produk maupun jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. nilai uang menurun seiring waktu akibat inflasi. Nilai uang ini bisa dijaga salah satunya dengan melakukan diversifikasi investasi pada instrumen investasi yang berbeda bahkan ada juga investasi yang hasilnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek ataupun jangka panjang tetapi investasi sendiri juga bisa digunakan untuk memperoleh keuntungan. investasi tidak langsung berupa Reksa Dana karena pada investasi ini pembelian dilakukan oleh Manajer Investasi pada sekuritas yang menjual Reksa Dana. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan case study. Penelitian ini mengungkap bahwa diversifikasi investasi pada reksadana dilakukan karena lebih mudah dan terbantu dengan peran manajer investasi yang melakukan pemilihan isi portofolio. Risiko yang membayangi terutama dengan kaitan timbulnya kerugian dalam berinvestasi karena keaplaan Manajer pun besar. Terutama diakibatkan oleh minimnya kemapuan memilih isi portofolio dan kurang pekanya manajer Investasi terhadap perubahan pasar. Maka dari itu dibutuhkan peranan dari pemerintah dalam mengantisipasi perbuatan tidak bertanggungjawab Manajer Investasi dengan menyediakan aturan hukum serta sanksi bagi Manajer Investasi dan tidak lupa untuk selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap iming-iming kaya cepat dan pasti untung dari pihak-pihak yang tidak bertanggugjawab.Â Kata Kunci: Reksadana, Manajer Investasi, Risiko Investasi, Gagal Bayar

PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN Kuswandi Kuswandi; Mohammad Nasichin
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan, memelihara dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Asas dalam hukum acara perdata di Indonesia salah satunya yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sejauh ini, asas tersebut belumlah terlaksana secara efektif karena dalam praktiknya penyelesaian sengketa perdata selalu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Pada tahun 2015 timbul gagasan baru untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata. Mahkamah Agung menerbitkan suatu peraturan guna mengisi kekosongan hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Proses penyelesaian gugatan sederhana atau biasa disebut dengan small claimcourt merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana.Â Kata kunci : Gugatan Sederhana; Pembuktian; Sengketa.Â ABSTRACTCivil procedure law is a formal law that functions to enforce, maintain and guarantee compliance with material civil law. One of theprinciples in civil procedural law in Indonesia is one that is simple, fast and low cost. So far, this principle has not been implementedeffectively because in practice civil dispute resolution always takes a long time and costs a lot. In 2015 new ideas emerged to simplify theprocess of settling civil cases. The Supreme Court issued a regulation to fill the legal vacuum in the form of Supreme Court RegulationNumber 2 of 2015 concerning Procedures and Procedures for Settling Simple Lawsuit. A simple claim settlement process or commonlyreferred to as a small claim court is a procedure for examining the trial of a civil suit with a maximum value of material claim of Rp.200,000,000.00 (two hundred million rupiahs) which is settled by a simple verification procedure.Â Key words : Simple Suit, Proof, Dispute

PEMBAHARUAN UTANG KREDITUR KEPADA DEBITUR SEBAGAI BENTUK PENJATUHAN PUTUSAN PAILIT Rizki Kurniawan; Sri Lestari
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

ABSTRAKPembaharuan utang atau novasi merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan hapusnya perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan sebelumnya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui hakim Pengadilan Niaga yang dimana dalam masa tersebut kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang debitor dengan cara memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut, dan disinilah akan lahir perikatan baru atau terjadi sebuah novasi.Namun demikian, melalui PKPU ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 juga dapat mempercepat debitor untuk sampai pada tahapan kepailitan. Dalam Undang-undang ini, bila debitor dan kreditor tidak dapat mencapai kesepakatan pembayaran utang pada masaÂ PKPU Sementara, maka debitor dapat dinyatakan pailit. Demikian pula bila PKPU Tetap gagal dilaksanakan, debitor pun akan berujung pada kepailitan.Kata Kunci : Pembaharuan Utang, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan .Â ABSTRACTRenewal of the debt is an agreement that led to the abolishment of engagement and at the same time raised other arrangement that replace the previous engagemen. Suspension of payment is a period provided byÂ Law through a Commercial Court judge in which during that period creditor and debtor are given the opportunity to deliberate the ways to repay debtor debt by providing a plan to repay all or part of its debt, including when it needed to restructure the debt, and this is where the new covenant or innovation will be born.However, through Suspension of Payment of Law No. 37 Year 2004 also can speed up debtors to reach the stage of bankruptcy. In this Law, if the debtor and creditor can not reach an agreement on debt repayment during the Temporary Suspension of payment, the debtor can be declared bankrupt. As well, if Suspension of payment continues to fail, debtors also will end in bankruptcy.Keywords: Renewal of the debt, Suspension of Paymen, bankruptcy .

PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI YURISPRUDENSI TENTANG DELIK ZINA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA NASIONAL Zulfiqar Bhisma Putra Rozi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Latar Belakang dari Penelitian ini adalah adanya kelemahan terkait pengaturan atas Tindak Pidana zina sebagaimana yang diatur dalam pasal 284 KUHP yang mana pada pasal tersebut pemidanaannya terbatas pada ruang lingkup perkawinan dan Tidak dapat dipidana bila kedua pelakunya masing-masing masih sama-sama tidak terikat perkawinan. Hal ini mengacu kepada konsep rumusan KUHP yang merupakan adopsi dari Wetboek van Straftrecht Belanda yang menganggap persetubuhan yang dilakukan oleh kedua pelaku yang masing-masing sama-sama tidak sedang terikat perkawinan tidak dianggap sebagai delik zina karena berasumsi tidak adanya korban yang dirugikan. Sementara menurut hukum islam persetubuhan kategori apapun tetap dianggap sebagai perzinaan dan dapat dikenakan hukuman. Untuk dapat mengakomodir kelemahan dalam rumusan pasal 284 KUHP tersebut, dengan berdasarkan pada UU Kekuasaan Kehakiman maka Hakim diberi kewenangan untuk menggali dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat agar dapat memutuskan perkara. Selanjutnya putusan hakim tersebut menjadi Yurisprudensi bagi hakim selanjutnya untuk kasus yang serupa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penulis melakukan pengkajian dari studi peraturan perundang-undangan serta putusan-putuan pengadilan yang berkaitan dengan tema penelitian sebagai kajian terhadap pembaharuan hukum pidana khususnya pada rumusan delik zina dalam pasal 284 KUHP.Â Kata kunci:Yurisprudensi, Pasal 284, KUHP, Perzinaan, Hukum Pidana Nasional, Hukum IslamÂ AbstractThe background of this research is the weaknesses related to the regulation of adultery as stipulated in article 284 of the Criminal Code which in that article the punishment is limited to the scope of marriage and cannot be convicted if the two perpetrators are still each not bound by marriage. This refers to the concept of the Criminal Code formulation which is the adoption of Wetboek van Straftrecht of the Netherlands which considers intercourse committed by both actors who are both not currently bound by marriage is not considered as an adultery offense because it assumes there are no injured victims. While according to Islamic law intercourse, any category is still considered adultery and may be subject to punishment. To be able to accommodate the weaknesses in the formulation of article 284 of the Criminal Code, based on the Judicial Power Act, the Judge is given the authority to explore the values that apply in the community in order to decide on a case. Furthermore, the judge's decision becomes Jurisprudence for the next judge in a similar case. This research was conducted using the normative juridical research method in which the writer conducted a study of the study of legislation and court rulings relating to the research theme as a study of criminal law reform, especially in the formulation of zina adultery in article 284 of the Criminal Code. Keywords:Jurisprudence, Article 284, Penal Code, Adultery, National Criminal Law, Islamic Law

AKIBAT HUKUM PENYAMPINGAN PERKARA PIDANA DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH KEJAKSAAN AGUNG (DEPONERING) Mohammad Nailul Marom; Suyanto Suyanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Deponering adalah pelaksanaan azas oportunitas yaitu penyampingan perkara demi kepentingan umum. Deponering diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun dalam pengaturannya terdapat kekaburan norma dimana tidak jelas dari batasan-batasan dari kepentingan bangsa, negara dan masyarakat luas. Hasil analisa kepentingan umum sebagaimana di tentukan Pasal 35 (c) Undang-Undang Kejaksaan menjelaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Namun kepentingan umum tersebut tidak menjelaskan secara limitatif bagimana rumusan atau difinisi serta batasan dari kepentingan umum tersebut, hal ini berimplikasi terhadap penggunaan deponering oleh Jaksa Agung yaitu menyebabkan salah tafsir oleh Jaksa Agung dan timbul penafsiran yang beragam antara lembaga negara, kemudian status tersangka bagi pihak yang di deponering menjadi tidak jelas apakah masi berstatus tersangka atau status tersangka seketika hilang jika dikeluarkan deponeringKata kunci : Asas Oportunitas; Deponering; Kepentingan Umum.ABSTRACT Deponering is the implementation of the principle of opportunity which is the assistance of the case for the sake of the public interest. Deponering is regulated in law no 16 of 2004 on the Attorney Office, but in the regulation there is a blurring of norms where there is no clear boundary restriction of the interest of the Nation. The state and the public. Result of the analiysis the general interest as defined in Article 35(c) of the public Prosecution Law makes it clear that the public interest is in the interest of the nation and the state and / or the interest of the wider community, but the general interest arragment does not define limitatively how the formulation or difinition and limitations of the public interest has implications for deponeringâ€™s use by the Prosecutor-General, causing misinterpretations by the Prosecutor-General and varying interpretations between state institutions, and the suspectâ€™s status for the underwritten party becomes unclear whether or not the suspectâ€™s status or suspect status is lost when deponering.Keywords : Principality of Opportunity; Deponering; Pubic Interest.DOI 10.5281/zenodo.3631094Â Â

SANKSI HUKUM TIDAK TERPENUHINYA PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) DARI PAJAK REKLAME Abdul Basid; Ahmad Fathoni
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Dalam rangka pembiayaan pembangunan, peranan dan potensi sektor perpajakan sangat besar artinya, terutama untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan Negara antar lain dari pajak dan kekayaan alam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi pajak reklame dan evaluasi manakala target pajak reklame tidak terpenuhi. Skripsi ini ditulis dengan pendekatan yuridis normative. Penyelenggaraan reklame kabupaten gresik di atur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame. Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah sebesar 0.58% dan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0.11%. Evaluasi dilakukan setiap 3 bulan dan 6 bulan serta dilakukan saat target pajak reklame tidak terpenuhi. Evaluasi dilakukan pada setiap pokja yang terkait dengan penyelenggaraan reklame. Kepada pihak yang terkait supaya lebih menegaskan sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame.Kata Kunci : Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah, Sanksi HukumÂ Â Â Â Â ABSTRACKIn the framework of financing development, the role and potential of the taxation sector is very significant, especially to support the success of regional development and national development. Other state funding sources include taxes and natural wealth. The purpose of this study is to determine the advertisement tax contribution and evaluation when the advertisement tax target is not met. This thesis was written with a normative juridical approach. The implementation of the Gresik regency bill is regulated in the Gresik Regent Regulation Number 9 of 2016 concerning the Implementation of Advertisement. The advertisement tax contribution to local taxes is 0.58% and the advertisement tax contribution to local revenue is 0.11%. Evaluation is carried out every 3 months and 6 months and is carried out when the advertisement tax target is not met. Evaluation is carried out at each working group related to the implementation of billboards. To the parties concerned so as to further emphasize sanctions against violations of the implementation of billboards.Keywords: Advertisement Tax, Regional Original Income, Legal Sanctions

BENTUK PERLINDUNGAN DAN JAMINAN HAK PEKERJA/BURUH OUTSOURCING PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 Mashudi Mashudi; Zulfiqar Bhisma Putra Rozi; Sugeng Prayitno
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Keberadaan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau dalam istilah lain disebut outsourcing bagi sebagian orang dinilai seperti perbudakan gaya modern. Dinilai demikian karena perusahaan tersebut seolah-olah memperdagangkan tenaga kerja sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan pelaku usaha. Namun bagi sebagian orang lainnya pendapat demikian tak sepenuhnya benar. Perlindungan pekerja/buruh outsourcing diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun setelah adanya uji materi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 menganulir ketentuan dalam Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

PERKAWINAN LARI (PAKONDANG) YANG DI LAKUKAN ADAT SUMBA BARAT DI TINJAU UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Arkisman Arkisman; Marthen Jou Iki
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Perkawinan lari (Pakondang) yang terjadi di Sumba Barat Nusa Tenggara Timur merupakan kekaburan norma hukum karena pasangan yang melakukan perkawin lari tidak tidak memberitahukan kepada orang tua tentang keinginan untuk melangsungkan perkawinan, merupakan pasangan yang tidak di restui hubungannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses perkawinan lari yang di lakukan adat Sumba Barat? (2) bagaimana akibat hukum perkawinan lari di Sumba baratÂ berdasarkan Udang-Undang No.1 Tahun 1974?. Penelitian ini adalah penelitan normative dengan data primer yang di kumpulkan dengan metode wawancara sedangkan data sekunder di kaji berdasarkan Undang-Undang. Tenik analisis data yang di gunakan adalah teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian di temukan bahwa Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat mencegah terjadinya perkawinan lari (pakondang) di wilayah kabupaten Sumba Barat propinsi Nusa Tenggara Timur dengan melakukan dekontruksi.Â Kata Kunci :Perkawinan Adat, Pakondang, Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

TANGGUNGGUGAT KERUGIAN NASABAH ASURANSI TERHADAP KASUS GAGAL BAYAR PRODUK ASURANSI UNIT LINK Lorina Lorina
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Humans in any part of the world are approached at any time by disaster or risks that come and go, this needs to be addressed by the parties so that the funds that have been allocated for the needs that have been determined are not lost. With the growing needs of society and the efforts of insurance companies to increase revenue, the type of insurance has also increased. Unit link itself indeed combines insurance with investment. Many people are also interested in this insurance product. insurance companies, which sell very large unit-linked products, also have a large risk with many facts about the failure of insurance companies to pay to policyholders. Based on the explanation above, it attracts the attention of the author to examine how the liability of the customer's losses caused by the failure of insurance company payments on unit-linked products, because basically insurance is to protect the policyholder from possible risks but on the other hand with the investment value of the policy can it has been eroded because investment does not always bring benefits, especially in policies whose investments are invested in highly volatile stock mutual fund products. This research uses normative legal research methods, it is hoped that the public can be educated from this research to be more careful and separate insurance and investment. Obligations and rights of policyholders must be fulfilled first, and if the world economic conditions are not good, better investment in unit link products is withdrawn first considering the shaking of the world economy can reduce the benefits of policyholders.Keyword: Insurance, Unit Link, Risk, InvestmentÂ ABSTRAKManusia dibelahan dunia manapun setiap saat dihampiri oleh musibah maupun risiko yang datang silih berganti, hal ini perlu ditanggulangi oleh para pihak sehingga dana yang telah dialokasikan untuk kebutuhan yang sudah ditetapkan tidak hilang. Dengan berkembangnya kebutuhan masyarkat dan upaya perusahaan perasuransian untuk meningkatkan pendapatan maka jenis asuransi pun bertambah. Unit link sendiri memang menggabungkan antara asuransi dengan investasi. Masyarakat pun banyak yang tertarik dengan produk asuransi ini. perusahaan asuransi yang dalam penjualan produk unit link ini sangat besar, juga tersimpan risiko yang besar dengan banyaknya fakta kasus gagal bayar perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Berdasarkan penjabaran diatas menarik perhatian penulis untuk meneliti bagaimanakah tanggunggugat kerugian nasabah yang diakibatkan oleh kegagalan pembayaran perusahaan asuransi pada produk Unit link, karena pada dasarnya asuransi adalah untuk melindungi pemilik polis dari risiko yang mungkin diterima tapi di lain sisi dengan adanya investasi nilai dari polis tersebut bisa saja tergerus karena investasi tidak selalu membawa keuntungan terutama pada polis yang investasinya ditanamkan di dalam produk reksadana saham yang sangat volatile. Penelitian ini ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, diharapkan masyarakat pun bisa teredukasi dari penelitian ini untuk lebih berhati-hati dan memisahkan antara asuransi dan investasi. Kewajiban dan hak dari pemilik polis harus dipenuhi terlebih dahulu, serta bila kondisi perekonomian dunia sedang kurang baik lebih baik investasi pada produk unit link ini ditarik terlebih dahulu mengingat goyanagan pada perekonomian dunia bisa mengurangi keuntungan pemilik polis.Kata Kunci: Asuransi, Unit Link, Risiko, Investasi

PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Prihatin Effendi; Dwi Wachidiyah Ningsih; Hesti Aprilia
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pengedar narkotika golongan I jenis ganja dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gsk dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pengedar narkotika golongan I jenis ganja dalam putusan PengadilanNegeri Gresik Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gsk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gsk mestinya sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Karena dalam keterangan terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan mengatakan adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa dengan seseorang yang tidak dikenalnya. (2) Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan Nomor : 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Gsk berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, jika menerapkan pasal yang menjadi dasar hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.Â Kata kunci :Anak bermasalah hukum; Narkotika.ABSTRACT This study aims to find out the application of the provisions of the material criminal law against the criminal act of trafficking in class I narcotics in the Decision of the Gresik istrict Court Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN. perpetrators of criminal acts of trafficking in class I narcotics in the decision of the Gresik istrict Court Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Gsk.The results of the study indicate that (1) The application of the provisions of the material criminal law to the case of decision Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Gsk should be in accordance with the demands of the Public Prosecutor. Because in the statement the defendant stated in the trial said that there was a sale and purchase transaction carried out by the defendant with someone he did not know. (2) Judges' Legal Considerations in imposing criminal sanctions for verdicts Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Gsk based on the consideration of the Public Prosecutor and Judges, the sanctions imposed should not only be 4 (four) years and a fine of Rp.800,000. 000, - (eight hundred million rupiah) subsidies 4 (four) months in prison, if applying the article that becomes the legal basis in the demands of the Public Prosecutor, namely Article 114 paragraph (1) Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics Jo. 1st Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code.Keywords: Legal troubled children, Narcotics.

Page 9 of 65 | Total Record : 649

7 8 9 10 11

Filter by Year

2015 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023) Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Mochamad Syafii

Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. gresik,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Mochamad Syafii

Contact Email syafiimochamad87@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official fh.unigres@gmail.com

Editorial Address -

Location Kab. gresik, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Mochamad Syafii

Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. gresik,

Jawa timur

INDONESIA