cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 649 Documents
 6   7   8   9   10 
KETERBUKAAN INFORMASI PAJAK PASCA DIKELUARKANNYA PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN Belinda Carissa Santoso
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.689 KB) | DOI: 10.55129/jph.v8i1.871

Abstract

Kegiatan penghindaran diri dari membayar pajak yang paling sering dilakukan oleh wajib pajak individu adalah dengan melarikan uang tabungannya ke negara lain. Praktik melarikan dana keluar negeri bukanlah hal baru di dunia perpajakan internasional sehingga banyak negara yang berusaha mencari cara untuk mencegah hal tersebut. Automatic Exchange Of Information merupakan sebuah rencana dari negara G20 dan diinisiasi oleh Organisation for Economic Cooperation and Development mengenai sistem pendukung adanya pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara. Dengan sistem ini, wajib pajak yang telah membuka rekening di negara lain dapat terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asalnya. Indonesia sebagai negara yang menyepakati AEoI, mengeluarkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. PERPPU 1 Tahun 2017 ini memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh akses informasi keuangan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya. Pada dasarnya maksud dari pemberian wewenang ini agar DJP dapat menguatkan basis data perpajakan sehingga anggaran negara dapat terpenuhi dengan baik setiap tahunnya, serta memberantas penjahat-penjahat pajak dunia. Dengan adanya PERPPU ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kebocoran data informasi keuangan nasabah dalam negeri yang dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti terjadinya jual beli data nasabah, keinginan menabung wajib pajak dalam negeri semakin berkurang karena munculnya rasa takut dan tidak nyaman seolah-olah kondisi keuangan wajib pajak ditelanjangi di negara sendiri, sehingga kepercayaan terhadap lembaga jasa keuangan menjadi berkurang dan masyarakat lebih memilih menyimpan dananya dalam bentuk tunai atau investasi berupa tanah atau bangunan.Kata Kunci: Automatic Exchange of Information, Kerahasiaan Bank, dan Keterbukaan Informasi Pajak.  ABSTRACT The tax avoidance activity that is most often carried out by individual taxpayers is to flee their savings to other countries. The practice of escaping funds out of the country is not a new matter in the world of international taxation, so many countries are trying to find the way to prevent this. Automatic Exchange of Information is a plan from G2O countries and was initiated by the Organization for Economic Cooperation and Development regarding a system which supports the exchange of taxpayer accounts information between countries. With this system, taxpayers who have opened account in other country will be able to be tracked directly by the tax authorities of their home country. Indonesia as one of the countries that have agreed on AEoI, issues a Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2017 regarding Access to Financial Information for Tax Purposes. Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2017 gives authority to the Directorate General of Taxes to obtain access to the financial information for tax purposes from financial service institutions that carry out activities in the banking sector, capital market, insurance, other financial service institutions, and / or other entities categorized as financial institutions in the field of taxation. Basically the purpose of this authorization is for Directorate General of Taxes to strengthen taxation database so that the state budget can be fulfilled well every year, and to eradicate world tax criminals. With this PERPPU, it doesn't rule out the possibility of leakage of domestic customers‘ financial information that can cause various kinds of risk such as buying and selling customers’ data, the desire to save by domestic taxpayers is deacreasing due to the fear and discomfort as if the taxpayers' financial condition is stripped naked in their own country, so their trust in financial service institutions is reduced and people prefer to save their money in cash or invest it in the form of land or building.  Keywords : Automatic Exchange of Information, Bank Secrecy, and Tax Information DisclosureDOI :10.5281/zenodo.3470455
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN BERDASARKAN PASAL 13 UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS Maraja Malela Marpaung
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.953 KB) | DOI: 10.55129/jph.v8i1.872

Abstract

Pasal 13 UUJN mengatur bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Ketentuan Pasal 13 UUJN tersebut berkaitan erat dengan KUHAP yang merupakan hukum acara formil, dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP mendefinisikan upaya hukum yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berkaitan dengan upaya hukum dan Pasal 13 UUJN sesungguhnya notaris masih memiliki hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, dalam hal ini dengan mengajukan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Sesungguhnya karena tidak adanya keselarasan antara UUJN sebagai hukum materiil dan KUHAP sebagai hukum formiil, maka tidak mencerminkan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi notaris yang sedang berperkara atau sedang berhadapan dengan permasalahan hukum. Selanjutnya dalam hal notaris telah diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UUJN, namun berdasarkan putusan peninjauan kembali diputus tidak bersalah. Maka notaris berhak menuntut pemulihan hak-hak yang dimilikinya. Salah satu hak yang pasti akan diminta oleh notaris yaitu berkaitan dengan statusnya sebagai notaris, maksudnya meminta pengangkatan kembali sebagai seorang notaris karena sebelumnya telah diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UUJN. Namun karena tidak diatur mengenai prosedur dan mekanisme pengangkatan kembali notaris dalam UUJN maupun peraturan perundang-undangan terkait, maka dalam hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah kekosongan hukum dan tidak mencerminkan perlindungan hukum bagi para notaris yang sedang berperkara atau sedang berhadapan dengan permasalahan hukum.Kata kunci : notaris, pemberhentian secara tidak hormat, peninjauan kembali, pengangkatan kembaliABSTRACTArticle 13 UUJN governs that the notary was dismissed with disrespect by the minister because it was sentenced to imprisonment based on a court ruling that had acquired the legal force remained because of a criminal offence threatened with a prison sentence of 5 ( Five) years or more. The provisions of article 13 of the UUJN are closely related to the criminal CODE which is the law of the event, in the provision of article 1 Figure 12 KUHAP defines a legal effort i.e. the right of defendant or public prosecutor to not accept a court ruling in the form of resistance Appeals or the appeal or the criminal right to apply for a review in respect of and in the manner governed by this law. With regard to the efforts of the law and Article 13, indeed, notary still has the right to prove his innocence, in this case by submitting a review pursuant to the provisions of article 263 paragraph (1) of the criminal CODE. Indeed, because of the lack of harmony between the CONSTITUTION as material law and the criminal CODE as the law of Formiil, it does not reflect a legal certainty and legal protection for notary who is litigated or is dealing with Legal issues. Furthermore, in case of notary has been disrespectfully dismissed pursuant to article 13 UUJN, but based on the verdict of review was not guilty. The notary is entitled to claim the restoration of its rights. One of the rights that will be bound to be asked by a notary public is related to his status as a notary, meaning requesting a reappointment as a notary because it has previously been dismissed disrespectfully based on article 13 UUJN. However, due to unregulated procedures and mechanisms for reappointment of notary public in UUJN and related legislation, in this case it can be said as a legal void and does not reflect legal protection for A notary who is litigated or is dealing with legal issues. Keywords :notary, disrespectful dismissal, reconsideration, reappointmentDOI :10.5281/zenodo.3470457
TANGGUNG GUGAT BADAN USAHA JALAN TOL TERHADAP KESELAMATAN LALU LINTAS DAN KENYAMANAN PENGGUNA JALAN Dwi Wachidiyah Ningsih; Agus Wijayanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.871 KB) | DOI: 10.55129/jph.v8i1.868

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mempertahankan kelayakan kondisi jalan dan untuk menekan angka kecelakaan diaturnya tentang dana pemeliharaan jalan. Dana  pemeliharaan Jalan hanya digunakan  khusus untuk kegiatan  pemeliharaan,  rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan yang pengelolaannya dilaksanakan  berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan,  dan kesesuaian. Dalam hal ini jika terjadi pada jalan tol, pemeliharaan adalah tanggung jawab badan usaha jalan tol. Badan usaha yang menyelenggarakan jalan tol berkewajiban untuk memenuhi standar pelayanan minimal sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol untuk melancarkan arus lalu lintas dan berupaya menjamin keselamatan berlalu lintas. pengguna jalan tol memiliki hak-hak yang telah dicantumkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pekerjaan Umum. Apabila tidak tercapai hak-haknya, pengguna jalan tol dapat mengajukan ganti rugi atau penyelesaian perselisihan baik itu ganti rugi secara langsung, melalui jalur litigasi maupun non litigasi kepada badan usaha yang menyelenggarakan usaha jalan tol.Kata Kunci           : Ganti Rugi; Jalan Tol; Tanggung Gugat;ABSTRACT                In Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation to maintain the feasibility of road conditions and to reduce the number of accidents, it regulates road maintenance funds. Road maintenance funds are only used specifically for road maintenance, rehabilitation and reconstruction activities whose management is carried out based on the principles of sustainability, accountability, transparency, balance and conformity. In this case if it occurs on a toll road, maintenance is the responsibility of the toll road business entity.Business entities that operate toll roads are obliged to meet minimum service standards in accordance with those stipulated in Minister of Public Works Regulation Number 16 / PRT / M / 2014 concerning the Minimum Service Standards for Toll Roads to facilitate traffic flow and strive to ensure traffic safety. toll road users have rights that have been included in the minimum service standard (SPM) as stipulated in the Decree of the Minister of Public Works. If rights are not achieved, toll road users can file compensation or settle disputes, either directly compensation, through litigation or non-litigation channels to business entities that operate toll road businesses.Keywords              : Toll Road; Liability; CompensationDOI :10.5281/zenodo.3470449
DAMPAK PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP OBYEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Rizki Kurniawan
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (57.158 KB) | DOI: 10.55129/jph.v6i1.471

Abstract

Jaminan dalam arti luas adalah jaminan yang bersifat materil maupun yang bersifat immateril. Jaminan yang bersifat materil misalnya bangunan, tanah, kendaraan, perhiasan, surat berharga. Sedangkan jaminan yang bersifat immateril misalnya jaminan perorangan (borgtocht). Fidusia  adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menganut asas Pacta Sunt Servanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan kajian kepustakaan dan berdasarkan penjelasan umum Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia bahwa apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, maka akan dilaksanakan eksekusi terhadap obyek jamina fiduisa, hal ini dikarenakan penerima fidusia memiliki hak eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas obyek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia. Kata Kunci : Jaminan, Fidusia, Debitur, Kreditur, Eksekusi. DOI : 10.5281/zenodo.1468436
KEDUDUKAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG MEMBATALKAN AKTA NOTARIIL Sharon Eunice
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.556 KB) | DOI: 10.55129/jph.v8i1.873

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan akta dibawah tangan dan akta notarill. Dalam kasus ini Putusan Nomor 738/Pdt.6/2016/PN.Sby menyatakan batal akta jual beli antara Nyonya Hierawati dan Nyonya Maria Magda. Putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 83/PDT/2018/PT.SBY. Akta jual beli yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ( Pasal 1867 KUHPer ), sedangkan Surat pernyataan yang merupakan akta di bawah tangan, kekuatan pembuktiannya hilang apabila disangkal dan dalam putusan ini pihak tergugat tidak membenarkan isi dari surat pernyataan tersebut. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi MA RI Nomor 167 K/SIP/1959 menyatakan bahwa jika tanda tangan surat yang merupakan akta dibawah tangan diakui namun isi dari akta dibawah tangan itu disangkal maka nilai kekuatan formil dan pembuktian surut tersebut runtuh dan anjlok. Sehingga akta jual beli tidak dapat dibatalkan oleh surat pernyataan yang merupakan akta di bawah tangan. Kata Kunci : Akta notarial, Akta dibawah Tangan, Akta Jual Beli, Surat Pernyataan ABSTRACT            This research aims to determine the position of the privately made deed and notarial deed. In this case, the District Court Decision Number 738 / Pdt.6 / 2016 / PN.Sby stated that the deed of sale and purchase was canceled between Mrs. Hierawati and Mrs. Maria Magda. The District Court's decision is corroborated by the Decision of the High Court Number 83 / PDT / 2018 / PT. SBY. A sale and purchase deed from a notary is an authentic deed that has perfect and binding proof power (Article 1867 KUHPer), while the evidentiary power of a privately made deed is lost if denied by the party. In this case, the defendant does not acknowledge the contents of the statement. In accordance with the jurisprudence from the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 167 K / SIP / 1959, it is stated that a privately made deed is a binding proof is its content is acknowledged by the party. However if a privately made deed is denied by one of the party, it lost its evidentiary power. A sale and purchase deed from a notary cannot be canceled by a statement which is a privately made deed. Keywords: Notarial Deed, Privately Made Deed, Sale and Purchase Deed, Statement LetterDOI :10.5281/zenodo.3470461
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM TANPA PERSETUJUAN ORGAN PERSEROAN TERBATAS Irene Karina Dewi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.401 KB) | DOI: 10.55129/jph.v8i1.869

Abstract

Permasalahan pemindahan hak atas saham Perseroan Terbatas seringkali terjadidimana seharusnya pelaksanaannya memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maupun anggaran dasar Perseroan Terbatas. Pemindahan hak atas sahammemerlukan peran Organ Perseroan untuk memberikan persetujuan sebagaimana syarat dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Apabilaanggaran dasar Perseroan Terbatas menentukan pemindahan hak atas saham harus dengan persetujuan Organ Perseroan terlebih dahulu, persyaratan dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas harus dilakukan. Apabila anggaran dasar Perseroan Terbatas menentukan sebaliknya, maka Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak perlu dilakukan. Penulis menggunakanMetode penelitian Yuridis Normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus.Apabila anggaran dasar menentukan bahwa pemindahan hak atas saham harus dengan persetujuan Organ Perseroan namun tidak dilakukan, maka pemindahan hak atas saham dapat dibatalkan karena syarat subjektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi.Pemindahan hak atas saham melahirkan kesepakatan berupa keputusan para pemegang saham Perseroan Terbatas bawah tangan, kemudian Notaris mengotentikan menjadi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas.Kesepakatan tersebut menjadi objek yang tercantum dalam badan akta Notaris,apabila persyaratan mengenai pemindahan hak atas sahamnya harus dengan persetujuan Organ Perseroan namun syarat tersebut tidak dilakukan, makaNotaris melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkanakta Notaris tersebut batal demi hukum karena syarat objektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi.Apabila Notaris terbukti bersalah, maka Notaris harus bertanggungjawab.Sebaliknya, apabila dapat dibuktikan bahwa penghadap bersalah, maka Notaris dibebaskan dari segala pertanggungjawaban. Kata Kunci: Pemindahan Hak Atas Saham, Anggaran Dasar, Organ Perseroan, Akta Notaris ABSTRACT Problems related to the transfer of rights to shares in a limited liability company often occur where the implementation should pay attention to the provisions stipulated in Law Number 40 of 2007About Limited Liability Companies and Articles of Association of Limited Liability Companies. The transfer of rights to shares does needs the role of the Company's Organ in terms of giving approval as a condition regarding the transfer of rights to shares referred in Article 57 paragraph (1) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies must be carried out.Research method that used is Normative Jurisdiction and uses the law approach, conceptual approach, and case approach.In the event that the Articles of Association of the Limited Liability Company determine that the transfer of rights to shares must be approved by the Company's Organ, the transfer of rights to shares can be canceled because the subjective requirements of agreement are not fulfilled. The transfer of rights to shares gives rise to an agreement in the form of a decision of the shareholders of a Limited Liability Company that is made under the hand which is then brought before a Notary to be authenticated as a Deed of Decision of the Shareholders of the Limited Liability Company.The agreement becomes the object listed in the contents of the notary deed.which if the requirements regarding the transfer of rights to the shares must be with the approval of the Company's Organ but these requirements are not carried out, the Notary has committed an unlawful act resulting in null and void due to the objective requirements of agreement are not fulfilled.If a Notary is found guilty, accountability can be requested for the Notary. Conversely, if it can be proven that the appearer is guilty, then the Notary is freed from all liability. Key Words: The transfer of rights to shares, Articles of Association, Organs Of The Limited Liability Company, Notary DeedDOI :10.5281/zenodo.3470449
KEPASTIAN HUKUM MENGENAI JANGKA WAKTU SEBAGAI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI INDONESIA Juan Ivander Christian
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.277 KB) | DOI: 10.55129/jph.v8i1.874

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pemerintahan maupun penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab hukum acara pidana (KUHAP) sebagai pedoman untuk penegakan hukum materiil. Tersangka mempunyai seperangkat hak yang telah diatur dalam KUHAP, berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) KUHAP bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. KUHAP sebagai pedoman untuk penegakan hukum materiil tidak mengatur mengenai jangka waktu penyidikan dan tidak mengatur mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang perkaranya tidak dilimpahkan dalam proses penuntutan dan tidak diberikan surat perintah penghentian penyidikan sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Di dalam beberapa hal yaitu UU Pengadilan HAM dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan kepolisian Indonesia telah mengatur jangka waktu penyidikan. UU Pengadilan HAM tidak dapat diterapkan dalam semua tindak pidana di Indonesia melainkan hanya khusus dapat diterapkan dalam tindak pidana HAM berat, sedangkan peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai berapa lama dapat dilakukan perpanjangan waktu penyidikan dan peraturan tersebut diatas hanya berlaku dalam ruang lingkup kepolisian, sedangkan Pejabat Pegawai Negeri Sipil juga termasuk dalam penyidik. Serta peraturan tersebut tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kata Kunci :  Jangka Waktu, Penyidikan, dan KUHAP.ABSTRACTThe Indonesian state is the rule of law as stipulated in the provisions of Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesian. The system of government and law enforcement must be carried out based on laws and regulations, Law number 8 of 1981 concerning the book criminal procedural law (KUHAP) as a guideline for the enforcement of material law. The suspect has a set of rights stipulated in the Criminal Procedure Code, based on the provisions of Article 50 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code that the suspect has the right to immediately get an examination by the investigator and can then be submitted to the public prosecutor. KUHAP as a guideline for material law enforcement does not regulate the period of investigation and does not regulate legal protection that can be given to suspects whose cases are not delegated in the prosecution process and are not given a warrant for termination of investigation so as not to provide legal certainty. In several respects, the Law on Human Rights Courts and Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesian number 12 of 2009 concerning the supervision and control of handling criminal cases within the Indonesian police has regulated the period of investigation. The Human Rights Court Law cannot be applied in all criminal acts in Indonesian but only specifically can be applied in gross human rights violations, while the head of the Indonesian republic's police regulations do not clearly stipulate how long the extension can be carried out and the regulations above apply only in space scope of the police, while Officials of Civil Servants are also included in the investigator. And these regulations are not included in the hierarchy of laws and regulations in Indonesian.Keywords : Time Period, Investigation, and KUHAPDOI :10.5281/zenodo.3470463
PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM MENCEGAH KERUGIAN YANG TIMBUL DARI PEER TO PEER LENDING ILEGAL Elva Marsilia
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.534 KB) | DOI: 10.55129/jph.v8i2.965

Abstract

Technological advances can be said to be one of the causes of the rapid demand for online loans . Online loan services that we may often hear is Peer to Peer Lending (P2P) . P2P has become the people's choice to borrow money on the grounds of easy conditions . the use of P2P loans is not free from risk . With the size of the managed funds and risks that accompany P2P, savings and loan cooperatives on the other hand can provide other options in terms of providing funds for primarily the needs of members of the cooperative itself and the general public outside the membership of the cooperative. This research uses research methods juridical normative through positive law and this normative legal research data uses primary legal materials . The results of this study are to provide an alternative other than P2P loans, namely the use of savings and credit cooperative financial institutions that are run in accordance with the principles of cooperatives, namely kinship and mutual cooperation , community welfare is prioritized not only to pursue profit alone.Keyword: Peer to Peer, Loan, Cooperation, savingsABSTRAKKemajuan teknologi bisa dikatakan menjadi salah satu penyebab pesatnya permintaan pinjaman online. Layanan Pinjaman Online yang mungkin sering kita dengar adalah Peer to Peer Lending (P2P). P2P menjadi pilihan masyarakat untuk meminjam uang dengan alasan syarat yang mudah. penggunaan pinjaman P2P tidak lepas dari risiko. Dengan besarnya dana kelolaan dan risiko yang menyertai  P2P maka koperasi simpan pinjam di lain sisi bisa memberikan pilihan lain dalam hal penyediaan dana bagi terutama bagi kebutuhan anggota koperasi itu sendiri maupun masyarakat umum diluar keanggotaan koperasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui hukum positif dan Data penelitian hukum normatif ini menggunakan Bahan hukum primer. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan alternatif lain selain pinjaman P2P yaitu penggunaan lembaga keuangan koperasi simpan pinjam yang dijalankan sesuai dengan asas koperasi yaitu kekeluargaan dan gotong royong, kesejahteraan masyarakat sangat diutamakan tidak hanya mengejar profit semata.Kata Kunci: Peer to Peer, Pinjaman, Koperasi, Simpanan
PERJANJIAN KERJA ANTARA ATLET SEPAKBOLA PROFESIONAL DENGAN KLUB SEPAKBOLA Yola Zulva Janika; Mashudi Mashudi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.479 KB) | DOI: 10.55129/jph.v8i2.955

Abstract

Dalam klausul kontrak pemain sepakbola profesional dengan klub sepakbola secara eksplisit mencantumkan bahwa kontrak pemain sepakbola bersifat khusus dan tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan atlet sepakbola profesional mempunyai hukum yang khusus yaitu Lex sportiva.Kontrak kerja pemain sepakbola profesional tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan Lex Specialis dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan FIFA penyelesaian sengketa yang terjadi antara atlet sepakbola profesional dengan klub dapat di selesaikan melalui Arbitrase yang telah disediakan oleh induk organisasi sepakbola tersebut. Kata kunci : Hukum Olahraga (Lex Sportiva); Ketenagakerjaan; Mekanisme Penyelesaian Sengketa; Perjanjian. ABSTRACTA number of legal experts argued that the Act No. 13 year 2003 about the Employment contract applicable to professionalhu athletes because of the professional athlete is the workers/labourers and applies the provisions of the Act such. However, in the professional soccer player contract clause with the football club to explicitly specify that the special nature of player contracts and are not subject to law No. 13 Year 2003 about the employment and soccer athletes professionals have special laws i.e. Lex sportiva. Professional soccer player employment contract subject to the provisions of Act No. 3 Year 2005 about National Sport System. Act No. 3 of the year 2005 of the national Sport System is Lex Specialists of law No. 13 Year 2003 concerning Employment. In terms of the FIFA dispute that took place between professional athletes with the Club can resolve through arbitration that has been provided by the parent organization of the football.Keywords : Sports Law( Lex Sportiva); Employment; The Dispute Settlement Mechanism; Contract.
AKIBAT HUKUM PERBEDAAN BAKU MUTU UDARA AMBIEN PARAMETER DEBU PADA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DENGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG BAKU MUTU UDARA AMBIEN DAN EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK Mohamad Nasichin; Benny Aziz Setiawan
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.313 KB) | DOI: 10.55129/jph.v8i2.960

Abstract

Baku mutu udara ambien ditetapkan pemerintah untuk mencegah dan mengontrol penurunan mutu udara ambien akibat pencemaran. Terdapat perbedaan baku mutu udara ambien dalam peraturan gubernur provinsi Jawa Timur menggunakan parameter debu/TSP dengan nilai batas 260 µg/Nm3, sedangakan baku mutu nasional parameter debu/TSP dengan nilai batas 230 µg/Nm3. Debu/TSP dalam baku mutu udara ambien Jawa Timur tidak sesuai dengan penerapan asas perundang-undangan. Peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan pemerintah dapat dibatalkan oleh pemerintah, yang mengandung pengertian baku mutu udara ambien Jawa Timur tersebut tetap sah, namun untuk baku mutu parameter debu/TSP Jawa Timur tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Pemerintah provinsi Jawa Timur dalam menentukan status mutu udara ambien untuk baku mutu parameter debu/TSP harus mengacu pada baku mutu udara ambien nasional.Kata kunci : Udara ambien; Paraneter debu/TSP; Baku mutu.ABSTRACTAmbient air quality standards are determined by the government to prevent and control the deterioration in the quality of ambient air due to pollution. There are differences in ambient air quality standards in the governor regulation of East Java province using the parameter of dust / TSP with a limit value of 260 µg / Nm3, while the national quality standard parameter is dust / TSP with a limit value of 230 µg / Nm3. Dust / TSP in the East Java ambient air quality standard is not in accordance with the application of statutory principles. Regional regulations that are contrary to government regulations can be canceled by the government, which contain the East Java ambient air quality standard is still valid, but for the East Java TSP dust / TSP quality standards do not have permanent legal force. The provincial government of East Java in determining ambient air quality status for dust / TSP parameter quality standards must refer to national ambient air quality standards.Keywords: Ambient air; dust / TSP paraneter; quality standard.

Page 8 of 65 | Total Record : 649

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023) Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) More Issue