cover
Contact Name
Andy Sapta
Contact Email
saptaandy@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
lppm_stmik@royal.ac.id
Editorial Address
-
Location
,
INDONESIA
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH
Published by Smart Education
ISSN : 26154307     EISSN : 26153262     DOI : -
Journal of Science and Social Research is accepts research works from academicians in their respective expertise of studies. Journal of Science and Social Research is platform to disclose the research abilities and promote quality and excellence of young researchers and experienced thoughts towards Change for Development. The journal releases on February and July.
Arjuna Subject : -
Articles 4,061 Documents
HUBUNGAN HASIL BELAJAR MICROTEACHING DENGAN KEMAMPUAN MENGAJAR MAHASISWA PLP PRODI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI Risman Saputra Hasibuan; Sri Wahyudi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4262

Abstract

Abstract: One of the strategic efforts in preparing professional teachers is through the implementation of learning programs that focus on teaching practice skills, such as microteaching and School Field Practice (PraktikLapanganPersekolahan or PLP). This study aims to determine the extent of the relationship between students' learning outcomes in the Microteaching course and their teaching ability during PLP at the Information Technology Education Study Program, Faculty of Education, Universitas Rokania. This research employs a quantitative approach with a correlational research design. Data were obtained through documentation of final grades in the Microteaching course and observations of students’ teaching performance during PLP. The results of the Pearson correlation analysis revealed an r value of 0.93, indicatinga very strong and positive relationship between the two variables. These findings suggest that students who achieve good results in Microteaching tend to demonstrate more optimal teaching abilities in the field. Therefore, this study emphasizes the critical role of Microteaching in preparing the pedagogical readiness and competence of future teachers. The findings also provide input for curriculum development to ensure that Microteaching learning becomes more applicable, contextual, and aligned with field needs. Keyword:Microteaching, TeachingAbility, PLP, Correlation, Information Technology  Education Abstrak:Salah satu upaya strategis dalam menyiapkan guru yang profesional adalah melalui penyelenggaraan program pembelajaran yang menitikberatkan pada keterampilan praktik mengajar, seperti microteaching dan Praktik Lapangan Persekolahan (PLP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara capaian pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah Microteaching dengan kemampuan mengajarnya pada saat PLP di Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Rokania. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian korelasional. Data diperoleh melalui dokumentasi nilai akhir mata kuliah Microteaching dan observasi kinerja mengajar mahasiswa pada saat PLP. Hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan nilai r sebesar 0,93 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif antara kedua variabel tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang memperoleh hasil baik pada Microteaching cenderung menunjukkan kemampuan mengajar yang lebih optimal di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya peran Microteaching dalam mempersiapkan kesiapan dan kompetensi pedagogik calon guru. Temuan ini juga memberikan masukan bagi pengembangan kurikulum agar pembelajaran Microteaching menjadi lebih aplikatif, kontekstual, dan selaras dengan kebutuhan lapangan. Kata kunci:Microteaching, Teaching Ability, PLP, Correlation, Information Technology  Education 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PIDANA YANG MENYEBARLUASKAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL Marolop Sakti Iman Zega
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4263

Abstract

Abstract:Legal provisionsagainstthedistributionofpornographiccontent in Indonesia alreadyhave a fairlystrongandcomprehensive legal basis. AlthoughtheCriminal Code does not specificallyregulatepornography, articlesrelatedtomoralitycanbeused, and are strengthenedbytheexistenceofthe ITE Law andthePornography Law as specialregulations. The Pornography Law acts as lexspecialis, providingclearer legal certainty, whilethe ITE Law takesactionagainstdistribution via electronic media. In practice, as seen in DecisionNumber 111/Pid.sus/2020/PN.TRK, thejudgeconsidersthe legal aspects (basedonevidenceand legal provisions) and non-legal aspects (thedefendant'sattitudeandregret). HarmonizationbetweentheCriminal Code, the ITE Law, andthePornography Law isveryimportanttocreateefficientand non-overlappinglawenforcement. In addition, strongsynergybetweenlawenforcementagenciessuch as thepolice, prosecutors, andcourtsneedstobeimproved, sothattheapplicationofthelawisconsistentandfair. Law enforcementmustalsoprioritizetheaspectofbenefitthrougheducationandprevention, not justpunishment. Equallyimportant, attentiontovictims in pornographycasesmustbeincreased, consideringthatthepsychologicalandsocialimpactstheyexperience are oftenoverlooked. Therefore, a comprehensive, fair, andadaptive legal approachwillcreatebetterprotectionforthecommunityandincreasepublictrust in thejusticesystem.  Keyword:Law Enforcement, Spreading Pornographic Content, Social Media  Abstrak: Ketentuan hukum terhadap penyebaran konten pornografi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dan komprehensif. Meskipun KUHP belum mengatur secara khusus mengenai pornografi, pasal-pasal terkait kesusilaan dapat digunakan, dan diperkuat dengan keberadaan UU ITE dan UU Pornografi sebagai regulasi khusus. UU Pornografi berperan sebagai lexspecialis, memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, sementara UU ITE menindak penyebaran melalui media elektronik. Dalam praktiknya, seperti terlihat pada Putusan Nomor 111/Pid.sus/2020/PN.TRK, hakim mempertimbangkan aspek yuridis (berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum) dan non yuridis (sikap dan penyesalan terdakwa).Harmonisasi antara KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi sangat penting untuk menciptakan penegakan hukum yang efisien dan tidak tumpang tindih. Selain itu, sinergi yang kuat antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu ditingkatkan, agar penerapan hukum berjalan konsisten dan adil. Penegakan hukum juga harus mengedepankan aspek kemanfaatan melalui edukasi dan pencegahan, bukan semata-mata hukuman. Tak kalah penting, perhatian terhadap korban dalam kasus pornografi harus ditingkatkan, mengingat dampak psikologis dan sosial yang mereka alami sering kali diabaikan. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang menyeluruh, adil, dan adaptif akan menciptakan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.  Kata kunci: Penegakan Hukum, Menyebarluaskan Konten Pornografi, Media Sosial 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN SURAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Jessica Imelda Putri Hutagalung; Mahmul Siregar; Robert Robert
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4264

Abstract

Abstract:A GMS canbeheldifmorethan 1/2 (half) ofthe total numberofshareswith voting rights are presentorrepresented in the GMS, unlessthelawand/orarticlesofassociationdetermine a largerquorum. If thequorumrequirement in the GMS summonsis not achieved, a second GMS summonscanbemade. If thequorumforthesecond GMS isalso not achieved, thecompanycanrequestthechairmanoftheDistrictCourttodeterminethequorumforthethird GMS. Thisthesisisentitled "Legal AnalysisoftheValidityoftheLetterofInvitationto a General MeetingofShareholders (Study ofDecisionNumber 2917 K/Pdt/2016)". The methodused in thisthesisisnormative legal researchandisdescriptiveanalytical in nature. This study uses a statuteapproachand a case study approach. The data sourceusessecondary data in theformofprimary, secondaryandtertiary legal materialsrelatedtotheproblemsstudiedandthe data willbeanalyzedusingthedeductiveconclusiondrawingmethod. The resultsofthe study provide a conclusionthatthevalidityofholding a GMS bythecommissionerbecausetheDirectors are absentis valid andthecompanycanrequestthechairmanoftheDistrictCourttodeterminethequorumforthethird GMS. The GMS isalwaysheld in accordancewith Law Number 40 of 2007 concerningLimitedLiabilityCompaniesandtheCompany'sarticlesofassociationbecauseifthequorumforthe GMS is not met, anapplicationfordeterminingthequorummustbesubmittedtotheChairmanoftheDistrictCourt.  Keyword:GMS, Board of Commissioners, Letter of Invitation  Abstrak: RUPS dapatdilangsungkanjikadalam RUPS lebihdari 1/2 (seperdua) bagiandarijumlahseluruhsahamdenganhaksuarahadirataudiwakili, kecualiundang-undang dan/atauanggarandasarmenentukanjumlahkuorum yang lebihbesar. Apabilasyaratkuorumdalampemanggilan RUPS tidaktercapai, pemanggilan RUPS keduabisadilakukan. Bila kuorum RUPS kedua juga tidaktercapai, makaperseroandapatmemohonkepadaketuaPengadilan Negeri agar ditetapkankuorumuntuk RUPS ketiga. Tesis iniberjudul “AnalisisYuridisTerhadapKeabsahan Surat PemanggilanRapat Umum Pemegang Saham (Studi PutusanNomor 2917 K/Pdt/2016)”. Metode yang digunakandalamtesisiniadalahpenelitianyuridisnormatif dan bersifatdekriptifanalitis. Penelitianinimenggunakanpendekatanundang-undang (statuteapproach) dan pendekatankasus(case study).Sumber data menggunakan data sekunderberupabahanhukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitandenganpermasalahan yang diteliti dan data akandianalisisdenganmetodepenarikankesimpulandeduktif. Hasil penelitianmemberikankesimpulankeabsahanpenyelenggaraan RUPS oleh komisariskarenaDireksiberhalanganadalahsah dan erseroandapatmemohonkepadaketuaPengadilan Negeri agar ditetapkankuorum RUPS ketiga. RUPS selaludiselenggarakansesuaidenganUndang-UndangNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan anggarandasar Perseroan karenajikakourum RUPS tidakterpenuhi dan harusmengajukanpermohonanpenetapankourumkepadaKetuaPengadilan Negeri.  Kata kunci: RUPS, Dewan Komisaris, Surat Pemanggilan 
PEMENUHAN HAK-HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) LABUHANBATU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 : TINJAUAN TERHADAP UU NO.8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS Harun Amin Sinaga; Mirza Nasution
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4265

Abstract

Abstract: According to a report on the KPU's role in implementing the Political Rights of Persons with Disabilities in the 2020 Regional Head Elections in Labuhanbatu, the organization did a great job of fulfilling its responsibilities, which included making sure that people with disabilities could fully and successfully participate in politics and the public on an equal basis with everyone else and promoting the rights of people with disabilities as outlined in Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities.Due to barriers to government accessibility, a lack of confidence, and a lack of knowledge about their right to participate in and exercise their political voting rights in regional head elections, particularly in Labuhanbatu Regency, the number of people with disabilities who participated in the 2020 regional head elections in Labuhanbatu remained low.  Limited budget funding, poor infrastructure, and inaccurate data on people with disabilities were the KPU's main challenges in handling participation in the regional head elections in Labuhanbatu.  Keyword:KPU, PoliticalRights, PersonswithDisabilities  Abstrak: Bahasa Indonesia: Menurutlaporantentangperan KPU dalammelaksanakan Hak PolitikPenyandangDisabilitasdalamPemilihanKepala Daerah Tahun 2020 di Labuhanbatu, organisasitersebuttelahmelakukanpekerjaan yang hebatdalammemenuhitanggungjawabnya, yang meliputimemastikanbahwapenyandangdisabilitasdapatberpartisipasisecarapenuh dan berhasildalampolitik dan publiksecarasetaradengan orang lain dan mempromosikanhak-hakpenyandangdisabilitassebagaimana yang digariskandalamUndang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentangPenyandangDisabilitas. Karena hambatanaksesibilitaspemerintah, kurangnyakepercayaan, dan kurangnyapengetahuantentanghakmerekauntukberpartisipasi dan menggunakanhaksuarapolitikmerekadalampemilihankepaladaerah, khususnya di KabupatenLabuhanbatu, jumlahpenyandangdisabilitas yang berpartisipasidalampemilihankepaladaerahtahun 2020 di Labuhanbatumasihrendah. Keterbatasan dana anggaran, infrastruktur yang buruk, dan data yang tidakakurattentangpenyandangdisabilitasmenjaditantanganutama KPU dalammenanganipartisipasidalampemilihankepaladaerah di Labuhanbatu.  Kata kunci: KPU, Hak Politik, Penyandang Disabilitas   
WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PENGECER KEPADA DISTRIBUTOR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK DENGAN SISTEM TERM OF PAYMENT Gahfi Saelandra Batubara; Rosnidar Sembiring; Aflah Aflah
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4266

Abstract

Abstract:This study discusses breach of contract (wanprestasi) committed by retailers toward distributors in the context of product sales transactions using a term of payment system. The breach, specifically related to delayed or unfulfilled payments by the retailer, results in operational and cash flow problems for the distributor. This research adopts a normative juridical approach, utilizing literature review and document analysis as data collection techniques. The analysis reveals that the legal relationship between the retailer and the distributor in sales transactions under a term of payment system arises from a sales agreement mutually agreed upon by both parties. Dispute resolution options available to the distributor include both litigation and non-litigation legal efforts. In practice, when a breach of contract is committed by the retailer, distributors tend to prefer non-litigation dispute resolution. This preference is due to the lack of legal certainty regarding specific sanctions against breaching retailers, as well as considerations related to company image and the high costs associated with litigation.  Keyword:Breach of Contract, Dispute Resolution, Distributor–Retailer Relationship,  Term of Payment  Abstrak: Penelitian ini membahas wanprestasi yang dilakukan oleh pengecer kepada distributor dalam transaksi jual beli produk dengan sistem term ofpayment. Wanprestasi terkait pembayaran yang dilakukan pengecer yang bermula dari transaksi term ofpayment, mengakibatkan terjadinya permasalahan kegiatan operasional cashflow distributor. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan hukum Pengecer dan Distributor dalam transaksi jual beli dengan sistem term ofpayment timbul dengan adanya perjanjian jual beli barang yang disepakati kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa dapat diupayakan distributor yaitu dengan menempuh upaya hukum litigasi maupun non litigasi. Dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pengecer biasanya distributor lebih mengutamakan penyelesaian sengketa non litigasi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum sanksi yang secara khusus bagi pengecer yang melakukan wanprestasi dan pertimbangan imej perusahaan serta biaya yang dibutuhkan untuk upaya hukum secara litigasi.  Kata kunci: Distributor, Pengecer, Perjanjian, Wanprestasi   
KEPASTIAN HUKUM PENENTUAN BATAS MINIMAL USIA DEWASA DALAM PENDIRIAN PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL DI INDONESIA Faturrahman Aulia; Sunarmi Sunarmi; Detania Sukaraja
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4267

Abstract

Abstract: This study discusses legal certainty in determiningthe minimum age limit foradults in establishing a capitalpartnership in Indonesia. The ambiguityoftheregulationoftheageofadulthood in Law Number 40 of 2007 concerningLimitedLiabilityCompaniesanditsrevisionthrough Law Number 6 of 2023 concerningJobCreation has givenrisetodiverseinterpretationsamongnotariesand legal practitioners. This study uses a normative legal approachsupportedbyempirical data frominterviewswithnotaries in Medan and Binjai. The resultsofthe study showthattheabsenceof a clear minimum age limit givesrisetomultipleinterpretationsand has animpacton legal uncertainty in establishing a company. Therefore, harmonizationofregulationsandtheestablishmentofexplicitrules are neededtoensure legal certainty.  Keyword:Legal Certainty, Age of Adulthood, Company, Capital Partnership   Abstrak:Penelitianinimembahaskepastianhukumdalampenentuan batas minimal usiadewasadalampendirianperseroanpersekutuan modal di Indonesia. KetidakjelasanpengaturanusiadewasadalamUndang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatassertarevisinyamelaluiUndang-UndangNomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerjatelahmenimbulkankeragamanpenafsiran di kalangannotaris dan praktisihukum. Penelitianinimenggunakanpendekatanyuridisnormatifdengandukungan data empirisdariwawancaraterhadapnotaris di Medan dan Binjai. Hasil penelitianmenunjukkanbahwatidakadanya batas usia minimal yang tegasmenimbulkanmultitafsir dan berdampak pada ketidakpastianhukumdalampendirianperseroan. Oleh karenaitu, dibutuhkanharmonisasiregulasisertapenetapanaturan yang eksplisituntukmenjaminkepastianhukum.  Kata kunci: Kepastian Hukum, Usia Dewasa, Perseroan, Persekutuan Modal 
PENGEMBANGAN E-MODUL BERBASIS AUGMENTED REALITY (AR) DENGAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) PADA MATERI IKATAN KIMIA Dewi Graceani Simanjuntak; Jamalum Purba
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4268

Abstract

Abstract:The low level of students' understanding of chemical bonding is caused by the abstract nature of the material and the lack of use of interactive learning media that support concept visualization. In addition, teachers tend to still use conventional printed modules that are considered less interesting. To overcome these problems, this study aims to develop an e-module based on Augmented Reality (AR) technology with a Problem Based Learning (PBL) learning approach on chemical bonding material, as well as to measure the level of validity and student responses to the e-module. This study uses the Research and Development (R&D) method with a 4D development model that includes the Define, Design, Develop, and Disseminate stages. The research subjects were 28 students of class X-2 of SMA Negeri 18 Medan in the 2024/2025 academic year. The instruments used included an interview questionnaire, a validation questionnaire from material and media experts, and a student response questionnaire. The validation results by material experts showed a validity level of 97.1%, while the validation results by media experts showed a validity level of 97.2%, both of which are in the very valid category. Meanwhile, the results of the student response questionnaire for the e-module showed an average score of 91%, which is categorized as very practical. This study demonstrates that the integration of AR technology into the e-module is effective in increasing learning engagement and student understanding of abstract concepts, as well as supporting independent and interactive problem-based learning. Keyword:E-Module, Augmented Reality (AR), Problem Based Learning (PBL), Chemical  Bonding, 4D Development Abstrak: Rendahnya pemahaman peserta didik terhadap materi ikatan kimia disebabkan oleh sifat materi yang abstrak serta kurangnya penggunaan media pembelajaran interaktif yang mendukung visualisasi konsep. Selain itu, guru cenderung masih menggunakan modul cetak konvensional yang dinilai kurang menarik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan e-modul berbasis teknologi AugmentedReality (AR) dengan pendekatan pembelajaran Problem BasedLearning (PBL) pada materi ikatan kimia, serta mengukur tingkat validitas dan respon peserta didik terhadap e-modul tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Researchand Development (R&D) dengan model pengembangan 4D yang meliputi tahap Define, Design, Develop, dan Disseminate. Subjek penelitian adalah 28 siswa kelas X-2 SMA Negeri 18 Medan tahun ajaran 2024/2025. Instrumen yang digunakan meliputi angket wawancara, angket validasi ahli materi dan media, serta angket respon peserta didik. Hasil validasi oleh ahli materi menunjukkan tingkat validitas sebesar 97,1%, sedangkan hasil validasi oleh ahli media menunjukkan tingkat validitas sebesar 97,2%, keduanya masuk dalam kategori sangat valid. Sementara itu, hasil angket respon siswa terhadap e-modul menunjukkan nilai rata-rata 91%, yang termasuk kategori sangat praktis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi AR dalam e-modul efektif dalam meningkatkan daya tarik pembelajaran dan pemahaman peserta didik terhadap konsep abstrak, serta mendukung proses pembelajaran yang mandiri dan interaktif berbasis masalah. Kata kunci:E-Modul, Augmented Reality (AR), Problem Based Learning (PBL), Ikatan Kimia, Pengembangan 4D 
OPTIMALISASI MANAJEMEN INDIKATOR PENGGUNAAN TEMPAT TIDUR MELALUI SISTEM INFORMASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI Desi Aryani; Hosizah Hosizah
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4269

Abstract

Abstract:Regional General Hospital Palembang BARI has implementedtheRegulationoftheMinisterofHealthNumber 82 of 2013 concerningthe Hospital ManagementInformation System (SIMRS) known as SIMARS. In itsimplementation, theinformationsystem has not beenabletoprovideaccurateand real-timebedusageindicators. This study aimstooptimizethemanagementofbedusageindicatorsthroughtheinformationsystemat Palembang BARI Regional Hospital. The typeofqualitativeresearchusingthe FAST (FrameworkfortheApplication System Thinking) methodwasconducted in August 2024 - September 2024. Data collectionwascarriedoutthroughinterviews, observations, anddocumentreviewsaccordingtothestagesofthe FAST method, including: Scopedefinition, Problem Analysis, RequirementAnalysis, Logical Design, DecisionAnalysis, Physical Design andConstructionand Testing. Ofthe 3,366 manual SHRIs, thereis a differencebetween SHRI SIMARS of 427 or 12.69%, thehighest in theclass 3 generalcareroom, thisisbecausenurseshave not routinelyentered SHRI into SIMARS duetotheabsenceof a Standard OperatingProcedure (SOP) forfilling in SHRI in SIMARS. In accordancewiththe SHRI framework, an SOP forfilling in SIMARS isrequired, including 3 actorsconsistingof: Director, PMIK, Nurse. The Directorrequires real-timevisualizationofbedusageindicators in theformof BOR, AvLOS, TOI, BTO, and Barber Johnson graphs.  Keyword:Bed Indicators, Information System, FAST  Abstrak: Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI telah menerapkan Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 82 tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang dikenal dengan SIMARS. Pada pelaksanaannya sistem informasi tersebut belum mampu menyediakan indikator penggunaan tempat tidur secara akurat dan real time. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan manajemen indikator penggunaan tempat tidur melalui sistem informasi di RSUD Palembang BARI. Jenis penelitian kualitatif menggunakan metode FAST (FrameworkfortheApplication System Thinking) dilakukan pada bulan Agustus 2024 -September 2024. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan telaah dokumen sesuai dengan tahapan metode FAST, meliputi: Scopedefinition, Problem Analysis, RequirementAnalysis, Logical Design, DecisionAnalysis, Physical Desain dan Constructionand Testing. Dari 3.366 SHRI manual terdapat selisih antara SHRI SIMARS sebanyak 427 atau12,69% tertinggi pada ruang perawatan umum kelas 3 hal tersebut karena perawat belum melakukan entry SHRI ke dalam SIMARS secara rutin yang disebabkan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengisian SHRI dalam SIMARS. Sesuai kerangka kerja SHRI maka diperlukan  SOP pengisian dalam SIMARS meliputi 3 aktor terdiri dari: Direktur, PMIK, Perawat. Direktur membutuhkan visualisasi secara real time indikator penggunaan tempat tidur berupa BOR, AvLOS, TOI, BTO, dan grafik barber johnson.  Kata kunci: Indikator Tempat Tidur, Sistem Informasi, FAST    
KEPASTIAN HUKUM PERIZINAN BERUSAHA UMKM SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA MEDAN Chrismo H Sitorus; Mahmul Siregar; Joiverdia Arifiyanto
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4271

Abstract

Abstract:MSMEsstillfacevariousobstacles, especially in termsofregulationsandlicensingwhich are oftenconfusingand not in syncbetweenlawsandtheirimplementingregulations. Changestotheprovisions in Law Number 6 of 2023 concerningJobCreation, such as articlesthat are open tomultipleinterpretations, make MSME actorsreluctanttotakecareofpermitsdueto legal uncertainty, complicatedprocesses, andconcernsabouttaxes. Therefore, itisnecessarytostrengthenthe legal umbrella, simplifythebureaucracy, andoptimizeempowermentfromthegovernmentsothatMSMEscandevelop, competehealthily, andbecomethe main pillars in supportingthenationaleconomy. Thesematerials were thenanalyzedqualitativelywith a descriptiveanalyticalapproach. Legal certainty in theempowermentanddevelopmentofMSMEsthroughbusinesslicensingbasedon Law Number 6 of 2023 concerningJobCreationand Law Number 20 of 2008 concerningMicro, Smalland Medium Enterprises isseenfromArticle 87 whichstatesthewordsexemptlicensingfeeswhileArticle 92 Paragraph 2, thisprovidesdifferentinterpretationsofwhethermicrobusinessesactuallygetfreefeesor not. Becausethephrase "can" in Article 92 Paragraph 2 canmeanyesorno, whilethephrase "freeinglicensingfees" in Article 87 meanscompletelyfreeing. The contradictionbetweenthesearticlescreates legal uncertaintyregardingtheexemptionoflicensingfeesandthereductionoflicensingfeesforMSMEs.  Keyword:Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Licensing, Empowerment and Development  Abstrak: UMKM masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek regulasi dan perizinan yang seringkali membingungkan dan tidak sinkron antara undang-undang dan aturan pelaksananya. Perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, seperti pasal yang multitafsir, membuat pelaku UMKM enggan mengurus perizinan karena ketidakpastian hukum, proses yang rumit, serta kekhawatiran terhadap pajak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan payung hukum, penyederhanaan birokrasi, serta pemberdayaan yang lebih optimal dari pemerintah agar UMKM dapat berkembang, bersaing secara sehat, dan menjadi pilar utama dalam menopang perekonomian nasional. Bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis Kepastianhukumdalampemberdayaan dan pengembangan UMKM melaluiperizinanberusahaberdasarkanUndang-UndangNomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Undang-UndangNomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengahdilihatdari Pasal 87 yang menyebutkan kata membebaskanbiayaperizinansedangkan Pasal 92 Ayat 2, halinimemberikanpenafsiran yang berbeda-bedaapakahsejatinya Usaha mikromendapatkanbebasbiayaatautidak. Karena frasa kata dapat pada Pasal 92 Ayat 2 bisaberartiyaatautidak, sedangkanfrasamembebaskanbiayaperizinandalam Pasal 87 berartisepenuhnyamembebaskan. Adanya kontradiksiantarpasalinimenimbulkanketidakpastianhukumterhadappembebasanbiayaperizinan dan keringananbiayaperizinanberusahapelaku UMKM. Kata kunci: Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Perizinan, Pemberdayaan dan  Pengembangan 
ANALISIS YURIDIS PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) YANG DIKELUARKAN KEPOLISIAN DALAM KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Chairunnazri Harahap; Edi Yunara; Marlina Marlina
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4272

Abstract

Abstract:The process is still carried out the same as other criminal cases, except that at each stage of the examination there is a companion who always accompanies child victims of sexual violence in each examination. Legal regulations related to the issuance of a letter of order to stop the investigation by the Indonesian National Police are regulated in Article 109 Paragraph 2 of the Criminal Procedure Code and Article 30 of Perkap Number 6 of 2019 concerning Investigation. Legal protection for victims of sexual harassment if a letter of order to stop the investigation is issued by the Indonesian National Police is always provided by the Medan Police, but there are a number of obstacles, both from the number of personnel which is still limited and Coordination with the Medan City PPA UPTD.  Keyword:Child, Sexual Harassment, Medan Police  Abstrak: Proses tetap dilakukan sama dengan perkara pidana lainnya, hanya saja dalam setiap tahapan pemeriksaan terdapat pendamping yang senantiasi selalu mendamping anak korban kekerasan seksual dalam setiap pemeriksaan. Pengaturanhukumterkaitpenerbitan surat perintahpenghentianpenyidikanolehKepolisian Republik Indonesia diatur di dalamPasal 109 Ayat 2 KUHAP danPasal 30 PerkapNomor 6 tahun 2019 TentangPenyidikan. Perlindunganhukumterhadapkorbantindakpidanapelecehanseksualapabiladiterbitkan surat perintahpenghentianpenyidikanolehKepolisian Republik Indonesia selaludiberikanolehPolrestabes Medan namun hal ini terdapatsejumlahkendalabaik dari jumlahpersonil yang masihterbatasdanKoordinasidengan UPTD PPA Kota Medan.  Kata kunci: Anak, PelecehanSeksual, Polrestabes Medan 

Filter by Year

2018 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 4 (2026): August 2026 (1) Vol. 9 No. 3 (2026): June 2026 Vol. 9 No. 2 (2026): April 2026 Vol. 9 No. 1 (2026): February 2026 Vol 9, No 1 (2026): February 2026 Vol. 8 No. 4 (2025): November 2025 Vol 8, No 4 (2025): November 2025 Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025 Vol 8, No 3 (2025): August 2025 Vol 8, No 2 (2025): May 2025 Vol. 8 No. 2 (2025): May 2025 Vol. 8 No. 1 (2025): February 2025 Vol 8, No 1 (2025): February 2025 Vol 7, No 4 (2024): November 2024 Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024 Vol 7, No 3 (2024): August 2024 Vol. 7 No. 3 (2024): August 2024 Vol. 7 No. 2 (2024): May 2024 Vol 7, No 2 (2024): May 2024 Vol 7, No 1 (2024): February 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): February 2024 Vol 6, No 3 (2023): October 2023 Vol. 6 No. 3 (2023): October 2023 Vol. 6 No. 2 (2023): June 2023 Vol 6, No 2 (2023): June 2023 Vol 6, No 1 (2023): February 2023 Vol. 6 No. 1 (2023): February 2023 Vol 5, No 3 (2022): October 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): October 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): June 2022 Vol 5, No 2 (2022): June 2022 Vol 5, No 1 (2022): February 2022 Vol. 5 No. 1 (2022): February 2022 Vol. 4 No. 3 (2021): October 2021 Vol 4, No 3 (2021): October 2021 Vol. 4 No. 2 (2021): June 2021 Vol 4, No 2 (2021): June 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): February 2021 Vol 4, No 1 (2021): February 2021 Vol 3, No 2 (2020): August 2020 Vol. 3 No. 2 (2020): August 2020 Vol 3, No 1 (2020): February 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): February 2020 Vol 2, No 2 (2019): August 2019 Vol. 2 No. 2 (2019): August 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): February 2019 Vol 2, No 1 (2019): February 2019 Vol 1, No 2 (2018): August 2018 Vol 1, No 2 (2018): August 2018 Vol. 1 No. 2 (2018): August 2018 Vol 1, No 1 (2018): February 2018 Vol 1, No 1 (2018): February 2018 Vol. 1 No. 1 (2018): February 2018 More Issue