cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rochmat Aldy Purnomo
Contact Email
purnomo@umpo.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
legalstanding@umpo.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Ponorogo
ISSN : 25808656     EISSN : 25803883     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo dua kali setahun pada bulan Maret dan Desember. Redaksi Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum menerima naskah artikel laporan hasil penelitian empirik dan naskah hasil kajian teoritis yang sesuai dengan visi Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum tentang Hukum Pidana, Perdata, Tata Negara, Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Sosiologi Hukum, teori hukum, Hukum Agraria, Filsafat Hukum, Hukum dan Korupsi, Hukum Lingkungan, Pemerintahan Daerah, Hukum Perkawinan, Hukum Acara Pidana dan Perdata, Hukum dagang dan Perbankan, Hukum dan ITE, Konstitusi, Hukum Pidana Khusus, Kebijakan Publik, Politik Hukum dan Victimology
Arjuna Subject : -
Articles 356 Documents
 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum Pada Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Onlinee-Commerce Ferry Irawan Febriansyah Febriansyah, Ferry Irawan
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2017): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (682.631 KB)

Abstract

Globalization era forms society character being advanced. People often do buying and selling activities in an easy way, which is in the form of buying and selling goods in the internet or online. It is called as online commerce or e-commerce. Using online-commerce, people do not need to go out to spend their time buying for their living goods. Online-commerce facilitates people easily in trading. Saving time is becoming a reason for them to do online commerce. The method used in online-commerce is almost the same as offline commerce. Online commerce offers a lot of convenience for both sellers and buyers in transaction. This certainly has a lot of convenience, but it also has weaknesses in online transactions. For consumers, they get less-notice for protection so that online-commerce has a lot of weaknesses in this case. The Unitary State of the Republic of Indonesia is a legal state that protects the whole of Indonesia's blood spill. The State becomes a protector of its citizens in the context of consumer protection. The law has arranged that consumers also have protection in order not to cause any harm in transaction. Both offline and online transactions are regulated by consumer protection laws because these laws are intended to protect consumers in buying and selling transactions. In the law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is mentioned in article 1, paragraph 2, that the Customer is any user of goods and/ or services available in the community, whether for self-interest, family, other people or other living beings and not to be traded, whereas in Article 1 paragraph 1 mentioned, Consumer protection is any effort that ensures the legal certainty to give to the consumer. There are several consumer rights protected by law, such as, in article 4 of the consumer protection law including, the right to convenience, security and safety in consuming goods and / or services, the right to choose goods and/ or services and right to obtain goods and/ or services in accordance with exchange rates and the promised conditions and warranties, the right to true, clear and honest information about the conditions and warranties of goods and / or services, the right to be heard and to complain of goods and / or services used, the right to advocacy, protection and appropriate dispute resolution of consumer protection, the right to counsel and education of consumers, the right to be treated or served properly and honestly and non-discriminatively, the right to compensation and / or reimbursement , if the goods and / or services received are not in accordance with the agreement or not as appropriate, and the last is the rights set in the provisions of other legislation.The consumers’ rights that have been regulated in the law are providing legal protection to the consumer either online transaction or offline transactions. Based on the law of protection to the consumer in the context of online-commerce, the consumers can apply this law to sue their rights that have been mandated in the law as a form of legal protection to consumers.
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG DILAKUKAN BADAN PENYELESAIAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Samosir, Agustinus
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.693 KB)

Abstract

Masalah mengenai perlindungan konsumen semakin marak dibicarakan dikalangan masyarakat sekarang ini. Banyak konsumen yang merasa dirugikan oleh oknum-oknum nakal para pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen perlu sangat diperhatikan. Hak konsumen sering diabaikan oleh pelaku usaha sehingga konsumen merasa dirugikan. Menurut hukum konsumen dapat mengajukan permasalahan ini pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pembentukan BPSK adalah untuk melindungi konsumen dan pengusahadengan merancang sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan transparansi. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalamUndang-undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalahmenyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelakuusaha. Badan Pernyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yangberkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Daerah Kota yangberfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumendan pelaku usaha di luar pengadilan.
Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum) Prasetyo, Yogi
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2017): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.005 KB)

Abstract

Law as part of human knowledge have various views on the truth. The legal truth is more likely to be assessed according to the perception and point of view of each one, the truth of the law will be assessed in accordance with the standards of the existing measures on him. Not infrequently respective claims to truth are obtained, causing antagonism and conflict. For that we would need to measure the truth of the law into a theorization. Legal correspondence theory of truth to understand the truth as empirical reality sensory contained in the community, to get this truth by the method of inductive reasoning, which draw conclusions from the events that are specific to the incidence of common law. The coherence theory of truth to understand the law as a result of conceptual ideas of rational logic of human reason, to obtain this truth by the method of deductive reasoning, which draw conclusions from the events that are common to a special legal events. While the pragmatic theory of truth law basing the truth if it can provide benefits for humans.
KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA Mellysa Febriani Wardojo
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2018): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.154 KB) | DOI: 10.24269/ls.v2i1.1008

Abstract

KPK sebagai lembaga Ad Hoc, sejak dibentuk tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) telah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang khusus menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. Selama ini lembaga negara seperti POLRI maupun Kejaksaan dirasa belum efektif dan efisien dalam menanggani perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut yang menjadi salah satu dasar terbentuknya KPK. Disamping itu, Kata ad hoc selalu dipermasalahkan oleh beberapa oknum dssebagai salah satu cara untuk melemahkan posisi KPK sebagai lembaga negara.
INTEGRASI EPISTIMOLOGI HUKUM TRANSENDENTAL SEBAGAI PARADIGMA HUKUM INDONESIA Sugeng Wibowo
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2017): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1370.435 KB) | DOI: 10.24269/ls.v1i1.570

Abstract

Tulisan ini akan mengkaji persoalan epistimologi hukum transendental sebagai reaksi dominasi positivisme hukum beserta variabel pemicu  untuk mempercepat kontraksi paradigma  hukum Indonesian. Refleksi atas perjalanan pemikiran filsafat hokum sudah lama dimulai dan tampaknya telah mencapai titik nadir sehingga diperlukan rekonstruksi epistimologi yang lebih radikal. Akar masalah yang sedang terjadi sekarang ini adalah ketidakpercayaan terhadap konsep modernisme dalam segala aspek kehidupan.  Kehadiran pendekatan pistimologi hukum transendental menjadi titik balik dari hegemoni  positivisme  yang selama ini banyak dipersoalkan karena dampaknya yang destruktif  bagi kehidupan umat manusia.  Positivisme telah berkembang menjadi  pemikiran  mainstream hukum modern yang pada kenyataanya telah mengantar persoalan hukum menjadi salah satu penyumbang terbesar hancurnya peradaban manusia. Posisi positivisme melahirkan manusia modern tidak memiliki horizon spiritual, bukan karena horizon spiritual itu tidak ada tetapi karena manusia modern berdiri di pinggir lingkaran eksistensi yang melahirkan keterasingan pada diri sendiri. Epistimologi  hukum transendental diyakini akan banyak mendapat respon posisitif karena hadir bersamaan dengan semangat kebangkitan nilainilai spiritual serta diharapkan mampu menjadi rintisan bagi terbentuknya system hokum Indonesia yang lebih berperadaban. Bangunan epistimologi hukum transendental merupakan keniscayaan yang harus dikembangkan untuk mengangkat harkat dan martabat hukum ditengah arus pusaran perubahan paradigma ilmu pengetahuan. Beberapa pemikiran kritis memberikan peluang yang sangat memungkinkan untuk merekonstruksi paradigma hukum agar dapat berdialog dengan disiplin ilmu pengetahuan lain untuk saling memberikan penguatan karena titik persamaan pada semangat mengembangkan nilai transendensi sebagai fitrah manusia.  Kemungkinan lain adalah momen penting munculnya kesadaran pengetahuan kontemporer yang memiliki keinginan yang sama untuk mengeksplore transendensi menjadi paradigma baru. Ilmu pengetahuan eksakta telah memulai dan hasilnya menggembirakan seperti pada kedokteran, psikologi dan neorosains. Integrasi hukum transendental sebagai paradigma hukum Indonesia dapat diletakkan dalam kerangka menjaga kepercayaan dan ekspektasi masyarakat agar tetap pada keyakinannya tentang keutuhan Indonesia. Posisi epistimologi hukum transcendental sebagai  paradigma hukum Indonesia merupakan keniscayaan yang dapat diujudkan. Hal pertama yang perlu perjelas adalah mendudukan Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm harus dilihat sebagai bentuk pemahaman filosofi yang masih terbuka ruang untuk dialog.
Urgensi Perluasan Objek Praperadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Tersangka Ardli Nuur Ihsani
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2017): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (735.082 KB) | DOI: 10.24269/ls.v1i2.772

Abstract

This present study aims to explore the urgency of pretrial object expansion as the Constitutional Court decision No21/PUU-XII/2014 on the criminal act of corruption is issued and this decision’s suitability with the objectives of pretrial concept. This research design of this study is normative research in which it used primary and secondary sources of law as the subject of study. Moreover, these sources are analyzed by using syllogism of deductive reasoning. Based on the analysis, it can be concluded that Constitutional Court Decision No 21/PUU-XII/2014 is claimed to be significant as it is viewed from the perspective of suspects’ human rights. However, in the criminal act of corruption field, this expansion of pretrial object limits the Corruption Eradication Commission in eradicating the corruption acts and results the legal uncertainty because in fact, verdicts regarding the pretrial proposal are different among each other. Besides, they could not provide the legal certainty on what case is exactly questioned in pretrial object. This is due to the high number of pretrial proposal made by the suspects by claiming that the investigator team who conduct the investigation is not authorized to do so instead of claiming of the completion of prior evidence.
PILPRES RI 2019 DAN ANCAMAN SPYING ELECTION DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Satria Unggul Wicaksana Prakasa
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v2i2.1244

Abstract

Muncul modus operandi baru dari kegiatan mata-mata (spying) dalam bentuk intervensi terhadap hasil pemilihan Presiden (presidential election), yang bisa disebut sebagai spying election, merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan dan keamanan negara di era globalisasi ini. Isu hukum yang diangkat pada penelitian hukum ini adalah: (1). Apakah spying election merupakan melanggar hukum internasional dan hukum Indonesia ? (2) Bagaimana mekanisme hukum untuk menindak terhadap kejahatan spying election?. Penulisan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil Penelitian ini adalah: (1). Sebagai bagian dari pelanggaran hukum internasional dan hukum nasional, kegiatan spying hanya boleh digunakan sebagai strategi pada masa perang. Sehingga dengan tipologi pelanggaran yang ada, jelas spying election merupakan salah satu kejahatan terhadap kedaulatan dan keamanan negara yang itu telah jelas diatur dalam Piagam PBB dan perjanjian internasional lainnya dan termasuk dalam KUHP milik Indonesia; (2). kejahatan spy yang masih terbatas dalam KUHP sebagai kejahatan selama masa perang, dan tidak diakomodirnya spying election dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 yang tidak dijelaskan secara spesifik perlu diantisipasi oleh pemerintah RI dan parlemen untuk membuat peraturan hukum yang mengakomodir pelaku kejahatan tersebut untuk diadili di Indonesia dan agar tidak terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden RI pada 2019 mendatang.
Judicial Corruption Between Community Legal Culture And Government Administrative Legal Violence Eman Suparman
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2017): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (723.923 KB) | DOI: 10.24269/ls.v1i2.767

Abstract

This Research focus in Judicial Corruption between community. This research as kualitative descriptive, Based on the description discussed in introduction and discussion section, there are some conclusion that can be drawn as follows: According to the examples given, it is true that judicial corruption that involves government officers occurs in the judiciary institutions. Based on the result of observation, it is found that judicial corruption does not only performed by government officers, but it also involves other parties, in this case; advocates and defendants. Essentially, judicial corruption behavior is also influenced by people’s misconception of legal culture. As the justiciabelen or the seeker of justice, what is perceived by people is to win the civil case, or not to be imprisoned for criminal case. Therefore, this kind of legal culture always uses economic approach. It is true that one of factors that influence the judicial corruption is the violation of government administration law. In this case, such violation is performed by the government officers that are assisted by the advocates altogether.
THE ESTABLISHMENT OF HOLDING COMPANY FOR INDONESIAN STATE-OWNED ENTERPRISES (OPTION OR REQUIREMENT) Rolib Sitorus
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2018): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.415 KB) | DOI: 10.24269/ls.v2i1.1010

Abstract

Sometimes, a big company that has developed business broadly needs to be divided based on their business categories. However, it will be effective if the divided, independent companies, hereby called as subsidiaries, are controlled and managed by certain central leader. Therefore, those subsidiaries and other former companies with the same owner or correlated by particular relation are managed and owned by an independent parent company. This parent company is what is defined as holding company. Holding company or parent company is a company that aims to own the shares of one or more other companies and to control them. Usually, a holding company owns many subsidiaries focusing in different field of business. Generally, there are three procedures available in the process of establishing a holding company. They are (1) residue procedure, (2) complete procedure, and (3) structured procedure.
The policy implementation of corporation of consumer dispute resolution (BPSK) Reviewed from law number 8 year 1999 On consumer protection Aditya Bagus Kuncoro
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2017): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.443 KB) | DOI: 10.24269/ls.v1i1.584

Abstract

The corporation of consumer protection plays an important role in the dispute resolutions that often occur in the community. Its existence is so beneficial for the middle class society who often becomes a dupe of injustice in the economic and business competition. However, in fact, the existence of a corporation of consumer disputes resolution in Indonesia does not have a serious attention from policy makers. The results of this study is that there is an imbalance in the regulation of central and local about the existence of this corporation of consumer dispute resolution. It is particularly on the issue of unclear funding arrangements and there is a misinterpretation between the central government and the regions. Therefore, the middle and the lower class society are not able to compete.

Page 1 of 36 | Total Record : 356

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 5 (2025): Legal Standing Vol. 9 No. 4 (2025): Legal Standing Vol 9, No 4 (2025): Legal Standing Vol 9, No 3 (2025): Legal Standing Vol 9, No 2 (2025): Mei-Agustus Vol 9, No 1 (2025): Januari-April Vol 8, No 3a (2024): September-Desember Vol 8, No 3 (2024): September-Desember Vol 8, No 2 (2024): Mei-Agustus Vol 8, No 1 (2024): Januari-April Vol 7, No 2 (2023): September Vol 7, No 1 (2023): Maret Vol 6, No 2 (2022): September Vol 6, No 1 (2022): Maret Vol 5, No 2 (2021): September Vol 5, No 1 (2021): Maret Vol 4, No 2 (2020): September Vol 4, No 1 (2020): Maret Vol 3, No 2 (2019): September Vol 3, No 1 (2019): Maret Vol 2, No 2 (2018): September Vol 2, No 2 (2018): September Vol 2, No 1 (2018): Maret Vol 1, No 2 (2017): September Vol 1, No 2 (2017): September Vol 1, No 1 (2017): Maret Vol 1, No 1 (2017): Maret More Issue