cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
lajamaa26@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota ambon,
Maluku
INDONESIA
TAHKIM
Published by Institut Agama Islam Negeri Ambon
ISSN : 18580734     EISSN : 26545357     DOI : 10.33477/thk
Core Subject : Economy, Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 286 Documents
 19   20   21   22   23 
PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN ATAS DISTRIBUSI DAN HARGA ECERAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Kiki Ismanti; Sarip Hidayat
TAHKIM Vol 17, No 2 (2021): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v17i2.2423

Abstract

This research is motivated by the scarcity of distribution of 3 Kilogram Liquefied Petroleum Gas (LPG) that often occurs in society and the price of 3 Kilogran Liquefied Petroleum Gas (LPG) is far above the Highest Retail Price (HET) based on the Decree of the Mayor of Bandung Number 540.11 / Kep. .212-Bag.Ek / 2015 Regarding the Highest Retail Selling Price of 3 Kilogram Liquefied Petroleum Gas Cylinder at Base Level in Bandung City. The method used in this research is juridical normative and juridical empirical, namely the normative legal approach method accompanied by the addition of elements in the field to the implementation of the provisions of the applicable regulations. The results of this study. The consumer's legal protection for the Distribution and Retail Price of 3 Kilogram Petroleum Gas Cylinder in Bandung City has not run optimally. Due to the absence of legal certainty in the standards of the policy target group making the activities or activities to achieve policy objectives ineffective, the obstacles that exist in determining target groups are not yet clear and explicit, human resources, the attitude of the implementers and the socio-economic and political environment, The distribution system of Liquefied Petroleum Gas with an open system is no longer relevant to the current situation, so it must be done by distributing closed subsidies to the target group of 3 Kilogram LPG distribution to consumers who are entitled to receive it.Keywords: Legal Protection, Consumers, 3 Kg LPG LPG Cylinders
Efektifitas Sanksi Sosial Terhadap Pelanggaran Hukum Adat di Masyarakat Negeri Iha Kulur Kabupaten Seram Bagian Barat Muis S. A. Pikahulan
TAHKIM Vol 17, No 2 (2021): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v17i2.2265

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis praktik hukum adat cambuk dan bagaimana dampak dari penerapan hukum adat cambuk yang berlaku di Negeri Iha Kulur. Metode penelitian ini menggunakan metodedeskriptif kulitatif yang berupaya untuk mengungkapkan suatu fakta, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dengan. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan hukum adat cambuk di Negeri Iha Kulur yakni dimulai dari pemberian kewenangan dalam menyelesaikan sengketa kepada satgas negeri dan pemuda untuk diadili,  pelaksanaa hukum cambuk bertempat dikediaman kepala pemuda, alat cambuk yang digunakan yakni terbuat dari rutan jawa dengan diameter 2,5 - 3 cm dengan panjang kisaran 1.5 meter. Dampak dari penerapan hukum adat cambuk yaitumemberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi contoh bagi untuk tidak mencoba melanggar aturan yang berlaku di negeri Iha Kulur. Persepsi masyarakat negeri Iha Kulur terkait hukum adat yakni sangat mendukung dengan ada dan bertahannya hukuman cambuk. Hukum cambuk dirasa efektif dalam menurunkan tinggkat pelanggaran yang pada akhirnya menimbulkan rasa nyaman dalam masyarakat itu sendiri. Hukum cambuk dipandang sebagai kearifan lokal negeri atau sebagai ciri khas identitas negeri Iha Kulur itu sendiri.
BERHAJI DENGAN DANA KREDIT (KAJI ULANG KONSEP ISTITHA‘AH DALAM HAJI) H. Rajab
TAHKIM Vol 10, No 1 (2014)
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v10i1.2469

Abstract

Hajj obligation is associated with the capability (istitha'ah) to practice it, both physically and property. Istitha'ah concept in the implementation of Hajj seems still not agreed on its definition and boundary by Islamic scholars. Therefore, this istitha'ah requirement is understood differently by the muslim. In one hand, many communities do not care about this istitha'ah requirement. They do everything that they can carrying out one of this Islamic pillars, such as saving, selling or mortgaging valuable property, and Hajj gathering. Even in part willing to owe to others, or take credit to the bank for the sake of realizing his desire to hajj at the Baitullah. On the other hand, the istitha'ah requirement is understood that this Hajj obligation is not too urgent, even if doing the hajj is the Islamic pillar. In this regard using the credit funds from the bank to cost the Hajj could be categorized as the capability. Because it is permissible, and their Hajj worship is legitimate according to some Islamic scholars.
PERILAKU PIDANA AGRESI JAHAT: Analisis Kekejaman dan Kedestruktifan Manusia Irwan Ledang; Siti Mutiaraningsih Assagab; Eman Wahyudi Kasim
TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v15i2.2198

Abstract

Humans are creatures of God who have physical (body) and non-physical (spirit) elements including soul, mind, and lust. In life, humans have different life goals and obsessions to achieve. As humans are created from the ground and the breath of the divine spirit, it allows them to have both good and evil elements in their natures. The human ability to distinguish what is good and what is bad has led him towards good or bad to the same degree. In this paper, the author focused on evil behavior by analyzing the cruelty and destructive side of humans stimulated by external factors that the Qur'an has already explained about acts related to human crime in many verses. Therefore, it is not surprising that there are many crimes or destructive behavior committed by humans such as actual human destruction (bloodshed), vengeful destructiveness (vengeance), harmful characters (sadism and masochism)Keywords: Behavior, Aggression, Cruelty, Destructive, Humans
Eksistensi Penerapan Sidang Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Ambon. Siti Zainab Yanlua
TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i2.2632

Abstract

AbstrakLahirnya Sidang Online berawal dari munculnya Covid 19 pada tahun 2020, sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Tugas selama masa pandemi covid 19 dengan menggunakan sistem E-litigasi, ter Pengadilan Negeri Ambon menggunakan sistem terdebut selama masa pandemi. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan mengkasi pelaksanaan sistem peradilan secara online di pengadilan negeri ambon data yang diperoleh dengan wawancara dengan beberapa informasi di Pengadilan Negri Ambon.AbstrakKelahiran Sidang Online diawali dengan munculnya Covid 19 pada tahun 2020, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Selama Pandemi Covid 19 Menggunakan Sistem E-litigasi, Termasuk Kabupaten Ambon Pengadilan menggunakan sistem pertama selama pandemi. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan sistem peradilan pidana online di Pengadilan Negeri Ambon. Data diperoleh dengan mewawancarai beberapa informan di Pengadilan Negeri Ambon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Ambon dalam mengupayakan persidangan pidana online belum optimal karena beberapa faktor penghambat yaitu jaringan internet yang kurang baik dan fasilitas yang tidak mendukung persidangan online seperti jaringan internet dan LCD. KATA KUNCI: SIDANG ONLINE PERKARA PIDANA, MASA PANDEMI, PENGADILAN NEGERI AMBON
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN HUKUM ADAT SASI BAGI NEGERI LIMA KECAMATAN LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH Idul Launuru
TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v15i2.2596

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan melihat penerapan Hukum Adat Sasi bagi Negeri Lima maka sanksi-sanksi atas pelanggaran adat sasi dilaksanakan oleh penguasa negeri, pemilik sasi dan panitia sasi. Pelaksanaan sasi di Negeri Lima juga tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang dikenal dengan hukum sasi. Hukum adat Sasi adalah ketentuan hukum tentang larangan memasuki, mengambil atau melakukan sesuatu dalam suatu kawasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Sasi bagi masyarakat Negeri Lima adalah sersifat larangan yang melindungi sesuatu atau hasil tertentu dalam batas waktu tertentu, diberlakukan dengan tanda tertentu yang mempunyai  sifat atau kekuatan hukum yang berlaku untuk umum maupun untuk perorangan.Sanksi diberikan dengan tujuan tidak hanya sekedar memberikan trauma atau perasaan jeru bagi pelanggar, namun untuk mendidik sang pelanggar untuk tidak melakukan hal yang sama.Kata Kunci; Pemberdayaan, Hukum Adat, Sasi
TINDAKAN DEBT COLLECTOR DALAM MENAGIH UTANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO NOMOR 73 PID.B/2018/PN SWL) Rahmadani Rahmadani; Laila Afni Rambe
TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i1.2855

Abstract

This research is motivated by the different views of Islamic criminal law on the decision of the Sawahlunto District Court number 73 / Pid.B / 2018 / PN SWL. The objectives to be achieved in this study are to find out the description of the debt collection case in the Sawahlunto District Court decision number 73 / Pid.B / 2018 / PN SWL. Knowing the judge's consideration in the decision of the Sawahlunto District Court number 73 / Pid.B / 2018 / PN SWL. Analyzing the decision of the Sawahlunto District Court number 73 / Pid.B / 2018 / PN SWL and comparing it with books related to the discussion. The method used in this research is normative research. Based on data obtained from the results of research data contained in the decision of the Sawahlunto District Court number 73 / Pid.B / 2018 / PN SWL, the following conclusions are obtained, namely: first, the description of the case in the decision when withdrawing goods using the Vehicle Handover Certificate (BASTK) ) which is in accordance with the original and in the debt collector's claim admitted as a member of the police who was not proven at the trial. Second, the judge's consideration in the decision of the Sawahlunto District Court number 73 / Pid.B / 2018 / PN SWL was the violation of Article 378 of the Criminal Code. Third, the view of Islamic criminal law on the decision of the Sawahlunto District Court number 73 / Pid.B / 2018 / PN SWL debt collector cannot be said to have committed a criminal act of fraud. Because cheating in Islamic criminal law is using false words, while when withdrawing goods, debt collectors do not use lying words. And what is the obligation to pay this debt is the debtor, while in the decision of the Sawahlunto District Court number 73 / Pid.B / 2018 / PN SWL the prosecutor is the debtor who should settle all of his debts.
STUDI FENOMENOLOGI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BORERO DESA AMPERA KECAMATAN OBA UTARA Sidin Usman; Jufri Togubu
TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i1.2400

Abstract

Untuk mengetahui Factor yang terpenting pada pengelolaan bumdes agar berjalan dengan baik dan efektif  maka system  pengendalian internal yang harus di terapkan diantaranya meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan minerapkan prinsip utama pengelolaan Bumdes dengan cara  kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabeliitas , dan sustainable. Metodologi  penelitian yang digunakan kualitatif diskriptif dengan pendekatan Fenomenologi,. Tehnik pengumpulan data yang digunakan  data primer,   Interview (Wawancara), Observasi, dan  Dokumentasi, sampel yang digunaka  Sumber data primer untuk menjawab tujuan penelitian adalah wawancara dengan sumber daya manusia dimana populasi tersebut di ambil beberapa orang pengurus BUMDes, Anggota BUMDes (pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan BUMDes Desa Ampera Sedangkam untuk informan kunci dalam penelitian ini adalah 1) Pemerintah Desa Ampera , 2) Ketua Bumdes, 3) Sekertaris Bumdes, 4) Bendahara Bumdes,1  Anggota Bumdes dan 1 orang toko masyarakat.Kata Kunci. Fenomenologi, Sistem Pengendalian Internal, pengelolaan Bumdes
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM) Gazali Rahman; La Jamaa
TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v15i2.2702

Abstract

This study examines the main problems; “How the principle of reversed of proof in corruption perspective Indonesian criminal law and Islamic criminal law?” The problem was studied by juridical, and shariah approach, and analyzed by qualitative descriptive. Data were collected through library research. The results showed: the principle of reversed of proof in corruption perspective Indonesian criminal law, has implied in Law No. 3 of 1971, and Law No. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2001. However, the Corruption Court in Indonesia have yet to implement the principle of reversed of proof in corruption to the fullest. Islamic criminal law also adheres to the principle of reversed of proof in corruption. It can be explored from dalalah 'ibarah Koran Surah Al-Nisa verse 135, also the story of Prophet Yusuf evidence on charges Zulaikha in Koran Surah Yusuf verse 24-29, and asbab al-nuzul Koran Surah Ali Imran verse 161, and the Prophetic traditions, and rules of fiqh. The principle of reversed of proof in corruption perspective Indonesian criminal law is limited and balanced. While the principle of reversed of proof in corruption perspective of Islamic criminal law is absolute.Keywords: principle reversed of proof, corruption, indonesian criminal law, islamic criminal law
PENGARUH KOMPETENSI, KINERJA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI TERHADAP KUALITAS TUGAS AKHIR MAHASISWA (Studi Kasus Pada Prodi Ekonomi Syariah IAIN Ambon) Muammar W. Maruapey; Muhammad H. Holle
TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i1.2040

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana proses penentuan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ambon dan untuk mengetahui pengaruh kompetensi dosen pembimbing terhadap kinerja dan kualitas skripsi mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ambon. Tipe penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode survei. Populasi dan sampel adalah mahasiswa tahap akhr atau mahasiswa penyelsaian skripsi pada angkatan 2013, 2014 dan 2015. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan formula multi regression guna mengetahui signifikansi variabel dependen terhadap variabel independen atau variabel X1, X2 yakni kompetensi dan kinerja dosen pembimbing tugas akhir terhadap variabel Y yaitu kualitas hasil tugas akhir mahasiswa (skripsi). Hasil penelitian ini menemukan nilai thitung (X1) sebesar 5,466 dengan tingkat signifikansi 0,000 dan thitung (X2) sebesar 5,215 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dilihat dari nilai koefisien thitung yang diperoleh berada pada arah positif, maka hal ini berarti bahwa variabel aspek kompetensi dan aspek kinerja berpengaruh positif terhadap kualitas tugas akhir mahasiswa. Sedangkan berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien variabel (X1) adalah positif yakni 0,646, dan (X2) adalah positif yakni 0,447 hal ini berarti bahwa meningkatnya aspek kompetensi dan kinerja dosen dapat berakibat pada peningkatan kualitas tugas akhir mahasiswa. Dengan demikian dapat disimpulkan Ha diterima. Artinya aspek kompetensi dan kinerja yang tinggi dari dosen secara positif dapat meningkatkan kualitas tugas akhir mahasiswa. Sementara Hasil pengujian model keseluruhan diperoleh nilai F sebesar 65,674 dngan arah positif dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000. hal ini berarti bahwa aspek kompetensi dan aspek kinerja dosen secara bersama-sama berkontribusi terhadap kualitas tugas akhir. Dengan demikian dapat disimpulkan Ha diterima. Artinya aspek kompetensi dan kinerja yang tinggi dari dosen secara positif dan signifikansi berpengaruh pada kualitas tugas akhir mahasiswa. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan estimasi regresi, diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) adalah 0,790 artinya 79,0% variasi dari variabel bebas aspek kompetensi dan aspek kinerja, sedangkan sisanya sebesar 21% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini. Kata Kunci : Kompetensi, kinerja, dosen, kualitas, tugas akhir

Page 21 of 29 | Total Record : 286

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 1 (2025): TAHKIM Vol. 20 No. 2 (2024): TAHKIM Vol. 20 No. 1 (2024): TAHKIM Vol. 19 No. 2 (2023): TAHKIM Vol 19, No 1 (2023): TAHKIM Vol. 19 No. 1 (2023): TAHKIM Vol 18, No 2 (2022): TAHKIM Vol. 18 No. 2 (2022): TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM Vol 17, No 2 (2021): TAHKIM Vol 17, No 1 (2021): TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM Vol 16, No 1 (2020): TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM Vol 15, No 1 (2019): TAHKIM Vol 14, No 2 (2018): TAHKIM Vol 14, No 2 (2018): TAHKIM Vol 14, No 1 (2018): TAHKIM Vol 13, No 1 (2017): TAHKIM: JURNAL HUKUM DAN SYARIAH Vol 13, No 2 (2017): TAHKIM Vol 13, No 2 (2017): TAHKIM Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 2 (2014) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 11, No 2 (2015) Vol 10, No 2 (2014) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2013) Vol 9, No 1 (2013) More Issue