cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
lajamaa26@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota ambon,
Maluku
INDONESIA
TAHKIM
Published by Institut Agama Islam Negeri Ambon
ISSN : 18580734     EISSN : 26545357     DOI : 10.33477/thk
Core Subject : Economy, Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 286 Documents
 18   19   20   21   22 
ANALISIS YURIDIS AGUNAN SK PNS DITINJAU DARI FATWA DSN TENTANG RAHN TASJILY Azmi Abdul Aziz
TAHKIM Vol 17, No 2 (2021): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v17i2.1741

Abstract

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin. Rahn di bolehkan demi pemenuhan kebutuhan dan timbulnya rasa tolong menolong antar sesama. Barang jaminan (marhun) harus berupa harta (mal) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, Marhun dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah. SK PNS boleh dijaminkan menurut KUHPerdata. SK PNS bukan merupakan jaminan kebendaan akan tetapi merupakan hak istimewa yang didapatkan PNS. Penelitian yuridis normatif. SK PNS tidak dapat dijadikan jaminan mutlak. Kata Kunci: Rahn, SK PNS, Eksekusi
Model Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Menggunakan Analisis Spasial Yuli Hastuti; Nani Sukartini Sangkala
TAHKIM Vol 16, No 1 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i1.2225

Abstract

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan representasi tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi Maluku Tahun 2019 melambat dibandingkan Tahun 2018. Interaksi ekonomi antar kabupaten/kota menimbulkan adanya independesni spasial. Fokus penelitian ini adalah pemodelan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku menggunakan Analisis Regresi Spasial. Model laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku yang sesuai adalah model Spatial Autoregressive (SAR). Korelasi spasial laju pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota Maluku sebesar 0,011 sehingga peningkatan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tertentu akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tetangganya yang bersinggungan sisi sebesar 0,011 %. Produk Domestik Regional Bruto dan realisasi pendapatan signifikan berpengaruh positif sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka signifikan berpengaruh negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku. Kata Kunci: Laju Pertumbuhan Ekonomi, Analisis Spasial, Spatial Autoregressive
BERSEDEKAH KEPADA PENGEMIS PERSPEKTIF HADIS NABI SAW H. Rajab; Marlina Wally
TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v15i2.2471

Abstract

Nowadays begging has been abused by some people as a profession so that the urge not to give "alms" to beggars on the streets, red lights, and other public places. Even in some places, this appeal will be endeavored to be upgraded to a regional regulation or other legal regulation. Begging in the perspective of the Prophet's hadith is forbidden and only allowed under three conditions, namely those who are in debt to repay their debts, people affected by disasters, such as crop failures, begging to meet their needs, until he has a business that can meet his basic needs, and people who are widely known as very needy people. The Prophet provide solutions so that beggars can try to overcome economic difficulties.Keywords: charity, beggars, hadith of the Holy Prophet, Islamic law.
TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM ENAKMEN JENAYAH SYARI’AH SELANGOR NOMOR 9 TAHUN 1995 PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI’AH Sudarti Sudarti
TAHKIM Vol 17, No 2 (2021): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v17i2.1496

Abstract

ABSTRAK Penulis dalam penelitian ini hendak melihat ketentuan tindak pidana perzinaan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995. Kemudian menganalisisnya dengan menggunakan maqa>s{id asy-syari>’ah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis maqa>s{id asy-syari>’ah, hukuman bagi pelaku zina dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 yaitu terdapat aspek d{aru>ri>yyat yang berkenaan dengan hukuman bagi pelaku zina yaitu aspek pemeliharaan keturunan (h{ifż al-nasl). Aspek ini merupakan aspek yang berkaitan dengan hak-hak anak dan hubungan keperdataan seorang anak dengan orangtua kandungnya, dalam hal ini adalah ayah biologisnya. Jika pelaku zina tidak diancam dengan hukuman yang berat, tentu para pelakunya akan mengulangi perbuatannya lagi. Kata kunci: maqa>s{id asy-syari>’ah, tindak pidana perzinaan, Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995. ABSTRACT The author in this study wants to see the provisions of the crime of adultery as contained in the provisions of the Selangor Sharia Jenayah Enakmen Number 9 of 1995. Then analyze it by using maqa>s{id asy-syari>’ah. The type of research used is library research with a juridical-normative approach. The results showed that based on the analysis of maqa>s{id asy-syari>’ah, the punishment for adultery offenders in the Selangor Sharia Jenayah Enakmen Number 9 of 1995, namely there are aspects of d{aru>ri>yyat relating to the punishment for adultery, namely the maintenance of offspring (h{ifż al-nasl). This aspect is an aspect that relates to children's rights and the civil relationship between a child and its biological parents, in this case the biological father. If the adulterer is not threatened with a harsh penalty, of course the perpetrators will repeat the act again. Keywords: maqa>s{id asy-syari>’ah, the crime of adultery, Enakmen Jenayah Syariah Selangor Number 9 of 1995.
Implementasi Pembayaran Upah Pekerja pada Perusahaan yang Mengalami Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 124/K/Pdt.Sus/2011 pada Kasus PT. Istaka Karya) Daulat Nathanael Banjarnahor; David Banjarnahor
TAHKIM Vol 17, No 2 (2021): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v17i2.2327

Abstract

AbstrakHubungan hukum dalam ketenagakerjaan tidak akan menjadi konflik jika pihak debitur memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran upah dengan tepat waktu serta sesuai dengan kewajiban yang harus dibayarkan. Tetapi kadang karena alasan krisis atau keadaan tertentu menyebabkan pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajiban tepat waktu atau hingga tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang. Akibat dari ketidakmampuan debitur atau keadaan cedera janji dalam memenuhi kewajibannya menimbulkan tuntutan berupa pengajuan gugatan kepailitan oleh pihak kreditur. Permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini adalah bagaimana Implementasi Pembayaran Upah Pekerja pada Perusahaan yang Mengalami Pailit yaitu PT. Istaka Karya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.124/K/Pdt.Sus/2011. Berdasarkan permasalahan yang ada dapat diambil pembahasan bahwa: pertama, Pembayaran upah pekerja atau buruh termasuk kategori sebagai hak istimewa umum, sehingga pekerja atau buruh dikategorikan kreditor preferen karena memiliki hak istimewa dari undang-undang, dan kedua, Hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh adalah hubungan subordinasi, artinya adalah antara pengusaha dengan pekerja atau buruh mempunyai kedudukan yang berbeda, dimana salah satu pihak memberikan perintah untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian kerja dan memberikan upah kepada pihak pekerja atau buruh dan pihak lainnya melaksanakan perintah atau yang diperintah untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian kerja dengan menerima upah kerja. Kata Kunci: Pembayaran, Upah, Pekerja, Pailit AbstractLegal relations in employment will not be a conflict if the debtor fulfills the obligation to make wage payments in a timely manner and in accordance with the obligations to be paid. But sometimes for reasons of crisis or certain circumstances cause the debtor to be unable to meet obligations on time or until unable to meet debt repayment obligations. As a result of the inability of the debtor or the circumstances of the promise injury in fulfilling its obligations led to demands in the form of filing bankruptcy lawsuits by creditors. The problem raised in this article is how the Implementation of Worker Wage Payments in Companies That Are Insolvent is PT. Istaka Karya in accordance with the Supreme Court of Indonesia Decision No.124/K/Pdt.Sus/2011. Based on existing problems can be taken the discussion that: first, the payment of wages of workers or workers belongs to the category as a general privilege, so that workers or workers are categorized as preferred creditors because they have privileges from the law, and second, the relationship between employers and workers or workers is a subordinate relationship, meaning that it is between employers with workers or workers have different positions,  where one party gives an order to do a job in accordance with the contents of the labor agreement and provides wages to the worker or laborer and the other party carries out the order or is ordered to do a job in accordance with the contents of the labor agreement by receiving labor wages. Keywords: Paying, Wages, Workers, Bankruptcy  
TINJAUAN SUMBER-SUMBER HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN PERKEMBANGAN HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL Dery Ariswanto
TAHKIM Vol 17, No 2 (2021): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v17i2.1503

Abstract

This paper is used to elaborate on the sources of law in international contracts and their relation to the development of international contract law. An international contract is an agreement involving two or more countries and the contract can occur between countries, between state and private, or exclusively between private parties. While the sources used as a reference in the application of international cooperation include international treaties, customary international law, general legal principles, judgments and judicial bodies, contracts/ agreements, and national law. Contract activities or international agreements will continue to grow and develop in a better direction if the sources in the international contract law above are fully implemented. The development of contract law in the international world is marked by the growth of soft-law and hard-law, for example with the existence of UNIDROIT, CISG, UNCITRAL and agreements or other legal sources like that which have been able to improve international contract arrangements and are able to bring harmony to facilitate business transactions between countries in the international world.
KAJIAN HUKUM TAKLIFI MENURUT PARA IMAM MAZHAB Fikri Muhtada Muhtada; M Geri coslo coslo; Muhammad Abdul Aziz Abdul Aziz
TAHKIM Vol 17, No 2 (2021): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v17i2.1097

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para imam mazhab tentang hukum taklifi .Pembahasan tentang hukum taklifi’ adalah salah satu dari beberapa kajian Ushul Fiqh. Bahkan salah satu tujuan utama dari studi Ushul Fiqh adalah bagaimana menyimpulkan hukum taklifi’ dari sumber-sumbernya dan penerapannya masa kekinian. Metode yang digunakan dalam karya ini adalah mengunakan metode analisis deskriptif dengan mengunakan studi pustaka dari beberapa sumber yang terpecaya. Hasil dari tinjauan pustaka adalah bahwa hukum taklifi adalah hukum-hukum ini yang digunakan oleh seorang mukallaf untuk menjadi tumpuan dalam menjalankan ibadah. Hukum taklifi menurut pengertian kebahasaan adalah hukum pemberian beban sedangkan menurut istilah adalah perintah Allah yang berbentuk pilihan dan tuntutan. Dinamakan hukum taklifi karena perintah ini langsung mengenai perbuatan seorang mukallaf (balig dan berakal sehat). Hukum taklifi menpunyai pembagian-pembagian yaitu,Ijab adalah firman yang menuntut melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan pasti, Nadb adalah firman Allah yang menuntut melakukan suatu perbuatan dengan perbuatan yang tidak pasti, tetapi hanya berupa anjuran untuk berbuat, Tahrim adalah firman yang menuntut untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti, karahah adalah firman Allah yang menuntut untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti, tetapi hanya berupa anjuran untuk tidak berbuat,dan ibahah adalah firman Allah yang memberi kebebasan kepada mukalaf untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Kata kunci:Taklifi,Nadb,Ibahah,Kaarahah,Tahrim.
HAMBATAN SISTEM PERADILAN ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA Mohdar Yanlua; Tuti Haryanti; Abdul Kasim Abdul Kasim Peisama
TAHKIM Vol 17, No 2 (2021): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v17i2.2398

Abstract

The birth of the e-court application has changed the justice system in Indonesia. The Supreme Court continues to encourage every judicial institution to implement Perma's orders, including the Ambon Religious Court. This study aims to examine the implementation and obstacles of the electronic justice system in the Ambon Class IA Religious Courts.The research method used is empirical with primary and secondary data sources. Primary data were obtained by conducting in-depth interviews with several informants at the Ambon Religious Court. Secondary data, namely reviewing and analyzing legal provisions, articles related to the object of study. The results showed that the Ambon Religious Court had attempted to implement the electronic justice system, but it was not yet optimal. There are several obstacles encountered in its implementation, namely the low ability of justice seekers to use the e-court feature, justice seekers do not know the utility value of e-court and inadequate internet facilities. Therefore, the Ambon Religious Courts need to conduct education and socialization of e-courts to realize the ideals of the Supreme Court in modernizing the judiciary without deviating from the principles of civil procedural law.Keywords: Electronic Justice System, Barriers, Ambon Religious Court
KONSEP SYARAT SAH AKAD DALAM HUKUM ISLAM DAN SYARAT SAH PERJANJIAN DALAM PASAL 1320 KUH PERDATA Muhammad Romli
TAHKIM Vol 17, No 2 (2021): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v17i2.2364

Abstract

Community social activities will not be separated from the name of the transaction, be it in barter, renting or buying and selling. The activity will be due to how the community can fulfill its basic needs, so that the transaction cannot be abandoned. However, people sometimes do not think about all the transaction activities are legal or not, because they are more focused on their needs. In addition, economic activities and systems are increasingly developing, as is the case with Islamic economics, this has an impact on the regulation required as a formal legal for every transaction made. But not all of these regulations exist to encourage the development of the Islamic economic system.Because there must be a solution to make certain legal regulations, to make a belief that the transactions carried out by the community are legal both Islamic and positive law, thus having strong legal force. In this paper, we try to analyze the concept of contract in muamalah fiqh and the concept of agreement in the Civil Code. The focus of the questions in this research is. What is meant by the contract and the legal basis of the contract, how is the difference between Ulama and the concept of the contract, how is the comparison of the concept of the contract in the Fiqh of Muamalah with the concept of agreement in the Civil Code.This paper is compiled based on a comparative method, which is trying to compare an Islamic law with a statutory regulation in the matter of the legality of a contract. The conclusions in this paper are. In terms of Article 1320 of the Civil Code regarding the legal requirements of an agreement or contract with the legal terms of the contract in muamalah fiqh there is not so much difference, even the authors are of the same opinion. However, the difference is about the legal source of the contract taken, because it is in fiqh muamalah the legal basis in the act is Q.S al-Maidah paragraph 01. But in the Civil Code the legal basis for making an agreement is from article 1338 concerning the principle of freedom to make an agreement Keywords: Agreement Terms, Islamic Law, Article 1320 Civil Code.
THE DISTRIBUTING SYSTEM OF SEA RECLAMATION AS AN INHERITANCE IN PULAU BUNGIN VILLAGE: AN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE Siti Aminah; Arif Sugitanata
TAHKIM Vol 17, No 2 (2021): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v17i2.2337

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to examine the division system of sea reclamation as an inheritance in Pulau Bungin Village, West Nusa Tenggara, based on the standpoint of Islamic law. The qualitative research method was used in this study. The observation, interview, and documentation provided in the form of induction analysis through reduction, discussion, and conclusion are data collection methods. It starts with a family who is free to claim the sea area around the house as their property, which will then be passed on to the testator's heirs after the testator's death. Following the claim, a marker or stake is placed as evidence that someone already owns the area. The next step is to legitimise the related-vil.Keywords: Reclamation, Inheritance, Pulau Bungin, Islamic Law.

Page 20 of 29 | Total Record : 286

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 1 (2025): TAHKIM Vol. 20 No. 2 (2024): TAHKIM Vol. 20 No. 1 (2024): TAHKIM Vol. 19 No. 2 (2023): TAHKIM Vol. 19 No. 1 (2023): TAHKIM Vol 19, No 1 (2023): TAHKIM Vol 18, No 2 (2022): TAHKIM Vol. 18 No. 2 (2022): TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM Vol 17, No 2 (2021): TAHKIM Vol 17, No 1 (2021): TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM Vol 16, No 1 (2020): TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM Vol 15, No 1 (2019): TAHKIM Vol 14, No 2 (2018): TAHKIM Vol 14, No 2 (2018): TAHKIM Vol 14, No 1 (2018): TAHKIM Vol 13, No 1 (2017): TAHKIM: JURNAL HUKUM DAN SYARIAH Vol 13, No 2 (2017): TAHKIM Vol 13, No 2 (2017): TAHKIM Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 2 (2014) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 11, No 2 (2015) Vol 10, No 2 (2014) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2013) Vol 9, No 1 (2013) More Issue