cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
lajamaa26@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota ambon,
Maluku
INDONESIA
TAHKIM
Published by Institut Agama Islam Negeri Ambon
ISSN : 18580734     EISSN : 26545357     DOI : 10.33477/thk
Core Subject : Economy, Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 286 Documents
 20   21   22   23   24 
MENYOROTI POLIGAMI BAGI PNS DALAM KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM Nurulia Shalehatun Nisa; Maulana Umar Inamul Hasan; Arum Al Fakih
TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i1.3053

Abstract

Aturan dan ketentuan tentang poligami di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang yaitu antara lain ialah UU No.1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975, ketentuan khusus PP No.10 tahun 1983 dan PP No.45 tahun 1990, serta Kompilasi Hukum Islam. Tulisan ini bertujuan untuk memetakan konsep dan status poligami yang telah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peneliti mencoba mengkontekstualkan praktik poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan relevansinya terhadap undang-undang yang berlaku. Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif secara sederhana yang mengacu pada teori analisa struktural fungsional oleh Emile Durkheim.Konsep dan substansi poligami dalam perundang-undangan di Indonesia tidak memiliki banyak perbedaan yaitu mengatur tentang prosedur dan persyaratan melakukan poligami dan bertujuan untuk menjamin hak dan keadilan bagi siapapun yang terlibat dalam perkawinan poligami. Namun dewasa ini, perundang-undangan tersebut tidak lagi cukup relevan untuk menjamin keadilan. Peneliti menawarkan solusi agar terwujudnya perundang-undangan poligami yang ideal di Indonesia, selain diperlukannya aturan yang mencakup tentang prosedur pengawasan yang harus diberlakukan, hal ini juga berakar pada perlunya pemahaman yang terpatri pada masing-masing individu menghayati tujuan dasar mengapa hukum diciptakan; keadilan.Kata kunci : Poligami, Perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil
PERSAMAAN AGAMA SEBAGAI KONSEP INTI KAFA'AH DALAM ISLAM: PERSEPSI PASANGAN PERKAWINAN CAMPURAN DI KECAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA Fathurrahman Fathurrahman; Hulaimi Azhari
TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i1.2896

Abstract

Pada zaman sekarang perkawinan campuran merupakan suatu hal yang lumrah dalam masyarakat dikarenakan berkembangnya alat komunikasi. Selain itu juga, tingginya pendidikan seseorang mempengaruhi kemampuan dalam berkomunikasi dengan bahasa asing sehingga mempermudah terjadinya interaksi antar bangsa. Sehingga tidak  jarang banyak diantara mereka yang bertemu dan berteman berawal dari media sosial yang kemudian mereka teruskan hingga terjalin hubungan baik diantara kedua belah pihak. Tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana kehidupan keluarga perkawinan campuran dan konsep kāfā’ah terhadap pasangan perkawinan campuran dalam hukum Islam. Metode penelitian adalah penelitian lapangan (field reserch). Dalam tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Adapun hasil penelitiannya adalah pasangan perkawinan campuran beranggapan bahwa penerapan konsep kāfā’ah sangat penting, kriteria calon pasangan yang paling utama adalah agama, sedangkan kriteria lainnya sebagai faktor pendukung. Sedangkan dalam hukum Islam, yaitu teori maslah}a>h mursalah memberikan jawaban yang sama yaitu agama merupakan kriteria yang paling utama dalam sebuah konsep kāfā’ah.
DAMPAK EKONOMI SYARIAH DI ERA COVID 19 DI INDONESIA Basaria Nainggolan
TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i1.2853

Abstract

Covid pada dasarnya menimbulkan dampak ekonomi terhadap masyarakat di Indonesia. Dalam kaitan ini perlu dianalisis pula dampaknya dari aspek ekonomi syariah
BERSENGGAMA SAAT MENSTRUASI DALAM TINJAUAN AL-QUR’AN DAN SAINS Zainul Wailissa
TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v15i2.3060

Abstract

Human in life have physical and spiritual needs. Human spiritual needs are needs related to the mind and soul. One of the spiritual needs of humans is the need to have intercourse with a husband or wife. In Islam marriage is a means for humans to meet these needs proportionally so that Islam provides guidance on how to carry out these relationship, for example by not having intercourse when the wife menstruating. This prohibition is explicitly explained by Allah in the Al-Qur’an Surah al-Baqarah (2): 222 and the hadith Prophet Muhammad Saw narrated by at-Tirmidzi. Allah’s prohibition and the hadith of the Prophet Muhammad Saw can actually be explained by a scientific approach that sexual intercourse during menstruation can endanger the health of husband and wife because it can cause various diseases such as endometriosis, infection of the cervix, syphilis and other diseases of the reproductive and sudden death.Keywords: Intercourse, menstruation, Al-Qur’an, science. 
URGENSI PENCATATAN NIKAH DALAM MENGURANGI RESIKO PENYALAHGUNAAN PERKAWINAN PERSFEKTIF GENDER Ikmal Hafifi
TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i1.1664

Abstract

secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Secara gender, perkawinan tidak tercatat hanya menempatkan posisi perempuan dilabeli sifat negatif (stereotif) dan posisi yang rendah (marjinalisasi)
STATUS BADAN HUKUM BMT AL FALAH CIREBON: STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013 DAN HUKUM ISLAM Muhammad Lutfi Hakim; Abdur Rokhim; Hulaimi Azhari
TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i1.2897

Abstract

BMT Al Falah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang sudah dipercaya lebih dari 13 tahun.BMT Al Falah mampu berperan aktif memberdayakan ekonomi masyarakat melalui berbagai produk layanan syariah yang menarik, kompetitif dan halal. BMT Al Falah memilik banyak cabang di berbagai wilayah yang kantor pusatnya berada di Sumber Kabupaten Cirebon. BMT Al Falah cabang Indramayu, Majalengka dan Kuningan secara strutktur organisasi tetap berpusat dengan kantor pusat, dengan demikian badan hukum diseluruh cabangnya menggunakan badan hukum yang sama yaitu Nomor 09/BH/KDK-10.17/IX/1998 dan seluruh prodak yang ada disetiap cabang sama, baik itu dari sisi Baitul Maal maupun Baitul Tamwil. Perluasan wilayah atau cabang oleh BMT Al Falah sampai saat ini status badan hukum dan dalam aktifitasnya masih menggunakan badan hukum koperasi, sedangkan pasal 27 UU LKM menghendaki BMT Al Falah sebagai Lembaga Keuangan Mikro berubah menjadi perbankan. Hasil kajian yang mendalam dalam tulisan ini, berdasarkan pasal 27 UU No. 1 tahun 2013 tentang LKM dalam implementasinya mengharuskan BMT menjadi Perbankan. Artinya yang dirubah adalah caranya. Yakni untuk melaksanakan tujuan tersebut BMT Al Falah harus menjadi perbankan berdasarakan pasal 27 UU LKM.
ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS HILANGNYA BENDA BERHARGA MILIK NASABAH YANG DISIMPAN DALAM SAFE DEPOSIT BOX (SDB) DAN UPAYA PENYELESAIANNYA Rahmi Rahmi Zubaedah; Imanudin Imanudin Affandi; Dede Suana Ependi
TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i1.2873

Abstract

The purpose of this study is to determine the factors that cause the loss of valuable objects belonging to customers stored in the Safe Deposit Box (SDB), to determine the bank's responsibility for the loss of valuable objects belonging to customers stored in the Safe deposit box (SDB) and to find out the efforts made by the customer for the loss of valuable objects stored in the Safe deposit box (SDB). The approach method used in this research is a normative juridical approach. That is the study of theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to Safe Deposit Boxes (SDB). From the results of this study, it can be concluded that the factors that cause the loss of valuable objects belonging to customers that are stored in the Safe Deposit Box are the factor of not applying the precautionary principle, the factor of not applying the principle of knowing customers, and the factor of not applying the principle of bank secrecy by the bank. The responsibility of the bank for the loss of valuable objects belonging to customers stored in the Safe deposit box is that the bank is obliged to provide compensation to its customers as a result of their mistakes and omissions that do not apply banking principles. Efforts made by customers for the loss of valuable objects stored in Safe deposit boxes are to propose dispute resolution efforts in the form of non-litigation efforts (outside court) by means of mediation, adjudication, arbitration at alternative dispute resolution institutions (LAPS) in the financial services sector and other efforts litigation (through the court) by filing a lawsuit against the law to the district court.Keywords: Bank, Safe Deposit Box, Customer
URGENSI KEARIFAN LOKAL BAGI KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN PERDAMAIAN DI MALUKU PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER Hasbollah Toisuta; La Jamaa
TAHKIM Vol 14, No 2 (2018): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v14i2.3075

Abstract

This paper aims to explore and explain the urgency of the values of “local wisdom” for the sustainability of peace building in the Maluku people. Local wisdom is meant in the form of values of living together which are used as moral guidelines for caring for life together across religions and beliefs. While the values of living together can be in the form of expressions that contain the philosophy of social life or values that shape the daily behavior of the community. The values of local wisdom were analyzed based on the perspective of contemporary fiqh. Contemporary fiqh approach here is intended to see to what extent the values contained in local wisdom of the Maluku people have relevance to fiqh and its contextualization in contemporary Maluku society. Based on the results of the research, it was found that the values of local wisdom are still deemed necessary to continue to be developed and become an important part in building peace in Maluku. From the perspective of contemporary fiqh, local traditional values are an important dimension for the dialogue between Islam and local culture. Contemporary fiqh views the local traditional values of the Maluku people as being categorized as 'Urf (known good traditions) that can contribute to peace.Keywords: local wisdom, peace building, contemporary fiqh
IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG OPERASI PERUBAHAN KELAMIN WARIA DAN PENYEMPURNAAN KELAMIN CACAT La Jamaa; Faisal Kaliky
TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i1.2969

Abstract

Reeality show, that there are people who are born with sex organs as a perfect man, but dressed as a woman, commonly called transvestites. Because there are psychiatric in question are not satisfied with its genitals. With advances in medical technology today, these conditions can be corrected through a sex change. In this context, Islam permits and even suggested a sex change for a person to have double genitalia, penis and vagina, or have no genitals at all (khunsa), to clarify and functioning optimally and definitively one of the genitals because it would provide a greater benefit compared with the hazard (mafsadat) it. While transsexual is a person of the opposite sex male genitals and physically perfect, but deliberately look or behave like a woman, the Indonesian Ulama Council (MUI) has issued a fatwa forbidden sex change operations for transsexuals.Keyword: Fatwa, transvestite, and gender operation
MISREPRESENTASI HUKUM ISLAM DALAM HUKUM POSITIF DI MASA PEMERINTAHAN REFORMASI (Undang-Undang Perburuhan dan Undang-Undang Penjaminan) Mohdar Yanlua
TAHKIM Vol 13, No 2 (2017): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v13i2.3168

Abstract

Representasi Hukum Islam dalam Hukum Positif saat ini sudah mengakomodasi nilai Islam, namun belum sampai pada taraf ideal. Berbagai pendekatan digunakan oleh pakar dan peneliti dalam rangka mengakomodir norma agama, sehingga fenomena itu dapat dengan mudah dipetakan dalam perdebatan akadamis, tetapi masih sedikit yang menitikberatkan studi pada pendekatan misrepresentasi nilai Islam dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, studi ini sebagai respons atas kekosongan studi itu, dengan melihat representasi Nilai Islam dalam undang-undang yakni UU Perburuan, UU KPK dan UU Penjaminan. Studi ini merupakan studi normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam menunjukkan adanya representasi Hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terjadinya misrepresentasi diakibatkan oleh factor kurang terakomodirnya Hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan yang memunculkan kontestasi hukum. Hal ini tentunya berimplikasi pada efektivitas hukum, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan kepada hukum positif, bahkan menolak proses dan keputusan hukum. Dengan hasil studi tersebut diharapkan produk perundang-undangan di Indonesia dapat mengakomodir nilai Islam secara komprehensif, tidak hanya secara formal dan simbolis.  Tawaran ini dapat meminimalisir dikotomi dan pertentangan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Demikian pula, studi lanjutan mengenai representasi nilai Islam ke dalam undang-undang masih perlu terus dilakukan mengingat kompleksitas masyarakat mengalami perubahan cepat yang juga menuntut penyesuasian kebijakan pemerintah.   Keywords: Misrepresentasi, Hukum Islam, Hukum Positif, Undang-Undang

Page 22 of 29 | Total Record : 286

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 1 (2025): TAHKIM Vol. 20 No. 2 (2024): TAHKIM Vol. 20 No. 1 (2024): TAHKIM Vol. 19 No. 2 (2023): TAHKIM Vol 19, No 1 (2023): TAHKIM Vol. 19 No. 1 (2023): TAHKIM Vol 18, No 2 (2022): TAHKIM Vol. 18 No. 2 (2022): TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM Vol 17, No 2 (2021): TAHKIM Vol 17, No 1 (2021): TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM Vol 16, No 1 (2020): TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM Vol 15, No 1 (2019): TAHKIM Vol 14, No 2 (2018): TAHKIM Vol 14, No 2 (2018): TAHKIM Vol 14, No 1 (2018): TAHKIM Vol 13, No 1 (2017): TAHKIM: JURNAL HUKUM DAN SYARIAH Vol 13, No 2 (2017): TAHKIM Vol 13, No 2 (2017): TAHKIM Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 2 (2014) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 11, No 2 (2015) Vol 10, No 2 (2014) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2013) Vol 9, No 1 (2013) More Issue