cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
lajamaa26@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota ambon,
Maluku
INDONESIA
TAHKIM
Published by Institut Agama Islam Negeri Ambon
ISSN : 18580734     EISSN : 26545357     DOI : 10.33477/thk
Core Subject : Economy, Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 286 Documents
 21   22   23   24   25 
MENYOROTI POLIGAMI BAGI PNS DALAM KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM Nurulia Shalehatun Nisa; Maulana Umar Inamul Hasan; Arum Al Fakih
TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i1.3193

Abstract

The provisions regarding polygamy in Indonesia have been regulated in several laws, including Law Number 1 of 1974, Government Regulation Number 9 of 1975, special provisions of Government Regulation Number 10 of 1983 and Government Regulation Number 45 of 1990, as well as the Compilation of Islamic Law. This paper aims to map the concept and status of polygamy that already exists in various laws and regulations in Indonesia. Researchers try to contextualize the practice of polygamy carried out by Civil Servants and their relevance to applicable laws. This paper is the result of a simple qualitative research that refers to the theory of functional structural analysis by Emile Durkheim. The concept and substance of polygamy in Indonesian legislation does not differ much, that is, it regulates the procedures and requirements for polygamy and aims to guarantee rights and justice for anyone involved in polygamous marriages. But today, these laws are no longer relevant enough to guarantee justice. Researchers offer solutions for the realization of the ideal polygamy legislation in Indonesia. In addition to the need for rules that cover supervisory procedures that must be enforced, it is also necessary to have an understanding that is imprinted on each individual to live up to the basic purpose of the law being created, namely to achieve justice.Keywords: Polygamy, legislation, Civil Servants, justice.
ANALISIS MASHLAHAH DALAM STATUS HUKUM PERWALIAN ANAK LUAR NIKAH YANG LAHIR DALAM IKATAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF KHI Prastowo, Heru
TAHKIM Vol. 18 No. 2 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i2.2536

Abstract

ANALISIS MASHLAHAH DALAM STATUS HUKUM PERWALIANANAK LUAR NIKAH YANG LAHIR DALAM IKATAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF KHI Heru PrastowoUniversitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah TulungagungEmail: wafabariklana@gmail.com  ABSTRAK Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, lahir batin sakinah mawaddah warahmah dunia dan akhirat. Namun dalam kenyataannya untuk mencapai tujuan yang sangat mulia tersebut tidak mudah begitu saja. Tuntutan kehidupan modern serta kemajuan teknologi dengan banyaknya media sosial, menjadi kendala yang signifikan dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Karena banyaknya media sosial, selain membawa dampak positif juga harus diakui tetap membawa dampak negatif, diantaranya terjadi hubungan antara pria dan wanita tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Akhirnya banyak terjadi anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah tersebut, baik di luar pernikahan maupun didalam pernikahan. Tentunya hal ini akan berimplikasi hukum terhadap status anak dari hubungan yang tidak sah tersebut, baik hukum perwalian maupun waris. Penelitian ini akan membahas tentang analisis mashlahah status hukum perwalian anak luar nikah yang lahir dalam ikatan pernikahan menurut KHI. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa menurut KHI Pasal 99, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari pasal ini dapat diketahui bahwa anak yang lahir dari akibat hubungan yang tidak sah, tapi kalau dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka akan mempunyai hubungan nasab kepada bapaknya (suami ibunya). Pada hakikatnya pendapat dalam KHI tersebut bermuara pada Maqoshid Al-Syari’ah hifdu Al-Nasl, analisis mashlahah dari pendapat KHI adalah untuk menjaga keberlangsungan sebuah rumah tangga, selain itu juga untuk menjaga kehormatan anak (hifdu al irdh), bahwasanya anak terlahir dalam keadaan suci, yang juga membutuhkan status hukum yang jelas dari segi nasab dan perwalian. Kata kunci: Mashlahah, Hukum Perwalian, Anak Luar Nikah
DISKURSUS HISTORIS MUHAMMADIYAH DI KOTA AMBON Loilatu, Abd Muin; Laisouw, Yusup
TAHKIM Vol. 18 No. 2 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i2.3996

Abstract

Muhammadiyah which was founded by KH. Ahmad Dahlan on November 18, 1912 in Kauman Yogyakarta, is one of the modernist and reformist Islamic organizations in Indonesia that has made good history, especially in the city of Ambon. Muhammadiyah Association is one of the amar ma'ruf nahi munkar Islamic movements. Muhammadiyah's historical discourse was officially established in Ambon City in 1932 by holding Hisbul Wathan scouting activities under the leadership of Hisbulwathan (HW) activist Saleh Kastrol Saparwi in Ambon. Since the presence of Muhammadiyah in Ambon City, Muhammadiyah members have sprung up in Ambon City: 'Aisyiyah, Hisbulwathan, Muhammadiyah Youth, Nasyiatul 'Aisyiyah, Muhammadiyah Student Association, Muhammadiyah Student Association, Tapak Suci Putra Muhammadiyah.Keywords: Discourse, history, Muhammadiyah Ambon City
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE PADA POLSEK HUAMUAL Lonthor, Ahmad; Umar, Risno
TAHKIM Vol. 18 No. 2 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i2.3987

Abstract

Settlement of crimes committed by children at the Huamual Police Sector were resolved through a restorative justice approach, in which the legal settlement process took place by bringing the victim and perpetrator (suspect) together to sit in a meeting to talk together, mediator, facilitator, or supervisor. Especially for children who commit criminal acts, restorative justice is important to apply because the child's psychological factors must be considered. In implementing the principle of restorative justice, the victims and their families, the perpetrators and their families, and the parties jointly conduct election deliberations with decisions that are as non-punitive as possible and prioritize solutions by taking into account the best interests of the child, victim and community.Keywords: restorative justice, child crime 
EKSISTENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TIDAK PIDANA LAIN YANG TERKAIT KORUPSI Hartanto, Hartanto
TAHKIM Vol. 18 No. 2 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i2.1715

Abstract

Korupsi merupakan perilaku tercela atau tidak bermoral yang terjadi hampir diseluruh dunia, apalagi di negara-negara miskin/ berkembang, bahkan meskipun koruptor sering disebut orang yang cacat secara agama, namun faktanya korupsi tetap ada, baik korupsi secara murni merupakan perbuatan pidana korupsi maupun perbuatan pidana lain terkait korupsi. Eksistensi hukum pidana perlu ditekankan, agar para pelaku korupsi tidak berdalih bahwa perbuatannya tidak masuk ke dalam kategori tindak pidana korupsi. Bahkan ditengah bangsa Indonesia dan seluruh dunia berduka karena pandemi Covid-19, masih saja ada korupsi justru terhadap dana bantuan sosial. Penelitian normatif ini akan mengkaji pengturan tindak pidana dalam korupsi dan pidana lain terkait korupsi
PENERAPAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DI KABUPATEN BULELENG Muis S. A. Pikahulan; Hardianto Hardianto
TAHKIM Vol 18, No 2 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i2.3897

Abstract

Sampah merupakan masalah besar di setiap negara, salah satunya Indonesia. Penurunan sampah di Indonesia sangat memprihatinkan karena antara tahun 2019 hingga2021 timbulan sampah yang cukup besar yaitu 92.397.017,56 ton. Selain itu, angka kelahiran bervariasi dalam satu hari mencapai 253.142,51 ton. Jumlahnya tidak sedikit, dan ini menjadi bukti nyata bahwa masalah sampah di Indonesia merupakan masalah yang belum terpecahkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi Pergub Bali No. 97 Tahun 2018 Tentang Kekerasan Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Buleleng dan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan warga Kabupaten Buleleng, untuk mengatasi permasalahan penggunaan plastik sekali pakai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum deskriptif empiris. Penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa ini tidak optimal. Hukuman terhadap pelanggar berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 oleh Gubernur Bali hanya dikenakan sanksi administratif, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi yang melanggarnya. Upaya pemerintah untuk memutus kebergantungan warga Buleleng dalam penggunaan plastik sekali pakai (PSP) pada penelitian ini berdasarkan Pasal 17(2) Keputusan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018, dilaksanakan dengan diberikan pembinaan dan pengawasan melalui informasi, saran, bantuan teknis, pelatihan atau dukungan dalam pelaksanaan Pencegahan Sampah (PSP) dan penegakan hukum pemerintah, produksi bersih dan penerapan prinsip 4R (reduksi, penggunaan kembali, daur ulang, dan penggantian) dapat dilaksanakan.
ANALISIS FATWA SYAIKH SYAUQI IBRAHIM ‘ABDUL KARIM ‘ALLAM TENTANG CHILDFREE ulath, sanusi; Thalhah, Thalhah; Mualim, Much.
TAHKIM Vol. 18 No. 2 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i2.3882

Abstract

Penelitian ini berkaitan dengan fatwa Syaikh Syauqi> Ibra>hi>m ‘Abdul Kari>m ‘Alla>m seorang Mufti Agung Mesir tentang hukum childfree, yang dijadikan dasar oleh sebagian umat Islam dalam membolehkan childfree, tujuannya untuk mengetahui dan mendeskripsikan fatwa Syaikh Syauqi> Ibra>hi>m ‘Abdul Kari>m ‘Alla>m tentang childfree dan juga untuk mengetahui analisis dalil hukum yang digunakan Syaikh Syauqi> Ibra>hi>m ‘Abdul Kari>m ‘Alla>m dalam mengeluarkan fatwa tentang childfree. penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, Syaikh Syauqi> Ibra>hi>m ‘Abdul Kari>m ‘Alla>m membolehkan praktik childfree dalam fatwanya dengan tiga syarat: a). harus dengan kesepakatan bersama antara suami istri. b) penerapannya hanya bersifat personal antar pasangan, tidak diterapkan secara umum dan dipromosikan. c). memiliki alasan atau sebab sesuai syari>’at Islam yakni mendatangkan mas}la>hah dan menolak mud}a>rat. Kedua, Analisis dalil hukum yang digunakan Syaikh Syauqi> Ibra>hi>m ‘Abdul Kari>m ‘Alla>m dalam fatwanya tentang childfree adalah Al-Qur’an surah al-Kahfi ayat 46 sebagai dasar bahwa kedudukan anak hanya sebagai perhiasan bukan sebagai kewajiban. b) hadis-hadis shahih tentang kebolehan ‘azl sebagai qiyas dibolehkannya childfree dengan kesamaan illat yaitu meniadakan anak di masa datang, dan kebolehannya hanya dengan kesepakatan dan kemashlahatan. c)  pendapat ulama lintas mazhab yang memperkuat hadis dibolehkannya ‘azl sebagai qiyas dibolehkannya childfree. d) Saddudz dzari>’ah-nya adalah menutup jalan dari mud}a>rat yang ditimbulkan pada kesehatan istri ketika memiliki anak, atau juga karena kekhawatiran tidak dapat merawat anak, yang mud}a>rat-nya lebih besar dari pada mas}la>hah.
KETIMPANGAN KONTRA KARYA PT FREEPORT INDONESIA Rumadan, Salmawati _; ., Rumainur
TAHKIM Vol. 18 No. 2 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i2.3231

Abstract

The purpose of this study is to find out from the contract of work of PT Freeport Indonesia, the general description of PT Freeport Indonesia, , the problem of the PT. Freeport Indonesia , Freeport Indonesia's Hunting Wages Inequality and the Impact of Mining on the Environment. The approach method used in this research is normative, with research specifications namely normative juridical, which is a study that reviews positive legal provisions, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal problems faced. The primary data used are legal materials that bind directly, legal materials in the form of laws and regulations. Secondary data (library research) secondary data from legal materials that provide instructions and explanations for primary and secondary legal materials. The result of this research is how the form of PT Freeport Indonesia's contract of work, the problem of the PT. Freeport Indonesia, Freeport Indonesia's Hunting Wages Inequality and the Impact of Mining on the Environment
The Concept of Fiqh Al-Bi’ah Toward Environmental Sustainability Post Pandemic Covid-19 Aminah, Siti
TAHKIM Vol. 18 No. 2 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i2.3429

Abstract

The transmission of the Covid-19 outbreak has resulted in a significant increase in waste production in various parts of the world. Medical waste and online shopping waste contribute to the garbage. The vast majority of the trash will be dumped into the sea. This can harm seafloor ecosystems and biodiversity. Furthermore, waste has impacted many aspects of life, including the social, economic, health, and environmental sectors and political issues. As a result, this research aims to put the concept of Fiqh al-bi'ah into practice to solve these problems. This study employs a literature review method that includes books, journals, articles, and related writings. According to the findings of this study, the concept of fiqh al-bi'ah can be used to reduce the amount of waste generated during a pandemic outbreak. The surrounding community and government must comprehend and inspire the provisions of the fiqh al-bi'ah concept's six points. Increasing environmental knowledge and awareness based on Islam must be widely echoed. Increased spiritual-based human resources may impact the quality of equilibrium and ecological conservation. In essence, religious moral teachings and environmental ethics are inextricably linked. This corresponds to increased waste accumulation related to online shopping habits and ineffective medical waste management. As a result, the real action offered by the fiqh al-bi'ah concept is to switch to environmentally friendly products. Furthermore, the younger generation must be instilled with environmental education regarding Fiqh al-bi'ah.Keywords       : Fiqh al-bi’ah, covid-19, environmental sustainability
KEPATUHAN HUKUM PERUSAHAAN PEMBERI KERJA DALAM MEMENUHI HAK-HAK TENAGA KERJA PADA PROGRAM JAMINAN HARI TUA (JHT) JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN Afdal, Windi; Zuraini, Zuraini
TAHKIM Vol. 18 No. 2 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i2.2402

Abstract

Jaminan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan amanat UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang secara resmi dituangkan dalam Pasal 28 H ayat (3). Program jaminan sosial terdiri dari jaminan sosial Kesehatan dan ketenagakerjaan. Salah satu yang kerap kali menjadi permasalahan yaitu jaminan hari tua atau imbalan yang diterima pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. program jaminan hari tua bertujuan untuk menyejahterakan para tenaga kerja yang besar iurannya adalah 5.7% dari gaji pekerja setiap bulannya, dimana 2% dipotong dari upah bulanan pekerja dan 3.7% merupakan tanggung jawab perusahaan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan hukum perusahaan serta faktor penyebab terhadap hak-hak tenaga kerja berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini yang dimaksud adalah jaminan sosial berupa jaminan hari tua (JHT). Penulis menggunakan metode analisis yuridis normatif atau analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan metode doktrinlah yaitu dengan mempertanyakan posisi hukum apakah telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia masih belum patuh akan aturan hukum tentang jaminan hari tua jaminan sosial ketenagakerjaan karena kondisi finansial perusahaan, tidak adanya perjanjian kerja yang jelas, serta kurangnya kepedulian terhadap pentingnya jaminan sosial pekerja.

Page 23 of 29 | Total Record : 286

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 1 (2025): TAHKIM Vol. 20 No. 2 (2024): TAHKIM Vol. 20 No. 1 (2024): TAHKIM Vol. 19 No. 2 (2023): TAHKIM Vol. 19 No. 1 (2023): TAHKIM Vol 19, No 1 (2023): TAHKIM Vol. 18 No. 2 (2022): TAHKIM Vol 18, No 2 (2022): TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM Vol 17, No 2 (2021): TAHKIM Vol 17, No 1 (2021): TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM Vol 16, No 1 (2020): TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM Vol 15, No 1 (2019): TAHKIM Vol 14, No 2 (2018): TAHKIM Vol 14, No 2 (2018): TAHKIM Vol 14, No 1 (2018): TAHKIM Vol 13, No 1 (2017): TAHKIM: JURNAL HUKUM DAN SYARIAH Vol 13, No 2 (2017): TAHKIM Vol 13, No 2 (2017): TAHKIM Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 2 (2014) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 11, No 2 (2015) Vol 10, No 2 (2014) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2013) Vol 9, No 1 (2013) More Issue