cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Otto Fajarianto
Contact Email
ofajarianto@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
witaayu77@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum The Juris
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
ISSN : 25800299     EISSN : 25808370     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMU HUKUM "THE JURIS" adalah Jurnal ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM AWANG LONG, SAMARINDA. Pemilihan dan penggunaan kata THE JURIS dimaksudkan untuk menunjukkan pemetaan lingkup ide dan gagasan dari para praktisi, akademisi, dan ilmuan hukum yang difokuskan pada berbagai isu strategis mengenai hukum baik di tingkat nasional maupun internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 544 Documents
 8   9   10   11   12 
PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Abd. Majid Mahmud
The Juris Vol 4 No 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v4i1.89

Abstract

Investasi adalah segala bentuk kegiatan investasi baik oleh penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing untuk melakukan bisnis di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal hukum Islam, atau Investasi Investasi Tidak ada istilah "mudharabah" adalah bentuk kerjasama bisnis dengan modal menyerahkan uang kepada orang-orang yang berdagang sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Dari upaya ini melibatkan dua pihak. ada yang punya modal tapi tidak bisa berbisnis. Dan kedua, mereka yang pandai dalam bisnis tetapi tidak memiliki modal. Melalui upaya ini, keduanya saling melengkapi.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU Andrew Shandy Utama; Rizana
The Juris Vol 4 No 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v4i1.90

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan bukan merupakan fenomena yang langka di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Akan tetapi, pada tahun 2019 masih terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir seluas 827 Ha. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan sesuai harapan. Membakar hutan dan lahan merupakan tindak pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan merujuk pada Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan lahan yang ada di sekitarnya.
PRAKTIK NEPOTISME SEBAGAI PERILAKU KORUPTIF DALAM MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI BERDASARKAN PERSPEKTIF MASYARAKAT KAMPUNG PELANGI KELURAHAN SIDODADI KOTA SAMARINDA Ayu Linanda
The Juris Vol 4 No 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v4i1.91

Abstract

Sebagai perilaku koruptif praktik nepotisme masih melekat terjadi ditengah masyarakat, namun yang menarik keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap praktik nepotisme mendistorsi praktik nepotisme sebagai perilaku koruptif yang berimbas pada sulitnya mewujudkan pembangunan budaya anti korupsi. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik nepotisme sebagai perilaku koruptif berdasarkan perspektif masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisa realisasi dan perkembangan praktik nepotisme di tengah masyarakat dalam rangka membangun budaya anti korupsi berdasarkan perspektif masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui Field Research dan Library Research, dengan metode analisa data menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Luaran yang ditargetkan berupa artikel ilmiah internasional bereputasi.
ANALISIS PENGARUH PENGANGGURAN DISEBABKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Yanti Kirana; Basyarudin
The Juris Vol 4 No 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v4i1.92

Abstract

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka membangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Tenaga kerja adalah pemilik faktor yang menawarkan jasa dan mempunyai peranan penting dalam proses produksi. Pekerja merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang berorientasi pada kesejahteraan sosial sesuai dengan judul dalam Bab XIV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesua Tahun 1945 yaitu perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang hasilnya menyajikan angka-angka atau sekadar persentase. Pendekatan memiliki asumsi dasar yang berbeda. Asumsi dasar inilah yang kemudian memengaruhi perbedaan cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan. Asumsi yang dimaksud adalah ontologi, epistemologi, hakikat dasar manusia, serta aksiologi.
PENERAPAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TERKAIT DENGAN UANG PENGGANTI GUNA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Toman Epy Lazarus Ramandey; Faisal Malik; Nam Rumkel
The Juris Vol 4 No 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v4i2.110

Abstract

This paper will specifically analyze the application of Article 18 of Law Number 20 Year 2001 concerning the Eradication of Corruption as compensation for recovering state financial losses at the Jayapura District Prosecutor's Office. This type of research is normative or doctrinal law research. The legal materials used are primary legal materials, namely legal regulations and secondary legal materials consisting of statistical data from the Jayapura District Prosecutor's Office, and the Corruption Court at the Jayapura Class I A District Court, text books, legal journals, comments - Comment and legal dictionaries. Data collection was carried out through document study and literature study. The collected data were then analyzed qualitatively. The results of the study show that the return of a number of funds or payment of replacement money equal to the value of corruption committed by perpetrators of corruption for the return of state losses does not eliminate criminal charges as stated in Article 4 of Law Number 20 Year 2001 concerning amendments to Law Number 31 Year 1999 concerning the Eradication of Corruption Crime. The rules regarding the mechanism for paying replacement money to recover state losses due to corruption are very clear. Namely, based on the Attorney General's decision Number: Kep-518/J.A/11/2001 dated November 1, 2001 concerning the Mechanism of Payment of Replacement Money.
EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI MALUKU UTARA Muhammad Sofyan; Faisal Malik; Nam Rumkel
The Juris Vol 4 No 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v4i2.111

Abstract

This paper aims to analyze the effectiveness of the application of Article 100 of Law Number 31 Year 2004 in handling fisheries crime in North Maluku. The type of research used is the research type Socio Legal Research. The data used is primary data which is data obtained directly from the object to be studied. Data is obtained through field research from the research locations mentioned above, namely in the form of interviews or statements from investigators of the Directorate General of Civil and Political Sciences, Public Prosecutors and District Court Judges, fisheries expert witnesses, and secondary data, namely data obtained from institutions or certain institutions. Data is obtained through report materials and other documents that have existed previously and have a close relationship with the issues discussed in this paper. The collected data were then analyzed qualitatively. The results of the study show that the application of Article 100 of Law Number 31 Year 2004 by law enforcement officials has not been effective, because investigators by the Police and prosecution by the Prosecutor consistently use these articles, but judges based on the trial decisions that occurred ignored the demands in article 100 by choosing the penalty is lighter because it only pays a fine in accordance with what happens in a fishery crime. Therefore, based on what happens repeatedly, it is imperative that in enforcing the fisheries criminal law in North Maluku, law enforcement officials, both the Police, the Attorney General as well as judges must be consistent in applying Article 100 since the process of investigation, prosecution and the decision to be decided.
IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR Muh Rijal; Sufirman Rahman; Baharuddin Baharu
The Juris Vol 4 No 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v4i2.112

Abstract

The application of restorative justice at the Makassar Police Station has been carried out, both before and after promulgation and the enactment of the Republic of Indonesia Law Number 11 Year 2012 concerning the Child Criminal Justice System, this is evidenced by many child cases resolved by deliberation and not yet reached the stage of investigation.
PROBLEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERBASIS WILAYAH KEPULAUAN DI PROVINSI MALUKU UTARA Jamal Hi Arsyad; Bambang Daud
The Juris Vol 4 No 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v4i2.113

Abstract

Indonesia is the largest archipelago in the world, which has various natural resources, especially in the marine and fisheries aspects. In the context of North Maluku which has such great potential and has an important meaning not only at the regional economic level but also at the national economy, it is necessary to have synergy between the Regional and Central Governments in planning and managing the various potentials that exist as a basic need. However, in practice the regional government experiences various problems, especially in the aspect of governance based on the archipelago in North Maluku. The results of this research indicate that there are regulations or various policies needed to answer these various problems, especially the utilization of various potentials for the prosperity and welfare, especially the people of North Maluku. Thus, strengthening governance is a must.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN SYAHBANDAR DALAM KESELAMATAN PELAYARAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DI WILAYAH INDONESIA Yanti Kirana; Basyarudin
The Juris Vol 4 No 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v4i2.114

Abstract

Indonesia is the largest archipelagic country in the world which is located on the equator and is located between the continents of Asia and Australia and between the Pacific Ocean and Indian Ocean, therefore it is called the Archipelago In an archipelago, sea transportation should be excellent, because there are islands that can only be connected. by sea transportation. However, in practice in Indonesia, sea transportation has not been managed optimally. Various international provisions have been ratified and even the national provisions are complete, however the implementation of these provisions is still limited to business interests and ignores aspects of shipping security and safety. Before sailing, the harbormaster officer should check, not just receive a report, before giving a sailing lyric, the harbormaster has a very vital role in realizing safety during the voyage, so he must seriously carry out his duties. Human errors often occur due to weak law enforcement. Legal sanctions that are very strict but are not implemented consequently, in other words the sentences imposed do not cause a deterrent effect so that accidents at sea often occur. The research method used in this research is normative juridical research, because this research originates from positive law by looking at its relationship in the application in society, then the data obtained is analyzed qualitatively. Normative qualitative, namely data obtained after being systematically compiled and then analyzed qualitatively and normatively in the form of descriptions, so that conclusions can be drawn to achieve clarity regarding the problems to be examined in this journal.
PENANGANAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Eka Dewi Kartika; Salma Laitupa
The Juris Vol 4 No 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v4i2.115

Abstract

Juvenile criminal justice is one of the main duties of a public justice institution in a country that examines and decides criminal cases of children, both as witnesses, victims and perpetrators are children who are faced with the law. the problem that is the reason why children behave in violation of criminal law and implement steps to prevent this behavior.

Page 10 of 55 | Total Record : 544

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 9 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 6 No 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 5 No 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 5 No 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 4 No 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 4 No 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 3 No 2 (2019): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 3 No 1 (2019): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 2 No 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 2 No 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 2 No 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 2 No 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 1 No 2 (2017): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 1 No 2 (2017): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 1 No 1 (2017): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 1 No 1 (2017): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS More Issue