Unes Law Review
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Articles
135 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 5 No. 3 (2023)"
:
135 Documents
clear
<![CDATA[EFEKTIVITAS PROGRAM QUICK RESPON PATROLI SATSAMAPTA HAYANGKARA TERHADAP TERJADINYA KEJAHATAN ]]>
<![CDATA[Rinaldy, Dony]]>;
<![CDATA[Putra Pratama, Bisma]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.399
<![CDATA[Pelaksanaan Program Quick Respon (Ketanggap Segeraan) Patroli Oleh Satsamapta Bhayangkara Polres Solok Selatan adalah dengan cepat menerima laporan warga serta segera menuju lokasi kejahatan, berpatroli ditempat rawan terjadi kejahatan serta melakukan kegiatan patroli dialogis. Jadwal Pelaksanaan Patroli Berdasarkan data Jam kerawanan dengan pembagian 2 regu. Ketika berpatroli petugas menyalakan lampu rotator dan sirine, melakukan patroli Dialogis dengan sambang dan penyuluhan. Kendala Dalam Pelaksanaan Program Quick Respon (Ketanggap Segeraan) Patroli Oleh Satsamapta Bhayangkara Polres Solok Selatan adalah secara internal, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara keterampilan komunikasi dan pendekatan, maupun jumlah anggota polisi. Keterbatasan jumlah personil polisi membuat masyarakat merasa kecewa karena pada saat membutuhkan bantuan Polisi sehubungan adanya persoalan kejahatan menunggu kedatangan Polisi yang cukup lama. kendala kedua adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Secara eksternal kendalanya adalah kurangnya Kerjasama dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang kurang dalam menjaga keamanan di wilayah nya. Efektifitas Pelaksanaan Program Quick Respon (Ketanggap Segeraan) Patroli Oleh Satsamapta Bhayangkara Polres Solok Selatan Terhadap Terjadinya Kejahatan terlihat dari berbagai pencegahan kejahatan yang dilakukan dapat menurunkan tingkat kejahatan secara nyata dan atau menghilangkan rasa takut akan kejahatan. Rasa takut akan kejahatan hilang karena adanya program Quick respon.]]>
<![CDATA[PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP MENINGKATNYA KEJAHATAN KONVENSIONAL PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL ]]>
<![CDATA[Faniyah, Iyah]]>;
<![CDATA[Yahya, Hendri]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.400
<![CDATA[Conventional crimes, namely: conventional/national crimes are crimes against life, property and honor that cause both physical and psychological harm, whether committed in ordinary ways or in a new dimension, which occur within the country. The effect of the Covid-19 Pandemic Period on Increasing Conventional Crime in the Legal Area of the West Sumatra Regional Police is the reduction in their moral values and social and economic conditions due to the pandemic. So it is not wrong to say that a person's actions for a reason are interrelated, either directly or indirectly. From a criminological point of view, the increase in crime rates during the pandemic was an action driven by the weakening economy. Criminal cases in West Sumatra that experienced an increase during the Covid-19 Pandemic were cases of Curat, Curas and Curanmor and Begal. Based on sociological theory, the existence of crime during a pandemic occurred due to an imbalance in the structure of society. There are people who are still well off and not a few people who are experiencing difficulties during the Covid-19 pandemic. Conventional Crime Control Efforts During the Covid 19 Pandemic in the Legal Area of the West Sumatra Regional Police are Preemptive Efforts, namely increasing the functions of Bimas (Community Guidance and Counseling), Shabara, as well as precincts related to robbery crimes; The service and service program, namely the KAMTIBMAS (Community Order Security) safari to community leaders and village officials; Community development through Polmas (activating Polmas); and Collaborate with the mass media to convey to the public to always be vigilant against the crime of robbery.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN OLEH UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT ]]>
<![CDATA[Madjid, Neni Vesna]]>;
<![CDATA[Monalisa, Indah]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.401
<![CDATA[Pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja. Peran utamanya untuk meyakinkan mitra sosial atas kebutuhan untuk mematuhi undang-undang di tempat kerja dan kepentingan bersama melalui langkah-langkah pencegahan dan edukasi, dan jika diperlukan penegakan hukum. Pada Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan wewenang pada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Salah satu bentuk penegakan terhadap perundangan ketenagakerjaan adalah kepatuhan perusahaan dalam hal Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan. Penelitian ini dilakukan pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang mana melakukan pengawasan kepada perusahaan terkait kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Metode Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode pendekatan Yuridis Normatif dan didukung pendekatan Yuridis Empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data sekunder dan primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMAJUAN KEARIFAN LOKAL BIDANG KEBUDAYAAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN ]]>
<![CDATA[Syarif, Muhammad]]>;
<![CDATA[Syofiarti, Syofiarti]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.402
<![CDATA[The people of Padang Pariaman, who are so diverse in culture, certainly have the potential to be influenced by foreign cultures in the era of globalization and modern developments at this time, Padang Pariaman culture broadly consists of religion or belief, a system of community organizations, a system of knowledge (education), language, arts, livelihood systems. This is what contains a lot of local wisdom in it. In the current condition, culture is starting to be abandoned, even some Indonesian people are ashamed of their culture as a nation's identity. The differences that occur in Indonesian culture are due to different growth processes and influences from other cultures that mix in it. The sharing of laws also mentions culture and indigenous peoples, including in Article 1 paragraph (3) of Law No. 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture, the promotion of culture is an effort to increase cultural resilience and Indonesia's cultural contribution to the midst of world civilization.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TATA NIAGA CRUDE PALM OIL DI INDONESIA TERKAIT LARANGAN DAN PENCABUTAN LARANGAN EKSPOR ]]>
<![CDATA[Sabowo, Hudi Karno]]>;
<![CDATA[Irianto Legowo, Mig]]>;
<![CDATA[Purwanto, Purwanto]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.403
<![CDATA[Melonjaknya harga minyak goreng di Indonesia tidak lepas dari meingkatnya harga Crude Palm Oil(CPO) atau minyak mentah dunia. Situasi itulah yang mendorong meningkatnya ekspor CPO Indonesia ke pasar internasional sehingga memicu terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasar dalam negeri. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor CPO terhitung sejak 28 April 2022. Namun tidak lama kemudian yakni tepatnya pada tanggal 23 Mei 2022, larangan ekspor CPO telah dicabut kembali seiring dengan kembali melimpahnya pasokan minyak goreng di dalam negeri, terjadinya penurunan harga minyak goreng serta pertimbangan banyaknya pekerja yang terlibat dan bekerja pada industri kelapa sawit. Metode penelitian yuridis normatif dipergunakan dalam penelitian ini, yakni menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan norma. Penelitian ini bersumber dari dokumen kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diambil yakni dalam situasi problematis, pemerintah setidaknya mampu mengendalikan dengan menciptakan stake holder berpihak positif terhadap terpenuhinya kebutuhan secara umum di masyarakat, terutama guna menstabilkan harga dan kelangkaan minyak di pasaran.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SOLOK DALAM PENCIPTAAN KETAHANAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Fitriati, Fitriati]]>;
<![CDATA[Utami, Rahmides]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.405
<![CDATA[Pemberdayaan lembaga adat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Solok dalam penciptaan ketahanan sosial sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana narkotika dilakukan dengan pertama Kerjasama dengan Lembaga adat melakukan pemetaan tentang sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pembentukan kader anti Narkoba pada wilayah rawan penyalahgunaan Narkoba oleh Lembaga adat yang kemudian dilakukan pembinaan oleh BNNK Kota Solok. Secara eksternal kendala yang ditemui adalah tingkat kesadaran diri masyarakat masih sangat kurang akan bahayanya narkotika sehingga pemberdayaan Lembaga adat sulit dilakukan karena pemuka pemuka adat menganggap tidak perlu. Mapping sulit dilakukan karena kerjasama antara masyarakat dan pengurus atau unsur unsur yang ada dalam Lembaga adat tersebut agar mau memberikan informasi mengenai lokasi dilakukannya tindak pidana narkotika. Pendekatan tradisional melalui lembaga adat dengan pengkaderan anti narkoba terhadap seluruh elemen masyarakat kurang diminati oleh masyarakat terutama generasi muda.]]>
<![CDATA[PENERAPAN KODE ETIK SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA DPRD DALAM MELAKSANAKAN TUGAS ]]>
<![CDATA[Fahmiron, Fahmiron]]>;
<![CDATA[Syafrinaldi, Syafrinaldi]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.406
<![CDATA[Article 3 paragraphs (1) and (4) of Padang Pariaman Regency DPRD Regulation Number 2 of 2020 concerning the DPRD Code of Ethics. One violation of the code of ethics is violence in carrying out duties. This research is legal research with descriptive-analytical specifications. From the results of the internal meeting, the members of the DPRD who were in conflict were summoned. The Honorary Board verbally reprimanded DPRD members with the initials H and J. Then they were given directions and input on what they had done in DPRD meeting activities. The two DPRD members were asked not to repeat their actions and attitudes and to respect the DPRD district regulations and procedures. Padang Pariaman. Obstacles in the Implementation of the Code of Ethics as an Effort to Overcome Violent Behavior by DPRD Members in Carrying Out Their Duties at the Padang Pariaman Regency DPRD are in the form of External Obstacles, namely statutory regulations. Weaknesses in research techniques in Article 51 letter b of Government Regulation Number 53 of 2005 concerning Amendments to Government Regulation Number 25 of 2004 concerning Guidelines for Drafting the Standing Orders of the Regional People's Representative Council which states that document inspection is only sufficient for formal evidence in the form of written allegations and the identity of the reporter and through requests for information and explanations from witnesses and/or those concerned as well as an examination of documents or other evidence.]]>
<![CDATA[PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI JIWA (Studi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jakarta) ]]>
<![CDATA[Delmiati, Susi]]>;
<![CDATA[Ridha, Mochammad]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.408
<![CDATA[Penerapan Keadilan Restoratif atau Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia diatur dalam tercantum Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jakarta, Keadilan Restoratif telah diterapkan berulang kali. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan. Pertama, Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah memenuhi seluruh syarat formil dan materil penerapan Restorative Justice yang tercantum Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 terbagi menjadi dua yaitu tindakan Represif dan Preventif.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 272/PID.SUS/2019/PN.MTR) ]]>
<![CDATA[Susanto, Endri]]>;
<![CDATA[Parman, Lalu]]>;
<![CDATA[Ufran, Ufran]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.409
<![CDATA[This research is a normative legal research that aims to analyze the concept of the crime of extortion and threats through social media in the formulation of Article 27 paragraph (4) of the ITE Law and to analyze the considerations of judges in acquitting decisions (vrijspraak) against cases of criminal acts of extortion and threats through social media in Mataram District Court Decision No. 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. The results of the research are analyzed that the previous offense of extortion and threats (afpersing en afdreiging) in the Criminal Code were two different crimes, but the ITE Law formulates the crime of extortion and threats in one formulation of the Article. Extortion and threats carried out through electronic media use the element of extortion as the first element because extortion is the substance, while threats are a method used by perpetrators to carry out acts of extortion. In the acquittal (vrijspraak) against the criminal act of extortion and threats through social media in the Mataram District Court Decision Number 272/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr that at the trial the Defendant explained the intent and purpose of the Defendant in providing comments on Social Media was so that funds Earthquake assistance was quickly realized by the Regional Government of Kab. North Lombok, Another consideration is that based on proven legal facts, the defendant's posting on his Facebook account was not motivated by extortion and the defendant did not get any benefit, therefore the element of extortion and/or threats was not proven.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN GOWA ]]>
<![CDATA[Eka Saputra. B, Imran]]>;
<![CDATA[Rahman, Ali]]>;
<![CDATA[Ramadani, Rizki]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.410
<![CDATA[keberadaan pedagang kaki (PKL) yang kini di nilai masyarakat, Semakin semerawut, Nampak sepanjang ruas jalan poros yang meliputi Desa Je’netallasa dan Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabuptaen Gowa Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosio-legal researchbahwa efektivitas penataan dan pembinaan PKL Kabupaten Gowa, sebagaimana yang telah diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2009, dinilai belum efektif sebagaimana mestinya. Pemerintah Kabupaten Gowa yang memiliki peran utama dalam menertibkan dan menegakkan ketentuan yang belaku terkait PKL tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan masyarakat, khususnya warga Kelurahan Mangngalli Kabupaten Gowa. Pengaturan mengenai PKL telah diatur secara nasional oleh pemerintah pusat. Berpedoman dengan peraturan tersebut pemerintah Kabupaten Gowa sudah mengeluarkan peraturan yang khusus mengatur mengenai PKL yaitu Perda No. 5/2009. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perda No. 5/2009, sebagaimana yang disamapaikan oleh warga Kelurahan Mangngalli Kabupaten Gowa adalah pemerintah setempat tidak bertanggungjawab atas pembinaan dan penataan, seharusnya pemerintah yang berwenang melakukan penataan dan pembinaan; belum ada penyuluhan terkait penataan dan pembinaan PKL dan pemerintah belum benar-benar memberikan tempat yang layak guna menata dan membina PKL]]>
