Unes Law Review
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Articles
135 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 5 No. 3 (2023)"
:
135 Documents
clear
<![CDATA[QUO VADIS PENGATURAN DISKRESI PEMERINTAH PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Pambudi, Lintang Ario]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.422
<![CDATA[The government, in carrying out its duties as a public servant for the welfare of society, sometimes encounters various problems that must be resolved as soon as possible, but there is no legal regulation governing this matter. As a solution to this condition, government officials are given the authority to use discretion in the Government Administration Law. With the passing of the Job Creation Law, the concept of discretion changed which is regulated in the Government Administration Law. The problem is regarding how discretion is regulated after the Job Creation Law and whether this discretion can be used as an object of the lawsuit in the state administrative court. This research is a normative juridical research with a conceptual and statutory approach. The conclusion is that the concept of discretion in the Government Administration Law adheres to the concept of limited discretion, this has been changed by the Job Creation Law which adheres to the concept of discretion broadly by eliminating the requirement that discretion must comply with applicable laws and regulations. Even so, discretion as the object of a lawsuit in the state administrative court can still base a lawsuit that the discretion is contrary to statutory regulations. Suggestions for government officials using discretion must be careful and pay attention to the applicable laws and regulations.]]>
<![CDATA[MODEL OMNIBUS LAW DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Alsyam, Alsyam]]>;
<![CDATA[Syofyan, Yunita]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.423
<![CDATA[In the history of the formation of laws and regulations in Indonesia, the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 Concerning Job Creation, is a product of laws and regulations that used the Omnibus Method for the first time in drafting its laws. The Mechanism for Forming Law Number 11 of 2020 refers to Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation and as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation, these two laws do not regulate the Omnibus Method. Arrangements related to the new Omnibus Method are included in the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation.]]>
<![CDATA[TANGGUNG GUGAT REASURANSI TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI YANG TIDAK TERBAYARKAN ]]>
<![CDATA[Pamirta Rahman, Adam]]>;
<![CDATA[Putra Rizal Pratama, Arya]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.424
<![CDATA[Tanggung gugat merupakan tanggung jawab hukum (liability) yang diperoleh oleh subjek hukum berdasarkan timbulnya hubungan hukum. Masyarakat melakukan hubungan hukum dengan perusahaan transaksi sebagaimana untuk melindungi kepemilikannya, jiwa serta Kesehatan secara ekonomis bila terjadinya masalah atau resiko bersifat evenement. Namun, terdapat beberapa kasus perusahaan asuransi tidak dapat melaksanakan kewajibannya atas klaim atau resiko yang dialami oleh tertanggung. Bentuk pengalihan resiko terhadap perusahaan asuransi yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya maka dapat dilakukan oleh perusahaan reasuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi. Hasil penelitian menerangkan bahwa tanggung gugat reasuransi terhadap perusahaan asuransi adalah prinsip kontribusi atau saling menanggung demi kepentingan pihak tertanggung. Penyelesaian hukum apabila perusahaan reasuransi tidak dapat membayar resiko perusahaan asuransi adalah melakukan pengalihan dengan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi lainnya baik konvensional maupun syariah sehingga dapat mem-cover resiko yang tidak terbayarkan kepada tertanggung berdasarkan Pasal 1317 KUHPerdata atau memberikan peringatan dini bila terindikasinya bahwa perusahaan asuransi berpotensi tidak dapat membayarkan klaim tertanggung]]>
<![CDATA[MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI SUBSTANTIF ]]>
<![CDATA[Gusman, Delfina]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.425
<![CDATA[Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ayat (1) menyatakan: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” dan Ayat (2) menyatakan:“Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan melalui (a) rapat dengar pendapat umum, (b) kunjungan kerja, (c) sosialisasi, dan (d) seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.Mencermati bunyi ketentuan Pasal 96 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 di atas, pertanyaan kritisnya, apakah hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis pernah dilakukan oleh lembaga pembentuk hukum (legislatif dan eksekutif) pada saat rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya dan/atau diskusi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tata cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah adalah melalui Pemerintah daerah menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, Pemerintah daerah mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat, Pemerintah daerah mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pegambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[DISTRIBUSI RISIKO DAN MANFAAT PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI DESA SATUI BARAT KABUPATEN TANAH BUMBU ]]>
<![CDATA[Indrasari, Febrina]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.428
<![CDATA[The guarantee of management and utilization of natural resources stated in the constitution should be the basis in managing the natural resources by taking into account the broad aspects of the interests of the community and the environment.This research aims to answer questions regarding the basis of the constitutional guarantee of management and utilization of natural resources in West Satui Village, Tanah Bumbu Regency towards environmental justice, and how the distribution of risks and benefits of management and utilization of natural resources in West Satui Village, Tanah Bumbu Regency. The research approach method used is doctrinal approach, with the target of norms, and linkages with facts found in the field. The result of this research is that unfair distribution of environmental risks will certainly lead to consequences in the form of environmental injustice. If the environment is damaged and unbalanced due to coal mining in Satui Barat Village, Tanah Bumbu Regency, it means that the risk is not felt by the government and mining business actors, but only a high risk for people's lives, as a result in terms of environmental risk distribution in coal mining in Satui Barat Village, Tanah Bumbu Regency can be said to be unfair.]]>
<![CDATA[PENGARUH MONITORING RAKYAT PADA MEDIA SOSIAL TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mariyam, Siti]]>;
<![CDATA[Putra Satria, Adhi]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.429
<![CDATA[Democracy and Reform in Indonesia have had a significant impact on the people's participation and control over the nation's direction and development, one of which is the participation and control of the people in the formation and enforcement of the law. This study will attempt to provide an overview of the extent of public monitoring/control in law enforcement in Indonesia. The study is a normative juridical research, using secondary data as the main source, which is then analyzed qualitatively. The results show that public monitoring/control through social media in law enforcement in Indonesia has a great influence in determining the demands, defenses, and verdicts of individuals in legal cases. For example, in the case of Ferdy Sambo, the Indonesian people expressed their hopes on social media that Ferdy Sambo should be sentenced to death, although the prosecutor's office sentenced him to life imprisonment. However, the judge later gave Ferdy Sambo the death penalty in accordance with the aspirations of the Indonesian people. Nonetheless, comments and expressions of aspirations by the public through social media need to be regulated so as not to violate the rights of individuals who are involved in legal cases, including the right to be presumed innocent. Therefore, the government needs to develop and consider online petitions as a means for people to express their aspirations in an orderly and accountable manner.]]>
<![CDATA[PENGUJIAN PERKADA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN NOMOR 56 PUU-XIV/2016 ]]>
<![CDATA[Andrivand, Andrivand]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkinya. Perkada merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan menurut Pasal 8 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011. Kewenangan pengujian Perkada menjadi ranah kewenangan Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam pertimbangannya bahwa pembatalan Perkada dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah merupakan bagian dari mekanisme pengawasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam lingkungan pemerintah yang lebih tinggi terhadap satuan yang lebih rendah. Dengan dikabulkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 56/PUUXIV/2016 maka ketentuan mengenai pembatalan terhadap Peraturan Kepala Daerah oleh pemerintah sebagai mekanisme kontrol tetap bisa dilakukan. Adapun permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kedudukan Peraturan Kepala Daerah dalam sistem peraturan perundang-undangan; dan (2) Bagaimana kewenangan pengujian Peraturan Kepala Daerah dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mempelajari serta mengamati peraturan perundang-undangan terkait, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur yang bersinggungan dengan tema hukum yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Perkada memang tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perkada merupakan salah satu peraturan yang diakui dalam sistem hukum nasional. Perkada merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan dan diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. Setelah adanya amandemen Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Oleh karena itu seharusnya pengujian Perkada tidak lagi dilakukan Pemerintah Pusat tetapi sudah bergeser menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Dengan demikian dapat disimpulkan pengaturan pembatalan Perkada oleh Pemerintah menurut Pasal 251 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sehingga untuk pembatalan Peraturan Kepala Daerah harus melalui proses pengujian perundang-unadangan di Mahkamah Agung.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENJEMPUTAN PAKSA JENAZAH PASIEN OLEH PENGEMUDI ONLINE DI R.S.U.P M.DJAMIL PADANG ]]>
<![CDATA[Yandriza, Yandriza]]>;
<![CDATA[Elvandari, Siska]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.434
<![CDATA[Law Number 44 of 2009 states that: a hospital is a health service institution that provides comprehensive individual health services that provide inpatient, outpatient and emergency services. This latest development increasingly shows that the hospital has de facto shifted from a social institution to a business institution. In efforts to provide health services that aim to dignify patients as whole human beings at this time it often occurs because of imperfect laws which often cannot reach reality. It can be seen that several cases were found in various hospitals, due to the economic limitations of the patient. Thus resulting in the patient being unable to complete hospital administration after the patient was declared dead, and this suddenly went viral on various social media, because these online drivers did not come to visit their sick colleagues or to carry out demonstrations, but forced the bodies of children from one of his fellow online drivers who died, who was allegedly made difficult by the hospital, due to economic limitations in the patient's (victim's) family was unable to complete hospital administration.]]>
<![CDATA[INVESTMENT-BASED INSURANCE DISPUTE PREVENTION (UNITLINK) IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fauzi, Wetria]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.435
<![CDATA[Investment-based insurance (unitlink) is a hybrid product from insurance companies that is very vulnerable to causing disputes. Innovations in the development of unit-linked investment-based insurance products continue to cause constant polemics, many policyholders are disadvantaged. What efforts can be made in order to prevent the occurrence of such disputes. This research was carried out using a normative juridical method using a statutory and conceptual approach. Prevention of unitlink insurance disputes is to apply the principle of perfect honesty (Utmost good faith) for both policyholders and insurance agents. and improve the supervisory function of the Financial Services Authority (OJK) in accordance with existing regulations. Integrated supervision for all financial institutions in accordance with unitlink insurance which is a hybrid product of insurance and investment. Coordination between insurance company associations and OJK needs to be improved, so that supervision of insurance companies, in this case insurance agents can be carried out optimally, so as to prevent unit-linked insurance disputes.]]>
<![CDATA[UPAYA PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI E-COMMERCE OLEH PPNS BBPOM MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Asirah, Asirah]]>;
<![CDATA[Muhammad Sofyan, Andi]]>;
<![CDATA[Mayasari Muin, Audyna]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui e-Commerce sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum ini. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis upaya yang dilakukan PPNS BBPOM Makassar dan untuk membahas hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui e-commerce di wilayah kerja BBPOM Makassar. Metode penelitian menggunakan metode empiris melalui pendekatan interdisipliner. Sumber bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara dengan PPNS BBPOM Makassar dan hasil survei terhadap konsumen yang berada di wilayah kerja BBPOM Makassar. Bahan hukum sekunder diperoleh dari peraturan, buku hukum dan jurnal hukum. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkumpul dikaji secara kualitatif deskriptif. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS BBPOM Makassar terdiri atas upaya preventif dan upaya represif. Secara preventif upaya penegakan hukum dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui kegiatan patroli siber. Upaya represif dilakukan ketika terjadi pelanggaran hukum melalui proses penyidikan. Upaya penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain dari hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana penunjang, pengaruh masyarakat dan pengaruh kebudayaan.]]>
