cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,910 Documents
 270   271   272   273   274 
Urgensi Pencatatan Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia Yasniwati, Yasniwati
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1021

Abstract

Sahnya sebuah perkawinan adalah sesuatu hal yang sangat krusial yang berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan. Suatu perkawinan dikatakan sah maka kedudukan hukum mengenai akibat perkawinan ini terutama mengenai keturunan (anak) dan harta akan menjadi tegas dan jelas. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung mempunyai hubungan hukum dengan kedua belah pihak yang telah melangsungkan perkawinan. Begitupun juga dengan keturunan yang lahir dalam ikatan sebuah perkawinan yang sah juga mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya.Kendatipun sudah diatur secara tegas dan jelas dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam kenyataannya masih banyak perkawinan yang dilakukan hanya sesuai ketentuan ajaran agama masing-masing dan belum dicatat pada pegawai yang berwenang/belum memiliki bukti Akta nikah. Penyebabnya bermacam-macam seperti pernikahan poligami yang belum mendapat izin dari isteri pertama, perceraian yang dilakukan diluar pengadilan dan juga kurangnya kesadaran untuk mencatatkan perkawinan karena mereka beranggapan menikah yang penting sah menurut hukum agama dan tidak perlu dicatatkan.
Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Ekonomi Asean dan Implikasinya bagi Indonesia Magdariza, Magdariza
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1022

Abstract

Nowadays, the intellectual property rights (IPR) have received great attention from countries related to the utilization of IPR that can be of high economic value. In the blueprint of the ASEAN Economic Community 2015 also contains that ASEAN wants to realize a single market with free traffic flow, among other things, to the field of Intellectual Property Rights (IPR). The problems in this research are firstly, how is the system of intellectual property rights (IPR) protection in the framework of trade liberalization in ASEAN Economic Community ?; and secondly, what are the implications of the application of the intellectual property rights system within the framework of ASEAN to the regulation of intellectual property rights (IPR) in Indonesia?. This research is a legal research that is juridical normative with legal history and legal comparison approaches, emphasizing on secondary data obtained from literature study and supported by primary data in the form of interviews obtained from field research. The specification of this research is descriptive analytical. The data collected were analyzed by qualitative juridical. The results of this study are; Firstly, the legal protection system of Intellectual Property Rights in ASEAN in the framework of trade liberalization through the ASEAN Economic Community 2015 is based on the ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2011-2015/ASEAN IPR and ASEAN Charter. Furthermore, the two legal instruments are within the content of ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2011-2015 and the Preamble of ASEAN Charter and Article 1 (points 5, 6 and 11). The ASEAN Charter contains the concept of Welfare State law in which the purpose of the provisions of such law shall be one of them in the framework of the interests of the welfare of ASEAN society as existing in the concept of the welfare state; and Secondly, in the framework of the realization of the ASEAN IPR Action Plan 2011-2015 in the ASEAN Economic Community, then Indonesia has adjusted by amending several regulations of legislation which are within the scope of intellectual property rights such as the Law no. 19 of 2002 with the Law no. 28 of 2014 on Copyright and the Law no. 15 of 2001 with Law no. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications to deal with the era of global trade.
Analisis Pengaruh Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba Terhadap Hak Asasi Perempuan Femilia, Naomi; Nasution, Salsabila Putri Zahra; Samosir, Merlin Theodor Handayani; Moha, Adisty Padmavati Nazwa; Syahputra, Dandi Herdiawan; Selly, Jeane Neltje
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1023

Abstract

Kawin tangkap merupakan tradisi adat di Sumba yang keberadaannya masih diakui hingga saat ini, tradisi ini dilakukan dengan cara menangkap perempuan yang ingin dikawinkan dengan syarat yaitu telah memperoleh persetujuan baik dari pihak perempuan maupun dari pihak keluarga perempuan. Akan tetapi, aturan kawin tangkap berubah seiring waktu dimana pihak laki-laki menangkap perempuan yang ingin dijadikan sebagai istri tanpa diketahui oleh pihak perempuan dan keluarganya. Hal ini tentu saja merampas hak asasi perempuan dan tentu telah menjadi pelanggaran bahkan dapat menjadi tindak pidana yang dapat dijerat hukum.
Analisis Kriteria Calon Kepala Negara Perspektif Imam Al-Mawardi Fadhlani, M. Azmi Khirman; Suparmin, Sudirman
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1024

Abstract

Elections are an arena for political contestation in the country. to determine the direction of policy that will be chosen by the leader resulting from the results of the election itself. So our involvement in elections is very necessary so that citizens have political rights, namely the right to vote. So we should have to vote in determining the future leader, because one vote of our choice means a lot for Indonesia in the next five years. Islam as a religion, has clearly provided guidelines for us in determining potential leaders in accordance with the Shari'a, as a real illustration of this is reflected in the behavior of the Prophet Muhammad Sallallahu 'Alahi Wassalam and his companions which until now has been applied and improvised by the leaders around the world. This research tries to analyze the concept of Imam Al-Mawardi's thinking in viewing and determining choices in the 2024 elections for leaders who are in accordance with Islamic guidance based on the criteria expressed by Imam Al-Mawardi. This research is qualitative research using a normative-empirical approach based on library research data (literature review). Based on existing analysis, it shows that the criteria possessed by candidates for head of state in the 2024 elections are clearly visible and are in accordance with the views expressed by Imam Al-Mawardi.
Dasar Konseptual dan Implementasi Restorative Justice oleh Polri untuk Mewujudkan Tujuan dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan) Levi Heningdyah Nikolas, Dwinanda Linchia; Dewi, Sumartini
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1025

Abstract

Paper ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai dasar konseptual dan implementasi restorative justice oleh polri untuk mewujudkan tujuan dan fungsi hukum (kepastian, keadilan dan kemanfaatan) Penegak hukum idealnya dalam menegakkan hukum harus mampu mewujudkan tiga (3) nilai dasar hukum, atau sering disebut sebagai tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Adapun dengan ditetapkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkara hukum.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keluarga yang Meminta untuk Dilakukan Euthanasia Ditinjau dalam Perspektif KUHP Indonesia dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia Suryani, Nilma; Huda, Habibiellah
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap keluarga yang meminta untuk dilakukan euthanasia ditinjau dari perspektif KUHP dan untuk mengetahui euthanasia dipandang dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap keluarga yang meminta untuk dilakukan euthanasia ditinjau dalam perspektif kuhp indonesia dan relevansinya terhadap hak asasi manusia, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan data sekunder sebagai data utama. Adapun hasil penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap keluarga yang meminta untuk dilakukan euthanasia dapat dikenakan Pasal 345 KUHP Indonesia dengan pidana penjara maksimal empat tahun. Pasal ini dianggap mendekati dengan euthanasia pasif dengan hukum pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. Kemudian eutanasia dari perspektif hak asasi manusia bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1). Selanjutnya Pasal 4, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jadi, jika dipandang dalam perspektif hak asasi manusia, euthanasia sangat bertentangan dan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
THE SIGNING OF INDONESIA-SINGAPORE FIR REALIGNMENT AGREEMENT 2022: PROSPECT FOR NEW INDONESIAN AIR DEFENSE IDENTIFICATION ZONE? Muhammad, Naufal Faiz
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1027

Abstract

Indonesia's location makes it vulnerable to border disputes and security threats. Indonesia needs to establish a universal Indonesian national defense system to defend its sovereignty and territorial integrity. One of them is in air defense. In order to identify foreign aircraft entering Indonesian airspace early and to provide security for the Indonesian Archipelagic Sea Lanes (ALKI), the establishment of ADIZ in the country's EEZ is a crucial and required subject. This has the potential to become a long-term prospect that can be maximized to meet Indonesia's air security needs. Even though establishing a new Indonesian ADIZ must still be halted because of the delegation of Natuna FIR under the Indonesia-Singapore FIR agreement 2022, the signing of this treaty has produced a new pattern in Indonesia's air defense strategy. Indonesia's air defense, which is still far from ideal, can actually develop after the signing of the FIR agreement. However, this also requires an evaluation of the long-term plan for air defense in Indonesia so that it can produce national sovereignty.
Penggunaan Merek Air Minum dalam Kemasan oleh Depot Air Minum Isi Ulang Perspektif Fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Desa Cipar-Pari Timur Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam) Dayanti, Lara Nopi; Hasanah, Uswatun
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1028

Abstract

This research aims to find out the law behind the use of the brand of bottled drinking water Aqua by the business owner of UD refill drinking water depot. Laras. This research was conducted in Cipar-Pari Timur Village, Sultan Daulat Subdistrict, Subulussalam City. The subjects in this study were refill water depot business owners and their workers. In accordance with the results of interviews with the object of research, it is known that the reason behind the use of the Aqua brand is the lack of knowledge of the owner of the refill drinking water depot on the existence of brand rights, besides that it is also because the owner of the refill drinking water depot does not provide gallons for refills at the drinking water depot so that people use the gallons they have before to fill in the refill drinking water depot. Distributors or Aqua bottled drinking water business owners are also more assertive in maintaining assets that are already owned, so that there are no events that can harm them.
Efektivitas Samsat Keliling dalam Upaya Meningkatkan Wajib Pajak Masyarakat Kota Medan Perspektif Fiqh Siyasah Rawih, Mhd. Fadlan; Pasaribu, Ilhamsyah
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1029

Abstract

This research aims to find out how the planning and implementation of mobile samsat increase taxpayers in the people of Medan City from a fiqh siyasah perspective and the factors that influence mobile samsat in an effort to increase taxpayer compliance in the people of Medan City from a fiqh siyasah perspective. The type of research used is qualitative research with a descriptive qualitative approach. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation, while the data analysis techniques used are data reduction, data display and data verification. The results of this research show that in terms of management related to the planning and implementation of the mobile Samsat, the principles of fiqh siyasah have been implemented, namely by establishing an institution to manage the regional wealth of Medan City with the principle of objective social benefit which prioritizes the interests of the people rather than individual interests. However, in terms of improving services, we are still not able to contribute optimally, this can be seen from the existence of tax payment brokers who give rise to a negative perspective in society and are not in accordance with Islamic law. The results of this research can provide input to the Mobile Samsat in carrying out the Mobile Samsat Program in an effort to increase taxpayers in the people of Medan City from a fiqh siyasah perspective.
Pengaturan Pelaksanaan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Perspektif Pembentukan Undang-Undang Latif, Abdul; Chariansyah, Hery
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1030

Abstract

Sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI 1945, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, akan tetapi pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI 1945 kedudukan MPR sederajat dengan lembaga negara lainnya, hal ini menimbulkan permasalahan hukum serta isu-isu hukum yang disebabkan kurang jelasnya kewenangan dan fungsi yang dimiliki oleh MPR pasca amanden UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan MPR dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia dan untuk mengetahui pengaturan mengenai pelaksanaan wewenang dan fungsi MPR. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kajian hukum normatif dengan pendekatan analisis kaidah hukum yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan kajian sosiologi hukum dengan pendekatan hukum empiris sesuai kenyataan praktik. Hasil dari penelitian ini yakni memberi kesimpulan bahwa kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945 adalah sederajad dengan lembaga negara lainnya, dan MPR tidak memiliki lagi kewenangan untuk menetapkan dan mengubah GBHN, serta memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden karena telah diserahkan kepada rakyat melalui pelaksanaan Pemilu. Pengaturan mengenai pelaksanaan wewenang dan fungsi MPR yang berlaku saat ini yakni UU MD3, akan tetapi pemberlakuan UU MD3 tersebut dianggap tidak dapat menunjang kewenangan dan fungsi MPR dikarenakan dalam UU MD3 tidak mengatur mengenai MPR secara khusus sebagai lembaga negara, tetapi juga mengatur lembaga negara lainnya. Hal tersebut mencerminkan belum terwujudnya Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945.

Page 272 of 391 | Total Record : 3910

 270   271   272   273   274 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue