cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,975 Documents
 394   395   396   397   398 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika M. Hatta Siregar; Siti Farhani
UNES Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/zwt43151

Abstract

Penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur merupakan persoalan serius yang berdampak pada perkembangan anak dan ketertiban sosial. Anak pelaku tidak hanya menghadapi proses hukum, tetapi juga persoalan psikologis dan sosial yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, menilai kesesuaian Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prg dengan peraturan perundang-undangan, serta mengkaji penerapan prinsip perlindungan dan rehabilitasi anak dalam sistem peradilan pidana anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus melalui kajian terkait peraturan terkait dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dengan menerapkan pendekatan rehabilitatif dibandingkan pemidanaan, sehingga sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan. Namun, implementasi rehabilitasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas serta kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antarlembaga dan penguatan kebijakan rehabilitasi yang berfokus pada kepentingan terbaik anak.
Hukum Tanah: Studi Atas Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Tanah Indonesia Diky Yumansyah; Hajairin; Ridwan Ridwan
UNES Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/0emg8y95

Abstract

Tujuan Penelitian ini yakni: 1) untuk mendeskripsikan Pengaturan dan Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Tanah Indonesia? Dan menguraikan bentuk perlindungan dan Penyelesaian Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat terhadap tanah yang disengketakan? Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal research) dengan metode campuran antara pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif menganalisis pengaturan hak ulayat melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, sedangkan pendekatan empiris mengkaji praktik perlindungan dan penyelesaian sengketa hak ulayat. Data terdiri atas data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian: Bahwa pengaturan dan kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam sistem hukum tanah Indonesia secara normatif telah diakui kuat dalam UUD 1945 dan UUPA sebagai hak kolektif yang bersumber dari hukum adat. Namun, pengakuan tersebut bersifat kondisional dan belum memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang efektif, sehingga dalam praktik hak ulayat masih lemah dan kerap tersubordinasi oleh kepentingan negara dan investasi. Perlindungan dan penyelesaian sengketa hak ulayat juga menghadapi persoalan struktural, ditandai lemahnya perlindungan preventif, belum tercapainya keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa, serta praktik kriminalisasi dan lemahnya implementasi putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi politik hukum agraria yang berkeadilan dan pluralistik.
Peran BAPETEN Dalam Penanganan Pencemaran Radioaktif Cesium-137 di Cikande Kabupaten Serang Berdasarkan Undang-Undang Ketenaganukliran Daffa Andita Siswanto; Ikomatussuniah Ikomatussuniah; Ferina Ardhi Cahyani
UNES Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/4q21ry73

Abstract

Berdasarkan hasil inspeksi Satgas Cs-137 pada bulan Agustus 2025 di fasilitas PT Peter Metal Technology (PMT) Cikande, terungkap bahwa pencemaran radioaktif cesium-137 bermuara pada serangkaian kelalaian sistemik. Malapraktik korporasi dalam mengelola limbah yang menyalahi standar regulasi, praktik jual beli limbah serta lemahnya pengawasan oleh aparat penegak hukum menjadi akar dari permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap tindakan preventif dan represif badan pengawas tenaga nuklir dengan berfokus pada kerangka Undang-Undang Ketenaganukliran dan juga peraturan terkait lainya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian yuridis empiris disertai pendekatan kualitatif. Strategi riset yang diterapkan adalah strategi riset abduktif. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder yang dilengkapi dengan wawancara kepada 2 responden sebagai pihak yang terkait. Teori yang digunakan adalah teori negara kesejahteraan dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian ini dapat memberikan evaluasi kritis terhadap efektivitas dan legalitas respons pemerintah khususnya BAPETEN dalam memperketat tindakan pencegahan dan penanganan terhadap limbah industri agar terwujudnya negara kesejahteraan yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya.
Kajian Yuridis atas Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia M. Mustofah Bisri; Salwa Nabila
UNES Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/4enjbt58

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara yuridis pengaturan pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah wacana penerbitan Peraturan Presiden yang mengatur tugas TNI dalam mengatasi terorisme sebagai amanat Pasal 43I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan cakupan pelibatan TNI serta mengidentifikasi sejumlah aspek hukum yang perlu dicermati dalam pengaturan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cakupan pelibatan TNI dalam draf Perpres meliputi fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan, termasuk frasa “operasi lainnya” yang rumusannya masih dapat diperjelas lebih lanjut. Dari segi bentuk pengaturan, penggunaan Peraturan Presiden perlu dicermati kembali keselarasannya dengan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 yang mengamanatkan pengaturan perbantuan TNI kepada Polri melalui Undang-Undang. Aspek hukum lain yang teridentifikasi meliputi parameter operasional yang masih dapat diperjelas, mekanisme koordinasi dan pertanggungjawaban hukum yang dapat dirinci lebih lanjut, serta pentingnya penguatan konsistensi dengan prinsip due process of law. Aspek-aspek tersebut kiranya dapat menjadi perhatian dalam proses penyempurnaan draf, agar pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan agenda reformasi sektor keamanan.
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Covernote Atas Kredit Macet Perbankan Bimo Satrio; Ismansyah; Wetria Fauzi
UNES Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/c844c576

Abstract

Di dalam melaksanakan jabatannya, Notaris diberikan kewenangan. Adanya kewenangan ini memunculkan tanggung jawab Notaris. Di dalam praktiknya, sering kali Notaris mengeluarkan covernote. Ketentuan di dalam UUJN tidak ditemukan dasar hukum pembuatan covernote. Covernote hanya merupakan living law dalam praktik kenotariatan. Namun, banyak Notaris yang mendapatkan permasalahan hukum atas covernote yang dikeluarkannya. Adapun rumusan masalah yang teliti yaitu: 1). bagaimana kewenangan Notaris terhadap pembuatan covernote perbankan; dan 2). bagaimana pertanggungjawaban Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4242 K/Pid.Sus/2023 apabila terjadi kredit macet terhadap objek jaminan tanpa hak tanggungan. Tesis ini dikaji dengan teori kewenangan hukum dan teori tanggung jawab hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kasus, yang datanya diperoleh dari data sekunder dalam bentuk studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan covernote di perbankan bukan merupakan kewenangan Notaris, baik kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Pembuatan covernote di perbankan lahir dari living law atau hukum yang hidup dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Sehingga apabila didalam pembuatan covernote perbankan yang dikeluarkan oleh Notaris terdapat kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan akibat hukum, maka Notaris tersebut harus bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana. Pertanggungjawaban Notaris apabila terjadi kredit macet terhadap objek jaminan tanpa hak tanggungan maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara individu, pertanggungjawaban ini dapat berupa tanggung jawab secara adminstrasi, perdata, dan pidana. Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4242 K/Pid.Sus/2023, Notaris Dewi Farni Dja’far Binti Dja’far Denai telah dibebankan tanggung jawab pidana. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4242 K/Pid.Sus/2023 dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan tanggung jawab individu lainnya terhadap Notaris tersebut, yaitu tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab perdata.

Page 398 of 398 | Total Record : 3975

 394   395   396   397   398 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026) Vol. 8 No. 4 (2026) Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue