cover
Contact Name
Edwin Yulia Setyawan
Contact Email
edwin.yulia.setyawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalsosek.kp@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
ISSN : 20888449     EISSN : 25274805     DOI : -
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 9, No 2 (2014): Desember (2014)" : 10 Documents clear
ANALISIS STAKEHOLDERS PADA PERIKANAN TANGKAP KERAPU, PRELIMINARY STUDY MENUJU IMPLEMENTASI ECOSYSTEM APPROACH FOR FISHERIES MANAGEMENT DI KEPULAUAN SPERMONDE KOTA MAKASSAR Irwan Muliawan; Achmad Fahrudin; Akhmad Fauzi; Mennofatria Boer
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2014): Desember (2014)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (714.011 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v9i2.1224

Abstract

Keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya perikanan sangat bergantung pada pelibatan stakeholders untuk ikut berperan dan bekerja aktif mengarah tujuan yang akan dicapai. Sejak tahun 2003 pemerintah Kota Makassar menerapkan sistem manajemen pesisir dan lautan terpadu (integrated coastal zone Management) pada pantai kota dengan berorientasi revitalisasi. Dan tahun 2009, Proyek Central Point of Indonesia di Makassar membangun berbagai fasilitas di sepanjang pantai dengan berorientasi pada reklamasi pantai. Hal tersebut berdampak pada rusaknya lingkungan dan menurunnya produktifitas sumberaya ikan kerapu. Selain program yang terlalu ekspansif ke arah pesisir dan laut, pelibatan stakeholder terkait sumber daya ikan kerapu pun tidak harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi dalam pengelolaan perikanan kerapu di kawasan spermonde kota pada pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan berdasarkan pendekatan ekosistem (EAFM). Pendekatan dilakukan dengan menggunakan analisis stakeholder dan analisis hubungan entitas socio-ecological system (SES). Hasil analisis stakeholder menunjukkan kelompok stakeholder primer adalah; kelompok kelayan kerapu, kelompok pemodal, kelompok nelayan lainnya, polisi perairan, dinas kelautan dan perikanan propinsi sulawesi selatan dan dinas kelautan dan perikanan kota makassar. Berdasarkan analisis stakeholder grid, kelompok stakeholder tersebut merupakan kelompok yang harus dilibatkan secara aktif dengan berdialog dua arah menuju implementasi EAFM di Kepulauan Spermonde Kota Makassar. Rekomendasi pengelolaan perikanan, dari identifikasi dengan menggunakan analisis hubungan entitas SES seperti: Perlunya upaya pendampingan. Perlunya mengembangan diversifikasi usaha. Penegakan hukum yang kuat dan konsisten. Perlunya kerjasama membenahi infrastruktur. Perlunya meningkatkan komunikasi terpadu antar entitas. Perlunya meningkatkan komunikasi interentitas penyedia infrastruktur.
ANALISIS MODEL BISNIS PADA KNM FISH FARM DENGAN PENDEKATAN BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) Eius Solihah; Aida Vitayala S. Hubeis; Agus Maulana
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2014): Desember (2014)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.04 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v9i2.1220

Abstract

Usaha di bidang perikanan menghadapi berbagai kendala, sehingga untuk menjaga keberlangsungan usahanya, menuntut KNM Fish Farm yang merupakan usaha keluarga yang bergerak di bidang budidaya perikanan air tawar agar meningkatkan kinerja dengan cara memperbaiki model bisnis yang selama ini digunakan dalam menjalankan bisnisnya. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi model bisnis di KNM Fish Farm menggunakan BMC, (2) Menciptakan model bisnis perbaikan pada KNM Fish Farm. Data dikumpulkan dari Desember 2013 hingga Februari 2014 dan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada KNM Fish Farm. Alat analisis yang digunakan yaitu Business Model Canvas (BMC) dan Analisis SWOT. Penelitian ini difokuskanuntuk membuat model bisnis baru dengan pendekatan Business Model Canvas (BMC) yang melihat perusahaan melalui sembilan elemen, yaitu: (1) Customer segmentations, (2) Value Propositions, (3) Channels, (4) Customer relationship, (5) Revenue streams, (6) Key Resources, (7) Key Activities, (8) Key Partnerships, dan ( 9) Cost Structure. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model bisnis yangselama ini dilakukan oleh KNM Fish Farm ditemukan kelemahan pada ke-9 elemen BMC, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan pada semua elemen.
BIAYA TRANSAKSI USAHA PERIKANAN SKALA KECIL DI KABUPATEN CILACAP Andreas D. Patria; Luky Adrianto; Tridoyo Kusumastanto; M. Mukhlis Kamal; Rokhmin Dahuri
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2014): Desember (2014)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.059 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v9i2.1225

Abstract

Efisiensi ekonomi sering kali hanya diukur dari aspek produksi, dan kurang memperhatikan segi non-produksi seperti biaya transaksi. Dalam usaha penangkapan ikan skala kecil, banyak sekali pengeluaran di luar biaya produksi yang ditanggung oleh nelayan. Pengeluaran ini disadari atau tidak telah mengurangitingkat penerimaan dari usaha penangkapan ikan skala kecil. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menghitung komponen biaya transaksi pada usaha penangkapan ikan skala kecil di Kabupaten Cilacap, serta mengukur dan menganalisis pengaruh biaya transaksi terhadap efisiensi ekonomi usaha. Penelitian dilakukan dengan metode survai dan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa komponen biaya transaksi terbesar adalah raman dari hasil tangkapan yang dilelang pada Tempat Pelelangan Ikan berkisar antara 45 % dari total biaya transaksi yang dikeluarkan. Rasio biaya transaksi terhadap penerimaan yang diperoleh nelayan skala kecil menunjukkan bahwa setiap penerimaan Rp 100 maka sebesar Rp 26 dinikmati oleh pihak lain walaupun sebagian dari biaya transaksi tersebut juga ada yang kembali kepada nelayan untuk mendukung kegiatan produksi.
PEMODELAN INTERPRETASI STRUKTURAL PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI TELUK WEDA Martini Djamhur; Mennofatria Boer; Dietriech G. Bengen; Achmad Fahrudin
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2014): Desember (2014)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (821.118 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v9i2.1216

Abstract

Pemodelan dalam pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Weda bertujuan untuk mengkaji bentuk kelembagaan bagi pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menggunakan metode Interpretative Structural Modeling (ISM) telah dilakukan pada daerah Teluk Weda, Kabupaten Halmahera Tengah. Hasil analisis Interpretative Structural Modeling (ISM) menyimpulkan bahwa kelembagaan pengelolaan yang perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Weda yang berkelanjutan adalah pemerintah, wisatawan, dan perguruan tinggi lewat pengembangan wisata. Upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan produktifitas pemanfaatan sumberdaya alam, mutu produk perikanan dan jumlah permodalan kegiatan perikanan tangkap dengan membantu nelayan dalam menentukan harga perikanan, mengelola sumberdaya alam, peraturan investasi daerah dan membuat kebijakan yang konsisten memegang peranan penting pada pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Weda. Implikasi kebijakan yang perlu dilakukan yaitu: membuat peraturan daerah yang dapat menunjang kegiatan; mensosialisasikan undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah; melakukan pelatihan yang menyangkut undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah; mempertahankan peraturan dan adat istiadat yang masih ada sesuai dengan pengelolaan kawasan dan membentuk kelompok swadaya masyarakat yang berkaitan dengan penetapan kawasan. 
ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN DAN KETAHANAN PANGAN BERDASARKAN TINGKAT PENGELUARAN KONSUMSI PADA RUMAH TANGGA PEMBUDIDAYA IKAN (Studi Kasus Di Desa Sumur Gintung, Kabupaten Subang, Jawa Barat) Lindawati Lindawati; Subhechanis Saptanto
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2014): Desember (2014)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.696 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v9i2.1221

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kemiskinan dan ketahanan pangan berdasarkan tingkat pengeluaran konsumsi pada rumah tangga pembudidaya. Penelitian ini dilakukan di Desa Sumur Gintung, Kabupaten Subang pada tahun 2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling, dengan jumlah responden sebanyak 38 orang. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dengan teknik tabulasi silang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk pangan sebesar 44% dan non pangan 56%. Sedangkan jika dilihat dari tingkat kemiskinan dengan menggunakan 14 indikator yang dikembangkan oleh BPS menunjukkan bahwa sebanyak 63% rumah tangga tergolong sejahtera, sedangkan sebesar 37% kurang sejahtera. Berdasarkan tingkat ketahanan pangan rumah tangga terlihat bahwa sebesar 47% termasuk dalam kategori rentan pangan sedangkan sisanya 53% termasuk dalam kategori rawan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga pembudidaya apabila dilihat dari tingkat pengeluaran konsumsi dan tingkat kemiskinannya termasuk dalam kategori sejahtera. Sedangkan jika dilihat dari tingkat ketahanan pangannya, rumah tangga pembudidaya masih tergolong rawan pangan meskipun jumlahnya tidak berbeda jauh dengan rumah tangga yang rentan pangan.
ANALISIS EKOLOGI-EKONOMI PENGEMBANGAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA DI PROVINSI GORONTALO Taslim Arifin; Terry L. Kepel
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2014): Desember (2014)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.953 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v9i2.1217

Abstract

Pembangunan secara ekologi akan berkelanjutan jika basis ketersediaan sumberdaya alam dapat dipelihara secara stabil dan pembuangan limbah tidak melebihi kapasitas asimilasi lingkungan. Secara ekonomi akan berkelanjutan jika kawasan tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa secara berkesinambungan dan menghindarkan ketidakseimbangan yang ekstrim antar sektor. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dampak ekologi- konomi dari pengembangan perikanan budidaya di kawasan pesisir Gorontalo. Metode yang digunakan adalah analisis ecological multiplier, dampak ekonomi dengan menggunakan analisis income multiplier dan employment multiplier. Hasil studi mengindifikasikan bahwa kebutuhan tertinggi areal mangrove terjadi pada sektor pertambangan dan galian dengan nilai 2,5013 Ha, sedangkan sektor perikanan menempati posisi ke-6 dengan nilai sebesar 0,1718 Ha yang berada di bawah rata-rata kebutuhan areal mangrove secara sektoral sebesar 0,4844 Ha. Nilai BOD 0,00018 menggambarkan bahwa untuk menghasilkan satu juta rupiah output di sektor perikanan baik langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan eksternalitas berupa BOD sebesar 0,00018 ton. Demikian juga dengan COD, TSS dan TDS dimana nilainya berturut-turutsebesar 0,00027; 0,00005; dan 0,00035 menggambarkan bahwa untuk menghasilkan satu juta rupiahoutput sektor perikanan akan menimbulkan eksternalitas berupa COD, TSS dan TDS masing-masing sebesar 0,00027; 0,00005; dan 0,00035 ton. Sektor perikanan mempunyai nilai pengganda pendapatan sebesar 1,217899 yang berada di bawah rata-rata pembentukan pendapatan masyarakat secara sektoral sebesar 1,510426 dan menempati urutan ke-9. Nilai pengganda te naga kerja sektor perikanan adalah sebesar 1,140167 berada di bawah rata-rata total pembentukan tenaga kerja secara sektoral yang sebesar 1,619558 dan menempati urutan ke-9 klasifikasi 10 sektor. Diperlukan kebijakan investasi untuk pengembangan perikanan budidaya secara intensif dengan tetap memperhatikan daya dukung sehingga mampu mencapai target permintaan yang optimum.
KAJIAN SISTEM PEMASARAN IKAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI DIY Catur Sarwanto; Eko Sri Wiyono; Tri Wiji Nurani; John Haluan
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2014): Desember (2014)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (493.757 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v9i2.1222

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memformulasikan sistem pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Gunungkidul, khususnya tentang jenis produk yang dipasarkan, sistem pemasaran yang terjadi, saluran pemasaran, margin pemasaran serta efisiensi pemasaran. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2012 - Januari 2013 dan Juli 2013 di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survey, sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, margin pemasaran, dan farmer’s share. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 4 pola saluran pemasaran ikan di Kabupaten Gunungkidul. Jalur terpendek adalah saluran pemasaran tipe 1 (nelayan-konsumen) ,sedangkan margin pemasaran tertinggi diperoleh dari saluran pemasaran 3 ( Rp. 3.000 – Rp. 200.000). Saluran pemasaran tipe 3 (nelayan – pengumpul – restoran/ warung kuliner – konsumen) merupakan saluran pemasaran yang paling tidak efisien, sedangkan tipe 1 merupakan saluran pemasaran paling efisien. Strategi kebijakan yang dapat dipertimbangkanadalah: 1) pengembangan diversifikasi produk olahan khususnya komoditas ikan yang kurang laku, 2) penyempurnaan sistem informasi pemasaran ikan di TPI.
ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA NELAYAN PELAGIS BESAR DI SENDANG BIRU, KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR Maulana Firdaus; Cornelia Mirwantini Witomo
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2014): Desember (2014)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1135.427 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v9i2.1218

Abstract

Kondisi usaha nelayan dengan faktor ketidak pastian pendapatan yang cukup tinggi sangat berdampak pada tingkat kesejahteraan dan ketimpangan yang terjadi pada komunitas masyarakat pesisir. Besarnya pendapatan antar rumah tangga nelayan dapat saja berbeda walaupun karakteristik usaha mereka relatif sama. Ketimpangan pendapatan antar rumah tangga dapat menunjukkan adanya ketidakmerataan tingkat kesejahteraan antar rumah tangga pada kelompok masyarakat tersebut. Penelitian ini mempunyai dua tujuan spesifik, yaitu: (1) Menganalisis tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan pelagis besar, dan; (2) Menganalisis ketimpangan pendapatan antar rumah tangga nelayan pelagis besar. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2013 di Desa Tambak Rejo (Sendang Biru) Kabupaten Malang. Metode survey digunakan untuk mengumpulkan data data primer dan sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan pendapatan menurut Bank Dunia, nilai tukar (indeks nilai) dan ketimpangan pendapatan dengan menggunakan koefisien gini. Hasil analisis menunjukkan bahwa rumah tangga nelayan pelagis besar di Kabupaten Malang tidak tergolong penduduk miskin. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata pendapatan diatas US$ 1.25 per kapita per hari. Indeks nilai tukar nelayan rata-rata pada tahun 2013 (Maret-Oktober) adalah 96. Ketimpangan pendapatan antar rumah tangga nelayan pelagis besar di Kabupaten Malang sebesar 0,42 dan tergolong pada ketimpangan menengah. Oleh karena itu, Fluktuasi nilai tukar nelayan yang terjadi membelikan ilustrasi bahwa selama musim paceklik atau bukan musim ikan, alternatif mata pencaharian di luar sektor perikanan relatif tidak tersedia dilokasi penelitian. Oleh karena itu, untuk meningkatkan standar hidup rumah tangga nelayan pelagis besar di Kabupaten Malang perlu diperkenalkan alternatif mata pencaharian yang produktifdiluar sektor perikanan.
PERAN JARINGAN SOSIAL NELAYAN PADA PEMASARAN TUNA, CAKALANG DAN TONGKOL: STUDI KASUS DI KOTA KENDARI Riesti Triyanti; Christina Yuliaty; Tenny Apriliani
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2014): Desember (2014)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.684 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v9i2.1223

Abstract

Mayoritas nelayan di Indonesia adalah kategori nelayan tradisional yang miskin serta menjadi golongan terpinggirkan. Sulitnya akses finansial ke lembaga keuangan formal menjadikan ketergantungan nelayan terhadap pinjaman dari pemberi modal informal yang berpengaruh pada pemasaran hasil ikan tangkapan. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi karakteristik nelayan, proses dan jaringan sosial antar pelaku usaha penangkapan dan pemasaran. Pengumpulan data primer dilaksanakan melalui wawancara mendalam menggunakan panduan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan di Kota Kendari melakukan aktifitas penangkapan ikan berdasarkan pada jenis alat tangkap yang dimiliki dengan ukuran kapal lebih kecil dari 30 GT. Pemasaran tuna, cakalang dan tongkol dikelompokkan kedalam dua pasar utama yaitu pasar lokal dan ekspor. Bagi nelayan yang memperoleh permodalan untuk melaut dari bos maka pemasaran ikan hasil tangkapan dikendalikan oleh bos. Jaringan sosial yang melibatkan berbagai aktor tidak hanya terbatas pada jaringan kerja pada produksi saja, namun juga atas kehidupan sosial ekonomi lainnya. Diantara berbagai jaringan sosial yang ada, yang paling prospektif untuk dikembangkan dalam komunitas nelayan di Kendari adalah jaringan sosial antara nelayan dengan bos dengan pola kemitraan inti plasma.
DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP KINERJA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN Mira Mira; Rikrik Rahadian; Armen Zulham
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2014): Desember (2014)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.206 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v9i2.1219

Abstract

Tujuan dari penelitian ini mengevaluasi dampak kenaikan harga BBM terhadap kinerja sektor kelautan dan perikanan. Penelitian ini menggunakan data input-output nasional yang dianalisis dengan computable general equilibrium model. Hasil analisis mengindikasikan pertama, dampak kenaikan harga BBM dalam kurun waktu 10 tahun (17,94%) menyebabkan output perikanan tangkap TCT (Tuna, Cakalang dan Tongkol) turun sebesar 0,132%, tapi dampak kenaikan harga BBM terhadap penurunan output perikanan budidaya tidak terlalu besar contohnya output patin turun sebesar 0,012%. Kedua, dampak kenaikan harga BBM terhadap harga ikan tidak sebanding dengan kenaikan harga BBM, kenaikan harga rata-rata output ikan TCT akibat penurunan subsidi hanya sebesar 0,567%. Ketiga, penurunan total ekspor sektor perikanan tangkap lainnya akibat kenaikan harga BBM adalah 1,211%. Keempat, kenaikan harga BBM, meningkatkan impor perikanan tangkap laut lainnya sebesar 0.51%, dan untuk komoditas Tuna dan Cakalang sebesar 0.48%. Kelima, kenaikan BBM menurunkan jumlah tenaga kerja sebesar 0,346% pada usaha perikanan TCT. Keenam, kenaikan harga BBM membuat household demand menurun pada komoditas ikan tangkap (0,103%) dan ikan hasil olahan dan kering (0,109%). Diharapkan ketika terjadi kenaikan harga BBM pemerintah tetap harus mendukung kebijakan mata pencarian alternatif untuk nelayan ketika mereka tidak bisa melaut, seperti usaha budidaya laut.

Page 1 of 1 | Total Record : 10