cover
Contact Name
Edwin Yulia Setyawan
Contact Email
edwin.yulia.setyawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalsosek.kp@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
ISSN : 20888449     EISSN : 25274805     DOI : -
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi.
Arjuna Subject : -
Articles 353 Documents
Digital Financial Inclusion as A Catalyst for Blue Economy Development: The Role of Regional Development Banks in Strengthening Fisheries and Marine Sector Revenue in East Java Hermita Hermita; Nurliah Nurdin; Muhammad Taufiq; R Luki Karunia
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 20, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v20i2.19848

Abstract

Indonesia's blue economy holds significant potential for regional economic development, yet coastal and fisheries communities remain underserved by formal financial services. This study examines how digital transformation in Regional Development Banks (BPDs) can drive financial inclusion and enhance revenue generation in the marine and fisheries sector. Using Bank Jatim as a case study, this research employs a qualitative approach with in-depth interviews and document analysis involving stakeholders from banking, regional government, fisheries agencies, and coastal community representatives. Findings reveal that digital financial services—including mobile banking, digital payment systems for fisheries transactions, and regional tax digitization—significantly improve access to capital for small-scale fishers and aquaculture businesses while accelerating Regional Own-Source Revenue (PAD) collection from marine resource levies. The study proposes an integrated Blue Economy Digital Finance Model encompassing four dimensions: (1) digital infrastructure for coastal financial inclusion, (2) adaptive institutional governance linking banks, fisheries agencies, and coastal communities, (3) capacity building for digital literacy among fishing households, and (4) collaborative policy frameworks aligning blue economy goals with regional fiscal sustainability. This research contributes to the literature on blue economy financing and provides policy recommendations for leveraging digital banking to strengthen Indonesia's marine and fisheries sector development.
Studi Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan di Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga Novi Liani Silitonga; Martina Martina; Fadli Fadli; Barmawi Barmawi
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 20, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v20i2.17156

Abstract

Nelayan merupakan kelompok masyarakat pesisir yang rentan secara ekonomi karena pendapatannya sangat bergantung pada hasil tangkapan yang bersifat musiman dan tidak stabil. Namun, besarnya pendapatan tidak selalu mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan secara riil. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji kesejahteraan rumah tangga nelayan dengan mempertimbangkan pendapatan, struktur pengeluaran, dan kemampuan daya beli yang diukur melalui indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN). Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari instansi terkait. Sampel ditentukan dengan rumus Slovin sebanyak 82 responden yang terdiri atas nelayan pemilik armada dan anak buah kapal (ABK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan pemilik armada sebesar Rp98.005.886,90 per tahun, sedangkan nelayan ABK sebesar Rp38.000.000,00 per tahun. Berdasarkan indikator struktur pengeluaran, rumah tangga nelayan pemilik armada dikategorikan sejahtera, sedangkan nelayan ABK berada pada kategori pra-sejahtera. Namun, berdasarkan indikator NTN, nelayan pemilik armada memiliki nilai NTN > 1 (1,71) yang menunjukkan kemampuan daya beli relatif baik, sedangkan nelayan ABK memiliki nilai NTN sedikit di atas satu (1,08). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan semata belum cukup menjamin kesejahteraan rumah tangga nelayan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bersifat struktural, meliputi diversifikasi usaha non-tangkap untuk mengurangi ketergantungan pada sektor perikanan tangkap, penguatan akses pendidikan dan kesehatan, penyediaan fasilitas dasar seperti air bersih, perumahan, dan energi, serta penguatan kelembagaan nelayan melalui koperasi atau kelompok usaha bersama.Title: Study of Fishermen’s Household Welfare in South Sibolga District, Sibolga CityFishermen constitute a coastal community group that is economically vulnerable, as their income is highly dependent on seasonal and unstable fishing yields. However, income level alone does not necessarily reflect the actual welfare of fishermen’s households. Therefore, this study aims to examine fishermen’s household welfare by considering income, expenditure structure, and purchasing power, which is measured using the Fishermen’s Exchange Rate (FER) indicator. This research analyzes the level of fishermen’s household welfare in South Sibolga District, Sibolga City. This research employed a descriptive quantitative approach using primary data collected through interviews and observations, as well as secondary data from relevant institutions. The sample was determined using the Slovin formula and consisted of 82 respondents, including boat-owning fishermen and crew members (ABK). The results indicate that the average annual household income of boat-owning fishermen was IDR 98,005,886.90, while that of crew members was IDR 38,000,000.00. Based on expenditure structure indicators, the households of boat-owning fishermen were categorized as prosperous, whereas those of crew members were classified as pre-prosperous. However, according to the FER indicator, boat owner fishermen recorded an FER value greater than one (1.71), indicating relatively good purchasing power, while crew members had a slightly above-one FER value (1.08). These findings suggest that income alone is insufficient to ensure fishermen’s household welfare. Therefore, structural policies are needed, including diversification of non-fishing livelihoods, strengthening access to education and health services, improving basic facilities such as clean water, housing, and energy, and strengthening fishermen’s institutions through cooperatives or joint business groups.
Revitalisasi Peran Penyuluh Perikanan dalam Meningkatkan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan di Indonesia: Analisis Tantangan dan Strategi Penguatan Sistem Penyuluhan Wahjudi Poerwanto
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 20, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v20i2.19945

Abstract

Sektor kelautan dan perikanan merupakan pilar strategis pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, optimalisasi potensi ini terhambat oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku utama. Penyuluh perikanan memegang peran krusial sebagai agen perubahan, perantara informasi, dan fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi terkini sistem penyuluhan perikanan, mengidentifikasi tantangan fundamental, dan merumuskan strategi revitalisasi peran penyuluh. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan meta-analisis terhadap data sekunder dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Pusat Statistik (BPS), serta literatur ilmiah periode 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara jumlah penyuluh (sekitar 4.000-5.000 orang) dengan jumlah pelaku usaha perikanan yang mencapai jutaan, menyebabkan rasio penyuluhan yang tidak ideal. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya adopsi teknologi digital di kalangan penyuluh senior, serta minimnya dukungan anggaran operasional. Penelitian ini merekomendasikan strategi "Hybrid Extension System" yang mengintegrasikan penyuluhan konvensional dengan platform digital, penguatan kelembagaan melalui sinergi pusat-daerah, serta peningkatan kompetensi penyuluh dalam aspek manajerial dan kewirausahaan. Revitalisasi ini mendesak dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Title: Revitalizing the Role of Fisheries Extension Officers in Enhancing the Capacity of Fisheries Business Actors in Indonesia: Analysis of Challenges and Strategies for Strengthening the Extension System  The marine and fisheries sector is a strategic pillar of Indonesia's economic development. However, the optimization of this potential is hindered by the low capacity of human resources among primary actors. Fisheries extension workers play a crucial role as agents of change, information intermediaries, and facilitators in empowering coastal communities. This study aims to analyze the current condition of the fisheries extension system, identify fundamental challenges, and formulate strategies for revitalizing the role of extension workers. The method used is descriptive qualitative with a meta-analysis of secondary data from the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP), Statistics Indonesia (BPS), and scientific literature from 2020-2025. The results show a significant gap between the number of extension workers (approximately 4,000-5,000 personnel) and the millions of fishery business actors, resulting in a non-ideal extension ratio. Key challenges include limited infrastructure, low adoption of digital technology among senior extension workers, and minimal operational budget support. This study recommends a "Hybrid Extension System"strategy integrating conventional extension with digital platforms, institutional strengthening through central-regional synergy, and enhancing extension workers' competence in managerial and entrepreneurial aspects. This revitalization is urgently needed to increase the productivity, competitiveness, and welfare of Indonesian fishery business actors towards the vision of Golden Indonesia 2045.