cover
Contact Name
Edwin Yulia Setyawan
Contact Email
edwin.yulia.setyawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalsosek.kp@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
ISSN : 20888449     EISSN : 25274805     DOI : -
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi.
Arjuna Subject : -
Articles 359 Documents
Digital Financial Inclusion as A Catalyst for Blue Economy Development: The Role of Regional Development Banks in Strengthening Fisheries and Marine Sector Revenue in East Java Hermita Hermita; Nurliah Nurdin; Muhammad Taufiq; R Luki Karunia
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 20, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v20i2.19848

Abstract

Indonesia's blue economy holds significant potential for regional economic development, yet coastal and fisheries communities remain underserved by formal financial services. This study examines how digital transformation in Regional Development Banks (BPDs) can drive financial inclusion and enhance revenue generation in the marine and fisheries sector. Using Bank Jatim as a case study, this research employs a qualitative approach with in-depth interviews and document analysis involving stakeholders from banking, regional government, fisheries agencies, and coastal community representatives. Findings reveal that digital financial services—including mobile banking, digital payment systems for fisheries transactions, and regional tax digitization—significantly improve access to capital for small-scale fishers and aquaculture businesses while accelerating Regional Own-Source Revenue (PAD) collection from marine resource levies. The study proposes an integrated Blue Economy Digital Finance Model encompassing four dimensions: (1) digital infrastructure for coastal financial inclusion, (2) adaptive institutional governance linking banks, fisheries agencies, and coastal communities, (3) capacity building for digital literacy among fishing households, and (4) collaborative policy frameworks aligning blue economy goals with regional fiscal sustainability. This research contributes to the literature on blue economy financing and provides policy recommendations for leveraging digital banking to strengthen Indonesia's marine and fisheries sector development.
Studi Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan di Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga Novi Liani Silitonga; Martina Martina; Fadli Fadli; Barmawi Barmawi
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 20, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v20i2.17156

Abstract

Nelayan merupakan kelompok masyarakat pesisir yang rentan secara ekonomi karena pendapatannya sangat bergantung pada hasil tangkapan yang bersifat musiman dan tidak stabil. Namun, besarnya pendapatan tidak selalu mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan secara riil. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji kesejahteraan rumah tangga nelayan dengan mempertimbangkan pendapatan, struktur pengeluaran, dan kemampuan daya beli yang diukur melalui indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN). Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari instansi terkait. Sampel ditentukan dengan rumus Slovin sebanyak 82 responden yang terdiri atas nelayan pemilik armada dan anak buah kapal (ABK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan pemilik armada sebesar Rp98.005.886,90 per tahun, sedangkan nelayan ABK sebesar Rp38.000.000,00 per tahun. Berdasarkan indikator struktur pengeluaran, rumah tangga nelayan pemilik armada dikategorikan sejahtera, sedangkan nelayan ABK berada pada kategori pra-sejahtera. Namun, berdasarkan indikator NTN, nelayan pemilik armada memiliki nilai NTN > 1 (1,71) yang menunjukkan kemampuan daya beli relatif baik, sedangkan nelayan ABK memiliki nilai NTN sedikit di atas satu (1,08). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan semata belum cukup menjamin kesejahteraan rumah tangga nelayan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bersifat struktural, meliputi diversifikasi usaha non-tangkap untuk mengurangi ketergantungan pada sektor perikanan tangkap, penguatan akses pendidikan dan kesehatan, penyediaan fasilitas dasar seperti air bersih, perumahan, dan energi, serta penguatan kelembagaan nelayan melalui koperasi atau kelompok usaha bersama.Title: Study of Fishermen’s Household Welfare in South Sibolga District, Sibolga CityFishermen constitute a coastal community group that is economically vulnerable, as their income is highly dependent on seasonal and unstable fishing yields. However, income level alone does not necessarily reflect the actual welfare of fishermen’s households. Therefore, this study aims to examine fishermen’s household welfare by considering income, expenditure structure, and purchasing power, which is measured using the Fishermen’s Exchange Rate (FER) indicator. This research analyzes the level of fishermen’s household welfare in South Sibolga District, Sibolga City. This research employed a descriptive quantitative approach using primary data collected through interviews and observations, as well as secondary data from relevant institutions. The sample was determined using the Slovin formula and consisted of 82 respondents, including boat-owning fishermen and crew members (ABK). The results indicate that the average annual household income of boat-owning fishermen was IDR 98,005,886.90, while that of crew members was IDR 38,000,000.00. Based on expenditure structure indicators, the households of boat-owning fishermen were categorized as prosperous, whereas those of crew members were classified as pre-prosperous. However, according to the FER indicator, boat owner fishermen recorded an FER value greater than one (1.71), indicating relatively good purchasing power, while crew members had a slightly above-one FER value (1.08). These findings suggest that income alone is insufficient to ensure fishermen’s household welfare. Therefore, structural policies are needed, including diversification of non-fishing livelihoods, strengthening access to education and health services, improving basic facilities such as clean water, housing, and energy, and strengthening fishermen’s institutions through cooperatives or joint business groups.
Revitalisasi Peran Penyuluh Perikanan dalam Meningkatkan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan di Indonesia: Analisis Tantangan dan Strategi Penguatan Sistem Penyuluhan Wahjudi Poerwanto
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 20, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v20i2.19945

Abstract

Sektor kelautan dan perikanan merupakan pilar strategis pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, optimalisasi potensi ini terhambat oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku utama. Penyuluh perikanan memegang peran krusial sebagai agen perubahan, perantara informasi, dan fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi terkini sistem penyuluhan perikanan, mengidentifikasi tantangan fundamental, dan merumuskan strategi revitalisasi peran penyuluh. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan meta-analisis terhadap data sekunder dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Pusat Statistik (BPS), serta literatur ilmiah periode 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara jumlah penyuluh (sekitar 4.000-5.000 orang) dengan jumlah pelaku usaha perikanan yang mencapai jutaan, menyebabkan rasio penyuluhan yang tidak ideal. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya adopsi teknologi digital di kalangan penyuluh senior, serta minimnya dukungan anggaran operasional. Penelitian ini merekomendasikan strategi "Hybrid Extension System" yang mengintegrasikan penyuluhan konvensional dengan platform digital, penguatan kelembagaan melalui sinergi pusat-daerah, serta peningkatan kompetensi penyuluh dalam aspek manajerial dan kewirausahaan. Revitalisasi ini mendesak dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Title: Revitalizing the Role of Fisheries Extension Officers in Enhancing the Capacity of Fisheries Business Actors in Indonesia: Analysis of Challenges and Strategies for Strengthening the Extension System  The marine and fisheries sector is a strategic pillar of Indonesia's economic development. However, the optimization of this potential is hindered by the low capacity of human resources among primary actors. Fisheries extension workers play a crucial role as agents of change, information intermediaries, and facilitators in empowering coastal communities. This study aims to analyze the current condition of the fisheries extension system, identify fundamental challenges, and formulate strategies for revitalizing the role of extension workers. The method used is descriptive qualitative with a meta-analysis of secondary data from the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP), Statistics Indonesia (BPS), and scientific literature from 2020-2025. The results show a significant gap between the number of extension workers (approximately 4,000-5,000 personnel) and the millions of fishery business actors, resulting in a non-ideal extension ratio. Key challenges include limited infrastructure, low adoption of digital technology among senior extension workers, and minimal operational budget support. This study recommends a "Hybrid Extension System"strategy integrating conventional extension with digital platforms, institutional strengthening through central-regional synergy, and enhancing extension workers' competence in managerial and entrepreneurial aspects. This revitalization is urgently needed to increase the productivity, competitiveness, and welfare of Indonesian fishery business actors towards the vision of Golden Indonesia 2045.
Penguatan Tata Kelola Kawasan Konservasi Laut Melalui Integrasi Sistem Sosial Ekologis Zulkifli Mappasomba; Permana Yudiarso; Muhammad Yusuf; Irwan dan Anugrah
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 21, No 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v21i1.18456

Abstract

Dengan hanya 35% Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Indonesia yang diklasifikasikan efektif menurut standar IUCN, diperlukan pendekatan tata kelola yang mampu menjembatani tujuan ekologis dan sosial melalui integrasi Sistem Sosial‑Ekologis (SES). Penelitian ini merupakan tinjauan sistematis dan meta‑analisis atas 85 studi empiris periode 2005–2024 yang dipilih menggunakan prosedur PRISMA, dengan ekstraksi data terstandar dan perhitungan ukuran efek kumulatif (Hedges’ g) serta interval kepercayaan 95%. Integrasi SES pada KKP masih terbatas, meskipun banyak yang mengklaim adopsi, hanya 12% yang memenuhi indikator secara menyeluruh (ekonomi, sosial, dan ekologis). Secara agregat, strategi berbasis SES berasosiasi dengan perbaikan luaran ekologi dan sosial: peningkatan tutupan karang (≈25%), kenaikan biomassa ikan (≈40%), serta penurunan konflik tenurial hingga 55%. Analisis meta‑regresi mendukung ketepatan model integrasi (R² = 0,79) dan menunjukkan potensi peningkatan pendapatan rumah tangga pesisir sekitar Rp 1,2 juta per bulan (p < 0,01). Temuan ini menginformasikan rekomendasi kebijakan: harmonisasi regulasi lintas otoritas, penguatan kelembagaan berbasis komunitas yang adaptif, serta pengembangan platform pemantauan digital partisipatif, termasuk usulan Indeks Integrasi SES‑KKP sebagai alat diagnosis dan evaluasi. Integrasi SES yang kuat berasosiasi dengan peningkatan peluang keberhasilan pengelolaan KKP dan pengurangan pelanggaran di lapangan. Title: Strengthening The Governance of Marine Conservation Areas Through The Integration of Socio-Ecological Systems          The management effectiveness of Marine Protected Areas (MPAs) in Indonesia remains a significant challenge; evidence shows that only 25% of MPAs are effectively managed, while 71% of coral reefs and 42% of seagrass meadows are in poor condition. This study aims to identify key barriers and validate an adaptive governance model based on Social- Ecological Systems (SES) for MPAs using a Systematic Review and Meta-Analysis (SRMA) approach in accordance with PRISMA protocols. The study is limited to empirical articles in Indonesia (synthesising cases from Raja Ampat and Wakatobi) published between 2015 and 2025 in reputable journals (Q1-Q2/Sinta 1-2). Data from 75 studies were analysed through content analysis based on Ostrom’s framework and meta-analysis (Hedges’ g and meta-regression) to measure variables including coral cover, fish biomass, and social conflict. The results demonstrate a large cumulative effect size (g = 0.82) and R² = 0.79, indicating that the application of SES principles explains 79% of the variation in management effectiveness. Ecologically, SES implementation increased coral cover by 25% and fish biomass by up to 40%. Socially, tenurial conflicts and violations were successfully reduced by 55%. The primary barriers identified in SES integration were tenurial conflicts (42%) and policy fragmentation (25%). To address these obstacles, this research proposes a “20-30-50” adaptive zoning model (core zone, sustainable fisheries zone, and collaborative zone) supported by the strengthening of customary institutions, community-based blue economy initiatives, and participatory digital monitoring. This model is proven to improve overall ecological and social indicators. Consequently, SES integration significantly enhances MPA effectiveness and coastal wellbeing. Recommendations include the harmonisation of sectoral regulations, the institutionalisation of polycentric adaptive governance, and the adoption of an SES-MPA index for sustainable monitoring.
Pemetaan Wilayah dan Komoditas Perikanan Unggulan Berbasis Ekonomi Biru di Kabupaten Kotabaru Hana Apriliani; Edgar Bayu Refansyah; Rachmat Hidayat
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 21, No 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v21i1.18516

Abstract

Permasalahan utama dalam Pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Kotabaru adalah pendekatan kebijakan yang cenderung seragam, mengabaikan perbedaan potensi riil antar wilayah dan dualisme kinerja antara sub-sektor tangkap dan budidaya. Kajian ini bertujuan memetakan spesialisasi dan dinamika sektor perikanan (Tangkap dan Budidaya) di Kabupaten Kotabaru, guna menyediakan landasan data empiris bagi perumusan kebijakan pembangunan sosial-ekonomi berbasis Ekonomi Biru yang selama ini cenderung pukulrata dan kurang efektif. Penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan data panel periode 2020–2024 dari 22 kecamatan Kotabaru, yang dianalisis secara mendalam menggunakan Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), dan Shift-Share Analysis (SSA). Hasilnya menegaskan adanya dualisme sektoral yang kritis: Sektor Tangkap didominasi oleh wilayah di Kuadran I SSA (rapid growth, competitive), menunjukkan posisi ideal Kotabaru. Sebaliknya, Sektor Budidaya menghadapi tekanan perlambatan pertumbuhan makro (nilai M negatif merata). Namun, ditemukan resiliensi luar biasa di Budidaya (Kelumpang Selatan/Hilir) yang berada di Kuadran II SSA (slow growth, competitive), berhasil melawan tren pasar yang lesu melalui keunggulan kompetitif lokal. Sementara itu, wilayah kepulauan Kuadran III Tangkap (misalnya Pulau Sembilan) menunjukkan kesempatan yang hilang akibat inefisiensi lokal (L negatif). Disimpulkan bahwa kebijakan Ekonomi Biru Asimetris harus segera diterapkan, dengan fokus pada Akselerasi Kuadran I dan Reformasi Struktural Kuadran III untuk mewujudkan transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan Title:Mapping of Blue Economy- Based Leading Fisheries Areas and Commodities  in Kotabaru Regency The main problem in the development of the fisheries sector in Kotabaru Regency is a policy approach that tends to be uniform, ignoring the disparities in real potential between regions and the dualism in performance between the capture and aquaculture sub-sectors. This study aims to map the specialization and dynamics of the fisheries sector (Capture and Aquaculture) in Kotabaru Regency, providing empirical data for formulating Blue Economy-based socio-economic development policies that have historically been generalized and ineffective. This quantitative research employs a panel data approach covering the 2020–2024 period across 22 sub-districts, analyzed in-depth using the Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), and Shift-Share Analysis (SSA). The results confirm a critical sectoral dualism: The Capture Sector is dominated by regions in SSA Quadrant I (Rapid Growth, Competitive), affirming Kotabaru's ideal position. Conversely, the Aquaculture Sector faces macro-level growth pressure (widespread negative M values). However, outstanding resilience was discovered in Aquaculture (Kelumpang Selatan/Hilir) located in SSA Quadrant II (Slow Growth, Competitive), successfully countering the external market slowdown through superior local competitive advantage. Meanwhile, Capture Sector's Quadrant III islands (e.g., P. Sembilan) exhibit a 'lost opportunity' due to localized inefficiencies (negative L). It is concluded that an Asymmetric Blue Economy Policy must be implemented, focusing on Quadrant I Acceleration and Quadrant III Structural Reform to achieve sustainable socio-economic transformation.
Analisis SWOT-QSPM Untuk Peningkatan Kinerja Rantai Pasok Cumi-Cumi (Supply Reliability dan Market Expansion) di PPN Muara Angke Ray Octa Firdaus; Iin Solihin; Budhi Hascaryo Iskandar
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 21, No 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v21i1.19226

Abstract

Cumi-cumi merupakan salah satu komoditas perikanan tangkap yang memiliki kontribusi produksi dan nilai ekonomi yang signifikan di Indonesia. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke di Jakarta Utara merupakan salah satu pusat pendaratan dan perdagangan cumi-cumi yang penting, namun rantai pasok komoditas ini menghadapi berbagai tantangan, seperti fluktuasi hasil tangkapan, persaingan antar Unit Pengolahan Ikan (UPI), serta ketidakstabilan pasokan bahan baku. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi pengelolaan rantai pasok  yang  efektif  agar  perusahaan  mampu  menjaga  kontinuitas  produksi  dan  memenuhi  permintaan  pasar. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi peningkatan kinerja rantai pasok cumi-cumi di PPN Muara Angke dengan studi kasus pada PT. XYZ. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dan kuesioner menggunakan metode purposive sampling terhadap responden yang memahami aktivitas rantai pasok perusahaan. Analisis data dilakukan dengan metode Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) untuk  merumuskan  alternatif  strategi,  yang  kemudian  diprioritaskan  menggunakan  Quantitative  Strategic Planning Matrix (QSPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi perusahaan berada pada fase pertumbuhan dan  pengembangan  berdasarkan  matriks  Internal–External.  Analisis  QSPM  menghasilkan  beberapa  strategi prioritas, yaitu peningkatan jumlah pasokan cumi-cumi untuk mendukung produksi, peningkatan pembelian bahan baku pada musim penangkapan untuk penyimpanan pada musim paceklik, serta perluasan jaringan pasar ekspor. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan stabilitas pasokan, efisiensi rantai pasok, serta daya saing perusahaan dalam pasar domestik maupun internasional.Title: SWOT-QSPM Analysis for Improving the Performance of The Squid Supply Chain (Supply Reliability and Market Expansion) at PPN Muara Angke          Squid is one of the important capture fisheries commodities in Indonesia with significant economic value and export potential. However, the squid supply chain in fishing ports often faces challenges related to seasonal catch variability, supply uncertainty, and intense competition among fish processing units. The Nusantara Fishing Port (PPN) Muara Angke  in  Jakarta  is  one  of  the  major  landing  centers  for  squid  in  Indonesia,  where  supply  fluctuations  frequently affect the operational performance of processing companies. Despite the importance of supply chain management in fisheries, limited studies have examined strategic approaches to improve squid supply chain performance at the firm level in Indonesian fishing ports. This study aims to formulate strategic priorities for improving squid supply chain performance at PPN Muara Angke using a case study of PT. XYZ. Data were collected through field observations, interviews, and questionnaires using purposive sampling involving key stakeholders with knowledge of the company’s supply chain activities. The analysis employed Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) to identify strategic factors, followed by the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) to determine priority strategies. The Internal–External matrix indicates that the company is positioned in a growth and development quadrant. The QSPM results show that the priority strategies include increasing squid supply to support production continuity, optimizing raw material procurement during peak fishing seasons to build cold storage reserves for off-season periods, and expanding export market networks. These strategies are expected to enhance supply reliability, strengthen coordination between processors and fishers, and improve the competitiveness of squid processing firms in global seafood markets.
Degradasi Lingkungan dan Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Bayah Barat Kabupaten Lebak Provinsi Banten Ahmad Zaky; Ibnu Tegar Maulana; Mohamad Firhan Akbar; Sri Mulyati; Ananda Putri; Fathiya Aulia Nurfadilah; Nasywa Maura Wilona; Nazwah Aleyda Zen
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 21, No 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v21i1.19093

Abstract

Perkembangan industri dan aktivitas penambangan di wilayah pesisir sering kali membawa implikasi serius terhadap keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal. Penelitian ini mengangkat permasalahan degradasi lingkungan dan transformasi sosial ekonomi yang terjadi akibat ekspansi industri dan penambangan di Desa Bayah Barat, Kabupaten Lebak, Banten. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak aktivitas industri terhadap kualitas lingkungan, perubahan mata pencaharian, serta keberlanjutan tradisi ekonomi-budaya masyarakat pesisir. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025      di Desa Bayah Barat dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, Focus Group Discussion (FGD), serta studi dokumentasi yang diperkuat dengan data sekunder dari laporan dan pemberitaan media. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas industri dan penambangan telah meningkatkan sedimentasi sungai, menurunkan kualitas ekosistem perairan, serta mengganggu keberlanjutan tradisi penangkapan ikan lokal. Kondisi ini memicu pergeseran mata pencaharian dan memperdalam ketimpangan sosial ekonomi antara masyarakat yang beralih ke sektor industri dan kelompok nelayan serta petani yang semakin terpinggirkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bayah Barat menghadapi ketegangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologis akibat lemahnya tata kelola lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan industri, rehabilitasi lingkungan sungai dan pesisir, peningkatan kapasitas masyarakat lokal, serta pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal seperti pengolahan hasil laut dan ekowisata.     title : degradasi lingkungan, sosial ekonomi, Bayah Barat, kearifan lokal, masyarakat pesisirRapid industrial expansion in coastal areas often generates significant environmental and socio-economic consequences for local communities. This study examines environmental degradation and socio-economic transformation resulting from industrial and mining activities in Bayah Barat Village, Lebak Regency, Banten, Indonesia. The research aims to analyze the impacts of industrial expansion on environmental quality, livelihood changes, and the sustainability of local fishing traditions. Conducted in 2024, this study employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through field observations, in-depth interviews with community members and key stakeholders, focus group discussions (FGDs), and document analysis, supported by secondary data from official reports and media sources. Data analysis was carried out using an interactive model involving data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that industrial and mining activities have increased river sedimentation, degraded aquatic ecosystems, and disrupted traditional small-scale fisheries, particularly the seasonal impun fishing practice. These environmental changes have driven shifts in local livelihoods and intensified socio-economic disparities between residents who transitioned into industrial employment and traditional fishers and farmers who have become increasingly marginalized. The study concludes that Bayah Barat is experiencing growing tension between economic growth and ecological sustainability due to weak environmental governance and limited policy intervention. To address these challenges, the study recommends strengthening industrial oversight, implementing river and coastal environmental rehabilitation, enhancing community capacity, and promoting local wisdom–based economic development, including value-added marine product processing and community-based ecotourism.
Potensi Lembaran Analog Jeroan Ikan Tuna ( Thunnus sp. ) Dengan Ekstrak Jahe Sebagai Pangan Fungsional Pencegah Stroke Muhammad Rivaldi Pratama; Syifa Ardina Setyoriani; Rivaldi Ananda Dwi Putra
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 21, No 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v21i1.18832

Abstract

Penelitian ini menganalisis potensi lembaran analog berbasis jeroan tuna yang diperkaya ekstrak jahe sebagai pangan fungsional pencegah stroke, mengevaluasi pemanfaatan jeroan tuna untuk meningkatkan nilai tambah hasil samping perikanan, serta menilai penerimaan konsumen dan prospek pengembangan usaha bagi masyarakat pesisir. Pemanfaatan jeroan ikan  tuna  yang  kaya  senyawa  bioaktif  seperti  heparin  dan  omega-3  diharapkan  dapat menjadi  solusi  terhadap  limbah  perikanan,  sedangkan  jahe  yang  mengandung  gingerol, shogaol,  dan  zingerone  berperan  sebagai  antioksidan  serta  antiinflamasi.  Penelitian dilakukan secara eksperimental dengan tiga formulasi: 50% jeroan tuna ; 50% jahe, 75% jeroan tuna ; 25% jahe, dan 90% jeroan tuna ; 10% jahe. Uji organoleptik mencakup parameter  rasa,  aroma,  warna,  dan  tekstur  menggunakan  skala  hedonik  dan  dianalisis dengan ANOVA. Hasil menunjukkan bahwa formulasi 50% jeroan ikan tuna dan 50% jahe memberikan skor tertinggi pada semua parameter dengan signifikansi 0,031 (<0,05) pada rasa. Penambahan jahe dalam jumlah seimbang mampu menutupi aroma amis dan meningkatkan cita rasa tanpa mengubah warna serta tekstur. Dengan demikian, produk ini berpotensi menjadi pangan fungsional inovatif yang menyehatkan sekaligus mendukung pengelolaan limbah perikanan secara berkelanjutan. Title: The Potential Of Tuna Viscera Analog Sheets (Tbunnus Sp.) with Ginger Extract as a Functional Food For Stroke PreventionThis  study  analyzes  the  potential  of  tuna  viscera–based  analog  sheets  enriched  with  ginger  extract  as  a  functional food for stroke prevention, evaluates tuna viscera utilization to enhance the added value of fisheries by products, and assesses consumer acceptance and business development prospects for coastal communities. The utilization of tuna viscera, which is rich in bioactive compounds such as heparin and omega-3, is expected to provide a solution to fisheries waste management. Meanwhile, ginger, containing gingerol, shogaol, and zingerone, plays a role as an antioxidant and anti- inflammatory agent. The research was conducted experimentally using three formulations: 50% tuna viscera 50% ; ginger, 75% tuna viscera ; 25% ginger, and 90% tuna viscera ; 10% ginger. The organoleptic test included taste, aroma, color, and texture parameters, assessed using a hedonic scale and analyzed with ANOVA. The results showed that the 50% tuna offal and 50% ginger formulation obtained the highest scores for all parameters, with a significance value of 0.031 (<0.05) for taste. A balanced amount of ginger successfully masked the fishy odor and enhanced the flavor without altering the color and texture. Thus, this product has strong potential as an innovative functional food that promotes health while simultaneously supporting sustainable fisheries waste management. 
Prioritas Pengelolaan Ekosistem dan Sosial-Ekonomi Pesisir Pulau Sebesi Berbasis Indeks Kepekaan Lingkungan Oil Spill Alya Dina Wilujeung; Ario Damar; Rahmat Kurnia
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 21, No 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v21i1.19146

Abstract

Pulau Sebesi merupakan wilayah pesisir yang memiliki keragaman ekosistem dan aktivitas sosial-ekonomi yang tinggi serta berada pada kawasan dengan risiko tumpahan minyak yang signifikan akibat intensitas pelayaran di Selat Sunda. Posisi Pulau Sebesi yang berdekatan dengan jalur pelayaran internasional dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I) menjadikan wilayah ini rentan terhadap potensi kecelakaan kapal dan pencemaran minyak. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi jenis dan karakteristik ekosistem serta aktivitas sosial-ekonomi pesisir Pulau Sebesi, (2) menganalisis tingkat kepekaan lingkungan terhadap tumpahan minyak menggunakan pendekatan Indeks Kepekaan Lingkungan (IKL), dan (3) menentukan prioritas pengelolaan ekosistem dan aktivitas sosial-ekonomi yang paling rentan terhadap dampak oil spill. Penelitian dilakukan melalui survei lapangan, pengumpulan data ekologi dan sosial-ekonomi, serta analisis spasial. Parameter ekologi dan sosial-ekonomi selanjutnya diintegrasikan dalam IKL untuk memperoleh gambaran tingkat kepekaan lingkungan secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekosistem pesisir Pulau Sebesi terdiri atas terumbu karang, mangrove, dan padang lamun, sedangkan aktivitas sosial-ekonomi utama meliputi permukiman pesisir, perikanan tangkap skala kecil, pertanian lahan kering, dermaga, serta pariwisata bahari. Analisis IKL menunjukkan bahwa tingkat kepekaan lingkungan bervariasi antar unit analisis, dengan nilai IKL berada pada kategori sedang hingga sangat sensitif. Ekosistem terumbu karang memiliki tingkat kepekaan tertinggi, khususnya pada Unit Analisis 10 dan 18 yang diklasifikasikan sebagai sangat sensitif, akibat tingginya nilai ekologis, peran penting sebagai habitat biota laut, serta keterkaitannya dengan aktivitas perikanan dan pariwisata. Sementara itu, ekosistem mangrove, padang lamun, dan berbagai aktivitas sosial-ekonomi lainnya berada pada kategori sedang hingga sensitif. Berdasarkan distribusi spasial IKL, wilayah dengan tingkat kepekaan sangat sensitif ditetapkan sebagai prioritas utama pengelolaan dan perlindungan. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan IKL efektif dalam mengintegrasikan aspek ekologi dan sosial-ekonomi serta dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pengelolaan pesisir dan mitigasi risiko tumpahan minyak di Pulau Sebesi. Title:Priorties for Coastal Ecosystem and Socio-Economic Management of Sebesi Island Based on the Oil Spill Environmental Sensitivity IndexSebesi Island is a coastal area characterized by high ecological diversity and a wide range of socio-economic activities, and it is located in a region with a significant risk of oil spills due to the intense shipping traffic in the Sunda Strait. The proximity of Sebesi Island to international shipping routes and the Indonesian Archipelagic Sea Lane I (ALKI I) increases its vulnerability to potential ship accidents and oil pollution. This study aims to (1) identify the types and characteristics of coastal ecosystems and socio-economic activities on Sebesi Island, (2) analyze the level of environmental sensitivity to oil spills using the Environmental Sensitivity Index (ESI) approach, and (3) determine management priorities for ecosystems and socio-economic activities that are most vulnerable to oil spill impacts. The study was conducted through field surveys, collection of ecological and socio-economic data, and spatial analysis. Ecological and socio-economic parameters were subsequently integrated into the Composite Environmental Sensitivity Index (CESI) to obtain a comprehensive assessment of environmental sensitivity. The results indicate that the coastal ecosystems of Sebesi Island consist of coral reefs, mangroves, and seagrass meadows, while the main socio-economic activities include coastal settlements, small-scale capture fisheries, dryland agriculture, jetties, and marine tourism. The ESI analysis shows that environmental sensitivity varies among analysis units, with CESI values ranging from moderate to very high sensitivity. Coral reef ecosystems exhibit the highest sensitivity levels, particularly in Analysis Units 10 and 18, which are classified as very highly sensitive due to their high ecological value, essential role as marine habitats, and strong linkages with fisheries and tourism activities. In contrast, mangrove ecosystems, seagrass meadows, and other socio-economic activities fall within the moderate to high sensitivity categories. Based on the spatial distribution of ESI values, areas with very high sensitivity are designated as top priorities for management and protection. These findings highlight that the ESI approach is effective in integrating ecological and socio-economic aspects and can serve as a scientific basis for coastal management planning and oil spill risk mitigation on Sebesi Island.