cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edwin Yulia Setyawan
Contact Email
edwin.yulia.setyawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalsosek.kp@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
ISSN : 20888449     EISSN : 25274805     DOI : -
Core Subject : Economy, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi.
Arjuna Subject : -
Articles 363 Documents
 33   34   35   36   37 
Human Ecology and Adaptive Governance in Vulnerable Mangrove Ecosystems: Global Trends and Implications for Indonesia Riesti Triyanti; Tri Retnaningsih Soeprobowati; Sri Sumiyati; Nur Arifatul Ulya
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 21, No 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v21i1.19965

Abstract

Mangrove  ecosystems  are  vital  for  coastal  socio-ecological  resilience,  yet  governance  outcomes  often  remain weak  due  to  institutional  fragmentation  and  escalating  climate  risks.  This  study  combines  a  PRISMA  2020 systematic review with bibliometric mapping (VOSviewer) of 520 Scopus-indexed publications (2000–2025) to trace global research evolution and derive Indonesia-relevant insights. Publication output accelerated sharply after 2018, peaking at >60 documents in 2024, and research production is concentrated in high-income countries (e.g., the United States ~18.6%), while Indonesia contributes only ~9.7% despite hosting the world’s largest mangrove extent. Keyword mapping identifies three dominant clusters—ecological foundations, human ecology and  governance,  and  environmental  dynamics—with  recent  trends  shifting  toward  climate–governance  and resilience themes. The key gap is that governance and resilience discourse rarely translates into an integrated institutional design linking multi-level coordination, community adaptive capacity, and long-term financing; the novelty of this study is the Dynamic Adaptive Institutional Alignment Framework that explicitly integrates these components to inform Indonesia-oriented governance reform. Findings support moving beyond restoration targets toward adaptive, learning-based, and financially durable governance architectures. The study contributes theoretically by operationalizing adaptive governance within mangrove socio-ecological systems and offers policy guidance for strengthening climate-responsive and inclusive coastal governance under conditions of increasing uncertainty. 
Analisis Kesenjangan Kompetensi Enumerator PNBP Pascaproduksi di PPS Nizam Zachman Anita Febrina Zendrato; Iin Solihin; Retno Muninggar
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 21, No 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v21i1.20422

Abstract

Implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi  di sektor perikanan menuntut ketersediaan data hasil tangkapan yang akurat dan andal. Ketersediaan data tersebut sangat bergantung pada kompetensi  enumerator  sebagai  pelaksana  pendataan  hasil  tangkapan  di  pelabuhan  perikanan.  Kesenjangan kompetensi yang masih terjadi berpotensi memengaruhi kualitas data yang dihasilkan.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan kompetensi enumerator PNBP pascaproduksi di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang dilaksanakan pada September–Oktober 2025. Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner berbasis skenario terhadap 43 enumerator yang didukung oleh observasi lapangan. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan gap  analysis  untuk  membandingkan  kondisi  kompetensi  aktual  dengan  kompetensi  yang  diharapkan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi enumerator masih berada di bawah standar yang diharapkan, dengan kesenjangan terbesar pada dimensi pengetahuan (0,31), diikuti keterampilan (0,30), dan kesenjangan terkecil pada dimensi sikap (0,11). Kesenjangan tertinggi ditemukan pada aspek pemahaman regulasi dan keterampilan teknis pengoperasian jembatan timbang, sedangkan aspek komunikasi dan integritas menunjukkan kompetensi yang baik. Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi enumerator masih didominasi oleh pengalaman praktis dan belum didukung oleh pemahaman konseptual serta keterampilan teknis yang memadai. Diperlukan penguatan kompetensi enumerator melalui pelatihan  teknis terkait regulasi PNBP pascaproduksi, prosedur penimbangan dan pencatatan hasil tangkapan, serta peningkatan kemampuan pengoperasian jembatan timbang dan sistem pendataan digital di pelabuhan perikanan. Title: Competency Gap Analysis of Post-Production PNBP Enumerators at Nizam Zachman OFP           The  implementation  of  post-production  Non-Tax  State  Revenue  (PNBP)  policy  in  the  fisheries  sector  requires  the availability of accurate and reliable catch data. The availability of such data is highly dependent on the competency of enumerators responsible for catch data collection at fishing ports. Existing competency gaps may potentially affect the quality of the data generated. This study aims to analyze the competency gap of post-production PNBP enumerators at Nizam Zachman Ocean Fishing Port. The study employed a quantitative approach using a survey method conducted from September to October 2025. Data were collected through interviews using a scenario-based assessment administered to 43 enumerators, supported by field observations. The analysis was conducted using a gap analysis approach to compare actual competency levels with expected competency standards. The results indicate that enumerator competencies remain below the expected standards, with the largest gap observed in the knowledge dimension (0.31), followed by skills (0.30), and the smallest gap in the attitude dimension (0.11). The highest gaps were identified in regulatory understanding and technical skills in operating the weighbridge systems, while communication and integrity demonstrated strong competency levels. These findings suggest that enumerator competencies are predominantly shaped by practical experience and are not yet supported by sufficient conceptual understanding and technical skills. Strengthening enumerator competencies is therefore required through technical training related to post-production PNBP regulations, catch weighing and recording procedures, as well as improving capabilities in operating weighbridges and digital fisheries data collection systems at fishing ports.
Penilaian Peraturan Nasional dan Provinsi Terkait Penggunaan Rumpon, Alat Pengumpul Ikan (Studi Kasus di Maluku Utara) Muhammad Maskur Tamanyira; Safendrri Komara Ragamustari
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 21, No 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v21i1.20319

Abstract

 Rumpon merupakan salah satu jenis Fish Aggregating Device (FAD) yang memberikan dampak signifikan terhadap perikanan tuna di Indonesia. Penggunaan rumpon terbukti meningkatkan efisiensi operasi penangkapan ikan, penempatan dan pemanfaatan rumpon yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan tangkap lebih (overfishing) serta dampak lingkungan yang merugikan. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Surat Izin Pemasangan Rumpon  (SIPR)  di  tingkat  provinsi  Maluku  Utara  dan  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  menghambat efektivitasnya dalam konteks perikanan tuna skala kecil. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan nelayan skala kecil di Ternate, Moti, Morotai, dan Obi, serta diperkuat melalui analisis dokumen kebijakan dan literatur yang relevan.  Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara desain regulasi dan implementasi di lapangan, yang tercermin dari rendahnya tingkat kepatuhan dan dominannya rumpon tanpa izin. Kondisi ini didorong oleh ketidaksesuaian spasial, prosedur perizinan yang rumit dan berbiaya tinggi, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta tidak adanya penegakan hukum yang efektif. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa SIPR  belum  berfungsi  sebagai  instrumen  pengendalian  yang  efektif,  khususnya  bagi  nelayan  skala  kecil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan implementasi SIPR memerlukan pendekatan tata kelola yang lebih  inklusif,  mudah  diakses,  dan  terkoordinasi,  sehingga  desain  kebijakan  dapat  selaras  dengan  realitas  di lapangan. Title: Assessment of National and Provincial Regulations for the use of Rumpon, Fish Aggregating Device ( a Case Study in North Maluku)         Rumpon  is  one  of  the  kind  of  Fish  Aggregating  Devices  (FADs)  that  have  significant  impacts  on  tuna  fisheries  in Indonesia. While its use to enhance fishing operation efficiency, their placement and utilization can lead to overfishing and environmental impact. This study examines the implementation of the Rumpon Installation Permit (Surat Izin Pemasangan Rumpon/ SIPR) policy at the provincial level in North Maluku and identifies the factors that hinder its effectiveness in small-scale tuna fisheries. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with small-scale fishers in Ternate, Moti, Morotai, and Obi, supported by analysis of policy documents and relevant literature. The results show a significant gap between regulatory design and field-level implementation, reflected in low compliance and the dominance of unlicensed rumpon. This condition is driven by spatial mismatches, complex and costly licensing procedures, weak institutional coordination, and the absence of effective enforcement. These findings indicate that SIPR has not yet functioned as an effective control instrument, particularly for small-scale fishers. This study concludes that improving SIPR implementation requires more inclusive, accessible, and coordinated governance approaches that align policy design with local realities.

Page 37 of 37 | Total Record : 363

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2007 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 21, No 1 (2026): JUNI 2026 Vol 20, No 2 (2025): Desember 2025 Vol 20, No 1 (2025): JUNI 2025 Vol 19, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 18, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 18, No 1 (2023): JUNI 2023 Vol 17, No 2 (2022): DESEMBER 2022 Vol 17, No 1 (2022): JUNI 2022 Vol 16, No 2 (2021): DESEMBER 2021 Vol 16, No 1 (2021): JUNI 2021 Vol 15, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 15, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 14, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 14, No 1 (2019): JUNI 2019 Vol 13, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 13, No 1 (2018): JUNI 2018 Vol 13, No 1 (2018): JUNI 2018 Vol 12, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 12, No 1 (2017): JUNI 2017 Vol 12, No 1 (2017): JUNI 2017 Vol 11, No 2 (2016): DESEMBER (2016) Vol 11, No 2 (2016): DESEMBER (2016) Vol 11, No 1 (2016): Juni (2016) Vol 11, No 1 (2016): Juni (2016) Vol 10, No 2 (2015): Desember (2015) Vol 10, No 1 (2015): Juni (2015) Vol 9, No 2 (2014): Desember (2014) Vol 9, No 1 (2014): Juni (2014) Vol 8, No 2 (2013): DESEMBER (2013) Vol 8, No 1 (2013): Juni (2013) Vol 7, No 2 (2012): DESEMBER (2012) Vol 7, No 1 (2012): Juni (2012) Vol 6, No 2 (2011): DESEMBER (2011) Vol 6, No 1 (2011): Juni (2011) Vol 5, No 2 (2010): DESEMBER (2010) Vol 5, No 1 (2010): Juni (2010) Vol 4, No 2 (2009): DESEMBER (2009) Vol 4, No 1 (2009): juni (2009) Vol 3, No 2 (2008): DESEMBER (2008) Vol 3, No 1 (2008): JUNI (2008) Vol 2, No 2 (2007): DESEMBER (2007) Vol 2, No 1 (2007): JUNI (2007) More Issue