cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edwin Yulia Setyawan
Contact Email
edwin.yulia.setyawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalsosek.kp@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
ISSN : 20888449     EISSN : 25274805     DOI : -
Core Subject : Economy, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi.
Arjuna Subject : -
Articles 367 Documents
 33   34   35   36   37 
Human Ecology and Adaptive Governance in Vulnerable Mangrove Ecosystems: Global Trends and Implications for Indonesia Riesti Triyanti; Tri Retnaningsih Soeprobowati; Sri Sumiyati; Nur Arifatul Ulya
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 21, No 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v21i1.19965

Abstract

Mangrove  ecosystems  are  vital  for  coastal  socio-ecological  resilience,  yet  governance  outcomes  often  remain weak  due  to  institutional  fragmentation  and  escalating  climate  risks.  This  study  combines  a  PRISMA  2020 systematic review with bibliometric mapping (VOSviewer) of 520 Scopus-indexed publications (2000–2025) to trace global research evolution and derive Indonesia-relevant insights. Publication output accelerated sharply after 2018, peaking at >60 documents in 2024, and research production is concentrated in high-income countries (e.g., the United States ~18.6%), while Indonesia contributes only ~9.7% despite hosting the world’s largest mangrove extent. Keyword mapping identifies three dominant clusters—ecological foundations, human ecology and  governance,  and  environmental  dynamics—with  recent  trends  shifting  toward  climate–governance  and resilience themes. The key gap is that governance and resilience discourse rarely translates into an integrated institutional design linking multi-level coordination, community adaptive capacity, and long-term financing; the novelty of this study is the Dynamic Adaptive Institutional Alignment Framework that explicitly integrates these components to inform Indonesia-oriented governance reform. Findings support moving beyond restoration targets toward adaptive, learning-based, and financially durable governance architectures. The study contributes theoretically by operationalizing adaptive governance within mangrove socio-ecological systems and offers policy guidance for strengthening climate-responsive and inclusive coastal governance under conditions of increasing uncertainty. 
Analisis Kesenjangan Kompetensi Enumerator PNBP Pascaproduksi di PPS Nizam Zachman Anita Febrina Zendrato; Iin Solihin; Retno Muninggar
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 21, No 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v21i1.20422

Abstract

Implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi  di sektor perikanan menuntut ketersediaan data hasil tangkapan yang akurat dan andal. Ketersediaan data tersebut sangat bergantung pada kompetensi  enumerator  sebagai  pelaksana  pendataan  hasil  tangkapan  di  pelabuhan  perikanan.  Kesenjangan kompetensi yang masih terjadi berpotensi memengaruhi kualitas data yang dihasilkan.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan kompetensi enumerator PNBP pascaproduksi di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang dilaksanakan pada September–Oktober 2025. Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner berbasis skenario terhadap 43 enumerator yang didukung oleh observasi lapangan. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan gap  analysis  untuk  membandingkan  kondisi  kompetensi  aktual  dengan  kompetensi  yang  diharapkan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi enumerator masih berada di bawah standar yang diharapkan, dengan kesenjangan terbesar pada dimensi pengetahuan (0,31), diikuti keterampilan (0,30), dan kesenjangan terkecil pada dimensi sikap (0,11). Kesenjangan tertinggi ditemukan pada aspek pemahaman regulasi dan keterampilan teknis pengoperasian jembatan timbang, sedangkan aspek komunikasi dan integritas menunjukkan kompetensi yang baik. Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi enumerator masih didominasi oleh pengalaman praktis dan belum didukung oleh pemahaman konseptual serta keterampilan teknis yang memadai. Diperlukan penguatan kompetensi enumerator melalui pelatihan  teknis terkait regulasi PNBP pascaproduksi, prosedur penimbangan dan pencatatan hasil tangkapan, serta peningkatan kemampuan pengoperasian jembatan timbang dan sistem pendataan digital di pelabuhan perikanan. Title: Competency Gap Analysis of Post-Production PNBP Enumerators at Nizam Zachman OFP           The  implementation  of  post-production  Non-Tax  State  Revenue  (PNBP)  policy  in  the  fisheries  sector  requires  the availability of accurate and reliable catch data. The availability of such data is highly dependent on the competency of enumerators responsible for catch data collection at fishing ports. Existing competency gaps may potentially affect the quality of the data generated. This study aims to analyze the competency gap of post-production PNBP enumerators at Nizam Zachman Ocean Fishing Port. The study employed a quantitative approach using a survey method conducted from September to October 2025. Data were collected through interviews using a scenario-based assessment administered to 43 enumerators, supported by field observations. The analysis was conducted using a gap analysis approach to compare actual competency levels with expected competency standards. The results indicate that enumerator competencies remain below the expected standards, with the largest gap observed in the knowledge dimension (0.31), followed by skills (0.30), and the smallest gap in the attitude dimension (0.11). The highest gaps were identified in regulatory understanding and technical skills in operating the weighbridge systems, while communication and integrity demonstrated strong competency levels. These findings suggest that enumerator competencies are predominantly shaped by practical experience and are not yet supported by sufficient conceptual understanding and technical skills. Strengthening enumerator competencies is therefore required through technical training related to post-production PNBP regulations, catch weighing and recording procedures, as well as improving capabilities in operating weighbridges and digital fisheries data collection systems at fishing ports.
Penilaian Peraturan Nasional dan Provinsi Terkait Penggunaan Rumpon, Alat Pengumpul Ikan (Studi Kasus di Maluku Utara) Muhammad Maskur Tamanyira; Safendrri Komara Ragamustari
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 21, No 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v21i1.20319

Abstract

 Rumpon merupakan salah satu jenis Fish Aggregating Device (FAD) yang memberikan dampak signifikan terhadap perikanan tuna di Indonesia. Penggunaan rumpon terbukti meningkatkan efisiensi operasi penangkapan ikan, penempatan dan pemanfaatan rumpon yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan tangkap lebih (overfishing) serta dampak lingkungan yang merugikan. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Surat Izin Pemasangan Rumpon  (SIPR)  di  tingkat  provinsi  Maluku  Utara  dan  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  menghambat efektivitasnya dalam konteks perikanan tuna skala kecil. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan nelayan skala kecil di Ternate, Moti, Morotai, dan Obi, serta diperkuat melalui analisis dokumen kebijakan dan literatur yang relevan.  Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara desain regulasi dan implementasi di lapangan, yang tercermin dari rendahnya tingkat kepatuhan dan dominannya rumpon tanpa izin. Kondisi ini didorong oleh ketidaksesuaian spasial, prosedur perizinan yang rumit dan berbiaya tinggi, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta tidak adanya penegakan hukum yang efektif. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa SIPR  belum  berfungsi  sebagai  instrumen  pengendalian  yang  efektif,  khususnya  bagi  nelayan  skala  kecil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan implementasi SIPR memerlukan pendekatan tata kelola yang lebih  inklusif,  mudah  diakses,  dan  terkoordinasi,  sehingga  desain  kebijakan  dapat  selaras  dengan  realitas  di lapangan. Title: Assessment of National and Provincial Regulations for the use of Rumpon, Fish Aggregating Device ( a Case Study in North Maluku)         Rumpon  is  one  of  the  kind  of  Fish  Aggregating  Devices  (FADs)  that  have  significant  impacts  on  tuna  fisheries  in Indonesia. While its use to enhance fishing operation efficiency, their placement and utilization can lead to overfishing and environmental impact. This study examines the implementation of the Rumpon Installation Permit (Surat Izin Pemasangan Rumpon/ SIPR) policy at the provincial level in North Maluku and identifies the factors that hinder its effectiveness in small-scale tuna fisheries. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with small-scale fishers in Ternate, Moti, Morotai, and Obi, supported by analysis of policy documents and relevant literature. The results show a significant gap between regulatory design and field-level implementation, reflected in low compliance and the dominance of unlicensed rumpon. This condition is driven by spatial mismatches, complex and costly licensing procedures, weak institutional coordination, and the absence of effective enforcement. These findings indicate that SIPR has not yet functioned as an effective control instrument, particularly for small-scale fishers. This study concludes that improving SIPR implementation requires more inclusive, accessible, and coordinated governance approaches that align policy design with local realities.
Strategi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekspor Udang Indonesia ke Amerika Serikat Fransiska Maharani Suryaningrum
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 21, No 2 (2026): Desember 2026 (Article in Press)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v21i2.20939

Abstract

Penelitian ini menganalisis strategi peningkatan daya saing ekspor udang Indonesia ke pasar Amerika Serikat dengan menempatkan jaminan mutu dan ketertelusuran sebagai isu kebijakan utama. Kajian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis analisis kebijakan, dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, diskusi terarah, serta evaluasi alternatif menggunakan metode Urgency, Seriousness, Growth (USG) dan William N. Dunn. Hasil analisis menunjukkan bahwa pasar Amerika Serikat menyerap sekitar 40% ekspor udang nasional dan menjadi penentu penting stabilitas devisa subsektor. Namun, krisis Import Alert tahun 2025, penolakan 30 kontainer akibat residu antibiotik, dan temuan kontaminasi Cesium-137 sebesar 68 Bq/kg menegaskan bahwa persoalan utama daya saing tidak lagi sekadar harga dan volume, melainkan kredibilitas sistem mutu. Analisis USG menempatkan rendahnya kepatuhan standar dan jaminan mutu sebagai masalah prioritas dengan skor 15. Evaluasi alternatif kebijakan menunjukkan bahwa Sistem Jaminan Mutu Terintegrasi Berbasis Traceability Digital memperoleh skor tertinggi, yaitu 18, karena paling efektif memulihkan kepercayaan pasar, meningkatkan transparansi rantai pasok, dan mendorong transformasi struktural industri udang. Implikasi kebijakan menuntut pembangunan National Shrimp Traceability Platform (NSTP), penguatan laboratorium residu regional, integrasi sertifikasi internasional, serta insentif kepatuhan bagi pelaku usaha. Pendekatan ini diperlukan agar Indonesia dapat bertransformasi dari keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif berbasis sistem, reputasi, dan keberlanjutan.Title: Policy Strategy to Enhance the Competitiveness of Indonesian Shrimp Exports to the United StatesThis research analyzes strategies to enhance the competitiveness of Indonesian shrimp exports to the United States by positioning quality assurance and traceability as the primary policy issue. The study applies a qualitative-descriptive policy analysis approach, drawing on document review, interviews, focused discussions, and policy evaluation using the Urgency, Seriousness, Growth (USG) framework and William N. Dunn’s criteria. The findings show that the United States absorbs about 40% of Indonesia’s shrimp exports and remains a key determinant of foreign exchange stability in the fisheries subsector. However, the 2025 Import Alert crisis, the rejection of 30 containers due to antibiotic residues, and the detection of Cesium-137 contamination at 68 Bq/kg confirm that the main competitiveness challenge is no longer limited to price and volume, but rather the credibility of the national quality system. USG analysis identifies low compliance with standards and quality assurance as the top-priority problem, scoring 15. Policy alternative evaluation further indicates that an Integrated Quality Assurance System Based on Digital Traceability is the most preferable option, with the highest score of 18, because it is the most effective in restoring market trust, increasing supply-chain transparency, and driving structural transformation in the shrimp industry. Policy implications include the development of a National Shrimp Traceability Platform (NSTP), strengthening regional residue laboratories, integrating international certification schemes, and creating compliance incentives for business actors. This approach is required if Indonesia is to move from comparative advantage toward a more resilient competitive advantage based on systems, reputation, and sustainability.
Literasi Matematis dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Biru pada Nelayan Desa Gempolsewu Kabupaten Kendal. Muhamad Aris Sunandar; Nur Aliyyah Irsal; Sudibyanung Sudibyanung; Dani Iswahyuni
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 21, No 2 (2026): Desember 2026 (Article in Press)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v21i2.19205

Abstract

Perikanan skala kecil merupakan pilar penting agenda blue economy yang inklusif. Namun, pengambilan keputusan nelayan sering dibatasi oleh numerasi yang rendah dan institusi pasar yang timpang. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur literasi matematis nelayan pada domain formulate, employ, dan interpret  serta menganalisis keterkaitannya dengan pemanfaatan ekonomi biru melalui nilai tangkapan, struktur biaya, efisiensi, dan kesejahteraan Anak Buah Kapal (ABK). Desain mixed-methods menggabungkan tes literasi matematis kontekstual, wawancara mendalam, dan pemetaan institusi. Survei dilakukan pada 30 nelayan, sedangkan wawancara melibatkan 18 informan kunci. Hasil menunjukkan kelemahan persisten pada formulate dan interpret. Proporsi responden kategori rendah masing-masing 43,33% dan 46,67%, sementara employ didominasi kategori sedang (46,67%). Temuan ini berkaitan dengan friksi pasar seperti ketergantungan pada tengkulak, praktik lelang yang kurang transparan, dan koperasi yang tidak aktif. Kondisi tersebut menekan harga jual dan margin. Nilai per trip turun dari Rp4.650.000 pada musim puncak menjadi Rp865.000 pada musim peralihan. Temuan ini menegaskan pentingnya keputusan portofolio dan penentuan waktu penjualan. Kesejahteraan ABK juga rentan karena pendapatan bulanan masih berada di bawah standar upah minimum setempat. Selain itu, BBM menjadi komponen biaya terbesar. Karena itu, efisiensi konsumsi energi dan pencatatan biaya menjadi prioritas. Integrasi perangkat numerasi (logbook, pelatihan interpretasi harga, dan analisis titik impas) dengan reformasi kelembagaan berbasis komunitas (penguatan koperasi dan transparansi pasar) menawarkan jalur praktis menuju blue economy desa yang lebih adil dan berkelanjutan. Title: Mathematical Literacy and the Utilization of Blue Economy Potential Among Fishermen in Gempolsewu Village, Kendal Regency    Small-scale fisheries are a key pillar of an inclusive blue economy agenda. However, fishers’ decision-making is often constrained by low numeracy and unequal market institutions. This study aims to measure fishers’ mathematical literacy across the formulate, employ, and interpret domains and to analyze its relationship with blue economy utilization, as measured by catch value, cost structure, efficiency, and crew (ABK) welfare. A mixed-methods design combines a contextual mathematical literacy test, in-depth interviews, and institutional mapping. The survey involved 30 fishers, while interviews covered 18 key informants. The results show persistent weaknesses in formulating and interpreting. The proportions of respondents in the low category are 43.33% and 46.67%, while employ is dominated by the medium category (46.67%). These findings are associated with market frictions such as dependence on middlemen, less transparent auction practices, and inactive cooperatives. These conditions suppress selling prices and margins. Trip value declines from IDR 4,650,000 in the peak season to IDR 865,000 during the transition season. This underscores the importance of portfolio decisions and sales timing. ABK welfare is also vulnerable because monthly earnings remain below the local minimum wage standard. In addition, fuel is the largest cost component. Therefore, improving energy-use efficiency and cost record keeping becomes a priority. Integrating numeracy tools (logbooks, price interpretation training, and break-even analysis) with community-based institutional reforms (cooperative strengthening and market transparency) offers a practical pathway toward a fairer and more sustainable village-level blue economy. 
Preferensi Perempuan Pelaku UMKM Pesisir Terhadap Produk Keuangan Syariah di Madura Novi Diana Badrut Tamami; Maulinna Kusumo Wardhani
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 21, No 2 (2026): Desember 2026 (Article in Press)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v21i2.19759

Abstract

Perempuan Pelaku UMKM pesisir memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, namun masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis preferensi perempuan pelaku UMKM pesisir di Madura dalam memilih produk keuangan syariah, mengidentifikasi kombinasi atribut produk yang paling disukai, serta mengetahui tingkat kepentingan masing-masing atribut dalam pengambilan keputusan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis konjoin. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada 50 perempuan pelaku UMKM pesisir di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Atribut yang dianalisis meliputi jenis produk, skema pembiayaan, akses layanan, dan biaya administrasi. Model conjoint menunjukkan validitas dan konsistensi yang baik dalam menggambarkan preferensi responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa biaya administrasi merupakan atribut yang paling dipertimbangkan oleh perempuan pelaku UMKM pesisir, diikuti oleh skema pembiayaan, jenis produk, dan akses layanan. Kombinasi atribut produk keuangan syariah yang paling disukai adalah pembiayaan mikro syariah dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah, akses layanan melalui kantor cabang, serta biaya administrasi yang rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kesesuaian skema pembiayaan syariah menjadi faktor penting, keterjangkauan biaya dan kemudahan akses tetap menjadi penentu utama dalam keputusan perempuan pelaku UMKM pesisir dalam penggunaan produk keuangan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 5 (Gender Equality), melalui penguatan inklusi keuangan Perempuan, serta SDG 8 (Decent Work and economic Growth) dalam mendukung keberlanjutan UMKM pesisir dengan merancang produk keuangan syariah yang sesuai.
Urgensi Integrasi Kebijakan Pengelolaan Kepiting Bakau Dalam Menjaga Keberlanjutan dan Kinerja Ekonomi Perikanan Nasional Ahmad Nashrullah
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 21, No 2 (2026): Desember 2026 (Article in Press)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v21i2.20938

Abstract

Penelitian ini menganalisis urgensi integrasi kebijakan pengelolaan kepiting bakau (Scylla spp.) untuk menjaga keberlanjutan stok sekaligus mempertahankan kinerja ekonomi subsektor perikanan nasional. Kajian disusun dengan pendekatan mixed methods melalui identifikasi masalah menggunakan metode urgency, seriousness, growth (USG), analisis akar masalah, telaah regulasi, serta pengujian runtut waktu terhadap data ekspor kepiting dan PDB perikanan periode 2014–2023. Hasil kajian menunjukkan bahwa pasokan nasional masih didominasi oleh tangkapan alam sekitar 75–85%, sementara pengembangan budidaya masih terkendala rendahnya survival rate benih pada kisaran 7–14% dan ketergantungan pada benih alam. Dari sisi ekologi, tujuh dari sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan terindikasi over-exploited. Dari sisi ekonomi, hasil uji kointegrasi Johansen menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antara volume ekspor, nilai ekspor, dan PDB perikanan, sedangkan uji kausalitas Granger menunjukkan pengaruh satu arah dari ekspor terhadap PDB perikanan dengan probabilitas 0,0463. Temuan tersebut menegaskan bahwa kebijakan pembatasan tangkap perlu dilengkapi dengan kuota adaptif berbasis WPP, penguatan hatchery dan budidaya, rehabilitasi mangrove, serta instrumen hilirisasi dan stabilisasi ekspor. Evaluasi alternatif kebijakan menunjukkan bahwa pendekatan bioekonomi-terintegrasi dan hilirisasi merupakan opsi paling komprehensif untuk mengurangi trade-off antara konservasi dan pertumbuhan ekonomi. Title: The Urgency of Integrated Mud Crab Management Policy in Safeguarding Sustainability and National Fisheries Economic PerformanceThis researche analyzes the urgency of integrating mud crab (Scylla spp.) management policy to sustain stock resources while maintaining the economic performance of Indonesia’s fisheries subsector. The study applies a mixed-methods approach combining urgency-seriousness-growth (USG) prioritization, root-cause analysis, regulatory review, and time-series testing of mud crab export and fisheries GDP data for 2014–2023. The results show that national supply remains heavily dependent on wild capture, accounting for about 75–85% of total supply, while aquaculture development is constrained by low hatchery survival rates of only 7–14% and continued dependence on wild seed. Ecologically, seven of eleven Fisheries Management Areas are indicated to be over-exploited. Economically, the Johansen cointegration test confirms a long-run relationship among export volume, export value, and fisheries GDP, while the Granger causality test indicates a one-way effect from exports to fisheries GDP with a probability of 0.0463. These findings imply that harvest restriction policy should be complemented by adaptive quotas by fisheries management area, stronger hatchery and aquaculture systems, mangrove rehabilitation, and downstreaming and export-stabilization instruments. Policy evaluation further indicates that an integrated bioeconomic and downstreaming approach is the most comprehensive option to reduce the trade-off between conservation and economic growth.

Page 37 of 37 | Total Record : 367

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2007 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 21, No 2 (2026): Desember 2026 (Article in Press) Vol 21, No 1 (2026): JUNI 2026 Vol 20, No 2 (2025): Desember 2025 Vol 20, No 1 (2025): JUNI 2025 Vol 19, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 18, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 18, No 1 (2023): JUNI 2023 Vol 17, No 2 (2022): DESEMBER 2022 Vol 17, No 1 (2022): JUNI 2022 Vol 16, No 2 (2021): DESEMBER 2021 Vol 16, No 1 (2021): JUNI 2021 Vol 15, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 15, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 14, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 14, No 1 (2019): JUNI 2019 Vol 13, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 13, No 1 (2018): JUNI 2018 Vol 13, No 1 (2018): JUNI 2018 Vol 12, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 12, No 1 (2017): JUNI 2017 Vol 12, No 1 (2017): JUNI 2017 Vol 11, No 2 (2016): DESEMBER (2016) Vol 11, No 2 (2016): DESEMBER (2016) Vol 11, No 1 (2016): Juni (2016) Vol 11, No 1 (2016): Juni (2016) Vol 10, No 2 (2015): Desember (2015) Vol 10, No 1 (2015): Juni (2015) Vol 9, No 2 (2014): Desember (2014) Vol 9, No 1 (2014): Juni (2014) Vol 8, No 2 (2013): DESEMBER (2013) Vol 8, No 1 (2013): Juni (2013) Vol 7, No 2 (2012): DESEMBER (2012) Vol 7, No 1 (2012): Juni (2012) Vol 6, No 2 (2011): DESEMBER (2011) Vol 6, No 1 (2011): Juni (2011) Vol 5, No 2 (2010): DESEMBER (2010) Vol 5, No 1 (2010): Juni (2010) Vol 4, No 2 (2009): DESEMBER (2009) Vol 4, No 1 (2009): juni (2009) Vol 3, No 2 (2008): DESEMBER (2008) Vol 3, No 1 (2008): JUNI (2008) Vol 2, No 2 (2007): DESEMBER (2007) Vol 2, No 1 (2007): JUNI (2007) More Issue