cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zahri Nasution
Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
ISSN : 20896980     EISSN : 25273280     DOI : -
Core Subject : Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Environmental Science
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022" : 7 Documents clear
PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA KERAMBA JARING APUNG (KJA) DALAM UPAYA PENYELAMATAN DANAU MANINJAU Permana Ari Soejarwo; Sonny Koeshendrajana; Tenny Apriliani; Christina Yuliaty; Rismutia Hayu Deswati; Yesi Dewita Sari; Rahmadi Sunoko; Jaulim Sirait
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v12i1.10973

Abstract

Penyelamatan danau prioritas nasional merupakan amanat Presiden yang tertuang dalam Perpres No. 60 Tahun 2021. Danau Maninjau, yang merupakan salah satu danau prioritas, memiliki manfaat multiguna termasuk untuk budi daya karamba jaring apung (KJA), namun terancam keberadaannya akibat adanya pencemaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penyelamatan Danau Maninjau dari dampak pencemaran air yang berasal dari kegiatan perikanan budi daya KJA. Data dan informasi primer dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, focus group discussion (FGD) yang melibatkan camat, wali nagari, pengurus asosiasi budi daya KJA, ketua kelompok poklahsar; serta pengumpulan data sekunder yang berasal dari instansi terkait yang relevan dengan kegiatan penelitian ini. Data dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan rekonstruksi permasalahan terkait budi daya KJA di danau tersebut dan mengidentifikasi strategi penyelamatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tajam pencemaran Danau Maninjau dapat dihubungkan dengan peningkatan jumlah KJA dari 16.380 petak pada tahun 2014 menjadi 17.417 petak pada tahun 2021, yang ditandai dengan kematian ikan massal dan kerusakan lingkungan lainnya. Upaya pengelolaan danau dan KJA melalui kebijakan moratorium penambahan KJA baru dan penyediaan mata pencaharian alternatif bagi pembudi daya terdampak merupakan kebijakan yang tepat, namun harus dibarengi dengan tindakan pendukung yang relevan. Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan moratorium, pendataan KJA aktif melalui pemberlakuan Surat Keterangan Usaha atau bukti kepemilikan KJA merupakan langkah-langkah relevan yang diperlukan untuk mendukung pengendalian jumlah dan penataan KJA. Pemerintah Pusat, Daerah dan Nagari, dan harus diperankan secara efektif dan bertanggung jawab secara integratif dalam menyediakan sarana dan prasarana mata pencaharian alternatif prioritas bagi pembudi daya terdampak. Title: Management of Floating Net Cages (KJA) Aquaculture in an Effort To Save Maninjau LakeSaving effort of the national priority lake is the President’s mandate as stated in Presidential Regulation Number 60/2021. Maninjau Lake is included in the priority lakes with multipurpose benefits. One of the lake utilization is aquaculture activities in the form of Floating Net Cages (KJA). This study aims to analyze Maninjau Lake saving effort due to water pollution from Floating Net Cages (KJA) aquaculture activities. Primary data and information were collected through field observations, interviews, focus group discussions (FGD) with the Camat, wali nagari, management of the KJA cultivation association, head of the poklahsar group, as well as secondary data collection from relevant agencies related to this research activity. The data were analyzed descriptively in order to provide information about the general description of KJA cultivation and efforts to save Maninjau Lake. Based on previous study, from 2014 - 2021 there is an increase in the number of KJA from 16,380 plots to 17,417 plots which are suspected as the main source of pollution in the lake area and cause mass fish deaths and other environmental damage. One of the efforts to manage lakes and marine cages is through a moratorium policy on adding new marine cages. It is also expected that there will be socialization of alternative livelihoods for cultivators that affected by the policy. This decision has policy implications that must be carried out by both the Central and Regional Governments in terms of strictly monitoring the new KJA moratorium, collecting active KJA data by issuing a Certificate of KJA cultivation or proof of KJA ownership to support controlling the number of KJA, and arranging KJA. The Central, Regional and Nagari Governments are responsible integratively in providing priority alternative livelihood facilities and infrastructure for affected cultivators.
PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP SKALA KECIL DI KABUPATEN KOLAKA, SULAWESI TENGGARA Ramlah S; Hasan Eldin Adimu; Asni Asni; Latifa Fekri
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v12i1.10573

Abstract

Sektor perikanan tangkap memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan pengembangan usaha nelayan skala kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pengembangan usaha perikanan skala kecil dan menganalisis tingkat efisiensi jenis alat tangkap nelayan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan adalah data primer berdasarkan hasil wawancara langsung di lapangan serta data sekunder dikumpulkan dari instansi pemerintah terkait. Kegiatan usaha perikanan tangkap skala kecil, khususnya pada alat tangkap pancing tonda dan rawai dasar, memiliki nilai efisiensi yang rendah jika dilihat dari nilai profitabilitasnya, yaitu 20% dan 30%, jika dibandingkan dengan alat tangkap jala jatuh berkapal dan bagan dengan nilai profitabilitas, yaitu 40% dan 50%. Secara umum, perikanan skala kecil di Kolaka masih sangat memiliki ketergantungan dengan pemilik modal usaha untuk menjalankan kegiatan perikanan. Pengembangan usaha perikanan, khususnya pada alat tangkap yang memiliki nilai efisiensi rendah, perlu bantuan modal yang besar untuk meningkatkan nilai pendapatannya. Kebijakan perikanan skala kecil di Kabupaten Kolaka dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan Tangkap, khususnya pada bidang pemberdayaan nelayan skala kecil. Title: Analysis of Small Scale Catch Fisheries Business in Kolaka District, South SulawesiThe capture fisheries sector has an important role in efforts to improve the community’s economy, one of which is the development of small-scale fishing businesses. This study aims to determine the potential for developing small-scale fisheries and to analyze the efficiency level of types of fishing gear. The research location is in Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province, the data used is primary data based on the results of direct interviews in the field and secondary data collected from relevant government agencies. Small-scale capture fishery business activities, especially in line fishing gear and basic longlines, have low-efficiency values seen from their profitability values, namely 20%, and 30% compared to fishing gear, Jalah Jatu, and boats, with profitability values of 40% and 50%, respectively. In general, small-scale fisheries in Kolaka are still very dependent on business capital owners to carry out fishing activities. The development of fisheries business, especially in fishing gear that has a low-efficiency value, requires large capital assistance to increase the value of its income. Small-scale fisheries policies in Kolaka Regency are managed by the Capture Fisheries Technical Implementation Unit, especially in the field of empowering small-scale fishermen.
ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PROGRAM LINK & MATCH PADA LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PROGRAM KELAUTAN & PERIKANAN Yulinda Nurul Aini; Yanti Astrelina Purba
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v12i1.10339

Abstract

Potensi perikanan di Indonesia sangat melimpah, namun keberadaannya tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan (SDM KP) yang cukup dan berkualitas. Kondisi itu menjadi tantangan bagi pemerintah, yang mencanangkan agenda poros maritim dunia sejak 2014 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020—2024. Untuk itu, pengoptimalan potensi k e l a u t a n d a n p e r i k a n a n perlu dilakukan dengan menciptakan SDM di seluruh tingkat pendidikan, terutama SMKKP, yang nantinya berperan sebagai penggerak sektor ini. Selain ketidaksesuaian antara supply dan demand tenaga kerja, permasalahan lain dari lulusan SMK KP adalah educational mismatch di dunia kerja. Artikel ini melaporkan analisis kondisi ketenagakerjaan lulusanSMK, dipetakan potensi KP dan penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal, serta dikaji permasalahan educational mismatch. Analisis dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan clustering parallel threshold analysis, yang menghasilkan elastisitas penyerapan tenaga kerja (EPTK). Hasil clustering menunjukkan bahwa beberapa wilayah, seperti NTT, Maluku, dan beberapa provinsi di Sulawesi memiliki kondisi potensi kelautan dan perikanan yang tinggi, tetapi EPTK rendah sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan supply tenaga kerja agar dapat mengoptimallkan potensi KP. Adapun wilayah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Barat memiliki potensi KP yang rendah, tetapi EPTK tinggi sehingga mengalami oversupply tenaga kerja. Pemerintah lokal perlu mengupayakan diversifikasi pekerjaan agar penyerapan tenaga kerja bisa meningkatkan produktivitas perikanan di tingkat lokal. Tingkat educational mismatch lulusan SMK KP yang mencapai 96,24% perlu diatasi melalui program link and match yang fokus pada tujuan pasar sehingga SMK dapat mencetak lulusan yang keterampilan dan kualitasnya sesuai dengan kriteria dunia usaha dan industri. Title: Analysis of Labor Absorption and Link & Match Program in Vocational School Graduates of Marine & Fisheries ProgramThe potential of fisheries in Indonesia is greatly abundant, but its existence is not adequate with the availability and quality of the marine and fisheries human resources. This condition is a challenge for the government, which has launched the world maritime axis agenda since 2014 as stated in the National Medium-Term Development Plan for 2020-2024. Therefore, it is necessary to optimize the potential of marine and fisheries by creating human resources at all levels of education, especially marine and fisheries vocational school or SMK KP, which will later act as a driving force for the fisheries sector. In addition to the mismatch between supply and demand for labor, another problem for SMK KP graduates is the educational mismatch at work. This article reports an analysis of the employment conditions of the vocational school graduates, mapped the potential of marine and fisheries sector, and employment at the local level, and examined educational mismatch issues. The analysis was carried out quantitatively using clustering parallel threshold analysis, which resulted in the elasticity of employment absorption (EPTK). The clustering results show that several regions, such as NTT, Maluku, and several provinces in Sulawesi have high marine and fishery potential conditions but have low EPTK, therefore, the local governments need to increase the supply of labor in order to optimize the potential of marine and fisheries. The areas in Central Kalimantan, North Kalimantan, North Maluku, and West Papua have low marine and fisheries potential but have high EPTK, resulting in an oversupply of labor. Local governments need to seek job diversification so that employment can increase fishery productivity at the local level. The educational mismatch level of graduates of marine and fisheries vocational school, which reaches 96.24%, needs to be overcome through a link and match program that focuses on market objectives so that vocational school can produce graduates whose skills and quality are in accordance with the criteria required by the business world and industry.
KEBUTUHAN NELAYAN MISKIN DALAM PEMENUHAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KECAMATAN UJUNG TANAH, KOTA MAKASSAR Soetji Andari
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v12i1.10825

Abstract

Komunitas nelayan, kelompok yang tergantung pada lingkungan sumber daya laut, pada umumnya hidup dalam jerat kemiskinan karena banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Kebutuhan bertahan pada nelayan miskin terjadi karena rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola potensi yang tersedia. Tangkapan ikan dijual melalui nelayan besar yang menguasai pasar membuat nelayan miskin tidak memiliki posisi tawar. Tingkat pendidikan rendah mengakibatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan sangat terbatas. Umumnya keterampilan itu diperoleh secara turun-temurun. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebutuhan nelayan miskin dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak bagi keluarga dan dapat menjalankan fungsi sosialnya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang didukung dengan data deskriptif untuk menggambarkan gambaran permasalahan kesejahteraan nelayan miskin. Data disajikan dengan menggunakan grafik. Responden adalah penduduk miskin yang tinggal di Kota Makasar yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Penghasilan kecil dan pendapatan sebulan tidak pasti jumlahnya sehingga nelayan terbelit utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan miskin membutuhkan sampan, modal usaha, dan ketersediaan bahan bakar minyak dengan harga standar. Selain itu, nelayan miskin membutuhkan perbaikan jalan, penurunan harga bahan pokok, dan ketersedia air bersih. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin, diperlukan kebijakan dan implementasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kebijakan pemerintah daerah dan dinas/instansi terkait dilakukan melalui pemberian bantuan usaha atau ekonomis produktif dan pemberian sampan bagi nelayan miskin. Perbaikan regulasi maritim dilakukan untuk melindungi nelayan miskin dari para punggawa atau pemilik modal, serta memberi dukungan melalui pelatihan dan subsidi untuk kebutuhan berkaitan dengan kebutuhan nelayan miskin. Title: The Needs of Poor Fishermen in Fulfilling Family Welfare in Ujung Tanah District, Makassar CityThe fishing community is a group that depends on the marine resource environment. They live in poverty because of many factors, both internal and external. The survival needs of poor fishermen need to be done because of the low capacity of human resources in managing the available potential, the catch is sold through large fishermen who dominate the market and have no bargaining power. The low level of education results in very limited knowledge and skills of fishermen, generally acquired from generation to generation. The purpose of the study was to determine the needs of poor fishermen in improving family welfare. Family welfare is a condition of meeting material, spiritual, and social needs in order to be able to live a decent life for the family and be able to carry out its social functions. The method used is a quantitative research method supported by descriptive data to describe the problem of the welfare of poor fishermen, the data is presented using graphs. Respondents are poor people living in Makassar City who have a livelihood as fishermen. The small income and monthly income are uncertain in number so they are in debt. The results showed that poor fishermen need canoes, business capital, availability of fuel oil at standard prices. In addition, poor fishermen need road repairs, lower prices of basic commodities, and the availability of clean water. To improve the welfare of poor fishermen requires policies and implementations that can improve family welfare. The policy of the local government and the agency service is to provide economic assistance for productive  businesses, canoes for poor fishermen. Improve maritime regulations to protect poor fishermen from various parties including high-interest loans from third parties, and provide support through training and subsidies for needs related to the needs of poor fishermen.
DAMPAK PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) KABUPATEN MERAUKE Budi Wardono; Hikmah Hikmah; Hakim Miftahul Huda
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v12i1.10299

Abstract

Keberadaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) diproyeksikan untuk mendorong pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya perikanan. Salah satu lokasi pengembangan SKPT adalah Merauke, yang diproyeksikan menjadi pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu di wilayah perbatasan, mulai dari hulu sampai ke hilir dengan berbasis kawasan di lokasi tersebut. Pertanyaannya adalah sejak diluncurkan beberapa tahun lalu, seberapa jauh upaya pengembangan SKPT ini membawa dampak. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pengembangan SKPT di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut pada bulan Agustus— November 2018 dan dimutakhirkan berdasarkan data yang dikumpulkan pada pada Februari 2022. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan studi kasus di kawasan SKPT Merauke dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan SKPT membawa sejumlah dampak positif bagi perkembangan perikanan di wilayah itu. Dampak primer adalah berupa dorongan untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha perikanan. Lebih lanjut, dampak primer tersebut memicu peningkatan aktivitas usaha perikanan dapat mendorong konektivitas dan perkembangan aktivitas usaha hulu maupun hilir. Termasuk dalam perkembangan aktivitas hulu adalah (i) penyediaan sarana dan prasarana penangkapan, (ii) perkembangan galangan kapal, (iii) penyediaan perbekalan, BBM, perbengkelan, dan suku cadang. Termasuk perkembangan aktivitas hilir, adalah: (i) pengolahan, (ii) pembiayaan, (iii) distribusi ikan, (iv) jasa bongkar, dan (v) pergudangan. Terlepas dari dampak-dampak positif tersebut, penelitian ini menemukan kurangnya partisipasi swasta. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan tetap berlanjutnya investasi pemerintah untuk peningkatan sarana dan prasanara fisik, yang diarahkan untuk menarik investasi swasta dan menjadi stimulus perkembangan perekonomian di Kabupaten Merauke.. Title: Impact of the Development of Merauke Regency Integrated Marine and Fisheries CenterThe existence of the Integrated Marine and Fisheries Center (SKPT) is projected to encourage the development and utilization of potential fishery resources. One of the locations for the development of the SKPT is Merauke, which is projected to become an integrated marine and fisheries business center in the border area, from upstream to downstream based on the area in that location. The question is, since it was launched several years ago, how far has this SKPT development effort made an impact. Therefore, this study aims to analyze the impact of developing SKPT in Merauke Regency, Papua Province. This research was conducted at the location in August- ovember 2018 and was updated based on data collected in February 2022. The research was carried out using a case study approach in the SKPT Merauke area with a qualitative descriptive analysis method. The results showed that the development of SKPT brought a number of positive impacts for the development of fisheries in the region. The primary impact is the encouragement to provide facilities and infrastructure for fishery business activities. Furthermore, the primary impact triggers an increase in fishery business activities that can encourage the connectivity and development of upstream and downstream business activities. The development of upstream activities includes (i) provision of fishing facilities and infrastructure, (ii) development of shipyards, (iii) provision of supplies, fuel, workshops, and spare parts. The development of downstream activities includes: (i) processing, (ii) financing, (iii) fish distribution, (iv) unloading services, and (v) warehousing. Despite these positive impacts, this study finds a lack of private participation. Therefore, this study recommends continuing government investment to improve physical facilities and infrastructure, which is directed to attract private investment and become a stimulus for economic development in Merauke Regency.
ANALISIS KESESUAIAN DAN DAYA DUKUNG PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE DI REJOSO, PASURUAN, JAWA TIMUR Anggraeni Budi Pratiwi; Arief Darmawan; Sulastri Arsad
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v12i1.10441

Abstract

Mangrove yang tumbuh di wilayah-wilayah pesisir memiliki banyak manfaat ekologi, tetapi keberadaannya telah banyak terganggu karena alih fungsi menjadi lahan komersial dan mengalami degradasi. Degradasi mangrove menimbulkan masalah lingkungan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya perlu pengelolaan yang tepat, salah satunya melalui pengembangan ekowisata. Kasus Ekowisata Mangrove Patuguran, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan merupakan contoh yang baik terkait hal ini. Berdasar itu, penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut dengan tujuan (i) menganalisis kondisi dan potensi kawasan mangrove, dan daya dukungnya bagi pengembangan ekowisata, serta (ii) memberikan rekomendasi pengelolaan dan pengembangannya. Pendekatan yang digunakan adalah metode survei, dengan data yang dikumpulkan melalui sejumlah teknik: (i) pemotretan udara, (ii) sampling mangrove secara bertingkat (stratified), (iii) wawancara, dan (iv) reviu data sekunder. Data dianalisis menggunakan dua pendekatan: (i) indeks kesesuaian wisata (IKW) dan (ii) analisis daya dukung kawasan (DDK). Analisis IKW menunjukkan bahwa: (i) tujuh stasiun berkategori sesuai bersyarat (S3), (ii) dua stasiun memenuhi kriteria sesuai (S2). Artinya, secara keseluruhan Ekowisata Mangrove Patuguran terkategorikan sesuai bersyarat. Analisis DDK menunjukkan bahwa: (i) kegiatan menyusuri mangrove dilakukan oleh 52 orang/hari, (ii) memancing 275 orang/hari, (iii) berekreasi dan berjemur masing- masing 9 orang/ hari. Dari hasil-hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan sejumlah hal sebagai berikut: (i) penanaman mangrove dengan spesies yang sudah ada, (ii) mempertahankan kerapatan mangrove, (iii) penambahan jenis mangrove, (iv) mempertahankan objek biota yang menjadikan mangrove sebagai habitatnya, (v) peningkatan aksesibilitas, (vi) perbaikan fasilitas pejalan kaki, (vii) pemberlakuan kuota kunjungan, dan (viii) peningkatan peran pemerintah dan Pokmaswas dalam aspek regulasi dan pengelolaan kawasan. Title: Analysis of Suitability and Carrying Capacity of Mangrove Ecotourism Development in Rejoso, Pasuruan, East JavaMangroves that grow in coastal areas have many ecological benefits, but their existence has been disrupted due to conversion to commercial land and degradation. Mangrove degradation causes environmental problems and community welfare, therefore, good management practices required where one of it could be achieved through the development of ecotourism. The case of Patuguran Mangrove Ecotourism, Rejoso District, Pasuruan Regency is one of the good example. Based on this condition, the research conducted at the location with objectives: (i) to analyst condition, potential of the mangrove area, and its carrying capacity for ecotourism development, (ii) to provide recommendation for a good management and development. In the research a set of survey with several techniques conducted to obtain data, those were: (i) aerial photography, (ii) stratified mangrove sampling, (iii) interviews, and (iv) secondary data review. Data analyzed by applied two approaches: (i) tourism area suitability index (IKW) and (ii) tourism area carrying capacity analysis (DDK). The IKW analysis shows: (i) seven stations in conditional suitable criteria (S3), (ii) two stations meet the suitable criteria (S2). It means that overall Patuguran Mangrove Ecotourism is categorized as conditional suitable. Analysis of DDK shows that there are: (i) 52 people/day activities along the mangroves, (ii) 275 people/day fishing, (iii) 9 people/day recreation and sunbathing. According to these research, a series of recommendations for Patuguran Mangrove Ecotourism as follow : (i) planting mangroves with existing species, (ii) maintaining mangrove density, (iii) adding mangrove species, (iv) maintaining the biota of the mangrove, (v) increasing accessibility, (vi) improving pedestrian facilities, (vii) enforcing a visit quota, and (viii) increasing the role of the government and Pokmaswas in regulatory and area management aspects.
APLIKASI BENEFIT TRANSFER PADA PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE PESISIR KABUPATEN PACITAN BERDASARKAN PENDEKATAN CIRCULAR ECONOMY Luthfi Alif Dinar Choirunnisa; Evi Gravitiani
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v12i1.10048

Abstract

Ekosistem mangrove memiliki nilai manfaat ekologis maupun sosial ekonomi yang besar. Pengelolaan hutan mangrove di pesisir Kabupaten Pacitan belum berjalan dengan baik karena masyarakat belum menyadari betapa besarnya manfaat yang terkandung dalam sebuah hutan mangrove. Penelitian ini bertujuan untukmengukur dan mengekspos manfaat pilihan dari aspek nilai keanekaragaman hayati ekosistem mangrove pada daerah pesisir Kabupaten Pacitan. Nilai keragaman hayati sebagai acuan dalam melestarikan ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan dihitung berdasarkan circular economy. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei–Juni 2021 menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Pengumpulan data bersumber dari data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Metode yang digunakan untuk melihat nilai pilihan adalah metode benefit transfer dengan menilai perkiraan benefit dari tempat lain, kemudian ditransfer untuk nilai manfaat dari lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ekonomi manfaat pilihan atas hutan mangrove yang dinilai berdasarkan keanekaragaman hayati di Desa Sidomulyo, KecamatanNgadirojo, dan di Teluk Pacitan Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan dengan luas mangrove 7 ha adalah sebesar Rp1.018.470,00/ha/tahun. Nilai ekonomi manfaat pilihan pada ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan perlu dijaga melalui pengelolaan yang terintegrasi dengan aplikasi untuk memantau objek pada hutan mangrove serta memantau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat selaku pengelola ekosistem mangrove. Kegiatan pengelolaan sampah juga perlu dikembangkan melalui penerapan 3R (reduce, reuse, dan recycle). Konsep circular economy digunakan agar nilai manfaat pilihan tidak berkurang dan dapat meningkatkan manfaat secara sosial ekonomi maupun ekologi sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Pacitan juga meningkat. Title: Application of Benefit Transfer In Coastal Mangrove Ecosystem Management of Pacitan Regency Based on Circular EconomyMangrove ecosystems have great ecological and socio-economic benefits. The management of mangrove forests on the coast of Pacitan Regency has not been going well because the community has not realized the substantial benefit of a mangrove forest. This study aims to measure and expose the benefits of the option value based on a biodiversity value of the mangrove ecosystem in the coastal area of Pacitan Regency. The biodiversity value as a reference in preserving the coastal mangrove ecosystem of Pacitan Regency is calculated based on the circular economy. The research was conducted in May– June 2021 using a descriptive analysis approach. Data were collected from secondary data related to the research. The method used to see the option value is the benefit transfer method by assessing the estimated benefits from other places, then transferred to obtain the option value of benefits from the environment. The results showed that the value of the selected economic option of mangrove forests was assessed based on biodiversity in Sidomulyo Village, Ngadirojo District, and Pacitan Bay, Sidoharjo Village, Pacitan District with an area of 7 ha of mangoves amounted to Rp1,018,470.00/ha/year. The economic value of the option value in the coastal mangrove ecosystem of Pacitan Regency needs to be maintained through integrated management system with applications to monitor objects in the mangrove forest and monitor the relationship between the government and the community as mangrove ecosystem managers. Waste management activities need to be developed as well through the application of 3R (reduce, reuse, and recycle). The circular economy concept is used so that the value of the option benefits does not decrease and can increase the socio-economic and ecological benefits so that the welfare of the coastal community of Pacitan Regency increases.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2025): Desember 2025 Vol 15, No 1 (2025): JUNI 2025 Vol 14, No 2 (2024): Desmeber 2024 Vol 14, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 13, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 13, No 1 (2023): Juni 2023 Vol 12, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 11, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 11, No 1 (2021): JUNI 2021 Vol 10, No 2 (2020): DESEMBER 2020 Vol 10, No 1 (2020): JUNI 2020 Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 9, No 1 (2019): JUNI 2019 Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018 Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 7, No 1 (2017): JUNI 2017 Vol 6, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 6, No 1 (2016): JUNI 2016 Vol 5, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 5, No 1 (2015): JUNI 2015 Vol 4, No 2 (2014): DESEMBER 2014 Vol 4, No 1 (2014): JUNI 2014 Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013 Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 2, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011 More Issue