Garuda - Garba Rujukan Digital

AKSI KOLEKTIF PETAMBAK UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI USAHA BUDI DAYA UDANG DI TAMBAK TRADISIONAL Zulham, Armen; Sumaryanto, Sumaryanto; Saptana, Saptana; Permana, Dadan; Iman Santoso, Ali Rahmat
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 2 (2025): DESEMBER 2025
Publisher : Research Center for Marine and Fisheries Socio-Economic

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/marina.v11i2.16551

Budi daya udang di tambak tradisional telah menggunakan input komersial. Usaha ini belum menerapkan cara budi daya yang baik (CBIB), sehingga permasalahan produktivitas dan inefisiensi bepotensi terjadi. Dengan data hasil wawancara dari 182 petambak di Brebes, Lampung Selatan dan Indramayu (Mei - Agustus 2024), penelitian kuantitatif dengan metoda statistik deskriptif dan Stochastic Frontier Analysis ini bertujuan: menganalisis karakteristik, produktivitas, kinerja ekonomi, dan faktor inefisiensi budi daya udang menggunakan Software STATA 15. Temuan penting adalah: R/C rata-rata (2,7), tertinggi Brebes (3,1), Indramayu (2,5) dan Lampung Selatan (2,2). Monokultur udang menghasilkan pendapatan tertinggi (Rp57,17 juta/ha/siklus), polikultur bandeng (Rp56,56 juta/ha/siklus). Praktek penjarangan sekali, kolam tandon, pembuangan limbah teratur, dan sumber air dari sungai meningkatkan produktivitas. Namun, budi daya udang yang lokasinya jauh dari rumah dan jalan utama, mempunyai banyak petak efisiensinya rendah. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat pendidikan, pengalaman petambak, modal yang memadai, luas tambak > 1 hektar, dan kepuasan petambak terhadap kelompok, meningkatkan efisiensi. Mengatur pemanfaatan petak tambak dalam berproduksi mampu mengatasi inefisiensi. Aksi kolektif bertujuan memperbaiki inefisiensi dan mendorong CBIB. Aksi ini dilakukan melalui pelatihan, pengadaan input, konsolidasi petak tambak untuk tandon air dan instalasi pembuangan limbah (IPAL). Federasi lintas wilayah dan tim teknis diperlukan untuk pencegahan penyakit udang. Korporasi untuk konsolidasi manajemen usaha perlu dibentuk agar tercapai skala ekonomi. Pemerintah diharapkan mendukung aksi kolektif ini agar pelatihan, dan CBIB dapat diwujudkan, sehingga budi daya udang menggunakan air yang berkualitas, dan budi daya itu bebas penyakit. Aksi kolektif peningkatan kapasitas petambak dapat mendorong perbaikan inßastruktur, membangun akses terhadap modal sehingga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.TITLE: COLLECTIVE ACTION OF BRACKISHWATER FARMERS TO ENHANCE THE EFFICIENCY OF SHRIMP CULTIVATION IN TRADITIONAL BRACKISH WATER PONDSShrimp farming in traditional ponds has already utilized commercial inputs. However, this activity has not yet implemented good aquaculture practices (CBIB), which is likely to lead to productivity and eflciency issues. Using interview data from 182 shrimp farmers in Brebes, South Lampung, and Indramayu, this quantitative study, employing descriptive statistical methods and Stochastic Frontier Analysis, aims to analyze the characteristics, productivity, economic performance, and ineflciency factors of shrimp farming using Stata 15. Key findings are: R/C ratio averages 2.7, with the highest in Brebes (3.1), Indramayu (2.5), and South Lampung (2.2). Monoculture shrimp culture is the most income-generating (Rp57.17 million/ha/cycle), followed by milkfish polyculture (Rp56.56 million/ha/cycle). Productivity-enhancing technologies are single thinning, reservoir ponds, periodical waste removal, and river water use. However, shrimp farms located far from the farmer’s residence and main roads, and with many plots, tend to be less eflcient. On the other hand, higher levels of education, greater farming experience, suflcient capital, pond areas over 1 hectare, and farmer satisfaction with their groups improve eflciency. Managing the use of pond plots for production can overcome ineflciencies. Collective action aims to address ineflciency and promote CBIB. This action is implemented through training, procurement of inputs, consolidation of pond plots for water reservoirs, and the establishment of waste- disposal installations (IPALs). Cross-regional federations and technical teams are needed to prevent shrimp disease. Business management consolidation corporations should be formed to achieve economies of scale. The government needs to encourage this group action to achieve training and CBIB adoption, so that shrimp farmers can use quality water and remain disease-free. Collective capacity-building efforts among farmers can also promote infrastructure improvements, build access to capital, and thereby enhance competitiveness and business sustainability.

PEMANFAATAN RUANG LAUT UNTUK EKOWISATA BERDASARKAN RULES IN-USE OSTROM DI KAWASAN KONSERVASI PULAU GILI MATRA Sidqi, Muhandis; Bengen, Dietriech Geoffrey; Priyanta, Maret; Anggraini, Eva
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 2 (2025): DESEMBER 2025
Publisher : Research Center for Marine and Fisheries Socio-Economic

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/marina.v11i2.16650

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekurangan dan kelemahan substansi peraturan terkait pemanfaatan ruang laut dan pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau (KKP) Gili Matra Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam konteks kelembagaan pengelola KKP untuk mendukung pengembangan ekowisata berkelanjutan. Penelitian dilakukan di KKP Gili Matra pada bulan Agustus 2024 dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pemanfaatan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan mendalam dengan aktor-aktor utama yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut, sedangkan data sekunder diperoleh melalui analisis substansi tiga peraturan utama: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Keputusan menteri Kelautan dan Perikanan No. 34 Tahun 2022 tentang Penetapan KKP Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, serta Keputusan Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut No. 62 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan KKP Gili Matra Tahun 2023–2042. Analisis dilakukan menggunakan konsep rules-in-use dari Elinor Ostrom untuk menilai keselarasan antarperaturan dan efektivitas pengaturan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat ketidaksinkronan antara substansi peraturan pemanfaatan ruang laut dan pengelolaan KKP Gili Matra, yang berdampak pada hambatan implementasi kegiatan ekowisata. Ketidaksinkronan tersebut disebabkan oleh lemahnya koordinasi dan penguatan kelembagaan antar-pemangku kepentingan, serta belum optimalnya integrasi antara regulasi dan kondisi sosial-ekologis masyarakat setempat.TITLE: MARINE SPATIAL UTILIZATION FOR ECOTOURISM BASED ON OSTROM’S RULES-IN USE IN GILI MATRA CONSERVATION AREAThis study aims to analyze the weaknesses and deficiencies in the substance of regulations governing marine spatial utilization and the management of the Gili Matra Island Conservation Area (KKP Gili Matra) in West Nusa Tenggara Province, within the context of institutional arrangements supporting sustainable ecotourism development. The research was conducted in the Gili Matra Conservation Area in August 2024, using a qualitative approach that combined primary and secondary data. Primary data were collected through semi-structured and in-depth interviews with key stakeholders involved in marine spatial utilization and conservation management, while secondary data were obtained through document analysis of three main regulations: the Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation No. 28 of 2021 on Marine Spatial Planning Implementation, the Ministerial Decree No. 34 of 2022 on the Establishment of the Gili Air, Gili Meno, and Gili Trawangan Conservation Area, and the Directorate General of Marine Spatial and Ocean Management Decree No. 62 of 2023 on the Management Plan of the Gili Matra Conservation Area 2023–2042. The analysis applied Elinor Ostrom’s rules-in-use framework to assess the coherence and institutional effectiveness of these regulations. The findings reveal inconsistencies between the regulatory frameworks of marine spatial utilization and conservation management, resulting in implementation challenges for ecotourism activities. These inconsistencies stem from weak institutional coordination among decision-makers and insufficient integration of regulatory instruments with local socio-ecological dynamics.

EVALUASI SOLUSI DAN RENCANA AKSI UNTUK PERMASALAHAN LOGISTIK DI PT. PERINDO Elya, Ica; Hermawan, Maman; Hartono, Bambang Dwi
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 2 (2025): DESEMBER 2025
Publisher : Research Center for Marine and Fisheries Socio-Economic

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/marina.v11i2.16054

Distribusi hasil perikanan yang tidak efisien menjadi penyebab utama menurunnya kinerja operasional PT Perikanan Indonesia (Persero). Penelitian ini bertujuan merancang model logistik yang efisien menggunakan pendekatan Soft Systems Methodology (SSM) tahap 3 hingga 7. Permasalahan dianalisis melalui diagram fishbone dan pendekatan CATWOE untuk empat aspek utama logistik: pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan distribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi distribusi dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi baru dan cool system dalam pengadaan, sistem pemantauan suhu berbasis IoT dalam penyimpanan, sistem penjadwalan digital dalam transportasi, serta penerapan sistem ERP dalam distribusi. Rencana aksi juga mencakup pembentukan KUB, penambahan cold storage portable, dan peningkatan koordinasi mitra. Lokasi optimal fasilitas distribusi ditentukan dengan metode Centre of Gravity dan divalidasi melalui metode AHP, menghasilkan lokasi rekomendasi di Pergudangan Pantai Indah Dadap. Hasil ini menunjukkan perlunya integrasi teknologi dan penguatan inßastruktur untuk membangun sistem distribusi hasil perikanan yang efisien, berkelanjutan, dan mendukung pemulihan kinerja perusahaan.TITLE: EVALUATION OF SOLUTION AND ACTION PLANS FOR LOGISTICS PROBLEMS AT PT. PERINDODistribusi hasil perikanan yang tidak efisien menjadi penyebab utama menurunnya kinerja operasional PT Perikanan Indonesia (Persero). Penelitian ini bertujuan merancang model logistik yang efisien menggunakan pendekatan Soft Systems Methodology (SSM) tahap 3 hingga 7. Permasalahan dianalisis melalui diagram fishbone dan pendekatan CATWOE untuk empat aspek utama logistik: pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan distribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi distribusi dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi baru dan cool system dalam pengadaan, sistem pemantauan suhu berbasis IoT dalam penyimpanan, sistem penjadwalan digital dalam transportasi, serta penerapan sistem ERP dalam distribusi. Rencana aksi juga mencakup pembentukan KUB, penambahan cold storage portable, dan peningkatan koordinasi mitra. Lokasi optimal fasilitas distribusi ditentukan dengan metode Centre of Gravity dan divalidasi melalui metode AHP, menghasilkan lokasi rekomendasi di Pergudangan Pantai Indah Dadap. Hasil ini menunjukkan perlunya integrasi teknologi dan penguatan infrastruktur untuk membangun sistem distribusi hasil perikanan yang efisien, berkelanjutan, dan mendukung pemulihan kinerja perusahaan.

PENYULUHAN PERIKANAN DENGAN PERSPEKTIF GENDER DI WILAYAH PESISIR JAWA TENGAH Widihastuti, Retno; Fatchiya, Anna; Mujono, Pudji; Syahyuti, Syahyuti
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 2 (2025): DESEMBER 2025
Publisher : Research Center for Marine and Fisheries Socio-Economic

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/marina.v11i2.15367

Permasalahan pada sektor perikanan tangkap, budi daya, serta pengolahan dan pemasaran skala kecil menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam proses pembangunan masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini menyebabkan perlu adanya suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu yang terlibat dalam perikanan melalui program penyuluhan perikanan yang mempertimbangkan aspek holistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyuluhan perikanan pesisir dari perspektif gender dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan survey eksplanasi yang mengumpulkan data survei dan wawancara terhadap 291 pelaku perikanan skala kecil yang terdiri dari nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar di Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Cilacap. Analisis data menggunakan SEM PLS dan alat analisis Smart PLS. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan perikanan yang telah mengintegrasikan kebijakan pengarusutamaan gender, nyatanya belum responsif gender. Kabupaten Jepara Lokasi tersebut diidentifikasi sebagai daerah dengan persentase tertinggi laki-laki yang mudah dijangkau dalam pelaksanaan penyuluhan perikanan, yaitu 30,9% untuk program penyuluhan, 22% untuk metode penyuluhan, dan 26% untuk materi penyuluhan. Faktor yang mempengaruhi adalah nilai-nilai budaya masyarakat dan dukungan penyuluhan.TITLE: FISHERIES EXTENSION WITH GENDER ROLES IN CENTRAL JAVA’S COASTAL AREAProblems in the capture fisheries, aquaculture, and small-scale processing and marketing sectors indicate that the human resource capabilities of both men and women in the development process still need to be improved. This condition makes it important to have a process in place to enhance the capabilities of individuals involved in fisheries through Fisheries extension programs that consider holistic aspects. This study aims to analyze the implementation of sustainable coastal fisheries extension from a gender perspective and analyze the factors that inffuence it. The researcher used a quantitative and qualitative approach by collecting data through surveys and interviews on 291 small-scale fisheries actors consisting of fishermen, cultivators, processors, and marketers in Jepara Regency, Kebumen Regency, and Cilacap Regency. The data analysis using SEM PLS and Smart PLS analysis tools. The Results of the Study showed that the implementation of fisheries extension has not been equally accessible to men and women. Jepara Regency The location is identified as the area with the highest percentage of men who easily reach the implementation of fisheries extension, namely 30.9% for extension programs, 22% for extension methods, and 26% for extension materials. The inffuencing factors are the cultural values of the community and extension support.

KETIMPANGAN SOSIAL EKONOMI USAHA PRODUKSI RUMPUT LAUT DI KAWASAN PESISIR KABUPATEN PINRANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN A Nurul Mutmainnah; Muhammad Syukur; Muhammad Yusuf; Muhammad Rizki Citanegara
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : Research Center for Marine and Fisheries Socio-Economic

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/marina.v12i1.17748

Peningkatan produksi rumput laut di wilayah pesisir Indonesia kerap diposisikan sebagai indikator keberhasilan integrasi pasar global dan pembangunan ekonomi maritim. Namun, pada tingkat komunitas petani kecil, peningkatan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan perbaikan kesejahteraan. Penelitian ini mengkaji bagaimana kapitalisme agraria beroperasi dalam subsektor rumput laut di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dengan menyoroti relasi patron–klien, ketergantungan utang, diferensiasi kelas, dan subordinasi gender sebagai mekanisme reproduksi ketimpangan sosial-ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam [RT2.1]di Desa Wiring Tasi dan Desa Watang Suppa pada Juni–September 2025. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 75 informan, observasi partisipatif sepanjang siklus produksi, serta pemetaan partisipatif. Analisis data dilakukan melalui analisis tematik bertahap yang mencakup proses reduksi data, pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi teoretik dengan kerangka kapitalisme agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani rumput laut terperangkap dalam relasi kekuasaan asimetris yang didominasi oleh patron lokal dan tengkulak, yang menguasai akses modal, sarana produksi, dan pasar. Utang berfungsi bukan sebagai modal produktif, melainkan sebagai mekanisme subsistensi yang mereproduksi kemiskinan struktural dan membatasi otonomi ekonomi petani. Perempuan, yang mendominasi pekerjaan pengikatan bibit dan pascapanen, mengalami subordinasi ganda sebagai pekerja informal berupah rendah dan pekerja domestik tak dibayar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi produksi rumput laut ke dalam pasar global justru memperkuat hierarki kelas dan relasi patronase lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan petani, reformasi pembiayaan mikro yang adil, serta perlindungan kerja bagi perempuan untuk memutus reproduksi ketimpangan dalam kapitalisme agraria pesisir.TITLE: SOCIOECONOMIC INEQUALITY IN SEAWEED PRODUCTION BUSINESSES IN COASTAL AREAS OF PINRANG REGENCY, SOUTH SULAWESI PROVINCEThe increasing production of seaweed in Indonesia’s coastal regions is frequently presented as evidence of successful integration into global markets and maritime economic development. However, at the level of smallholder farming communities, such growth does not necessarily result in improved livelihoods. This study examines the operation of agrarian capitalism within the seaweed subsector in Pinrang Regency, South Sulawesi, by analyzing patron–client relations, debt dependency, class differentiation, and gender subordination as key mechanisms through which socio-economic inequality is reproduced. This research adopts a qualitative approach based on fieldwork conducted in Wiring Tasi Village and Watang Suppa Village between June and September 2025. Data were collected through semi-structured interviews with 75 informants, participant observation throughout the entire production cycle, and participatory mapping. Data analysis was conducted using a staged thematic approach, encompassing data reduction, coding, categorization, and theoretical interpretation within the framework of agrarian capitalism. The findings reveal that seaweed farmers are embedded in asymmetrical power relations dominated by local patrons and middlemen who control access to capital, means of production, and markets. Debt operates not as productive capital but as a subsistence mechanism that reproduces structural poverty and constrains farmers’ economic autonomy. Women, who are predominantly engaged in seed-tying and post-harvest activities, experience double subordination as low-paid informal workers and as unpaid domestic laborers. This study concludes that the integration of seaweed production into global markets has paradoxically reinforced class hierarchies and local patronage relations. Consequently, strengthening farmer organizations, reforming equitable microfinance schemes, and ensuring labor protection for women are essential measures to disrupt the ongoing reproduction of inequality within coastal agrarian capitalism.

RELASI PATRON–KLIEN DAN KINERJA EKONOMI USAHA PETAMBAK GARAM RAKYAT: STUDI KOMPARATIF DI KABUPATEN PAMEKASAN DAN SAMPANG, MADURA Tikkyrino Kurniawan; Rilus A. Kinseng; Taryono Taryono; Agus Heri Purnomo; Kastana Sapanli; Bayu Vita Indah Yanti; Galuh Adriana; Sheviyola Denenti Suryadarma
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : Research Center for Marine and Fisheries Socio-Economic

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/marina.v12i1.16894

Literatur patron–klien dalam ekonomi pedesaan cenderung memosisikan patronase sebagai mekanisme proteksi ekonomi atau substitusi rasional atas kegagalan pasar. Studi ini menguji asumsi tersebut melalui analisis komparatif kinerja ekonomi petambak garam rakyat berdasarkan status keterikatan patronase dalam konteks pasar yang tidak sempurna. Survei kuantitatif dilakukan terhadap 200 rumah tangga petambak di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sampang, dengan pengujian perbedaan menggunakan Mann–Whitney U Test akibat distribusi data yang tidak sepenuhnya normal. Hasil menunjukkan bahwa dampak relasi patron–klien tidak bersifat universal. Di Kabupaten Pamekasan, keterikatan patronase berkorelasi signifikan dengan perbedaan produksi, pendapatan, keuntungan, dan rasio efisiensi usaha. Sebaliknya, di Kabupaten Sampang tidak ditemukan perbedaan signifikan pada indikator yang sama. Kontras ini menunjukkan bahwa patronase bukan determinan tunggal performa ekonomi, melainkan institusi yang efektivitasnya bersifat kontingen terhadap kapasitas ekonomi patron, struktur biaya, skala produksi, dan homogenitas teknologi lokal. Studi ini mematahkan asumsi bahwa patronase secara inheren protektif atau eksploitatif, dengan menunjukkan bahwa dampaknya terhadap kinerja usaha sangat kontekstual bahkan dalam komoditas dan wilayah geografis yang serupa. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pembuktian empiris komparatif bahwa relasi patron–klien dalam usaha garam rakyat beroperasi sebagai konfigurasi kelembagaan yang efek ekonominya tidak seragam, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang diferensial dan berbasis konteks.TITLE: PATRON–CLIENT RELATIONS AND ECONOMIC PERFORMANCE OF SMALLHOLDER SALT FARMING: A COMPARATIVE STUDY IN PAMEKASAN AND SAMPANG REGENCIES, MADURAThe dominant literature on patron–client relations in rural economies tends to frame patronage either as an economic protection mechanism or as a rational substitute for formal market failures. This study critically examines that assumption through a comparative analysis of the economic performance of small-scale salt farmers based on patronage attachment within imperfect market conditions. A quantitative survey of 200 farming households in Pamekasan Regency and Sampang Regency was conducted, and group differences were tested using the Mann–Whitney U Test due to non-normal data distribution. The findings demonstrate that the economic effects of patron–client relations are not universal. In Pamekasan Regency, patronage attachment is significantly associated with differences in production, income, profit, and business efficiency. In contrast, no statistically significant differences are observed in Sampang Regency. This contrast indicates that patronage is not a single determinant of economic performance, but rather an institutional configuration whose effectiveness is contingent upon the patron’s economic capacity, cost structure, production scale, and local technological homogeneity. This study challenges the conventional dichotomy that portrays patronage as inherently protective or exploitative. Instead, it provides comparative empirical evidence that patron–client relations in small-scale salt production operate as context-dependent institutional arrangements with non-uniform economic effects. The results underscore the need for differentiated, context-sensitive policy interventions rather than universal prescriptions regarding informal economic institutions.

PERAN PEREMPUAN DALAM PENGUATAN KEMANDIRIAN EKONOMI RUMAH TANGGA MELALUI USAHA BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI KABUPATEN BONE Rahmawati Tahir; Mirna Mirna; Andi Iva Mundiyah; Andi Tenri Ellyana Haris
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : Research Center for Marine and Fisheries Socio-Economic

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/marina.v12i1.17795

Perempuan pesisir memiliki peran strategis dalam budidaya rumput laut, namun kontribusinya terhadap penguatan ekonomi keluarga masih terbatas akibat rendahnya kapabilitas teknis, terbatasnya akses permodalan, dan lemahnya dukungan kelembagaan. Penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan pada sektor budidaya rumput laut umumnya masih bersifat deskriptif dan belum banyak mengkaji hubungan struktural antara kapabilitas teknis, akses permodalan, dukungan kelembagaan, dan kemandirian ekonomi rumah tangga pesisir, khususnya di Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran perempuan dalam penguatan ekonomi keluarga melalui usaha budidaya dan pengolahan rumput laut di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone serta menyusun model empiris pemberdayaan perempuan pesisir berbasis usaha rumput laut. Penelitian menggunakan metode mixed methods dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif deskriptif yang dilaksanakan pada Januari–Desember 2025. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kuesioner terhadap 42 perempuan pembudidaya rumput laut. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman serta Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan berperan dominan pada tahapan pra-produksi, produksi, dan pascapanen serta berkontribusi terhadap diversifikasi pendapatan keluarga melalui pengembangan usaha berbasis rumah tangga dan produk bernilai tambah. Kapabilitas teknis dan dukungan kelembagaan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian ekonomi rumah tangga pesisir.TITLE: THE ROLE OF WOMEN IN STRENGTHENING HOUSEHOLD ECONOMIC INDEPENDENCE THROUGH SEAWEED CULTIVATION ENTERPRISES IN BONE REGENCYCoastal women play a strategic role in seaweed cultivation; however, their contribution to strengthening household economies remains constrained by limited technical capacity, inadequate access to capital, and weak institutional support. Existing studies on women’s economic empowerment in the seaweed cultivation sector have predominantly been descriptive and have paid limited attention to the structural relationships among technical capacity, access to capital, institutional support, and the economic independence of coastal households, particularly in Bone Regency. This study aims to analyze the role of women in strengthening household economies through seaweed cultivation and processing activities in Tanete Riattang District, Bone Regency, and to formulate an empirical model for empowering coastal women based on seaweed-related enterprises. The study employed a mixed-methods approach integrating qualitative and descriptive quantitative methods, conducted from January to December 2025. Data were collected through interviews, observations, and questionnaires involving 42 women engaged in seaweed cultivation activities. Data analysis was performed using the Miles and Huberman interactive model and Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). The findings indicate that women play a dominant role across the pre-production, production, and post-harvest stages, while also contributing to household income diversification through the development of home-based enterprises and value-added seaweed products. Furthermore, technical capacity and institutional support were found to have a positive and significant effect on the economic independence of coastal households.

PERILAKU PEMBELIAN DAN KONSUMSI TUNA KALENG DI JAKARTA, INDONESIA Banguning Asgha
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : Research Center for Marine and Fisheries Socio-Economic

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/marina.v12i1.16899

Meskipun tuna adalah komoditas penting untuk Indonesia, studi tentang perilaku pembelian dan konsumsi tuna kaleng di Indonesia sulit ditemukan. Penelitian ini menangkap perilaku pembelian dan konsumsi tuna kaleng di supermarket di Jakarta melalui survei terhadap 406 konsumen reguler tuna kaleng di tahun 2023 dan 2024. Analisis distribusi frekuensi menunjukkan bahwa mayoritas konsumen reguler tuna kaleng berbelanja satu atau dua kali dalam sebulan. Dalam sekali belanja, mereka membeli dua atau tiga produk. Rata-rata konsumsi tuna kaleng per kapita dalam rumah tangga adalah 325 gram per bulan. Tuna dalam minyak adalah varian paling disukai. Penelitian ini juga membahas apakah perilaku pembelian/konsumsi berhubungan dengan aspek sosiodemografi konsumen. Uji tabulasi silang Chi-Square menunjukkan bahwa frekuensi pembelian berhubungan dengan faktor demografi seperti usia, jumlah anggota dalam rumah tangga, dan kota domisili. Kuantitas pembelian memiliki hubungan dengan usia, tingkat pendidikan, penghasilan, dan domisili. Sedangkan konsumsi per kapita dalam rumah tangga berhubungan dengan usia, pendidikan, jumlah anggota dan anak dalam rumah tangga, dan kota tempat tinggal. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi produsen tuna dalam pengembangan strategi promosi yang lebih efektif guna mendorong penjualan, serta memberikan kontribusi bagi sektor publik dalam perumusan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan konsumsi ikan dan penguatan ketahanan pangan nasional. Studi penelitian sejenis diperlukan untuk memperkaya tinjauan ilmiah perilaku konsumen tuna di Indonesia.TITLE: PURCHASING AND CONSUMPTION BEHAVIOR OF CANNED TUNA IN JAKARTA, INDONESIATuna is an important commodity in Indonesia; however, empirical evidence on consumer purchasing and consumption behaviour of canned tuna remains limited. This study examines purchasing patterns and consumption behaviour among canned tuna consumers in Jakarta using survey data from 406 regular consumers collected in 2023–2024. Descriptive analysis shows that most consumers purchase canned tuna once or twice per month, typically buying two to three cans per transaction. The average per capita household consumption is approximately 325 grams per month, with tuna in oil being the most preferred product type. The study further analyses the relationship between consumer behaviour and socio-demographic characteristics using Chi-square tests of independence. The results indicate that purchasing frequency is significantly associated with age, household size, and city of residence. Purchasing quantity is related to age, education, income, and residence, while per capita consumption is associated with age, education, household size, number of children, and city of residence. These findings provide insights for producers in designing targeted marketing strategies and support policymakers in promoting fish consumption to strengthen national food security.

STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN Tono Amboro
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : Research Center for Marine and Fisheries Socio-Economic

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/marina.v12i1.17461

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan di Indonesia, selama ini masih jauh dari potensi riil sektor perikanan tangkap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya capaian PNBP SDA Perikanan serta merumuskan strategi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Tahun 2025 dengan menggunakan data dan informasi terkait periode 2023-2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG) untuk menentukan prioritas permasalahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada ketimpangan antara jumlah pelaku usaha yang membayar dan yang tidak membayar PNBP SDA Perikanan, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha serta adanya celah regulasi yang mengecualikan kapal perikanan berizin daerah dari kewajiban pungutan. [LR1.1] Alternatif strategi kebijakan dirumuskan dengan membandingkan antara teori dan landasan hukum pungutuhan hasil perikanan yang kemudian dianalisis menggunakan kriteria ekonomi, sosial, politik, dan kelayakan teknis. Berdasarkan[TA2.1] hasil analisis tersebut direkomendasikan agar pemerintah melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021. Substansi perubahan diarahkan pada perluasan basis wajib bayar dengan memasukkan kapal perikanan berizin daerah sebagai subjek PNBP SDA Perikanan. Rekomendasi ini diyakini mampu mengurangi ketimpangan kepatuhan, menutup celah penghindaran pungutan, serta meningkatkan kontribusi sektor perikanan tangkap terhadap penerimaan negara. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perikanan tangkap yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kemandirian fiskal nasional melalui peningkatan penerimaan negara dari PNBP SDA Perikanan.TITLE: POLICY STRATEGY FOR ENHANCING NON-TAX STATE REVENUE FROM FISHERIES NATURAL RESOURCESNon-Tax State Revenue (PNBP) from Fisheries Natural Resources (SDA) in Indonesia remains far below the real potential of the capture fisheries sector. This study aims to analyze the factors contributing to the low realization of PNBP from fisheries natural resources and to formulate policy strategies that can be implemented to enhance its contribution to state revenue. The research was conducted at the Directorate General of Capture Fisheries in 2025, utilizing data and information from the 2023–2024 period. The study employed a qualitative approach using the Urgency, Seriousness, and Growth (USG) analysis to determine problem priorities. The analysis reveals that the main issue lies in the imbalance between the number of business actors who pay and those who do not pay PNBP from fisheries natural resources. This condition is attributed to low compliance among business actors and regulatory loopholes that exempt locally licensed fishing vessels from the obligation to pay such levies. Alternative policy strategies were formulated by comparing theoretical and legal frameworks on fisheries resource rent collection, and then evaluated based on economic, social, political, and technical feasibility criteria. Based on the analysis, it is recomended that the government amend Government Regulation No. 85/2021. The proposed amendment should expand the taxpayer base by including locally licensed fishing vessels as subjects of PNBP Fisheries Natural Resources. This recommendation is expected to reduce compliance disparities, close loopholes in fee avoidance, and increase the contribution of the capture fisheries sector to state revenue. The implementation of this policy is anticipated to strengthen the governance toward greater equity, transparency, and sustainability, while also supporting national fiscal independence through improved non-tax state revenue from fisheries natural resources.

KETIDAKBERDAYAAN STRUKTURAL DAN KETAHANAN KOMUNITAS NELAYAN TRADISIONAL Rahmaniar Maulani; Nuke Martiarini
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : Research Center for Marine and Fisheries Socio-Economic

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/marina.v12i1.19184

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi nelayan tradisional yang mengalami marginalisasi ekonomi, sosial, dan hukum sehingga menimbulkan ketidakberdayaan struktural yang berkelanjutan. [N1.1]Penelitian menggunakan metode kualitatif interpretatif dengan melibatkan empat partisipan utama nelayan Kota Semarang melalui Focus Group Discussion (FGD), serta dua partisipan pendukung yang merupakan ketua KNTI dan KPPI Kota Semarang, kemudian diikuti dengan go-along interview[N2.1], observasi partisipatif, dan photo-elicitation[N3.1] untuk memahami bentuk-bentuk ketidakberdayaan nelayan tradisional dan strategi untuk bertahan secara kolektif. Penelitian dilaksanakan di kawasan pesisir Kota Semarang pada bulan Agustus-September 2025. Data dianalisis menggunakan analisis Reflexive Thematic Analysis (RTA). Hasil menunjukkan tiga dinamika utama, yaitu: (1) gambaran umum sosial ekonomi nelayan tradisional yang mendorong nelayan berutang sebagai mekanisme bertahan hidup; (2) ketidakberdayaan yang muncul dari dependensi pada musim, alat tangkap, relasi kerja yang tidak setara, minimnya pilihan pekerjaan, struktur pasar yang tidak berpihak, lemahnya legalitas kepemilikan kapal, dan birokrasi yang terbelit-belit. (3) Munculnya ketahanan komunitas (community resilience) sebagai upaya mengurangi ketidakberdayaan pada masyarakat pesisir melalui peran gender yang saling melengkapi di mana laki-laki memaknai melaut sebagai tanggung jawab, sementara perempuan menopang ekonomi keluarga melalui penjualan dan pengolahan hasil laut, jaringan sosial masyarakat pesisir berupa gotong royong, dan dukungan organisasi non-pemerintah sebagai modal sosial dalam perlindungan. Temuan ini menunjukkan bahwa ketidakberdayaan nelayan bukan hanya persoalan individual melainkan hasil ketimpangan struktural yang dapat diperkecil melalui penguatan nilai kolektif. Rekomendasi kebijakan meliputi penguatan dan pelembagaan kelompok gotong royong nelayan berbasis komunitas.TITLE: STRUCTURAL DISEMPOWERMENT AND THE RESILIENCE OF TRADITIONAL FISHING COMMUNITIESThis study investigates the structural powerlessness experienced by traditional fishers as a consequence of economic, social, and legal marginalisation. Employing a qualitative interpretive approach, the research engaged four primary participants—traditional fishers in Semarang City—through focus group discussions (FGDs), complemented by two key informants representing the Indonesian Traditional Fisherfolk Union (KNTI) and the Indonesian Fishers Association (KPPI). Data collection involved FGDs, in-depth interviews, participant observation, and photo-elicitation to capture both lived experiences and collective survival strategies. The study was conducted in the coastal areas of Semarang between August and September 2025 and analysed using Reflexive Thematic Analysis (RTA). The findings reveal three interrelated dynamics: (1) precarious socio-economic conditions that drive chronic indebtedness as a coping mechanism; (2) structural constraints, including dependence on seasonal fishing, unequal labour relations, limited livelihood diversification, unfavourable market systems, insecure asset ownership, and bureaucratic complexity; and (3) emergent community resilience, reflected in gendered livelihood roles, mutual aid practices (gotong royong), and support from civil society organisations. Overall, the study demonstrates that fisher powerlessness is rooted in structural inequalities rather than individual limitations, underscoring the needto strengthen institutional support for community-based systems.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Tajerin

Contact Email
marina.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
marina.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Tajerin

Contact Email marina.sosek@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official marina.sosek@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Tajerin

Contact Email
marina.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
marina.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA