Articles
789 Documents
PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK, DAN BUDAYA ORGANISASI DAN LINGKUNGAN EKSTERNAL SEBAGAI MODERATING VARIABLE.
Muhammad Dahlan
Sosiohumaniora Vol 19, No 1 (2017): SOSIOHUMANIORA MARET 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (339.054 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v19i1.10515
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi dan lingkungan eksternal sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungan antara penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan kinerja unit pelayanan publik. Faktor budaya dan lingkungan eksternal menjadi penting di Kantor Kecamatan Kota Bandung, karena siapapun aparatur pemerintah jika golongan dan jabatannya sama akan menerima penghasilan yang sama meskipun diantara mereka beban kerjanya berbeda.Penelitian menggunakan metode eksplanatori yang artinya menjelaskan sebab dan akibat dari teori yang digunakan dalam menguji permasalahannya. Metode ini digunakan dengan pertimbangan yaitu selama proses pengumpulan data, analisis dan penarikan kesimpulan, peneliti melakukan konfirmasi kembali antara teori dengan hasil penelitian yang dihasilkan. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dilaksanakan di 30 Kantor Kecamatan Kota Badung.Hasil penelitian menunjukan budaya organisasi dan lingkungan eksternal bukan sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungan antara penerapan good governance dan kinerja unit pelayanan publik. Hal ini terlihat dari hasil tes tahap satu menunjukan variabel penerapan good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pelayanan publik. Kemudian pada tes tahap kedua menunjukan variabel budaya organisasi dan lingkungan eksternal tidak berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik. Artinya budaya organisasi dan kondisi lingkungan eksternal belum menjadi faktor pendorong layanan publik karena mereka bekerja mengikuti aturan dan kebijakan formal yang berlaku.
PENGARUH ETIKA, KOMPETENSI, PENGALAMAN AUDIT DAN RISIKO AUDIT TERHADAP SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR DAN KETEPATAN PEMBERIAN OPINI AKUNTAN PUBLIK
Ida Suraida
Sosiohumaniora Vol 7, No 3 (2005): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2005
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v7i3.5351
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana faktor etika, kompetensi, pengalaman audit dan risiko audit berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor yang pada gilirannya berpengaruh terhadap pemberian opini akuntan publik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survai terhadap akuntan publik di Indonesia yang sudah berhak menandatangani laporan akuntan, dengan tipe penelitian deskriptif verifikatif (causal). Analisis data dilakukan dengan model persamaan struktural (Struktural Equation Modeling). Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana etika, kompetensi, pengalaman audit terdahulu, risiko audit dan skeptisisme profesional auditor berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini akuntan publik baik secara parsial maupun secara simultan. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa etika, kompetensi, pengalaman audit, risiko audit dan skeptisisme professional auditor secara parsial maupun simultan berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini akuntan Kata kunci : etika, kompetensi, pengalaman audit, risiko audit, skeptisisme profesional auditor, opini akuntan.
GRICE’S COOPERATIVE PRINCIPLES VIOLATION IN THE COMMUNICATION OF CHILDREN WITH AUTISM
Dian Wahyunianto;
Djatmika Djatmika;
Dwi Purnanto
Sosiohumaniora Vol 22, No 1 (2020): SOSIOHUMANIORA, MARCH 2020
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3371.445 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i1.24378
The involvement of children with autism in social interaction is mostly at a lower level. It is due to the language obstacles faced by children with autism that become the reason why children with autism tend to violate the cooperative principles in communication. This study aims to demonstrate how children with autism violate Grice’s cooperative principles maxims and what causes it. The Grice’s cooperative principles maxims are the focus of this observation and 5 children with autism were the subjects of this study. The research was done in SLBN Surakarta which is the school for exceptional children in Surakarta. By utilizing the observational approach, the data were collected using recording and transcribing technique. Leech’s heuristic pragmatic analysis method was used to analyze the data. The results showed that 67.65% of utterances spoken by the children with autism violated 1 maxim, 20.59% utterances violated 2 maxims and 3 maxims violation was found in 2.94% utterances. 4 maxims violation was also found indicating that there are 8.82% utterances of the children with autism failed to fulfill cooperative principles. Language and social development problems are considered responsible for the violations well as their disability to stay focus are considered the cause of maxim of relevance become the most violated maxim in this study.
AKTIFITAS PROMOSI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI SABANG PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM
Mahyuzar -
Sosiohumaniora Vol 8, No 3 (2006): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2006
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v8i3.5560
Potensi pariwisata Sabang sebagai daerah tujuan utama wisata Aceh, seharusnya menjadi tolak ukur keberhasilan pariwisata di Nanggroe Aceh Darussalam. Apalagi Kota Sabang sama sekali tidak terkontaminasi oleh gangguan keamanan (konflik) karena faktor pengamanan yang maksimal oleh TNI/POLRI, juga tidak strategis bagi pihak GAM. Namun perkembangan pariwisata Sabang tidak berkembang sebagaimana layaknya kawasan wisata lain di Indonesia. Padahal Undang-undang No.37 tahun 2000 tentang Penetapan Sabang menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di wilayah Indonesia Bagian Barat, telah memberi kesempatan kebebasan bagi perkembangan kawasan wisata setempat. Rendahnya promosi yang dilakukan Pemda menjadi salah satu faktor terkendalanya perkembangan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kebijakan yang tumpang tindih antara Pemda Kota Sabang, Badan Pelaksana Kawasan Sabang dan Dinas Pariwisata NAD, menyebabkan kelambatan pengembangan pariwisata Sabang. Media promosi yang digunakan Pemda Sabang dalam mempromosikan Pariwisata masih terbatas pada media periklanan, dan peningkatan kualitas SDM Pemda melalui pelatihan dan pembinaan belum optimal, sehingga aktifitas dalam mengelola promosi juga masih belum maksimal. Persepsi dan pemahaman masyarakat atas aktifitas promosi yang dilakukan Pemda dianggap masih sangat sedikit, namun partisipasi dalam mempromosikan kawasan wisata oleh masyarakat dan wisatawan sudah sangat tinggi. Kata Kunci: Aktifitas Promosi dan Pengembangan Pariwisata.
IMPLEMENTASI E-SERVICE PADA ORGANISASI PUBLIK DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN CIBANGKONG KECAMATAN BATUNUNGGAL KOTA BANDUNG
Rd. Ahmad Buchari
Sosiohumaniora Vol 18, No 3 (2016): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2016
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (303.942 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v18i3.8762
This research was done because the public demands a very large in the provision of services which provide information in accordance with the needs of the community. To answer this need the government to use information and communication technology called e-Government. E-Kelurahan is one kind of electronic services (e-Service) in the field of public service Bandung city. This study uses qualitative design wich focus on the problem how to implementing e-Service at the e-Kelurahan program funds what kind of obstacle. The results of this study show that the implementation of e-Service via e-Kelurahan has not been successful. This is evidenced by the existence of barriers that hinder the effectiveness and efficiency of e-Village program. Bandung City Government is expected to soon be providing professional executive personnel or by the holding of training for regional aggency of using the application in order to more effectively and efficiently.
MENGKAJI KEARIFAN EKOLOGI KOMUNITAS BADUY DALAM MENGHADAPI KEKERINGAN
Johan Iskandar
Sosiohumaniora Vol 6, No 2 (2004): SOSIOHUMANIORA, JULI 2004
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v6i2.5308
Belakangan ini telah terjadi tekanan-tekanan baru menimpa sistem perladangan Baduy, yaitu krisis ekonomi nasional dan bencana kekeringan El Nino tahun 1997 dan 2002. Di dalam menanggapi problem-problem tersebut, komunitas Baduy telah menerapkan berbagai strategi, yang sifatnya kombinasi tradisional dan inovasi. Dalam tulisan ini, saya ingin mendiskusikan bagaimana komunitas Baduy menyusun kalender pertanian tradisional, dengan memanfaatkan berbagai indikator astronomi, botani, dan variasi waktu panen ladang sakral (huma serang). Pada tulisan ini didiskusikan pula tentang strategistrategi komunitas Baduy dalam menghadapi berbagai tekanan lingkungan, seperti kekeringan. Kata kunci: perladangan Baduy, kekeringan, strategi-strategi komunitas tradisional Baduy.
KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM MENYOSIALISASIKAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
Evie Ariadne Shinta Dewi
Sosiohumaniora Vol 20, No 2 (2018): SOSIOHUMANIORA, JULI 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (344.125 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i2.14630
Konsekuensi berlakunya MEA bagi negara Indonesia keniscayaan menghadapi bebasnya arus perdagangan barang, jasa, pasar tenaga kerja dan investasi dengan negara ASEAN lainnya. Kesiapan pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Daerah, dalam menghadapi MEA terutama agar masyarakat menyadari tantangan sekaligus peluang besar yang dihadapinya. Upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi komunikasi politiknya dengan secara optimal menyosialisasikan MEA menjadi tantangan tersendiri mengingat sebagai kebijakan internasional yang lahir dari bentuk perjanjian internasional, keberadaan MEA akan berdampak bagi masyarakat daerah. Idealnya, pemerintah daerah perlu menyosialisasikan MEA kepada seluruh stakeholders termasuk kepada masyarakat luas guna menyiapkan masyarakat dalam menghadapi fase baru kehidupan perekonomian negara Indonesia di tingkat kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi politik yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dalam menyiapkan masyarakat menghadapi MEA. Menggunakan metode studi kasus penelitian ini memperoleh data melalui wawancara mendalam, sudi dokumentasi dan observasi serta focuss Group Discussion. Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa pemerintah Kab. Bandung Barat belum melaksanakan fungsi komunikasi politiknya dalam menyosialisasikan MEA kepada masyarakat secara optimal. Hal ini bias dilihat dari belum adanya strategi khusus untuk menyosialisasikan MEA kepada masyarakat Kab. Bandung Barat. Namun demikian, setiap dinas terkait senantiasa menyelipkan content MEA di dalam setiap program kerja dan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Media komunikasi yang digunakan masih terbatas pada press release yang disampaikan kepada kelompok kerja wartawan serta dukungan kepada dinas terkait tentang penggunaan fasilitas IT oleh Dinas Komunikasi & Informasi berupa website.
PERANAN KEPEMIMPINAN PADA KOPERASI SAPI PERAH DALAM MEMPERTAHANKAN KEBERLANJUTAN USAHA ANGGOTANYA
Lilis Nurlina
Sosiohumaniora Vol 11, No 1 (2009): SOSIIOHUMANIORA, MARET 2009
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v11i1.5581
Inpres No. 4/1994 yang tidak memberikan proteksi terhadap usaha susu lokal mengakibatkan persaingan di antara koperasi sapi perah semakin ketat. Hal ini mengharuskan para pengurus melakukan pembenahan manajemen koperasinya. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi Propinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah survai. Pengambilan sampel koperasi dilakukan secara multistage cluster random sampling. Penelitian dilakukan pada 4 koperasi dengan mewawancarai 140 peternak sapi perah dan 15 orang informan kunci. Data dianalisis dengan menggunakan korelasi rank Spearman dan uji beda Wilcoxon-Man Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pelaksanaan kepemimpinan pada koperasi sapi perah berhubungan positif dengan keberlanjutan usaha anggota koperasi; pelaksanaan kepemimpinan dan keberlanjutan usaha anggota signifikan lebih tinggi pada Koperasi Mono Usaha/Single Purpose Cooperative dibandingkan dengan Koperasi Multi Usaha/ Multi Purpose Cooperative. Hal ini berarti bahwa tingkat pelaksanaan kepemimpinan pada koperasi sapi perah cukup berperan dalam mempertahankan keberlanjutan usaha anggotanya. Pelaksanaan kepemimpinan pada koperasi sapi perah menghadapi kendala dalam keoptimisan meraih peluang usaha dan mengelola usaha secara proaktif. Keberlanjutan usaha anggota menghadapi kendala dalam rendahnya sifat inovatif, belum optimalnya keadilan berusaha jika dilihat dari rasio harga susu dan harga konsentrat terutama pada KUD Sapi Perah, serta rendahnya skala pemilikan ternak anggota yang tidak efisien. Kata kunci: Kepemimpinan, koperasi, peternak sapi perah, keberlanjutan usaha.
PROGRAM PEMBERDAYAAN ANAK-ANAK TERLANTAR DI NUSA TENGGARA BARAT
Chairun Nasirin
Sosiohumaniora Vol 15, No 3 (2013): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2013
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (375.93 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v15i3.5749
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan hasil programpemberdayaan anak-anak terlantar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian inimemperlihatkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, Pemerintah Provinsi NTB telah mejalankanProgram Pemberdayaan Anak Terlantar melalui berbagai bentuk kegiatan seperti Pendidikan danpelatihan bagi anak terlantar melalui BLK/KLK/LBK, bantuan usaha ekonomi produktif, bantuanbagi organisasi sosial, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat, melakukan kegiatan pelatihankewirausahaan bagi anak-anak terlantar, dan melakukan pendampingan sosial bagi anak-anakterlantar, serta melaksanakan sosialisasi dan diseminasi tentang perlindungan anak. Namun, apayang telah dilakukan oleh Pemprov NTB masih jauh dari esensi pemberdayaan sepertimenciptakaniklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling), memperkuat potensi ataudaya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering), dan memberdayakan mengandung pula artimelindungi. Kedua, Pelaksanaan program pemberdayaan anak terlantar di NTB dinilai memberikanhasil dan manfaat bagi komunitas anak-anak terlantar. Namun. hasil dan manfaat tersebut belumdirasakan secara merata oleh keseluruhan anak terlantar di NTB dan belum jelas sejauhmanakeberlanjutan program tersebut.
KEMISKINAN DI PERDESAAN DALAM TINJAUAN MORFOLOGI SOSIAL (Studi Kasus Kemiskinan di Desa Sumber Salak Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso Jawa Timur)
Dhanny Septimawan Sutopo
Sosiohumaniora Vol 19, No 3 (2017): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.589 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v19i3.10305
Dalam penelitian secara khusus akan mempelajari tantang hubungan kondisi ekologis suatu daerah perdesaan dengan kondisi warga masyarakatnya dengan meletakkannya dalam bingkai kemiskinan yang melanda desa ini sejak dulu hingga sekarang ini. Dengan mengambil kasus di Desa Sumber Salak Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap studi-studi kemiskinan di wilayah Jawa Timur. Mengingat bahwa pekerjaan besar bangsa Indonesia ini adalah masalah pengentasan kemiskinan, maka melalui studi ini pula dapat memberikan gambaran mendasar bagaimana sebenarnya sebuah kasus kemiskinan banyak terjadi di desa-desa – yang mana dalam penelitian ini mengambil satu kasus desa di Jawa Timur. Penelitian ini merupakan upaya peneliti untuk dapat mempelajari aspek kemiskinan di perdesaan secara mendalam dan holistik. Untuk itu sentuhan metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi yang mana memiliki karakter kuat untuk mendapatkan apa yang disebut Clifford Geertz dengan thick description.Penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana sebenarnya kemiskinan yang banyak terjadi di wilayah perdesaan dapat terjadi hingga ini, apa sebenarnya faktor atau penyebab mendasarnya, serta bagaimana [tanpa disadari] kemiskinan ini dapat “terpelihara” lama sedemian rupa. Hal-hal tersebut itulah yang menjadi dasar pertanyaan yang akan mendorong pelaksanaan penelitian ini untuk mendapatkan penjelasan-penjelasannya yang dirangkai dalam tinjauan sosio-antropologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan demikian ini disebabkan karena beberapa hal mendasar, yaitu: (1) mayoritas warga sebagai petani memiliki derajat ketergantungan yang tinggi terhadap tanah yang menjadi sumber penghidupan mereka di bidang pertanian, (2) dalam hal produksi ruang pertanian yang sangat bergantung pada iklim, (3) tingkat hasil produksinya tidak cukup memberikan keuntungan bagi pemenuhan kebutuhan hidup mayoritas warga sebagai buruh petani karena ketiadaan kepemilikan lahan pertanian – dimana lahan secara terbatas hanya dimiliki oleh segelintir warga, dan (4) ketergantungan mayoritas warga terhadap pemilik lahan menjadikan struktur sosial yang erat kaitannya dengan lahan, sehingga tercipta kemiskinan sebagai bentuk morfologi sosial.