cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sosiohumaniora
Contact Email
sosiohumaniora@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
santosaku_sumah@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Sosiohumaniora
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 14110911     EISSN : 24432660     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Sosiohumaniora adalah jurnal berskala nasional yang mencakup kajian ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini menaruh perhatian pada persoalan gender, pemberdayaan masyarakat, lembaga dan administrasi publik, sistem pemerintahan lokal dan kesehatan masyarakat. Jurnal Sosiohumaniora akan menerbitkan Artikel terpilih dibawah lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 789 Documents
 24   25   26   27   28 
TINDAK TUTUR PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DALAM DUA DRAMA INGGRIS Ekaning Krisnawati; Aquarini Priyatna; Rasus Budhyono
Sosiohumaniora Vol 4, No 3 (2002): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2002
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v4i3.5267

Abstract

Stereotipe gender telah membentuk cara-cara laki-laki dan perempuan saling berkomunikasi. Laki-laki, atau yang memiliki karakter maskulin, cenderung mendominasi, sementara perempuan, atau yang berkarakter feminin, cenderung memperlakukan lawan bicaranya dengan setara. Penelitian ini, yang objeknya adalah dua drama Inggris (Tea And Sympathy, dan Pygmalion), mencoba membuktikan teori ini. Penelitian ini berusaha untuk menunjukkan tokoh mana dalam drama tersebut yang dominan. Tindak tutur yang menunjukkan dominasi dikategorikan menurut pembagian umpatan yang dikemukakan Evans. Setelah diteliti, penulis menyimpulkan bahwa laki-laki, atau yang memiliki seperangkat karakter maskulin memiliki kecenderungan lebih banyak untuk mendominasi lawan bicaranya, dan bahwa sebagian besar kategori umpatan dari Evans digunakan dalam pembicaraan yang dianalisis. Kata kunci: Tindak tutur, dominasi, umpatan
EFEKTIVITAS OTONOMI DAERAH DALAM MEMBANGUN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA MASYARAKAT PEDESAAN Kantirina Rachayu
Sosiohumaniora Vol 21, No 1 (2019): SOSIOHUMANIORA, MARET 2019
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.385 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i1.11974

Abstract

Reformasi 1998 sebagai dasar pijakan untuk meninjau ulang kembali tatanan otonomi daerah baru dalam mewujudkan good governance (kepemerintahan yang baik), hakikatnya mereformasi landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sentralistik, yaitu: (1) Amandemen Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945; (2) Reformasi birokrasi Pemerintah/ Penyelenggara Negara, dan (3) Reformasi (membangun) Sumber Daya Manusia (masyarakat pedesaan). Dalam mewujudkan good governance sehingga sesuai dengan isi sila kelima dari ideologi Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam proses pelaksaanan penyelenggaraan pemerintahan yang sentralisasi masih banyak ditemukannya berbagai macam ketimpangan sosial dalam masyarakat, karena hal ini dapat merusak atau melemahkan perekonomian di tingkat daerah atau bahkan tingkat nasional dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia pada masyarakat pedesaan. Reformasi yang bergulir harus berpijak sesuai dengan penyelenggaraan dan berkesinambungan kerjasama yang baik antara pemerintahan daerah dengan Pemerintah Pusat. Reformasi otonomi daerah dalam pelaksanaan good governance, maka Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai pemerintahan daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun1999 mengenai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, Seiring dengan berjalannya waktu di era pemerintahan saat itu, lahirlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sebagai pengganti Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan No. 25 Tahun 1999 yang lebih menekankan pada reformasi manajemen sumber daya manusia dalam mewujudkan pemberdayaan sumber daya manusia pada masyarakat pedesaan yang lebih adil, merata, dan berdaya guna untuk pembangunan daerahnya. 
KUALITAS PELAYANAN DAN ALTERNATIF MODEL PELAYANAN PENYULUHAN PERTANIAN DI ERA OTONOMI DAERAH Faria Ruhana
Sosiohumaniora Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.114 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v12i1.5439

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan penyuluhan pertanian kepada petani di Kabupaten Garut. Di samping itu untuk menganalisis dan memberikan alternatif model penyuluhan pertanian. Dari penelitian ini diperoleh temuan penting bahwa setelah diberlakukan otonomi daerah jumlah, kualitas dan kompetensi penyuluh pertanian justru menurun. Hal ini mengakibatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada petani menjadi menurun pula. Sedangkan dari pengkategorian skor pada penerapan teori Zeithaml, et. al. (1990) menunjukkan bahwa dimensi assurance mendapatkan penilaian paling rendah dari responden. Sehingga perubahan kualitas pelayanan sebaiknya dimulai dengan memperbaiki indikator pembentuk dimensi ini. Berikutnya perubahan dilakukan bertahap atau paralel pada dimensi reliability, tangible, responsiveness dan empathy. Model pengembangan yang dapat diberikan yaitu menyediakan fasilitas sistem informasi disertai pelatihan yang intensif guna meningkatkan kinerja penyuluh pertanian, sehingga akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.
IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH PADA DAERAH OTONOMI BARU (DOB) Rahayu Sulistiowati
Sosiohumaniora Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.084 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v16i3.5767

Abstract

Riset ini didasarkan pada fenomena yang terjadi dalam penyelengaraan pemerintahan daerahkhususnya dalam hal pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang ternyata belum sesuai dengan tujuan awaldibentuknya DOB yaitu agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat akselerasi pembangunan, serta,meningkatkan kulitas layanan publik. Pemekaran wilayah di berbagai daerah lebih banyak dilatarbelakangikepentingan elit politik di daerah. Sehingga pendekatan dalam implementasi kebijakan DOB juga lebih banyakmenggunakan pendekatan politik. Kementerian Dalam Negeri juga berpendapat bahwa penambahan DOBtidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.Bahkan sekitar 80% DOB mengalami kegagalan.Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesawaran dan KabupatenPringsewu Propinsi Lampung karena kedua kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten indukyaitu Lampung Selatan dan Tanggamus. Penelitian bertujuan menggali berbagai informasi setempat yangdiperlukan dalam rangka menciptakan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah sekaligus untuk menghindariberulangnya dampak buruk implementasi otonomi daerah sebagaimana telah berlangsung di kabupaten lainnya.Pengumpulan data melalui wawancara mendalam juga terstruktur, Fokus group discussion (FGD), observasi danstudi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa empat fungsi pemerintah daerah yaitu pelayanan publik,pembuatan kebijakan, manajemen konflik, dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Pesawaran dan kabupatenPringsewu menunjukkan kondisi yang berbeda di mana Kabupaten Pringsewu yang lebih baru terbentuknya justrumenjalankan empat fungsi pemerintahan dengan lebih baik dibandingkan kabupaten Pesawaran.
OTORITAS DAN LEGITIMASI STUDI TENTANG KEDUDUKAN PEMIMPIN TRADISIONAL DI LOLODA MALUKU-UTARA (1808-1958) Mustafa Mansur; Kunto Sofianto; Dade Mahzuni
Sosiohumaniora Vol 15, No 1 (2013): SOSIOHUMANIORA, MARET 2013
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.321 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v15i1.5240

Abstract

Studi mengenai kedudukan kepemimpinan tradisional di Loloda Maluku Utara`pada masa kolonial hingga masa kemerdekaan Indonesia (1945-1958) merupakan studi untuk melihat aspek-aspek perubahan terhadap kedudukan pemimpin di Loloda sebagai akibat dari politik kolonial dan pengaruh Kesultanan Ternate. Berkaitan dengan hal tersebut, masalah yang diangkat adalah bagaimana kedudukan pemimpin tradisional di Loloda pada masa kolonial dan masa kemerdekaan Indonesia (1945-1958)? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sementara konsep yang digunakan untuk menganalisis masalah adalah konsep kekuasaan, stratifikasi sosial dan legitimasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan pemimpin tradisional di Loloda pada masa kolonial (1808-1909) mengalami degradasi dengan diubahnya status Kerajaan Loloda menjadi distrik oleh Pemerintah Hindia Belanda. Namun, pemimpinnya tetap memakai gelar raja (kolano) karena didukung oleh otoritas dan legitimasi tradisional, kharismatik serta sistem pewarisan kekuasaan (assigned status) dalam status sosialnya. Dalam konteks ini, Pemerintah Kolonial juga mengakui gelar raja (kolano) sebagai strategi membangun kekuasaanya di Loloda. Pengakuan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap gelar raja (kolano) berakhir pada 1909 ketika raja dianggap mendalangi pemberontakan warganya yang mengakibatkan tewasnya Petugas Belanda yang bertugas di Loloda. Saat itulah kepala distrik (hoofd district) memakai gelar sangaji. Pada masa kemerdekaan Indonesia, kedudukan pemimpin tradisional disimbolkan dengan mangkubumi (jogugu), namun masyarakat Loloda menganggapnya sebagai raja (kolano). Dengan demikian, kedudukan pemimpinnya terlembagakan berdasarkan otoritas dan legitimasi tradisional, kharismatik dan sistem pewarisan (assigned status).
PENGARUH TRANSFER MODAL MANUSIA ANTARGENERASI TERHADAP MOBILITAS PENDAPATAN ANTARGENERASI DI INDONESIA Ari Purbowati
Sosiohumaniora Vol 20, No 1 (2018): SOSIOHUMANIORA, MARET 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.208 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i1.10667

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur mobilitas pendapatan antargenerasi dan melihat pengaruh transfer modal manusia antargenerasi terhadap mobilitas pendapatan antargenerasi di Indonesia. Data yang digunakan adalah pasangan bapak dan anak yang bersumber dari IFLS periode 2000 sampai 2014. Dengan menggunakan metode 2SLS diketahui bahwa modal manusia secara langsung diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Elastisitas pendapatan antargenerasi (IGE) meningkat dari 0.118 menjadi 0.151 ketika transfer langsung modal manusia diperhitungkan. Dengan kata lain transfer langsung modal manusia memperkuat IGE Hal ini memberikan indikasi bahwa ketika pengembangan modal manusia anak diserahkan sepenuhnya kepada keputusan rumah tangga, maka kesenjangan pendapatan yang terjadi pada generasi orang tua akan cenderung diwariskan atau dipertahankan kepada generasi anak. 
EFEKTIVITAS STRATEGI PEMBELAJARAN DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR IPA H. Sholeh Hidayat
Sosiohumaniora Vol 10, No 1 (2008): SOSIOHUMANIORA, MARET 2008
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v10i1.5392

Abstract

Menyadari betapa pentingnya pendidikan IPA, telah banyak dilakukan upaya peningkatan kualitas pembelajaran IPA di sekolah melalui penyempurnaan kurikulum yang terus dilakukan, peningkatan kualitas guru mata pelajaran, penyediaan dan pembaharuan buku ajar, penyediaan dan perlengkapan alat-alat pelajaran seperti laboratorium, kit sain, pembaharuan strategi dan pendekatan pembelajaran yang lebih relevan dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran IPA, dan usaha lain yang ditempuh untuk memperbaiki pencapaian hasil belajar IPA siswa di sekolah. Namun demikian sampai sejauh ini pencapaian hasil belajar IPA di sekolah secara umum dapat dinyatakan masih belum sesuai dengan harapan. Hal itu, dapat dilihat dari masih sulitnya siswa untuk mencapai nilai tertinggi dalam mata pelajaran IPA. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh strategi pembelajaran, motivasi belajar dan interaksi antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar IPA. Penelitian ini dilaksanakan pada dua kelas Sekolah dasar di Pandeglang dengan 56 orang siswa sebagai sampel. Pengumpulan dan pengolahan data dengan menggunakan metode eksperimen rancangan faktorial 2 x 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hasil belajar IPA Siswa SD dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif lebih tinggi daripada strategi pembelajaran ekspositori, (2) Hasil belajar IPA siswa yang belajar dengan strategi pembelajaran kooperatif dan memiliki motivasi belajar tinggi lebih tinggi dari pada belajar dengan strategi pembelajaran ekspositori, (3) Hasil belajar IPA bagi siswa yang memiliki motivasi belajar rendah yang belajar dengan strategi pembelajaran kooperatif lebih rendah daripada siswa yang belajar dengan strategi pembelajaran ekspositori dan (4) Terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar dalam pengaruhnya terhadap hasil belajar IPA. Kata kunci: Strategi Pembelajaran Kooperatif, Strategi Pembelajaran Ekspositori, Motivasi belajar, Hasil Belajar IPA
REFORMASI BIROKRASI BIDANG PERIZINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (STUDI DI KABUPATEN BOGOR) Suwari Akhmaddhian
Sosiohumaniora Vol 16, No 2 (2014): SOSIIOHUMANIORA, JULI 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.963 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5734

Abstract

Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang pada hakikatnyamerupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraanpemerintahaan sehingga tercapai tujuan reformasi birokrasi yaitu untuk mempercepat tercapainya tata kelolapemerintahan yang baik dan upaya memperbaiki dukungan terhadap pemerintah daerah dalam meningkatakankinerjanya. Reformasi birokrasi berjalan terdiri dari reformasi kelembagaan, sumber daya manusia dan reformasimanajemen dukungan teknologi informasi. Reformasi birokrasi perizinan penanaman modal di kabupaten Bogorsudah dan sedang berjalan dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga tata kelolaperizinann yang baik di rasakan oleh masyarakat luas. Reformasi manajemen dukungan teknologi informasidalam proses perizinan yaitu meningkatkan keterbukaan informasi melalui keterbukaan manajemen dalammempublikasikan hal-hal yang berkaitan dengan proses perizinan mulai dari syarat, proses tahapan dan biayadengan dukungan teknologi informasi.Kata kunci : Birokrasi , Informasi, Keterbukaan, Perizinan, Reformasi..
PROMOSI KESEHATAN HIV-AIDS DAN STIGMA TERHADAP PENGGUNA NARKOBA SUNTIK (PENASUN) DI KABUPATEN SUMEDANG Evie Ariadne Shintadewi; Suwandi Sumartias
Sosiohumaniora Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (615.978 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11403

Abstract

Di Indonesia, cara penularan HIV-AIDS melalui Injecting Drug User (IDU) atau  Pengguna Narkoba Suntik(Penasun) yang merupakan populasi beresiko dan sulit dijangkau (hard to reach) mencapai angka 40,4%. Salah satunya penyebab mereka sulit dijangkau adalah  sikap menstigma oleh masyarakat, karena stigma dapat mempersulit upaya intervensi pemerintah (melalui promosi kesehatan) dalam pengendalian HIV-AIDS.Tujuan penelitian ini adalah  : 1) untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan penanggulangan HIV-AIDS oleh KPA Kabupaten Sumedang 2) untuk memperoleh gambaran mendalam tentang makna stigma bagi Penasun dan 3) untuk mengetahui makna promosi kesehatan dalam menghapuskan stigma bagi Penasun.Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan Studi Kasus, serta teknikpengumpulandata melalui:a) wawancaramendalam(indepthInterview), b) observasi, c) studipustaka, dan d)focus   group   discussion. Hasil Penelitian menunjukkan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Sumedang melaksanakan kegiatan promosi kesehatan sebagai upaya pencegahanpenularan HIV-AIDS menggunakan beberapa strategi secara simultan untuk sasaran yang berbeda. Di sisi lain, Penasun memaknai stigma secara positif dan negatif. Makna negatif melahirkan sikap menarik diri dari kehidupan sosial, masa bodoh, apatis, tidak peduli dan putus asa dalam menjalani sisa hidupnya, sedangkan makna postif justru memberikan sisa hidupnya untuk dapat berkontribusi di masyarakat dengan ikut menyampaikan informasi tentang bahayanya HIV-AIDS. Penasun juga memaknai kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan KPA Sumedang dalam tiga kategori, yaitu bagus untuk ranah kognitif, cukup untuk ranah afeksi dan masih kurang untuk ranah konasi. Kata Kunci : Stigma, Penasun, HIV-AIDS, Promosi Kesehatan.
DECENTRALIZATION AND PARTICIPATION IN INDONESIA: MOVING TOWARDS MORE PARTICIPATORY PLANNING? Ida Widianingsih
Sosiohumaniora Vol 8, No 1 (2006): SOSIOHUMANIORA, MARET 2006
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v8i1.5360

Abstract

Dinamika social, ekonomi, dan politik local dan global telah mengubah konsep dan praktik pembangunan dari waktu ke waktu. Pada saat ini, paradigma pembangunan bergerak ke arah desentralisasi dan partisipasi. Kecenderungan ini dapat dilihat pada kebanyakan program-program pembangunan dan kebijakan Negara yang berfokus pada good governance. Paper ini mengkaji pokok persoalan desentralisasi dan pembangunan di Indonesia, khususnya tentang bagaimana gagasan partsipasi didefinisikan dan dikontekstualisasi dalam proses perencanaan pembangunan. Apakah Indonesia bergerak kea rah perencanaan partisipatoris? Apakah terdapat perubahanperubahan yang berarti dalam mekanisme perencanaan pembangunan? Apakah perencanaan partisipatoris benar-benar partisipatoris? Sejauh mana perencanaan partisipatoris itu mempromosikan partisipasi local dalam pembangunan? Kata kunci: Perencanaan partisipatoris, desentralisasi, partisipasi, Indonesia

Page 26 of 79 | Total Record : 789

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2001 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 27, No 1 (2025): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2025 Vol 26, No 3 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2024 Vol 26, No 2 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2024 Vol 26, No 1 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2024 Vol 25, No 3 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2023 Vol 25, No 2 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2023 Vol 25, No 1 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2023 Vol 24, No 3 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2022 Vol 24, No 2 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2022 Vol 24, No 1 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2022 Vol 23, No 3 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2021 Vol 23, No 2 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2021 Vol 23, No 1 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2021 Vol 22, No 3 (2020): SOSIOHUMANIORA, NOVEMBER 2020 Vol 22, No 2 (2020): SOSIOHUMANIORA, JULY 2020 Vol 22, No 1 (2020): SOSIOHUMANIORA, MARCH 2020 Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019 Vol 21, No 2 (2019): SOSIOHUMANIORA, JULI 2019 Vol 21, No 1 (2019): SOSIOHUMANIORA, MARET 2019 Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018 Vol 20, No 2 (2018): SOSIOHUMANIORA, JULI 2018 Vol 20, No 1 (2018): SOSIOHUMANIORA, MARET 2018 Vol 19, No 3 (2017): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2017 Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017 Vol 19, No 1 (2017): SOSIOHUMANIORA MARET 2017 Vol 18, No 3 (2016): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2016 Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016 Vol 18, No 1 (2016): SOSIOHUMANIORA, MARET 2016 Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015 Vol 17, No 2 (2015): SOSIOHUMANIORA, JULI 2015 Vol 17, No 1 (2015): SOSIOHUMANIORA, MARET 2015 Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014 Vol 16, No 2 (2014): SOSIIOHUMANIORA, JULI 2014 Vol 16, No 1 (2014): SOSIOHUMANIORA, MARET 2014 Vol 15, No 3 (2013): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2013 Vol 15, No 2 (2013): SOSIOHUMANIORA, JULI 2013 Vol 15, No 1 (2013): SOSIOHUMANIORA, MARET 2013 Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012 Vol 14, No 2 (2012): SOSIOHUMANIORA, JULI 2012 Vol 14, No 1 (2012): SOSIOHUMANIORA, MARET 2012 Vol 13, No 3 (2011): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2011 Vol 13, No 2 (2011): SOSIOHUMANIORA, JULI 2011 Vol 13, No 1 (2011): SOSIOHUMANIORA, MARET 2011 Vol 12, No 3 (2010): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2010 Vol 12, No 2 (2010): SOSIOHUMANIORA, JULI 2010 Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010 Vol 11, No 3 (2009): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2009 Vol 11, No 2 (2009): SOSIOHUMANIORA, JULI 2009 Vol 11, No 1 (2009): SOSIIOHUMANIORA, MARET 2009 Vol 10, No 3 (2008): SOSIIOHUMANIORA, NOPEMBER 2008 Vol 10, No 2 (2008): SOSIOHUMANIORA, JULI 2008 Vol 10, No 1 (2008): SOSIOHUMANIORA, MARET 2008 Vol 9, No 3 (2007): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2007 Vol 9, No 2 (2007): SOSIOHUMANIORA, JULI 2007 Vol 9, No 1 (2007): SOSIOHUMANIORA, MARET 2007 Vol 8, No 3 (2006): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2006 Vol 8, No 2 (2006): SOSIOHUMANIORA, JULI 2006 Vol 8, No 1 (2006): SOSIOHUMANIORA, MARET 2006 Vol 7, No 3 (2005): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2005 Vol 7, No 2 (2005): SOSIOHUMANIORA, JULI 2005 Vol 7, No 1 (2005): SOSIOHUMANIORA, MARET 2005 Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004 Vol 6, No 2 (2004): SOSIOHUMANIORA, JULI 2004 Vol 6, No 1 (2004): SOSIOHUMANIORA, MARET 2004 Vol 5, No 3 (2003): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2003 Vol 5, No 2 (2003): SOSIOHUMANIORA, JULI 2003 Vol 5, No 1 (2003): SOSIOHUMANIORA, MARET 2003 Vol 4, No 3 (2002): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2002 Vol 4, No 2 (2002): SOSIOHUMANIORA, JULI 2002 Vol 4, No 1 (2002): SOSIOHUMANIORA, MARET 2002 Vol 3, No 3 (2001): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2001 Vol 3, No 2 (2001): SOSIOHUMANIORA, JULI 2001 Vol 3, No 1 (2001): SOSIOHUMANIORA, MARET 2001 More Issue