Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan

JB
Website

Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

ISSN : 24426954 EISSN : 25802151 DOI : -

Core Subject : Agriculture, Social,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Bhumi is published twice a year in May and November. Bhumi focuses on the publication of articles result of researchs and book reviews that transcend disciplines, curiously on agrarian and land studies: geodesy, social, humaniora, history, economy, and law.

Arjuna Subject : -

Articles 228 Documents

7 8 9 10 11

Kebijakan Pertanahan pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Hadi Arnowo; Djudjuk Tri Handayani
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract : ASEAN Economic Community (AEC) has the aims to transform ASEAN into a stable, prosperous, and highly competitive region through equitable economic development, poverty reduction and socio-economic disparities. As a consequence, since 2015, ASEAN becomes region with free trade of goods, services, investment, and skilled labor. The impact of the implementation of MEA is shown by the price and quality of goods and services that become competitive, affecting domestic products and services from Small and Medium Enterprises (SMEs), as well as farmers. The government has sought to support SMEs and farmers through direct and indirect assistance. Land is the sector that has the most influential effect among other sectors to provoke economic growth of SMEs and farmers, because land has the function as natural resource as well as work location. To optimize this, land policies are needed to regulate land use arrangement, land asset legalization, control of land utilization and community empowerment through access reform. Asset legalization for SMEs and farmers, as well as asset legalization for infrastructures. Land use and land utilization control was implemented to optimize large-scale agricultural area by set up cooperation scheme with local people. Community empowerment was implemented through access reform, prioritized to the regions that have leading commodities or products. Keywords : competition, land use arrangement, assets legalization, land utilization, community empowermentIntisari : Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bertujuan untuk mentransformasikan ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif melalui ekonomi pembangunan yang adil, berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Sebagai konsekuensinya, ASEAN menjadi daerah dengan pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal sejak tahun 2015.Dampak pemberlakuan MEA adalah terjadinya persaingan harga dan kualitas barang dan jasa yang berpengaruh terhadap produk dan jasa domestik yang umumnya dilakukan oleh pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan petani. Pemerintah telah berupaya membantu pelaku UKM dan petani melalui bantuan langsung dan tidak langsung. Sektor pertanahan adalah sektor yang paling berpengaruh terhadap tumbuhnya perekonomian pelaku UKM dan petani. Hal tersebut karena tanah merupakan sumberdaya alam sekaligus ruang tempat berusaha. Agar dapat membantu pelaku UKM dan petani diperlukan langkah–langkah kebijakan pertanahan berupa penatagunaan tanah, legalisasi aset, pengendalian pemanfaatan tanah, dan pemberdayaan masyarakat melalui akses reform. Legalisasi aset bagi pelaku UKM dan petani serta legalisasi aset untuk infrastruktur. Pengendalian pemanfaatan tanah adalah untuk mengoptimalkan tanah pertanian berskala besar melalui kerjasama dengan penduduk sekitar. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan menfasilitasi UKM dan petani untuk memperoleh akses permodalan dimana prioritas ditujukan pada lokasi–lokasi yang memiliki produk atau komoditi unggulan. Kata Kunci : kompetisi, penatagunaan tanah, legalisasi aset, pemanfaatan tanah, pemberdayaan masyarakat

Reforma Kelembagaan Dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla Ahmad Nashih Luthfi
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 2 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The development of agrarian reform institution is one of the indicators of the government's seriousness in agrarian policy. The extent to which the government realizes the gravity of agrarian problems requires solution through agrarian reform are reflected through the existence of a special implementing institution. The Jokowi-JK government succeeded in creating two institutions called the Team of Identification and Inventoritation and the Agrarian Reform Task Force. Both are created by different presidential regulations. Under qualitative approach on policy review method, this article examines the institutions and implementation of agrarian reform at the national level and accompanied by a field study in Sigi Regency to illustrate the dynamics of the relationship between civil society and the state in the policy. This article concludes that in developing the Agarian Reform Institution the government undertook a strategic compromise in the midst of the sectoralization of existing ministries. It created in the midst of the sectoralization situation of existing ministries/ institution. The institutions unable to be free from sectoral burden; and the national government think that the urgency of the agrarian problem is the form of ensuring land rights through accelerating land registration, outbid agrarian inequality and agrarian conflict Uniquely, this legalization policy is organized within the framework of agrarian reform. Keywords: institution, agrarian reform, sectoralization, compromiseIntisari: Pembangunan kelembagaan Reforma Agraria merupakan cermin dan indikator keseriusan pemerintah dalam kebijakan agraria. Sejauh mana pemerintah memahami dan menyadari kegawatan masalah yang memerlukan pemecahan melalui Reforma Agraria terefleksikan melalui dibentuknya suatu lembaga pelaksana khusus. Pemerintah Jokowi-JK berhasil mewujudkan dua lembaga yang bernama Tim Inver dan Gugus Tugas Reforma Agraria. Keduanya dinaungi oleh peraturan presiden yang berbeda. Dengan pendekatan kajian kebijakan yang bersifat kualitatif, artikel ini menelaah kelembagaan dan pelaksanaan Reforma Agraria di aras nasional disertai kajian lapangan di Kabupaten Sigi untuk memberi ilustrasi dinamika hubungan antara masyarakat sipil dan negara di dalam kebijakan tersebut. Artikel ini menyimpulkan bahwa didalam membangun kelembagaan reforma agaria pemerintah melakukan strategi kompromi di tengah situasi sektoralisasi kementerian/lembaga yang ada; serta pemahaman pemerintah atas kegentingan masalah berupa pemastian hak atas tanah melalui percepatan pendaftaran tanah, alih-alih soal ketimpangan agraria dan konflik yang menyertainya. Uniknya, kebijakan legalisasi ini diskemakan dalam kerangka Reforma Agraria. Kata kunci: kelembagaan, Reforma Agraria, sektoralisasi, kompromi

Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy” Sukmo Pinuji
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 1 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Land information has important roles in Spatial Data Infrastructure (SDI), as it contains information of land use,utilization, even land value. Land information also has specific characteristic: dynamics and has sensitivity related to the needs ofdifferent parties. Moreover, the “new paradigm of Land Information System (LIS)” should be able to promote spatial based decisionmaking for sustainable development, thus demand the integration of LIS to National SDI (NSDI), to facilitate spatial data accesswithin stakeholders. Nonetheless, this condition has not been met. This research identified and analyzed some “critical points” ofthe integration of LIS to NSDI, based on six elements of SDI, through the implementation of Geo-KKP, a milestone of theimplementation of SDI in the organization of Ministry of Agrarian and Land Use Planning/NLA. The results show that Geo-KKP isdeveloped mainly to support land registration, and has not been developed to support NSDI. Furthermore, the integration of LISto support NSDI can be effectively achieved through the comprehensive development of the six elements of SDI.Key words: LIS, IDS, Geo-KKPIntisari: Informasi pertanahan memiliki peran penting dalam Infrastruktur Data Spasial (IDS), karena menyediakan informasimengenai pemilikan, pemanfaatan sampai informasi nilai tanah. Selain itu, perkembangan “paradigma baru” bahwa Sistem InformasiPertanahan (SIP) harus berperan dalam spatial based decision making untuk terwujudnya sustainable development menjadikantantangan tersendiri dalam menciptakan sistem yang terintegrasi ke dalam Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN), agar informasispasial dapat dengan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam implementasinya, SIP belum dapat secaraoptimal terintegrasi dalam IDSN. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis berbagai “titik sensitif” dalam pengintegrasianSIP ke dalam IDSN, berdasarkan enam elemen IDS, melalui implementasi Geo-KKP, yang merupakan rintisan IDS di level organisasiKementerian ATR/BPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Geo-KKP masih dikembangkan secara parsial dari konsep IDSN,sebatas untuk mendukung kegiatan pendaftaran tanah, dan belum mencakup kepentingan yang lebih luas sebagaimana yang diinginkanoleh konsep IDS.Untuk dapat mengembangkan SIP yang dapat memenuhi tuntutan tersebut, keenam elemen IDS tersebut harusdiafiliasi secara komprehensif dan menyeluruh, dan tidak secara parsial.Kata kunci: SIP, IDS, Geo-KKP

PENGADAAN TANAH UNTUK SIAPA, PENIADAAN TANAH DARI SIAPA: PENGADAAN TANAH, ALOKASI TANAH, DAN KONFLIK AGRARIA Amien Tohari
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

The paper is aimed at discussing whether the policy of land acquisition can become a scheme of agrarian conflictsolution. Seen from the land acquisition as a practice of conflict solution, the paper is directly focused on conflict of agrarian context,that is whether the land acquisition can be an alternative solution scheme which can be used to solve the agrarian conflict. Thepaper wants to state that: first, the land acquisition is not intended as a scheme to solve the problem, second, the policy is a doubleblade knife that is acquisition and at the same time it is also the abolishment, third, the policy of land acquisition is intended tohold the infrastructural building, fourth,- through the agrarian conflict at Musi Banyuasin, the paper showed that the absence of landacquisition policy or land allocation for the society resulted unresolvable conflict.Keywords: land acquisition policy, conflict, unresolvable

Mendistorsi Hegemoni dan Anti-Esensialisme: Analisa “Mitos Tambang untuk Kesejahteraan” dalam Kerangkeng Liberalisme Arif Novianto
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Konflik antara masyarakat dan PT Semen Indonesia (SI) di Rembang, Jawa Tengah sampai saat ini terus berlangsung. Perlawanan rakyat bersama jaringan aktivis untuk menolak pendirian pabrik semen di atas lahan pertanian terus dilakukan dengan beragam metode aksi. Dari mulai demonstrasi ke pembuat kebijakan, mendirikan tenda sekaligus memblokir kawasan konflik, hingga aksi pasung semen di depan Istana Negara.

Konstruksi Mitos dan Kelokalan Sebagai Alat Eksklusi (Akses Masyarakat Lokal dan Imigran Terhadap SDA di Desa Lempur Kerinci-Jambi) Dara Kartika Rahma
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: This paper explains how the community of Lempur Village living in the forest area have a high dependence with nature. The position of the community is considered to interfere with the conservation program, that they must accept losing access to the forest area that has become the state property (TNKS). The loss of access to forest resources, pushed them to be more protective with the land that already allocated to them by the local government. Their openness to migrants began to fade and they did not tolerate new migrants who cleared land, reinforced by the ancestors history to reinforce the concept of localization to see who has the right to access land in Lempur Village. Moreover, other form of their resistance is by reconstruct the myths, addressed to immigrants, corporations, and tourists. Intisari: Tulisan ini menjelaskan bagaimana masyarakat Desa Lempur yang tinggal berbatasan dengan hutan sangat menggantungkan hidupnya terhadap alam. Posisi masyarakat desa dianggap mengganggu program konservasi sehingga mereka harus menerima kehilangan akses di area hutan yang sudah menjadi milik negara (TNKS). Dengan hilangnya akses mereka terhadap sumber daya hutan yang kini dijadikan area konservasi, menuntut mereka untuk lebih protektif terhadap sisa lahan yang memang sudah diperuntukan bagi mereka oleh pemerintah daerah. Keterbukaan mereka terhadap pendatang mulai pudar dan tidak lagi dapat mentoleransi pendatang membuka lahan. Diperkuat dengan sejarah nenek moyang mereka untuk mengukuhkan konsep kelokalan guna melihat siapa yang memiliki hak untuk mengakses tanah di Desa Lempur ini. Selain itu bentuk lain dari perlawanan mereka ialah dengan merekonstruksi kembali mitos-mitos yang sangat kuat digaungkan kepada pendatang, baik imigran, perusahaan, maupun wisatawan.

Meninjau Kembali Teorisasi Mengenal Desentralisasi, Community Driven Delevopment, dan Kapitalisasi Agraria Noer Fauzi Rachman
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The article shows a theoretical debate on the consequence of decentralization policy and Community Driven Development (CDD) especially in relation to the way capitalism develop. The decentralization policy reshapes local government bureaucracy more responsive and accountable toward people’s needs, and the CDD facilitate rural and urban communities to manage collectively efforts to eradicating their poverty condition. Both are promoted by neo-institutionalist thinking in the World Bank and Civil Society within the same interlocking direction. Furthermore, I explicate critiques toward theory and practice of decentralization policy and CDD, launched by Vedi Hadiz, Toby Carroll, Tania Li, and Frederich Rawski. I connect those with the theorization of the ways capitalism develop as articulated by Paul Cammack, Michael Perelman, Massimo de Angelis and David Harvey. I argue that the presence of space of struggle, contestation and negotiation open the possibility for multiple forces to participate, or refuse to participate, to reshape the practice of decentralization and CDD, and furthermore the forces dialectically are reshaped because of their struggle, contestation and negotiation.Intisari: Artikel ini mengemukakan debat teori dari konsekuensi kebijakan desentralasi dan Pembangunan Berbasis Masyarakat (CDD) terutama dalam hubungannya dengan bagaimana kapitalisme berkembang. Kebijakan desentralisasi telah membentuk pemerintah lokal menjadi lebih responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat, dan CDD telah memfasilitasi komunitas perkotaan maupun perdesaan untuk secara kolektif berusaha mengatasi kondisi kemiskinannya. Selanjutnya, penulis mengutarakan kritik terhadap teori dan praktik kebijakan desentralisasi dan CDD, yang dikemukakan oleh Vedi Hadiz, Toby Carroll, Tania Li dan Frederich Rawski. Penulis juga menghubungkan teori tersebut dengan teorisasi tentang bagaimana kapitalisme berkembang seperti yang dikemukakan oleh Paul Cammack, Michael Perelman, Massimo de Angelis dan David Harvey. Penulis berpendapat bahwa keberadaan ruang pertarungan, kontestasi dan negosiasi membuka kemungkinan untuk berbagai kekuatan untuk berpartisipasi, atau menolak untuk berpartisipasi, untuk membentuk kembali praktik desentralisasi dan CDD, dan selanjutnya kekuatan dialektika dibentuk kembali karena usaha, kontestasi dan negosiasi mereka.

REKONSTRUKSI BATAS BIDANG TANAH MENGGUNAKAN JARINGAN REFERENSI SATELIT PERTANAHAN Kariyono Kariyono; Eko Budi Wahyono; Tanjung Nugroho
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: ORS is a GNSS station operating continuously for 24 hours. It is also used as a reference for determining a, both asa real time and as post-processing. Cors in BPN RI is known as Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP). BPN RI has notyet optimized the use JRSP to reconstruct parcel boundaries. The research is aimed at examine the JRSP in reconstructingparcel boundaries. The analysis on lateral displacement tolerance and the difference on the area of parcles was based ontechnical guidance of PMNA/KBPN No. 3 of 1997 and the t test using the level of significance of ( )=5%. The resultswere:1)The reconstruction of parcels using JSRP can be done by firstly implementing the coordinate transfer and the mostaccurate Helmert coordinate transfer method using a posteriori variance of ( ) = 1.143020313; 2) The lateral transformationand the difference on parcel areas using JRSP suited the tolerance and the result of the t test did not show anysignificance level of ( ) = 5% .Keywords: reconstruction, parcel boundaries, JRSPAbstrak: CORS merupakan stasiun GNSS yang beroperasi secara kontinyu selama 24 jam sebagai acuan penentuan posisi, baiksecara real time maupun post-processing. CORS di BPN RI dikenal sebagai Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP). BPN RIbelum mengoptimalkan pelaksanaan rekonstruksi batas bidang tanah menggunakan JRSP. Tujuan dalam penelitian ini adalahuntuk menguji JRSP dalam pelaksanaan rekonstruksi batas bidang tanah. Analisis terhadap toleransi pergeseran lateral danperbedaan luas bidang tanah hasil rekonstruksi batas bidang tanah menggunakan JRSP berdasarkan Juknis PMNA/KBPN No 3tahun 1997 dan uji t dengan taraf signifikansi ( )=5%. Hasil penelitian ini adalah : 1)Rekonstruksi batas bidang tanah tanahmenggunakan JRSP dapat di laksanakan dengan terlebih dahulu melaksanakan transformasi koordinat dan metode transformasikoordinat yang paling teliti adalah metode Helmert dengan varian posteriori ( ) = 1.143020313; 2)Pergeseran lateral danperbedaan luas bidang tanah hasil rekonstruksi batas bidang tanah menggunakan JRSP memenuhi syarat toleransi dan dari uji tdengan taraf signifikansi ( ) = 5% tidak terdapat perbedaan yang signifikan.Kata Kunci: Rekonstruksi, Batas Bidang Tanah , JRSP

LEGITIMASI IDENTITAS ADAT DALAM DINAMIKA POLITIK AGRARIA (STUDI KASUS LEMBAGA SWAPRAJA DI YOGYAKARTA) Kus Sri Antoro
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 39 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Post New Order era is marked by the rise of movements that, claiming on the behalf of the indigenous people,attempt to take over the indigenous rights related to agrarian resources, including the feudalistic self-governing institution(swapraja) in Yogyakarta. That the status and rights of both indigenous community (Adat) and self-governing institution have beenstrictly distinguished by agrarian laws, it does not mean that the laws fully operate in social domain. In reality, the existence ofthe dualistic agrarian politics is recognized although it finds no room for legal certainty. By tracing and comparing between officialhistorical sources, this article is critically reviewing the issue of the dynamics on indigenous community positioning in agrarianpolitics in the former self-governing region of Yogyakarta, as well as further consequences of the implementation of agrarianspecial authority following the issuance of Law Number 13 of 2012.Keywords: indigenous community, self-governing institution, agrarian resources.

PERCEPATAN PEMETAAN KADASTER MEMANFAATKAN TEKNOLOGI WAHANA UDARA TANPA AWAK Catur Aries Rokhmana
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 38 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Since May 2013, the National Land Agency has begun serving Thematic Map production. This implies that thereis some additional workload on the ongoing land register mapping. Therefore, it will be necessary to develop efficienttechnology to accelerate the production of cadastal maps. Nowadays, the remote sensing technologies using high-resolutionsatellite imagery has been used to produce maps, such as Land Use map, in BPN. To some needs, as a matter of fact, there arestill weaknesses on remote sensing technology. This paper is aimed at introducing the use of unmanned aereal vehicletechnology (UAV) to accelerate the production of thematic mapping. This technology is able to produce a sharper orthophotoin seeing parcel objects rather than that of satellite imagery. It has the production capacity of > 300Ha per day. Theinexpensive and portable instrument led the idea of “on demand mapping” and the establishment of an efficient photogrammetricsurveyor team that can serve in a relatively small area (<5.000Ha). The mapping will be done in locations with small changeor the location needing a need a quick response. Moreover, there is no need to wait for a wide area as well as the use of remotesensing technology or conventional air mapping. Using the UAV for mapping technology can produce images with a value of<20cm Ground Sampling Distance (GSD) with average Horizontal positional accuracy of approximately 2 times GSD.Keywords: Cadaster mapping and land use map, orthophoto image, unmanned aerial vehicle.

Page 9 of 23 | Total Record : 228

7 8 9 10 11

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 11 No. 1 (2025): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 10 No. 2 (2024): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 10 No. 1 (2024): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 9 No. 2 (2023): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 9 No. 1 (2023): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 8 No. 2 (2022): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 8 No. 1 (2022): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 2 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 3 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan (Special Edition) Vol. 5 No. 2 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 2 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 1 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 1 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014) No. 39 (2014) No. 38 (2013) No. 37 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
M. Nazir Salim

Contact Email
nazirsalim@stpn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal_bhumi@stpn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name M. Nazir Salim

Contact Email nazirsalim@stpn.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnal_bhumi@stpn.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
M. Nazir Salim

Contact Email
nazirsalim@stpn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal_bhumi@stpn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA