Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan

JB
Website

Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

ISSN : 24426954 EISSN : 25802151 DOI : -

Core Subject : Agriculture, Social,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Bhumi is published twice a year in May and November. Bhumi focuses on the publication of articles result of researchs and book reviews that transcend disciplines, curiously on agrarian and land studies: geodesy, social, humaniora, history, economy, and law.

Arjuna Subject : -

Articles 228 Documents

6 7 8 9 10

KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM Isabela Candrakirana; Oloan Sitorus; Widhiana Hestining Puri
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Land Consolidation (LC) is land policy concerning settlement return the domination and land use as efforts of landacquisition for development interest, to enhance the environment quality and preservation of natural resources by activelyinvolving the community participation. In this case government needn’t to provide compensation with a very large fund due theprinciples used in LC is building without displacing. The LC participants provide Land Contribution for the Development (STUP)that will be used for public and social facility and for the KT implementation fund. KT that mostly conducted in Indonesia is UrbanLand Consolidation (ULC) namely LC which carried out in urban or outskirt. Several countries have implemented this in handlingland acquisition and arrangement issues, such as Japan, Germany and Thailand. This study using case study’s approach which aimto get the comprehensive knowledge about KTP. The ULC is a program that upholds the justice and participatory principle. Thecommunity will receive a decent environment completed with public and social facility, in addition the community is also asked todirectly involve in the activity process start from its planning up to development. Beside that others various public facility whichusually obtained by land acquisition can be fulfilled by the community participation in ULC.Key Words: Urban Land Consolidation, Land Acquisition, Public Interest

ANATOMI KONSEP PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA: STUDI PERBANDINGAN ANTARA RANAH KEBIJAKAN DAN RANAH PERJUANGAN AGRARIA Kus Sri Antoro
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 37 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

This article is a conceptual idea of the comparison between a research finding and reality in the community relatedto the agrarian conflict resolution. The study is entitled Resolution Policy on Contemporary Agrarian Conflict, which is one of thesystematic studies carried out by STPN in 2012; while the aforementioned reality in the society is gathered from records of thedynamics of agrarian conflict and struggle in several areas collected by Forum Komunikasi Masyarakat Agraris (FKMA), which arepublished by FKMA and other official media. By exploring and comparing the conceptual ideas of the two written sources, thisarticle is intended to map out the approaches and models of agrarian conflict resolution, especially according to the perceptionsand interests of the three actors of agrarian political economy, namely the state, market and society.Keywords: agrarian resources, conflict, conflict resolution

Implementasi Regulasi Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara Eko Budi Wahyono
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: This research aim to understand the implementation of the regulation of licensed cadaster surveyor in The Regional Office of National Land Agency of the North Sumatera Province on the acceleration of land registration. The research using qualitative method by describing the results of observation, interview and data of the implementation of accelerated land registration, specifically on the collectors of physical data (PULDASIK – Pengumpul Data Fisik) of the licensed cadastral surveyor, referring to the Regulation of The Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency Republic of Indonesia Nr. 33 year 2016 and the Regulation of The Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency Nr. 11 year 2017. The results show that: the implementation of the regulation of Licensed Cadastral Surveyor has not been fully implemented, caused by the limitation of: the number of KJSKB and SKB; ASK graduated from D1 PPK-STPN prefer to do apprenticeship so they did not interested in joining KJSKB, and the limitation of financial capability of the KJSKB/SKB. The implementation of the regulation of Licensed Cadastral Surveyor also inhibited by the requirements mentioned on the regulation itself. Moreover, the competency and quality of the SKB is noticed as above the standard, and have unprofessional work ethic. It is recommended to increase the acceptance of Licensed Cadastral Surveyor, and those who already passed the test should forming KJSKB and improve their professionalism by acquiring certificate of competence when they follow the examination to obtain the license. Intisari: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi regulasi tentang Surveyor Kadaster Berlisensi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam percepatan pendaftaran tanah. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan dideskriptifkan berdasarkan pengamatan, interview, dan data pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah khusus pengumpul data fisik (PULDASIK) Surveyor Kadaster Berlisensi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017. Diperoleh hasil bahwa implementasi regulasi tentang Surveyor Kadaster Berlisensi belum dijalankan sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah KJSKB dan SKB, ASK lulusan D1 PPK-STPN lebih menyukai magang sehingga tidak mau bergabung dengan KJSKB dan keterbatasan modal keuangan yang dimiliki KJSKB/SKB. Pelaksanakan regulasi Surveyor Kadaster Berlisensi juga terhambat oleh persyaratan yang ada di dalam regulasi Surveyor Kadaster Berlisensi, kualitas kompetensi SKB rendah, serta sikap kerja tidak profesional. Maka untuk itu direkomendasikan meningkatkan jumlah penerimaan Surveyor Kadaster Berlisensi dan yang telah lulus ujian lisensi untuk segera membentuk KJSKB dan meningkatkan profesionalisme Surveyor Kadaster Berlisensi dengan melengkapi sertipikat kompetensi saat ujian memperoleh lisensi.

DARI COMMUNITY PARTICIPATION KE STAKEHOLDERS PARTICIPATION: MENEMUKAN PERSPEKTIF BARU DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT Dwi Wulan Pujiriyani
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 39 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Pengembangan masyarakat’ merupakan temayang disoroti oleh penulis buku ini yang secaratidak langsung menegaskan kembali bahwaupaya pengintegrasian masyarakat sebagaikomponen yang utuh dalam sebuah sistempembangunan bukanlah sebuah proses yang bisasekali jadi. Proses pengembangan masyarakatadalah proses yang panjang dan terus menerusdiperbarui baik dalam tataran konseptualmaupun praksisnya. Tidak ada atau belum adaformat baku yang bisa dikatakan benar-benarideal untuk bisa menjawab persoalan pengintegrasianmasyarakat yang menjadi bagian darimereka yang seringkali dimarjinalkan oleh sebuahdesain atau sistem yang disebut dengan ‘pembangunan’.Ife (2008:xiii) mengingatkan kembalibahwa pengembangan masyarakat adalah bagiandari upaya pemenuhan prasyarat mendasar dalamperadaban manusia yaitu kebutuhan manusiauntuk dapat hidup secara harmonis denganlingkungannya serta kebutuhan manusia untukdapat hidup harmonis dengan sesama manusia.1Kedua hal ini merupakan esensi dari capaian danmanfaat masyarakat modern. Namun tidak bisadipungkiri bahwa kondisi yang nyata terjadi adalahketidaksanggupan orde dominan untukmemenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Padaakhirnya yang terlihat adalah ketidakstabilanyang meningkat secara ekologis, ekonomis,politik, sosial dan kultural. Dalam konteks inilah,kebutuhan akan cara-cara alternatif untukmelakukan berbagai hal menjadi semakinpenting. Telah terdapat peningkatan minat dalampembangunan pada tingkat komunitas karenaberpotensi memberikan suatu basiss yang lebihdapat hidup dan berkelanjutan untuk memenuhikebutuhan manusia dan untuk berinteraksidengan lingkungan. ‘Pengembangan masyarakat’mewakili suatu visis dari bagaimana berbagaihal dapat diorganisasi secara lain, sehinggakeberlanjutan ekologis dan keadilan sosial yangsejati yang tampaknya tidak dapat tercapai padatingkat-tingkat global atau nasional, dapat diwujudkandalam pengalaman komunitas manusia.Fredian, penulis buku ini adalah seorangsosiolog yang jika ditelusuri latarbelakangpendidikan akademisnya memiliki ketertarikanpada bidang sosiologi pedesaan dan studi-studipembangunan sosial. ‘Pengembangan masyarakat’adalah tema yang diangkat dalam buku iniuntuk menghadirkan proses-proses pengembanganmasyarakat yang diharapkan dari sisiakademis dapat memberikan pemahaman untukbisa membangun, mengembangkan dan mengkritisikonsep-konsep dan kerangka teoritispengembangan masyarakat.

THE ROLE OF INTEGRATED CADASTRE DATABASE IN DISASTER RISK MANAGEMENT Kusmiarto Kusmiarto
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 38 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Due to the complexity of the natural disaster in Indonesia, the effective disaster risk management should havecomprehensive information. Cadastre database using parcels as basic mapping units constitute the detailed information relatedto elements at risk. It is not easy for the institutions in charge with those disaster risk management to access the detailedinformation. The research is aimed at overcoming the above problems that is by designing the integrated cadastre databasescheme. The survey results are use to test the geo-database cadastre scheme. The evaluation is done by in depth interview tothe potential users. The result of evaluation showed that the cadastre database made is good enough to solve the abovementioned problems.Keywords: cadastre, design, geo-database, elements at risk, earthquake.

Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria Iwan Nurdin
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 1 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract :Law Nr.6/2014 on Village has brought expectations of the opportunities of the villages to manage their natural resources independently with the support of Village Fund Allocation (Alokasi Dana Desa – ADD) from central government. Nonetheless, it is commonly known that village’s natural resources have long been monopolied and dominated by non villagers. This condition caused agrarian cryses in village area. Joko Widodo regime has the plan to set up land redistribution program for 9 millions hectares of land and 12.7 millions hectares of social forestry. These two types of land redistribution are called as Agrarian Reform Program. The combination of village development program and agrarian reform is presented as the concept of “Desa Maju Reforma Agraria - Damara” (Advance Villages Agrarian Reform) as the proposal from the civil society.Intisari: Kehadiran UU No.6/2014 tentang Desa telah membawa sejumlah harapan tentang kemungkinan adanya pengelolaan sumber daya alam di desa dilakukan secara mandiri oleh desa dengan dukungan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Pusat. Namun, kita tahu bahwa sumber daya alam di desa telah lama dikuasai oleh aktor-aktor diluar desa. Hal yang mengakibatkan krisis agraria di pedesaan. Pemerintah Joko Widodo berencana menjalankan program redistribusi tanah seluas 9 juta hektar dan perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar. Keduanya disebut sebagai program Reforma Agraria. Kombinasi pembangunan pedesaan dan reforma agraria tersebut disajikan dalam konsep Desa Maju Reforma Agraria sebagai usulan dari masyarakat sipil.

Dinamika dan Tantangan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pulau Kecil Sukmo Pinuji; Muh Arif Suhattanto; Tjahjo Arianto
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Small island land resource management has specific characteristic, differ from its main island, due to its geographical characteristic. Moreover, small Island is also vulnerable due to climate changes. Located on Sumenep District, East Java, Masalembu is one of the example of inhabited small island in Indonesia, represent the dynamic and land use management in small island area. This research use DPSIR (drivers, pressures, states, impacts, and responses) method to capture those dynamics. The results show that thedynamics of land use and utilization in Masalembu are described as follow: (i) land use and utilization activities are highly influenced by economic growth, climate change due to the fluctuation of marine products, and population growth; (ii) climate change, together with exploitation of marine resources,resulting the decrease of marine products, thus drive the population to start and to cultivate the land for improving their income. In the long run, land products from agriculture and farming sectors become competitive commodities beside fisheries; (iii) the absence of zonation, strategic, and action plans on landuse and utilization control giving the consequences of unstructured, unplanned, and unsustainable land use and utilizationIntisari: Pengelolaan sumberdaya tanah di pulau kecil memiliki ciri khusus yang berbeda dengan pulau induk, terkait karakteristik geografisnya. Selain itu, pulau kecil juga memiliki kerentanan terhadap fenomena perubahan iklim. Masalembu, merupakan salah satu contoh dari ribuan pulau kecil berpenghuni di Indonesia yang dapat mewakili gambaran dinamika pengelolaan dan pemanfaatan lahan di wilayah pulau kecil. Penelitian ini menggunakan metode DPSIR (drivers, pressures, states, impacts, dan responses) untuk menangkap gambaran dinamika tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika penggunaan dan pemanfaatan lahan di Pulau Masalembu dapat dilihat sebagai berikut: (i) aktivitas penduduk atas tanah sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, perubahan iklim yang menyebabkan pasang surutnya hasil perikanan laut, dan pertumbuhan penduduk baik yang terjadi karena kelahiran maupun migrasi; (ii)perubahan iklim serta eksploitasi sumberdaya laut yang berlebihan sehingga tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, menjadi faktor pendorong masyarakat untuk mulai memanfaatkan tanah sebagai alternatif penghasilan, yang kemudian beralih menjadi komoditas unggulan, serta (iii) tidak adanya rencana zonasi dan rencana strategis penggunaan dan pemanfaatan tanah membuat pola-pola penggunaan dan pemanfaatannya menjadi tidak terstruktur dan terencana, serta tidak memenuhi prinsip sustainability.

MASA DEPAN ANAK MUDA PERTANIAN DI TENGAH LIBERALISASI PERTANAHAN Ahmad Nashih Luthfi; Surya Saluang
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The opitimism and persistence of small farmers, such as Alexander Chayanov’s view, need to be thoroughly exploredby examining the demographic composition of the farmers’ families, especially those of their younger genarations. The paperis aimed at finding the critical existance of the Indonesian agricultural regeneration caused by the structural constraints. Theycan be in the form of political large-sacle land alocation for corporates; and other stuctural patriarchal and grontocraticconstraints; instead of the young generations’ motivation. If the above constraints are able to be eliminated, as two cases inHalmahera islands and one village in Kulonprogo regency, Yogyakarta, there will be large opportunity for them. The youths’enthusiasm will grow if there is an open access for them. The access can be in the form of land, work opportunity, knowledge onagriculture as well as agricultural policy for household-scale.Keywords: youth farming generation, alocation policy, patriarchal and grontocratic cultures, access.Abstrak: Optimisme peran dan persistensi petani kecil sebagaimana pandangan Alexander Chayanov perlu lebih didalami denganmelihat komposisi demografis keluarga masyarakat tani, khususnya generasi muda mereka. Tulisan ini mengkaji adanya krisisregenerasi pertanian Indonesia yang lebih disebabkan adanya kendala-kendala struktural berupa politik pengalokasian tanahskala besar untuk korporasi; dan kendala kultural yang bersifat patriarkis dan grontokratis; alih-alih absennya motivasi generasimuda. Ketika kendala-kendala tersebut dapat dihilangkan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam kasus di dua desa di kepulauanHalmahera dan satu desa di Kulonprogo, Yogyakarta, maka terbuka peluang besar keterlibatan mereka. Antusiasme generasimuda akan tumbuh ketika segenap akses terbuka luas bagi mereka, yakni berupa tanah, keterbukaan tenaga kerja, pengetahuanpertanian, serta kebijakan pertanian skala rumah tangga.Kata kunci: generasi muda pertanian, politik alokasi, budaya patriarkis dan grontokratis, akses

REFORMA AGRARIA: MOMENTUM KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN Tri Chandra Aprianto
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 39 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

At least there were two types of political events at the time of the implementation of agrarian reform in Indonesia,in both the process and practice. However, both events were not adequately used. As a result, the justice and welfare for poorIndonesian farmers were not yet fulfilled. The opportunity should be gained in order to implement the agrarian reform by theauthoritative actor assisted by an institution various social sheltering social forces.Key words: agrarian reform, political momentum, agrarian justice

PETANI MELAWAN PERKEBUNAN: PERJUANGAN AGRARIA DI JAWA TENGAH Siti Rakhma Mary Herwati
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 37 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

One of current agrarian struggles in Central Java is between peasants against plantation estates. This paperexplicates four land conflict cases, and discusses varied responses of the state institutions to deal with land conflicts. This paperstart by showing the ways in which, after the fall of the authoritarian regime of Suharto in 1998, rural poor took the land back,which previously controlled by plantations. They believed the reclaimed lands belong to them as heirs. The Reformasi providedpolitical opportunity for rural poor in various regions to do Aksi Reklaiming, and got legitimacy for their actions. However, theplantation companies fought back, including by using legal and non-legal strategies. The paper shows in detail the trajectory ofeach conflict and efforts to handle it, and put them in comparison one to another.Keywords: agrarian conflicts, reclaiming action, Central Java.

Page 8 of 23 | Total Record : 228

6 7 8 9 10

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 11 No. 1 (2025): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 10 No. 2 (2024): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 10 No. 1 (2024): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 9 No. 2 (2023): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 9 No. 1 (2023): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 8 No. 2 (2022): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 8 No. 1 (2022): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 2 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 3 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan (Special Edition) Vol. 5 No. 2 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 2 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 1 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 1 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014) No. 39 (2014) No. 38 (2013) No. 37 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
M. Nazir Salim

Contact Email
nazirsalim@stpn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal_bhumi@stpn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name M. Nazir Salim

Contact Email nazirsalim@stpn.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnal_bhumi@stpn.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
M. Nazir Salim

Contact Email
nazirsalim@stpn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal_bhumi@stpn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA