Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan

JB
Website

Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

ISSN : 24426954 EISSN : 25802151 DOI : -

Core Subject : Agriculture, Social,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Bhumi is published twice a year in May and November. Bhumi focuses on the publication of articles result of researchs and book reviews that transcend disciplines, curiously on agrarian and land studies: geodesy, social, humaniora, history, economy, and law.

Arjuna Subject : -

Articles 228 Documents

5 6 7 8 9

MEMETAKAN KONFLIK DALAM PENGADAAN TANAH BANDARA KOMODO Mr Padjo; M. Nazir Salim
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

The research is aimed at describing conflict on the land acquisition of expanding the Komodo Airport at WestManggarai Regency, NTT. The expansion of airport is intended to accommodate the tourist since Komodo was determined to beThe New 7 Wonder of Nature. The increase of tourist place, especially on Sail Komodo program in September 2013. The focus ofexpansion was on three places namely the 300 meter runaway which belonged to Department of Transportation. The west part ofthe airport that is Binongko Hill and Batu Hill. At the last two areas, the expansion was done by eliminating the people’s land. Thisresulted protests from the society as they do not get any financial return. Using the qualitative and critical approaches, the studywas able to show the map of conflict location between the regional government and the society. At the Binongko and Batu Hillareas, the conflict took place as people did not set any financial return.Keywords: land acquisitions of Komodo airport, conflict, compensation

Bentuk Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh Kabupaten Padang Pariaman Syofia Agustini; Arya Hadi Dharmawan; Eka Intan Kumala Putri
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Based on Minister of Environment and Forests No. P.83 About Social Forestry, which is “to reduce poverty, unemployment and inequality management/utilization of forest areas, it is necessary to establish Social Forestry activities through efforts to provide legal access for local communities with the goal to achieve social welfare and forest resources”. Forests not only provide the advantage of conservation for the environment, but also provide economic benefits for local communities. Not only wood, fruits and honey, other forest products can also be utilized. This research was conducted in Hutan Nagari Sungai Buluh, Padang Pariaman District, West Sumatra Province. The purpose of this research is to understand the management of Hutan Nagari Sungai Buluh. The method used was a combination of quantitative and qualitative approach using indepth interviews and literature studies. The results showed that the existence of Hutan Nagari Sungai Buluh provides benefits for the surrounding community living near the forest, economically, environmentally and sustainability of the forest. However, the future of Hutan Nagari Sungai still has challenge on its management. Center for community forest management (Lembaga Pengelola Hutan Nagari) should be able to involve community in planning process for the benefit of the community. Moreover, community education should be improved, since it has relationship with human resource to manage the forest. Intisari:Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.83 tentang Perhutanan Sosial yaitu “untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/ pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat dan sumberdaya hutan. Penelitian ini dilaksanakan di Hutan Nagari Sungai Buluh, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh. Metode yang digunakan adalah kombinasi dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya Hutan Nagari Sungai Buluh telah memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal sekitar hutan baik secara ekonomi maupun secara lingkungan dan keberlanjutan dari hutan tersebut. Walaupun demikian, untuk kedepannya Hutan Nagari Sungai Buluh ini tetap memiliki tantangan dalam pengelolaanya. LPHN harus bisa mengikutsertakan masyarakat dalam hal melakukan perencanaan yang diterapkan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, juga perlu ditingkatkan pendidikan masyarakat karena ini berhubungan dengan sumberdaya manusia yang akan mengelola hutan tersebut.

Assessment Sales Ratio, Suatu Alat Pengukur Kinerja Penetapan NPOP (Studi di Desa Ambarketawang, Sleman) Alat Pengukur Kinerja Penetapan NPOP (Studi di Desa Ambarketawang, Sleman) Asih Retno Dewi
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 1 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Performance measurement in determining the Tax Object Acquisition Value as the basis for the imposition of duties on Acquisition of Land and Building Rights is conducted by analysis tool using assessment sales ratio (ASR). ASR analysis aims to determine the level of conformity of Tax Object Acquisition Value (NPOP) to land market value to determine whether Tax Object Acquisition Value is in proportion, experienced under assessment, or over- assessment. Moreover, this technique also aims to measure diversity (variability) to account the level of fairness of Tax Object Acquisition Value as the bases of Duty on Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB). The results shows that the determination of Tax Object Acquisition Value as the bases to determine BPHTB in Ambarketawang is lower compared to its property market value (under-assessment occurred). The variability on the determination of Tax Object Sales Value NPOP as the bases to determine BPHTB in Ambarketawang village is high, implies that it does not indicate good uniformity.Intisari: Pengukuran kinerja dalam penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilakukan dengan alat analisis assessment sales ratio(ASR). Analisis ASR bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian NPOP terhadap nilai pasar tanah apakah dalam penetapan NPOP sudah proporsional, terjadi under assessment, atau over assessment. Selain itu, juga bertujuan untuk mengukur keberagaman (variabilitas) NPOP sehingga diketahui tingkat keadilan penetapan NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB di Desa Ambarketawang masih relatif rendah dibandingkan dengan nilai pasar tanahnya (terjadi underassessment).Tingkat keberagaman dalam penetapan NJOP sebagai dasar penentuan BPHTB di Desa Ambarketawang sangat tinggi atau tidak menunjukkan keseragaman yang baik.

Hutang Negara Dalam Reforma Agraria Studi Implementasi Mandat 9 Juta Hektar Tanah Indonesia Arditya Wicaksono; Yudha Purbawa
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Discussion of agrarian reform is interesting especially on its factual implementation that is fully dynamics and not just a promise to redistribute nine million hectares of land. The existing concept needs to be reevaluated and re-discussed. Reorganizing inequality of land redistribution requires compatible and comprehensive rules. This paper uses a case study approach, giving an overview of the challenges to be addressed in order to implement agrarian reform properly. Cross-ministries coordination is inevitable, since in real practice access reform cannot be implemented linearly but requires holistic and systematic integrations with other ministries.Intisari: Diskusi reforma agraria memang menarik terlebih implementasi faktualnya yang penuh dinamika tidak sekedar janji untuk meredistribusi sembilan juta hektar. Konsep yang ada perlu diperdebatkan kembali. Menata ulang ketimpangan dalam redistribusi tanah butuh aturan yang kompatibel dan komprehensif. Tulisan ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk memberikan gambaran kendala dan tantangan yang harus diurai agar hutang negara dalam reforma agraria menjadi sebuah kebijakan yang terimplementasi secara tepat. Sinergi dengan lintas kementerian mutlak diperlukan sebab secara nyata akses reform tidak bisa bergerak secara linier tetapi memerlukan integrasi yang holistik dan sistematis dengan kementerian lain.

PENGATURAN ZONING SEBAGAI PENGENDALI PEMANFAATAN RUANG (Studi Kasus Kawasan Preservasi Budaya Kotagede) Ayu Wahyuningtyas; Westi Utami
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The development of a historic and aesthetic region such as Kotagede need controlling and managing in order not todegrade its regional image. One of the efforts to maintain the region is that planning the conservation of old bulidings in theform of blocks or zoning. The method used in plaaning the zone is called evaluative method. The result of the evaluation willbe the base of directing the development at Kotagede. Therefore, the space utilization and land use would be optimal. This willsuit with the the function of sustainable environment. The result of the research showed that Kotagede has undergone changesso that it replaces the originality of Kotagede. The formulated concept was blocks which include land use, land parcels, buildinginfrastructures, environments, as well as the elements supporting the buildings.Keywords: spatial planning, blocks, building constructions, preservation, KotagedeAbstrak: Perkembangan kawasan yang bernilai historis dan estetis seperti Kawasan Kotagede perlu dikontrol dan dikendalikanagar tidak menurunkan citra kawasan. Salah satu upaya mempertahankan kawasan adalah rencana penataan pengaturan konservasibangunan kuno yangdituangkan dalam bentuk penataan blok atau zoning.Metode yang digunakan dalam perencanaan adalahmetode evaluatif. Hasil dari evaluasi menjadi dasar untuk melakukan arahan bagi pengembangan di Kotagede, sehingga pemanfaatanruang dan penggunaan tanah dapat dioptimalkan sesuai dengan fungsi kawasan dan keberlanjutan lingkungan.Hasil dari penelitianmenunjukkan bahwa Kotagede telah mengalami banyak perubahan yang mengakibatkan pudarnya karakter asli Kotagede. Konsepyang dirumuskan meliputi blok yang berkaitan dengan penggunaan tanah, perpetakan tanah, infrastruktur bangunan dan lingkungan,dan unsur penunjang bangunan.Kata kunci: perencanaan tata ruang, blok, bangunan, preservasi, Kotagede

MEMBACA KARAKTERISTIK DAN PETA GERAKAN AGRARIA INDONESIA M Nazir Salim
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 39 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

In the beginning of the 21st century, agrarian movements in Indonesia began to rise and found its identity. The implementationof the Basic Agrarian Law (UUPA) has taken the dreams of the socialist and populist on their struggle for “a countrygooddeed”. UUPA firmly revised the Colonial Policy in Indonesian agrarian matters. Unfortunately, UUPA was buried by Suharto andreplaced by the Forestry Law 1967 as a way of “new tenuring system” on agrarian resources. Afterward, the New Order conductedcentralization and build bases of inequalities for the mastery of Indonesian agrarian structure. As a result, resistance of farmers,students, NGOs, and other groups emerged with a main issue to fight against the repressive policies of the New Order in theAgricultural field. After 1998, regime changes occurred over the history of the reversal of previous events, reclaiming occurrednearly throughout Indonesia. The character of the movement has changed. Farmers, NGOs, student and Scholar-Activist weredirectly involved in advocacies and movements. History tells that agrarian movements have extended through bureaucracies andpolitics (penetration policy and legislation) and the struggle in the Constitutional Court. This paper described a map of the New-Order-agrarian-regime reform and the reformation of the emerged movement characteristics by depicted some actors on the field.This paper used a comparison approach between movements during the new order regime and post-reformation era.Key words: movement characteristic, struggle, agrarian movement, New Order, Reformation.

EKSKLUSI DAN INKLUSI SEBAGAI DUA SISI MATA UANG Ahmad Nashih Luthfi
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 37 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Transfromasi agrariaTransformasi agraria Asia Tenggara mutakhirditandai dengan konversi besar-besaran lahanpertanian untuk kepentingan komersial, industri,perumahan, pariwisata dan infastruktur, sertatujuan konservasi lingkungan. Di sisi lain posisipertanian menurun secara progresif dalam ekonominasional maupun sebagai sumber penghidupanpenduduk. Akibatnya penduduk pertanianmenurun drastis. Proses ini mengarah padaapa yang disebut sebagai “deagrarianisasi”. Perjuanganatas tanah sebagai ruang hidup danpenghidupan terjadi secara kontestatif dan konfliktualmelibatkan aktor penduduk, negara, danswasta, yang ini merupakan gambaran kronis dikawasan Asia Tenggara.

Review Buku “Kolonialisme Dan Kapitalisme: Fenomena Global Yang Terus Berulang Dalam Proses Perubahan Agraria” Lilis Mulyani
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 2 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Buku ini diterbitkan sebagai buku pertama dalam rangkaian seri Agrarian Changeand Peasant Studies oleh Initiatives in Critical Agrarian Studies (ICAS). Dalam salahsatu pidato colloqium di Yale University, disebutkan mengenai gagasan awal buku ini,yaitu bahwa Bernstein bersama-sama dengan Saturnino J. Borras memiliki pandangankreatif untuk membuat rangkaian publikasi terkait dengan perubahan agraria dan studipetani, dua topik yang memang secara khusus menjadi perhatian Bernstein. Penulisbuku juga menjadi penggagas awal dan pengurus dua jurnal utama tentang topiktersebut, yaitu Journal of Agrarian Studiesdan Journal of Peasant Studies, yang keduanyaberada di dalam institusinya, yaitu School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London (Bernstein, 2010)

Bertani Diantara Himpitan Tambang (Belajar dari Petani Kutai Kartanegara) M. Nazir Salim
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 1 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Kutai Kartanegara (Kukar) is an area with quite extensive mining concession. However, Kukar is also the only district in East Kalimantan which experienced rice surplus. Although the amount of rice production is not significant, this condition should be appreciated, because in fact, the official releases shows its surplus is distinguish, compare to other district in East Kalimantan. Problems arise when massive mining operations occurred in those region. Some areas suffered real damage, especially agricultural land around the mining area. Damage is no longer a threat, but it has occurred and persisted. This study try to picture Kukar in the context of farming practices in the crush of mining Activities. There are three villages as observational study area, which are, Jembayan Dalam, Sedulang, and Sarinadi. The author's findings show that in the three villages, it is interesting to observe and to describe how exactly the problem of agricultural land degradation surrounding the mining existed, and how the community respond to this condition. Jembayan Dalam village and Sedulang suffer severe damages, even the land can no longer being used for farming. However, in Sarinadi, the author found interesting findings since as a farming village, its system and social structure which was built by the community is able to shield themselves from the onslaught of the mining financiers.Keywords: Kutai Kartanegara, agriculture land, mining Intisari: Kutai Kartanegara (Kukar) adalah sebuah wilayah dengan konsesi pertambangannya cukup luas, akan tetapi, Kukar juga satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang mengalami surplus beras. Walaupun tidak terlalu besar namun harus diapresiasi, karena faktanya, rilis angka-angka resmi pemerintah menunjukkan itu. Persoalannya, dengan masifnya operasi pertambangan, beberapa wilayah mengalami kerusakan yang cukup serius, khususnya lahan pertanian sekitar pertambangan. Kerusakan bukan lagi ancaman, namun sudah terjadi. Kajian ini akan mencoba melihat Kukar dalam konteks bertani dalam himpitan tambang. Ada tiga desa yang menjadi observasi kajian yakni Desa Jembayan Dalam, Sedulang, dan Sarinadi. Temuan penulis dalam tiga desa ini cukup menarik untuk melihat dan menggambarkan bagaimana sebenarnya persoalan kerusakan lahan pertanian sekitar pertambangan, baik problem maupun respons masyarakat. Desa Jembayan Dalam dan Sedulang mengalami kerusakan yang cukup parah, bahkan lahannya tidak bisa digunakan untuk bertani. Namun di luar itu, Sarinadi sebagai sebuah desa pertanian cukup menarik untuk dilihat karena sistem dan struktur sosial yang dibangun oleh masyarakat mampu membentengi diri dari serbuan para pemodal tambang.Kata Kunci: Kutai Kartanegara, lahan pertanian, pertambangan

Problematika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak Yang Telah Berakhir Dian Aries Mujiburohman
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract : One voidance HGU, HGB and HP is because the rights that have expired, debate and legal interpretations always appear on the status of land and objects on it after the rights expire, the abolition of the right of the status of the land into state land. Termination of rights does not necessarily remove the civil rights / priority rights, civil rights / right of priority was still attached, do not disappear or end up on the former rights holders, although the time period has expired, all the buildings, plants and objects on it are still needed. If the buildings, plants and objects on it is not required then by itself remove civil rights / priority to the former holders of land rights. Keywords: Land State, priority rights, civil rightsIntisari : Salah satu hapusnya HGU, HGB dan HP adalah karena haknya yang telah berakhir, perdebatan dan tafsir hukum selalu muncul tentang status tanah dan benda-benda di atasnya setelah haknya berakhir, hapusnya hak maka status tanahnya menjadi tanah negara. Berakhirnya hak tidak serta merta menghapus hak keperdataan/hak prioritas, hak keperdataan/hak prioritas itu masih melekat, tidak hilang atau berakhir pada bekas pemegang hak, meskipun jangka waktunya telah berakhir, sepanjang bangunan, tanaman dan benda-benda diatasnya masih diperlukan. Jika bangunan, tanaman dan benda-benda diatasnya tidak diperlukan maka dengan sendirinya hapus hak keperdataan/prioritas terhadap bekas pemegang hak atas tanahnya. Kata Kunci: Tanah Negara, Hak Prioritas, Hak Keperdataan

Page 7 of 23 | Total Record : 228

5 6 7 8 9

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 11 No. 1 (2025): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 10 No. 2 (2024): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 10 No. 1 (2024): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 9 No. 2 (2023): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 9 No. 1 (2023): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 8 No. 2 (2022): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 8 No. 1 (2022): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 2 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 3 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan (Special Edition) Vol. 5 No. 2 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 2 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 1 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 1 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014) No. 39 (2014) No. 38 (2013) No. 37 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
M. Nazir Salim

Contact Email
nazirsalim@stpn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal_bhumi@stpn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name M. Nazir Salim

Contact Email nazirsalim@stpn.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnal_bhumi@stpn.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
M. Nazir Salim

Contact Email
nazirsalim@stpn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal_bhumi@stpn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA