Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Yuridis

Yuridis
Website

Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ISSN : 16934458 EISSN : 25985906 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal yuridis Fakultas Hukum universitas pembangunan Nasional veteran Jakarta JL. RS. Fatmawati, Pondok Labu - Jakarta Selatan 12450

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Yuridis" : 8 Documents clear

KUALIFIKASI POLITIK UANG DAN STRATEGI HUKUM DAN KULTURAL ATAS PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM Nail, Muhammad Hoiru
Jurnal Yuridis Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Pemilihan umum secara garis besar ialah tindakan yang dilakukan oleh negara yang sah untuk mendapatkan pemimpin dalam sebuah negara (jabatan politik), ketentuan mengenai penyelenggaran pemilu sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan, namun tidak sedikit dalam penyelenggaran pemilu, peserta pemilihan umum melakukan politik uang untuk memenangkan kompetisi tersebut. Tindakan politik uang harus diformulasikan dengan baik agar tindakan politik uang dapat benar-benar sesuai dengan hakikat politik uang. Tindakan penggantian uang transportasi, uang lelah dan uang makan dalam mobilisasi pemilih dalam kampanye terbuka perlu penegasan dari kajian ilmu hukum. Instumen hukum terhadap pencegahan politik uang harus dikaji secara mendalam, penerapan hukum pidana sebagai ultimum remidium harus dikaji secara mendalam, beberapa cara lainnya dapat digunakan sebagai metode pencegahan politik uang selain mekanisme hukum yang ada.

INSIDER TRADING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA Mutiari, Yunial Laily; simangunsongsyahri@gmail.com, Irsan; Ramadhan, Muhammad Syahri
Jurnal Yuridis Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Insider trading merupakan kegiatan corporate insiders atau praktek orang dalam korporasi yang melaksanakan transaksi kegiatan sekuritas atau trading dengan memanfaatkan informasi yang eksklusif yang mereka miliki atau inside nonpublic information atau yang dikenal dengan istilah informasi orang dalam. Pada Tahun 2001 silam, dunia pasar modal diguncang kasus besar mengenai adanya laporan indikasi insider trading dan manipulasi pasar dalam penjualan saham PT Bank Central Asia Tbk. Bahwa terdapat indikasi terjadinya kegiatan insider trading pada pembentukan harga saham PT. BCA. Sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku insider trading adalah berdasarkan Pasal 104 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal.

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI KELEBIHAN KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN Harefa, Safaruddin
Jurnal Yuridis Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan lapas, kebijakan Lapas Wirogunan untuk menanggulangi kelebihan kapasitas Lapas serta bagaimana formulasi pidana dan pemidanaan untuk mengurangi kelebihan kapasitas di dalam Lapas. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan kapasitas di dalam Lapas yaitu; Pertama, tingginya tingkat Kriminalitas dan Kedua, Kebijakan Peradilan Hukum Pidana. (2) Kebijakan yang dilakukan oleh Lapas Wirogunan ialah dengan mengoptimalkan dengan program terintegrasi di dalam Lapas. (3) Formulasi pidana dan pemidanaan yang dapat dilakukan ialah pertama merevisi KUHP yang semula berprinsip komulasi menjadi prinsip pidana yang memiliki konsep alternatif, yang kedua merubah pandangan hakim yang cenderung menjatuhkan pidana penjara menjadi adanya pidana alternative lain dalam KUHP. Ketiga, pemerintah menambah Lapas di Indonesia, sehingga formulasi ini mampu menekan adanya tindak pidana.

LEMBAGA KEAGAMAAN, PANCASILA DAN STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI Ismail Marzuki
Jurnal Yuridis Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Penelitian ini membahas tentang sikap agama terhadap perilaku korup, tinjauan Filsafat Hukum Islam terhadap kejahatan korupsi dan peran yang dapat dilakukan oleh lembaga keagamaan dalam upaya memberantas korupsi. Mengingat lembaga keagamaan selama ini masih selalu fokus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ibadah mahdlah dan mengabaikan persoalan-persoalan konkret yang dihadapi bangsa, seperti korupsi. Di samping itu, dalam penelitian ini juga disinggung tentang konsep dan strategi pemberantasan korupsi dalam kacamata Pancasila karena Pancasila di samping sebagai budaya bangsa, di mana setiap tindak-tanduk masyarakat harus mencerminkan nilainilai Pancasila, juga sebagai falsafah bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mestinya dapat dijadikan sebagai alat dalam memerangi masalah korupsi.

ITIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA -, Suherman
Jurnal Yuridis Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Itikad baik dalam pendaftaran merek merupakan awal dari diajukannya permohonan pendaftaran merek dan merek terkenal di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang nomor 15 tahun 2001 yaitu merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan umum yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang itikad baik dalam pendaftaran merek terkenal di Indonesia. Target khusus yang ingin dicapai adalah konsep itikad baik yang diatur dalam hukum positif di Indonesia dan perkembangannya dari konsep itikad baik. Sehingga akan memberikan pemahaman yang jelas tentang itikad baik dalam pendaftaran merek dan merek terkenal di Indonesia.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN DAN TENAGA KERJA DI PERSEROAN TERBATAS (PT) W, Yuliana Yuli; -, Sulastri; Ramadhani, Dwi Aryanti
Jurnal Yuridis Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Perjanjian Kerja adalah Perjanjian atau kesepakatan yang diadakan antara serikat pekerja atau serikat-serikat pekerja yang telah terdaftar pada departemen tenaga kerja dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum, yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerja Di Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Peraturan Perundang- Undangan Ketenagakerjaan dan apakah Perjanjian Kerja Yang Dibuat Oleh Perseroan Terbatas (PT) Dengan Pekerja Telah Memenuhi Unsur-Unsur Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan yakni: studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini, menyimpulkan bahwa saat ini masih terdapat beberapa perusahaan yang masih mencantumkan dalil-dalil perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu apabila salah satu perusahaan tidak membayarkan cuti karyawan yang belum diambil atau gugur, maka karyawan berhak mendapatkan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

DUALISME KEWENANGAN MENGADILI PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL DI KOTA LANGSA-ACEH Krisna, Liza Agnesta; Fitriani, Rini
Jurnal Yuridis Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa terjadi dualisme kewenangan mengadili perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual di Kota LangsaAceh. Penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode meneliti hak kewenangan mengadili perkara anak di Kota Langsa-Aceh dalam penerapan kenyataan hukumnya terjadi dualisme kewenangan mengadili perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual di Kota Langsa. Kesimpulan yang dihasilkan adalah dualisme terjadi akibat dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk penegakan hukum perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Negeri sedangkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kewenangan mengadili ada pada Mahkamah Syar?iyah. Penanggulangan yang harus dilakukan oleh Mahkamah Syar?iyah adalah melengkapi sarana dan prasarana sistem peradilan anak yang memadai.

KAJIAN YURIDIS PASAL 8 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PERSPEKTIF KEDAULATAN RAKYAT Permana, I Putu Yogi Indra
Jurnal Yuridis Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama , dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari MPR harus melaksanakan sidang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru menggantikan yang lama. Permasalahan muncul jika ditinjau dari perspektif kedaulatan rakyat yang dimana ada nilai demokrasi didalamnya yang tercederai oleh Pasal 8 ayat (3) tersebut karena MPR yang memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Berdasarkan latar belakang tersebut relevan untuk diangkat menjadi tulisan dengan metode penelitian hukum normatif kemudian dikaji melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan untuk mengetahui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru yang dilakukan oleh MPR dalam perspektif Kedaulatan Rakyat. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan UUD 1945 yaitu diatur Pasal 7A kemudian dilanjutkan pada Pasal 7B UUD 1945. Dan Terkait dengan kewenangan penggantian Presiden dan Wakil Presiden dalam hal adanya pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan yang secara atribusi dipegang oleh lembaga Negara MPR, tidaklah sesuai dengan nilai-nilai kedaulatan rakyat. Sesuai dengan teori Kedaulatan Rakyat, dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru dalam hal terjadi kekosongan secara bersamaan, harus lah kembali kepada rakyat secara langsung dengan mekanisme pemilihan umum, bukanya melalui sidang MPR seperti sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2018 2019

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 1 (2025): Jurnal Yuridis Vol 11 No 2 (2024): Jurnal Yuridis Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis Vol 10 No 1 (2023): Jurnal Yuridis Vol 9 No 2 (2022): Jurnal Yuridis Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Yuridis Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Yuridis Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Yuridis Vol 7, No 2 (2020): JURNAL YURIDIS Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Yuridis Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Yuridis Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Yuridis Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Yuridis Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Yuridis Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Yuridis Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Yuridis Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Yuridis Vol 2, No 2 (2015): Jurnal Yuridis Vol 2, No 1 (2015): Jurnal Yuridis Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Yuridis Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Yuridis More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Jurnal yuridis

Contact Email
yuridis@upnvj.ac.id

Phone
+6221-7656971

Journal Mail Official
yuridis@upnvj.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota depok,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Jurnal yuridis

Contact Email yuridis@upnvj.ac.id

Phone +6221-7656971

Journal Mail Official yuridis@upnvj.ac.id

Editorial Address -

Location Kota depok, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Jurnal yuridis

Contact Email
yuridis@upnvj.ac.id

Phone
+6221-7656971

Journal Mail Official
yuridis@upnvj.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota depok,

Jawa barat

INDONESIA