cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal yuridis
Contact Email
yuridis@upnvj.ac.id
Phone
+6221-7656971
Journal Mail Official
yuridis@upnvj.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Yuridis
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
ISSN : 16934458     EISSN : 25985906     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal yuridis Fakultas Hukum universitas pembangunan Nasional veteran Jakarta JL. RS. Fatmawati, Pondok Labu - Jakarta Selatan 12450
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Yuridis" : 6 Documents clear
PEMBERIAN INSENTIF ATMR OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN KEPADA BANK SEBAGAI UPAYA PENERAPAN PRINSIP KEUANGAN BERKELANJUTAN Kenny Kanigara Octavio; Lastuti Abubakar; Tri Handayani
Jurnal Yuridis Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v9i1.2827

Abstract

Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) merupakan elemen penting dalam pengukuran tingkat kesehatan suatu bank. Karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menguraikan dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan untuk memberikan insentif berbentuk ATMR kepada lembaga perbankan sebagai upaya mendorong prinsip keuangan berkelanjutan, yang wajib diterapkan bank sejak 1 Januari 2019. Penelitian ini mengkaji kebijakan pemberian insentif oleh OJK terkait pelaksanaan keuangan berkelanjutan; pemberian insentif berbentuk ATMR kepada lembaga perbankan; dan kesulitan dalam praktik pemberian insentif ATMR kepada lembaga perbankan. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan cara meneliti bahan Pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan dan pemberian insentif oleh OJK. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pemberian insentif dalam bentuk ATMR dapat diberikan kepada bank sebagai reward dari green banking product guna upaya mendorong penerapan prinsip keuangan berkelanjutan; pemberian insentif ATMR menarik untuk bank karena dapat menaikkan tingkat Kesehatan bank; Pemberian insentif ATMR sulit dilakukan karena POJK Nomor 51 Tahun 2017 lebih mengusung awareness daripada compliance namun OJK dapat menerbitkan aturan lanjutan sebagai acuan untuk praktik pemberian insentif ATMR ke Lembaga perbankan. 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG TELAH DILANGGAR HAKNYA MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON-LITIGASI Ahmad Fauzi; Ismail Koto
Jurnal Yuridis Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v9i1.3963

Abstract

Praktek jual beli yang melibatkan penjual dan pembeli barang/jasa di Indonesia sejatinya dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia dan mensejahterakan masyarakat sebagai pelaku usaha sekaligus memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sebagai pembeli. Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini secara offline maupun online. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (centent analysis method) yang dilakukan dengan mendeskripsikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara detail guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sementara itu Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang idealnya lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak terutama pihak yang dimenangkan karena putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bersifat mengikat, tidak ada upaya hukum yang lain dan harus dilaksanakan oleh para pihak. Namun pada kenyataannya justru kebalikannya yaitu konsumen/penggugat (pihak yang dimenangkan) tidak mendapatkan kepastian atas hak-haknya yang telah diatur dalam Pasal 4 UUPK.
GOOD GOVERNANCE MELALUI KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI REFORMULASI SISTEM PERADILAN PIDANA NASIONAL Berlian Berlian; Aras Firdaus
Jurnal Yuridis Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v9i1.3847

Abstract

Kebijakan berbasis bukti dalam sistem peradilan pidana nasional bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengaturan kebijakan. Kebijakan berbasis bukti untuk mewujudkan sistem peradilan pidana nasional membutuhkan data yang baik, keterampilan analitis dan dukungan politik. Legislator dapat memainkan peran penting dalam memperluas penggunaan program berbasis bukti untuk sistem peradilan nasional, membantu negara mencapai good governance dan daya saing bangsa.  Permasalahannya, yakni bagaimana penerapan kebijakan berbasis bukti dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana oleh legislator sebagai upaya menuju sistem peradilan pidana terpadu. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan kebijakan berbasis bukti pada sistem peradilan pidana penting pada bidang keterbukaan informasi publik, peraturan, pengembangan mekanisme untuk memantau kinerja otoritas publik, serta adanya pembaharuan kebijakan berbasis bukti melalui undang-undang, penegak hukum, dan budaya hukum. Kesimpulan penelitian ini ialah suatu langkah menuju penyelenggaraan good governance melalui kebijakan berbasis bukti dilakukan untuk mewujudkan kemerdekaan sistem peradilan pidana yang integral dilakukan dengan pendekatan sistemik dengan penataan kebijakan terkait di bidang penataan substansi hukum, struktur atau kelembagaan hukum dan budaya hukum. Saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar melakukan pembaharuan sistem peradilan pidana nasional melalui kebijakan berbasis bukti dalam rangka sistem peradilan yang baik dan daya saing bangsa.
PERLINDUNGAN HAK ATAS TEMPAT TINGGAL WARGA TERDAMPAK PENGGUSURAN DI KAWASAN PERKOTAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM Ridha Wahyuni
Jurnal Yuridis Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v9i1.4170

Abstract

Pengadaan tanah untuk penyediaan tanah-tanah guna mendukung pembangunan di kawasan perkotaan secara tidak langsung banyak bersingunggan dengan permasalahan hak asasi manusia terutama ketika negara melakukan pengusuran terhadap ruang hunian warga yang umumnya menimpa kelompok masyarakat urban. Kerentanan yang mereka miliki seperti ketiadaan dokumen kepemilikan hak mengakibatkan mereka rentan mengalami pengusiran paksa dari lahan sebagai ruang tempat tinggalnya, yang sudah lama mereka kuasai. Hal ini berdampak pada hilangnya hak keberlanjutan hidup dan rasa aman bertempat tinggal. Konsep hak asasi manusia sudah tegas mengatur dan melindungi bahwa hak asasi merupakan hak yang universal dan non-diskiriminasi dan kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali. Dalam penelitian ini mengangkat rumusan masalah mengenai tanggung jawab negara bagi perlindungan hak katas tempat tinggal warga yang terdampak pengsuran di kawasan perkotaan berdasarkan perspektif HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, mengunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia akibat dampak pengusuran karena hilangnya hak warga untuk mendapatkan akses tempat tinggal yang layak demi keberlanjutan hidupanya dan hak rasa aman ketika terjadinya pengsuran warga.
STUDI ASPEK YURIDIS SOSIOLOGIS PENYELESAIAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA Kayus Kayowuan Lewoleba
Jurnal Yuridis Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v9i1.4212

Abstract

Dasar pemikiran dari pada penelitian ini adalah maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya perempuan sebagai istri dalam rumah tangga.  Kedudukan perempuan dalam rumah tangga sebagai istri pada dasarnya harus sejalan dengan tujuan utama dari pada sebuah perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang bahagia. Namun dalam kenyataan bahwa bahwa posisi perempuan dalam struktur sosial masyarakat secara umum, belum sesuai dengan harapan. Kondisi ini diperkuat dengan aturan adat istiadat dan legitimasi agama yang memposisikan perempuan sebagai sub bagian dari laki-laki dan berada dibawah laki-laki. Hal ini yang menyebabkan masalah sosial seperti kekerasan terhadap perempuan masih menjadi momok yang mendera sebagian besar perempuan dalam kedudukan sebagai istri dalam masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan sebagai istri dalam rumah tangga bagaimana mekanisme penyelesaian kekerasan terhadap perempuan sebagai istri dalam rumah tangga. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian dengan sarana penal dan non penal menjadi beberapa formula yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan sebagi istri dalam rumah tangga. Faktor budaya, adat istiadat dan legitimasi agama terhadap posisi perempuan dalam masyarakat khuusnya sebagai istri dalam rumah tangga menjadi faktor pemicu maraknya kekerasan terhadap perempuan sebagai istri dalam rumah tangga.
PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN DARI NON-CONSENSUAL PORNOGRAPHY Rismalita Ayuginanjar; Vinita Susanti
Jurnal Yuridis Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v9i1.3969

Abstract

Perempuan seringkali menjadi objek dalam ranah pornografi. Lebih banyak pemeran perempuan yang menderita kerugian akibat tersebarnya video atau gambar. Beberapa kasus yang pernah terjadi, perempuan bahkan mendapat ancaman jika tidak ingin video atau gambar tersebut tersebar. Maka, penelitian ini akan membahas mengenai perempuan sebagai korban dari adanya Nonconsensual Pornography (NCP). NCP merupakan pendistribusian sebuah konten eksplisit dari gambar maupun video tanpa adanya kesepakatan dari orang yang ada di dalam gambar atau video tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau kajian pustaka yang akan memberikan deskripsi tentang perempuan sebagai korban dari pornografi, dilihat dari pandangan feminis radikal. Penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan feminis radikal melihat adanya sistem patriarki yang membuat perempuan hanya dianggap sebagai objek seksual dan dampak yang dialami oleh perempuan saat gambar atau videonya tersebar dapat menyerang dirinya sendiri maupun lingkungan di mana perempuan tersebut berada.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2025): Jurnal Yuridis Vol 11 No 2 (2024): Jurnal Yuridis Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis Vol 10 No 1 (2023): Jurnal Yuridis Vol 9 No 2 (2022): Jurnal Yuridis Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Yuridis Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Yuridis Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Yuridis Vol 7, No 2 (2020): JURNAL YURIDIS Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Yuridis Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Yuridis Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Yuridis Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Yuridis Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Yuridis Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Yuridis Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Yuridis Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Yuridis Vol 2, No 2 (2015): Jurnal Yuridis Vol 2, No 1 (2015): Jurnal Yuridis Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Yuridis Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Yuridis More Issue