Articles
189 Documents
<![CDATA[PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN LOKAL DALAM PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Adi Syaputra, Muhammad Yusrizal]]>;
<![CDATA[Nasution, Mirza]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.244 KB)
|
DOI: 10.35586/jyur.v6i1.787
<![CDATA[Kedudukan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang melaksanakan prinsip demokrasi secara tegas diatur oleh UUD 1945. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya persamaan didepan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 adalah bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilihan umum haru diakomodir hak pilih dan memilihnya oleh negara. Kelompok masyarakat penganut kepercayaan lokal di Indonesia adalah bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki persamaan kedudukan didepan hukum dan pemerintahan. Kelompok masyarakat penganut kepercayaan lokal Indonesia yang tersebar di beberapa daerah seperti masyarakat penganut parmalim di Sumatera Utara, Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Sapto Darmo di Jawa Tengah dan Masyarakat penganut Marapu di Sumba dan lainnya. Dalam konteks pelaksanaan hak-hak politik warga negara masih ditemukan ketidakadilan dan diskriminasi diantara masyarakat mayoritas kepada masyarakat minoritas melalui regulasi dan kebijakan terkait pemilihan umum, misalnya masih banyak ditemukan masyarakat yang menganut kepercayaan lokal tidak memiliki KTP Elektronik sehingga tidak terdaftar sebagai pemilih tetap untuk memilih dalam pemlihan umum. Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana perlindungan hak konstitusional penganut aliran kepercayaan dalam pemilihan umum berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia? Dan apakah Setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor perkara 97/PUU-XIV/2016, penganut aliran kepercayaan dapat menjadi pemilih dalam pemilihan umum tanpa harus mengadopsi salah satu dari ke-enam agama yang diakui di Indonesia. Kata Kunci: Hak Konstitusional, Pemilihan Umum, Penganut Aliran Kepercayaan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN KEWENANGAN ISTIMEWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MELALUI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ]]>
<![CDATA[Wierdarini, Putu Ayu Anastasia]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (294.267 KB)
|
DOI: 10.35586/.v5i1.320
<![CDATA[The amendment of the Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 positioned the Majelis Permusyawaratan Rakyat no longer as the highest state institution and the highest sovereign of the people. This has implications for the authority of the Majelis Permusyawaratan Rakyat to have a strategic position, namely to UUD 1945, to stipulate GBHN, to elect the president and vice president through amendment of its authority to be very limited and weak. This paper examines jurisdictionally how to restore the privileges possessed by the Majelis Permusyawaratan Rakyat through the amendment of the UUD 1945. A normative legal research method with statute approach and conceptual approach is used to analyze this problem.The results of the study indicate that the MPR's repatriation in the main and vital position in the Indonesian state administration system is very important, namely through amendments to the material content of the UUD 1945 which must be implemented on an ongoing basis.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PERADILAN ADMINISTRASI DALAM SISTEM NEGARA HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Astomo, Putera]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2193.788 KB)
|
DOI: 10.35586/.v1i1.140
<![CDATA[Administration of court on Indonesian mentioned Peradilan Tata Usaha Negara(PTUN). PTUN is a justice court on underground Mahkamah Agung. As justice court so PTUN became a judicial power on Indonesian State to remember Indonesian State is law state mention in UUD Tahun 1945. This article to purpose knowledgeabout existence Peradilan Tata Usaha Negara in Indonesian law state system.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN DAN TENAGA KERJA DI PERSEROAN TERBATAS (PT) ]]>
<![CDATA[W, Yuliana Yuli]]>;
<![CDATA[-, Sulastri]]>;
<![CDATA[Ramadhani, Dwi Aryanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.2 KB)
|
DOI: 10.35586/.v5i2.767
<![CDATA[Perjanjian Kerja adalah Perjanjian atau kesepakatan yang diadakan antara serikat pekerja atau serikat-serikat pekerja yang telah terdaftar pada departemen tenaga kerja dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum, yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerja Di Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Peraturan Perundang- Undangan Ketenagakerjaan dan apakah Perjanjian Kerja Yang Dibuat Oleh Perseroan Terbatas (PT) Dengan Pekerja Telah Memenuhi Unsur-Unsur Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan yakni: studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini, menyimpulkan bahwa saat ini masih terdapat beberapa perusahaan yang masih mencantumkan dalil-dalil perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu apabila salah satu perusahaan tidak membayarkan cuti karyawan yang belum diambil atau gugur, maka karyawan berhak mendapatkan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan]]>
<![CDATA[SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH NEGARA (STUDI KASUS PT X DI KOTA Y) ]]>
<![CDATA[Maulana, Ayang Fristia]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (336.213 KB)
|
DOI: 10.35586/.v4i2.251
<![CDATA[State land is land directly controlled by the state as stated in Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. State land is not an object of Mortgage Rights, the object of mortgage is the right to land with the status of ?Right of Ownership?,? Right to Exploit?, Right to Build? and ?Rights to Use? as described in Article 51 of BAL in Article 4 UUHT. Because state land is not the object of mortgage rights, it is not justified if the state land is guaranteed as the repayment of debtor's debt which is tied up with Power of Attorney Charging the Deposit Rights. In this case, the debtor is a legal entity of a Limited Liability Company engaged in real estate which has located permission for land acquisition. The land to be acquired has the right of ownership status which is then released by the owner with the provision of compensation. After the release of the land rights, the released land will become state land as set forth in Article 19 of the BAL. This is the land which is released as collateral by the debtor to the creditors.]]>
<![CDATA[INDONESIA DALAM LIBERALISASI PERDAGANGAN (PERSPEKTIF POLITIK DAN BUDAYA HUKUM) ]]>
<![CDATA[Fahrazi, Mahfud]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 2, No 2 (2015): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (114.099 KB)
|
DOI: 10.35586/.v2i2.196
<![CDATA[In this discussion, the author tries to illustrate the complexity of the problems or weakrtesses Indonesian involvement in trade liberalization, both in terms of aspects of political, legal and cultural aspects related to the position of Indonesia as a developing country. Based on all the above explanation, then that should be a basic question in this paper, namely: What factors the complexity of the weakrtess of Indonesia in trade liberalization. There are some problems or weakrtesses is the basis why it failed to achieve the interests and economic benefits expected Indonesian government, namely (1) The weakrtess of economic diplomacy. Negotiators consisting of diplomats and officials of the technical departments have weaknesses. Diplomats may dominate in terms of language but not in terms of substance, while officials from the technical department to master the substance but did not master the language. This weakness is compounded because of the very few institutions both have members who master the skills to design a legal sentence. (2) Lack of awareness and attitude of the national industry to utilize the legal instruments of trade remedies. (3) The weakness of the latter which will be discussed in this paper is related to the bargaining position of developing countries when dealing with the industrialized countries.]]>
<![CDATA[GAGALNYA PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI SALAH SATU BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA OLEH ORANG TUA DITINJAU DARI MAZHAB UTILITARIANISME ]]>
<![CDATA[Simbolon, Laurensius Arliman]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (271.07 KB)
|
DOI: 10.35586/.v3i2.180
<![CDATA[Protection of children's rights are elements of the Human Rights. Efforts to protect the rights and future of the children were violated by the state, the adults, the environment itself, and parents are still not so noticed. Though children are soulmates, picture and mirror the future, asset family, religion and nation. Child Protection Act has given sanction to any parents who fail to provide protection to children. Cases against parents who fail to protect the rights of his son, then according to the authors it has violated the children's rights are part of human rights. There are two forms of compliance required by children, namely in terms of the act and the other terms of the rules that are responsive and nature gives happiness. Continuing to child protection, it requires continuous legal justice for children, ongoing legal certainty for the child and the benefit of ongoing legal for children.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PENEMBAKAN PESAWAT UDARA SIPIL DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Widarto, Bambang]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.704 KB)
|
DOI: 10.35586/.v1i2.147
<![CDATA[In the fact there was a shooting of a civilian by a military aircraft either with water-to-air missiles with aircraft or ground-to-air missiles. In this paper formulated problems: How the regulation of a country as contracting party of Chicago Convention respects for civil aviation safety and how the Chicago Convention regulate to refrain from using weapons against civil aircraft? The discussion also extends to how the conventions regulate respects and protection against civil aircraft in time of war according to the law of international armed conflict (Law of Armed Conflict); and how the provision of war crimes (war crimes) and crimes against humanity (crimes against humanity) are related to the shooting of civil aircraft in the Rome Statute of 1998?. Legal liability in accordance with the perpetrators of the events can be associated with the provisions of international law which can be found in Article 3 bis Chicago Convention of 1944, the Montreal Convention of 1971, the Beijing Convention of 2010, the Beijing Protocol of 2010, the provisions of Crimes against humanity in the Rome Statute of 1998, and in time of war (armed conflict) may be associated with the Geneva Convention of 1944, Protocol 1 and 2, 1977, and the war crimes defined in the article 8 of Rome statute 1998]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Sulastri, Sulastri]]>;
<![CDATA[Satino, Satino]]>;
<![CDATA[Yuli W, Yuliana]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (191.621 KB)
|
DOI: 10.35586/jyur.v6i2.1616
<![CDATA[Istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 10 Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan,pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis,penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani.Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya yang dalam hal ini berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. ]]>
<![CDATA[HAK ATAS PENGADAAN DAN STANDAR RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Simbolon, Laurensius Arliman]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (320.227 KB)
|
DOI: 10.35586/.v4i1.131
<![CDATA[President is the supreme leader in the Republic of Indonesia, it is also clearly stated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. After the outgoing president, and became ordinary Indonesian citizens, the president is also still get one of their rights, namely the right to earn a living, it is a form of tribute to the former President or Vice President who has been leading this country during the period of his leadership. Towards the end of his term, Susilo Bambang Yudhoyono to change the rules providing a home for former president and vice president. The change was then poured in Presidential Regulation No. 52 Year 2004 on the Amendment of Presidential Decree No. 88 Year 2007 concerning Procurement and Standard Home for Former President and Vice President. The policy made by President, invited strong reactions from the public. Therefore, the facilities will be reserved for the former president and vice president in the form of procurement of the house is considered very exaggerated and does not reflect a sense of justice for the people, especially people from the lower middle class who until now have not had a home. In this paper will discuss the procurement and the right to a standard home to the former president and / or the former vice president of the republic of Indonesia, and controversy procurement and standards for the former president's home and / or former vice president of the republic of Indonesia.]]>
