Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmiah Galuh Justisi

galuhjustisi
Website

Published by Universitas Galuh

ISSN : 23550023 EISSN : 25982591 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNIGAL, merupakan jurnal yang berisi tentang artikel penelitian (research article) di bidang ilmu hukum. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan 2 kali dalam setahun pada setiap bulan Maret dan September. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) sudah tersedia Offline Versi Cetak dengan Nomor ISSN : 2355-0023 (Cetak) dan online dengan nomor ISSN : 2598-2591 (online) , sehingga para penulis dan peneliti bisa lebih mudah mengakses hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ).

Arjuna Subject : -

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2016)" : 8 Documents clear

HIBAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA Ibnu Rusydi
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa hubungan hibah dengan kewarisan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, dan untuk menganalisis penghapusan kemungkinan hibah ketika menyadari hibah itu lebih dari sepertiga (1/3). Hasil penulisan ini adalah: bahwa hubungan antara hibah dan kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu, hibah yang diberikan orang tua kepada anak-anak dapat dihitung sebagai bagian dari warisan. Menurut Hukum Perdata (KUHPerdata), hibah itu adalah prabayar (voorschot) sebagai bagian dari warisan untuk penerima waris.Kata Kunci : Hibah dan Warisan

PELAKSANAAN ASURANSI TERHADAP DEBITUR SECARA TANGGUNG RENTENG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1278 KUH PERDATA Alis Yulia
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh

Berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan tentang macam-macam pertanggungan dan tingkat resikonya dalam pelaksanaan asuransi terhadap debitur. Secara tanggung renteng tidak sepenuhnya bisa diterapkan karena terikat dengan perjanjian asuransi hanyalah debitur pertama yang ada dan Surat Pengakuan Hutang, sedangkan pemakai kreditnya sebagai yang menanggung resiko belum tentu sebagai peminjam pertama.

KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Endang Supriatna; Evi Noviawati
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat TAP MPR merupakan salah satu sumber hukumyang berlaku di Indonesia.Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasca reformasi membawa konsekuensi terhadap kedudukan serta kewenangan yang melekat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

KONSTRUKSI HUKUM DAN METODE INTERPRETASI HUKUM Enju Juanda
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh

Sumber hukum utama dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan atau sistem tertulis, sedangkan Peraturan Perundang-undangan bersifat statis sementara masyarakat bersifat dinamis, sehingga seringkali Peraturan Perundang-undangan tertinggal oleh perkembangan masyarakat artinya peristiwa yang terjadi dalam masyarakat pengaturannya tidak terdapat dalam peraturan perundang-undanganyang berlaku.Sehubungan dengan persoalan tersebut di atas, maka hakim ( Pengadilan) dalam meyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, tetapi pengaturannya tidak ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan konstruksi hukum dan interpretasi hukum.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGGUNA NARKOTIKA DIHUNBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Anda Hermana
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh

Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan pembinaan karena masih memiliki masa depan. Bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terutama pengguna narkotika harus diperhatikan dengan khusus baik dari mula pemeriksaan dan juga sampai persidangan serta putusan oleh hakim.Pemidanaan terhadap anak sebagai pengguna Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bahwa Hakim memberikan putusan untuk menghukum terdakwa dengan putusan pidana padahal terdakwa adalah merupakan korban sehingga putusannya adalah harus berupa rehabilitasi. Perlindungan hukum anak pengguna Narkotika, bahwa pemidanaan kepada anak bukanlah sesuatu balasan atas apa yang telah anak tersebut atas perbuatannya. Kalaupun anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain, maka harus ditekankan kepadanya bahwa hukuman bukanlah harga mati atas pembalasan apa yang telah anak tersebut perbuat. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada perkara pidana Narkotika yang di jatuhkan kepada anak dibawah umur dengan pidana penjara merupakan upaya terakhir manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya, dengan konsep keadilan restoratif Hakim harus lebih bijak dalam hal memutuskan perkara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terutama yang melanggar Undang-Undang tentang narkotika harus lebih menekankan kepada Undang-Undang tentang perlindungan anak. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Narkotika.

PENERAPAN KONSEP GREEN MANAGEMENT DALAM PERSPEKTIF YURIDIS Nina Herlina
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh

Penerapan green management oleh suatu perusahaan akan sangat membantu dalam penegakan hukum, khususnya hukum lingkungan serta akan memberikan rasa aman dan rasa adil bagi masyarakat bila berhadapan dengan masalah-masalah lingkungan. Penerapan green management dari sisi yuridis akan memberikan prospek antara lain mendorong berkembangnya etika bisnis dalam hal ini adalah aspek tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan dari sisi aspek hukum peran serta masyarakat justru membantu pemerintah dalam mendorong meningkatnya kualitas peran serta itu sendiri. Sebab pengusaha dengan menerapkan green management secara tidak langsung telah mencegah pencemaran lingkungan tidak hanya pada akhir proses produksi saja, yakni dengan pengelolaan limbah melainkan juga mencegah terjadi limbah pada setiap mata rantai proses tersebut. Dengan adanya tindakan ini secara tidak langsung akan menumbuhkan perilaku proaktif dalam mencegah pencemaran lingkungan.

ASAS ULTIMUM REMIDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Dindin M Hardiman
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif, berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Penegakan hukum lingkungan yang bersifar represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang, pelaku sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu.Pendekatan penegakan hukum lingkungan di indonesia dapat ditempuh dengan empat cara pendekatan, yaitu : Pendekatan Command And Control (CAC), pendekatan ekonomi, pendekatan perilaku (behaviour), pendekatan pendayagunaan tekanan publik (public pressure). Penegakan hukum administrasi. Asas subsidiritas (di dalamnya terdapat asas precautionary) dan asas ultimum remidium sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum administrasi. Kata Kunci: Asas Ultimum Remidium, penegakan hukum lingkungan, hukum administrasi.

PERSEPSI MENGENAI HUKUM PIDANA ADAT Hj. Ukilah Supriatin; Iwan Setiawan
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh

Warisan budaya Indonesia, yang tertuang dalam berbagai bentuk baik berupa adat istiadat maupun tradisi (intangible) yang terungkap dalam masyarakat adat, sudah selayaknya diapresiasi oleh peneliti agar lebih mampu menghayati makna warisan budaya tersebut. Yang memiliki daya tarik komoditi wisata budaya Hukum Pidana Adat merupakan hukum yang tidak tertulis maupun tertulis yang memiliki sanksi.Hukum Pidana Adat memiliki pengertian delik Adat, beberapa delik adat, sifat hukum delik Adat, cara penyelesaian delik adat.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2016 2016

Filter By Issues

All Issue Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Mamay Komariah

Contact Email
mamaykomariahsh@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
justisiafhunigal150@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. ciamis,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Mamay Komariah

Contact Email mamaykomariahsh@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official justisiafhunigal150@gmail.com

Editorial Address -

Location Kab. ciamis, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Mamay Komariah

Contact Email
mamaykomariahsh@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
justisiafhunigal150@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. ciamis,

Jawa barat

INDONESIA