Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNIGAL, merupakan jurnal yang berisi tentang artikel penelitian (research article) di bidang ilmu hukum. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan 2 kali dalam setahun pada setiap bulan Maret dan September.
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) sudah tersedia Offline Versi Cetak dengan Nomor ISSN : 2355-0023 (Cetak) dan online dengan nomor ISSN : 2598-2591 (online) , sehingga para penulis dan peneliti bisa lebih mudah mengakses hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ).
Articles
209 Documents
<![CDATA[Telaah Kritis Politik Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Yana Sahyana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (324.552 KB)
|
DOI: 10.25157/justisi.v8i1.3278
<![CDATA[Temuan penelitian ini memberikan rekomendasi: (i) penggunaan dapat menghilangkan kesenjangan dalam tindak pidana korupsi yang menggabungkan sanksi pidana minimum tetap khusus, (ii) meneruskan untuk memasukkan aturan / pedoman hukuman dengan kriteria tertentu, dan (iii) sebelum menjatuhkan hukuman mati. keputusan, hakim harus menghormati doktrinnya.Kata kunci: Sanksi pidana minimum khusus.]]>
<![CDATA[Peran Intelijen TNI AL dalam Pemberantasan Tindak Pidana di Laut ]]>
<![CDATA[Ahmad Virgaus]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (518.261 KB)
|
DOI: 10.25157/justisi.v8i1.2600
<![CDATA[Luasnya wilayah perairan Indonesia dengan lokasi yang strategis serta kekayaan sumber kelautan yang berlimpah menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia yang akan berdampak pada semakin meningkatnya potensi berbagai tindak kejahatan/pelanggaran di wilayah perairan Indonesia. Untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan tersebut, maka TNI Angkatan Laut dituntut memiliki intelijen yang berkualitas agar dapat mendukung tugas dan fungsi TNI Angkatan Laut. Personil intelijen TNI Angkatan Laut diharapkan mampu menganalisis, mendeteksi dan memprediksi segala potensi-potensi ancaman di lapangan serta pengungkapan dan pemberantasan tindak pidana di laut. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik melalui metode wawancara dan Analytical Hierarcy Process (AHP) agar kedepannya intelijen TNI Angkatan Laut dapat memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai satuan inti dalam pemberantasan tindak pidana dilaut.Kata Kunci: Intelijen TNI Angkatan Laut, Analytical Hierarchy Process (AHP), Tindak Pidana di Laut]]>
<![CDATA[RANCANG BANGUN APLIKASI HUKUM KEBIDANAN BERBASIS ANDROID DALAM MENJALANKAN PRAKTIK MANDIRI BIDAN ]]>
<![CDATA[Rissa Nuryuniarti]]>;
<![CDATA[Ubad Badrudin]]>;
<![CDATA[Endah Nurmahmudah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/justisi.v9i1.4822
<![CDATA[Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan menjadi acuan terbaru yang berkaitan dengan kebidanan, Praktik Kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Bidan dalam bentuk asuhan kebidanan.Fenomena dilapangan didapatkan bahwa tidak setiap petugas kesehatan khususnya bidan maupun mahasiswa kebidanan yang telah menerima mata kuliah etika kebidanan dan hukum kesehatan mengetahui secara detail mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan. Berdasarkan hal tersebut dirasakan penting melakukan pengembangan dari penelitian sebelumnya menjadi Rancang Bangun Aplikasi Hukum Kebidanan Berbasis Android Dalam Menjalankan Praktik Mandiri Bidan.Tujuan penelitian ini adalah membuat sebuah aplikasi Hukum Kebidanan Berbasis Android yang dapat digunakan untuk mengetahui kewenangan dan peraturan mengenai kebidanan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan pengembangan system Rapid Application Development (RAD). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rancang bangun aplikasi UU Kebidanan berbasis Android dapat diteruskan pada penilitian berikutnya menjadi Aplikasi yang dapat di Install, sehingga aplikasi UU Kebidanan berbasis Android menjadi sarana elektronik dalam memahami dan mencari peraturan-peraturan mengenai kebidanan. Kata kunci: Bidan ; Aplikasi, Hukum Kesehatan, Bidan]]>
<![CDATA[STRATEGI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN MELALUI LEGALITAS PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (HOME INDUSTRY) ]]>
<![CDATA[Nina Herlina]]>;
<![CDATA[Alis Yulia]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/justisi.v8i2.3637
<![CDATA[Kemiskinan memiliki konsep yang sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material.Kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan telah menjadi perhatian dan sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari masa ke masa. Pemerintah telah memusatkan strategi pembangunan pada peningkatan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan beberapa kebijakan makro yang secara tidak langsung dimaksudkan untuk mengurangi angka kemiskinan ke berbagai daerah sampai perdesaan.Pembangunan ekonomi perdesaan merupakan satu kesatuan antara sektor pertanian dan industri. Program yang perlu dikembangkan di perdesaan untuk membangun dan mengembangkan sektor pertanian dan industri kecil salah satunya adalah dengan mengembangkan komoditas unggulan. Hal ini tentu setiap daerah atau desa mempunyai karakteristik dan komoditas yang yang berbeda yang dapat dikembangkan. Berbagai produk dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah termasuk produk pangan industri rumah tangga, namun masih diperlukan legalitas produk industri rumah tangga yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat miskin.Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum dengan pendekatan yuridis sosiologis.Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin di Desa Sukakerta diperlukan strategi dan pelaksanaan program guna menunjang kegiatan masyarakat yang mampu meningkatkan penerapan program-program penanggulangan kemiskinan yang luas serta berkelanjutan. Sehingga, angka kemiskinan dapat diturunkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi dalam peningkatan ekonomi masyarakat miskin yaitu melalui legalitas produk industri rumah tangga dengan dimiliknya SPP-IRT sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012, dengan dimiliknya sertifikat tersebut sebagai peluang pelaku usaha untuk mengembangkan usaha sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di Desa Sukakerta Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.]]>
<![CDATA[DEGRADASI KEADILAN AGRARIA DALAM OMNIBUS-LAW ]]>
<![CDATA[Hendra Sukarman]]>;
<![CDATA[Wildan Sany Prasetiya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/justisi.v9i1.4806
<![CDATA[Dalam Pasal 1 ayat (1) UUPA menyebutkan: seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Lahirnya UU cipta kerja baru baru ini, menimbulkan berbagai ekpektasi dari berbagai kalangan. Baik akademisi, organisasi pekerja dan profesi, mahasiswa bahkan kalangan awam sekalipun. omnibus berarti sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan. Berdasarkan Pasal 3 RUU Cipta Lapangan Kerja, dikatakan bahwa tujuan dari dibuatnya RUU Cipta Lapangan Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak melalui poin – poin sebagai berikut: 1) Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian;2) Peningkatan ekosistem investasi; 3) Kemudahan berusaha; 4) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; dan; 5) Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan membahas: 1) konsep keadilan diterapkan dalam pengaturan agraria di Indonesia; 2) keadilan yang terjadi pasca di sahkannya Undang-undang Omnibus-lawKata Kunci: Degradasi keadilan, Agraria, Omnibus law]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ATAS KESEHATAN ANAK PENDERITA GANGGUAN JIWA SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Veronica Komalawati]]>;
<![CDATA[Dina Aisyah Alfarijah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/justisi.v8i2.3302
<![CDATA[Anak adalah subjek hukum yang utuh dilahirkan akibat perkawinan orang tuanya dan berhak mendapatkan perlindungan hukum atas kelangsungan hidupnya agar dapat tumbuh kembang secara wajar. Orang tua bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak sekalipun ia lahir dalam keadaan gangguan kesehatan baik fisik maupun psikis tanpa diskriminasi. Faktanya tidak semua anak lahir dalam kondisi sehat tetapi mengalami gangguan kesehatan termasuk gangguan jiwa. Kesehatan bukan hanya merupakan unsur kesejahteraan yang dibutuhkan setiap orang tetapi merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin secara konstitusional. Orang tua yang seharusnya pertama-tama bertanggung jawab mewujudkan pemenuhan hak anak yang menderita gangguan jiwa, pada kenyataannya orang tua melepaskan tanggung jawabnya. Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan anak penderita gangguan jiwa dapat diwujudkan dengan tersedianya fasilitas upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif. Orang tua bertanggung jawab mewujudkan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya, sekalipun orang tua menyerahkan kepada pihak ke-tiga, ia tetap bertanggung jawab mewuudkan hak anak tersebut. Kata kunci: Gangguan jiwa; kesehatan anak; tanggung jawab orang tua.]]>
<![CDATA[PERUBAHAN DELIK INTERSEPSI DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM PEMBANGUNAN ]]>
<![CDATA[Widiya Yusmar]]>;
<![CDATA[Herman Katimin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/justisi.v9i1.4878
<![CDATA[Pengaturan tentang intersepsi atau yang biasa disebut dengan penyadapan dalam bidang penegakan hukum baru dikenal pada tahun 1999 semenjak UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi diundangkan. Intersepsi diatur di dalam RKUHP 2019 dalam Pasal 257 mengenai penyadapan. Aturan baru ini akan mencabut aturan mengenai intersepsi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE. Bagaimana perubahan delik intersepsi dalam Undang-undang ITE dengan RKUHP dan Bagaimana perubahan delik intersepsi ditinjau dari perspektif teori hukum pembangunan. Pendekatan tulisan menggunakan yuridis normatif. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Ketentuan perekaman diatur mengenai larangan untuk melakukan perekaman pada “suatu tempat tertentu”, pengaturan ini cukup baik karena pengaturan sebelumnya di UU ITE balum membahas ketentuan dalam hal perekaman dan perekaman di tempat terbuka. Perbedaan yang terlihat jelas dalam UU ITE dengan RKUHP adalah ancaman hukuman yang lebih ringan. Intersepsi yang dilakukan oleh negara, intersepsi illegal juga dapat dilakukan oleh sesama warga negara. Karena sifatnya yang berbahaya apabila disalahgunakan, maka hanya dapat dilakukan dalam penegakan hukum. Selain itu, intersepsi harus dilarang karena berhubungan erat dengan perlindungan hak asasi manusia.]]>
<![CDATA[KEMITRAAN ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 ]]>
<![CDATA[Zulkarnaen Zulkarnaen]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/justisi.v8i2.4070
<![CDATA[Pada beberapa negara, sistem pemerintahan yang diimplementasikan menganut ajaran distribution of power, termasuk Indonesia. Namun demikian, ajaran distribution of power ini tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya. Hal ini ditandai dengan dengan adanya irisan antara satu lembaga kekuasaan dengan lembaga kekuasaan lainnya. Pada bidang tertentu, lembaga eksekutif memerankan fungsi dan tugas sebagai lembaga legislatif. Demikian pula sebliknya, pada bidang yang lain, lembaga legislatif memerankan fungsi dan tugas sebagai lembaga eksekutif.Irisan antara tugas dan fungsi lembaga eksekutif dengan tugas dan fungsi lembaga legislatif ini kemudian membentuk kemitraan di antara keduanya. Kemitraan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif di Indonesia terwujud dalam tiga bentuk kemitraan, yaitu kemitraan dalam membentuk undang-undang, menyusun rencana anggaran dan pendapatan negara, serta kemitraan dalam menyelenggarakan pemerintahan.]]>
<![CDATA[URGENSI PENGATURAN ILLICIT ENRICHMENT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Novalinda Nadya Putri]]>;
<![CDATA[R. Herman Katimin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/justisi.v9i1.4233
<![CDATA[Salah satu faktor penyebab maraknya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dikarenakan upaya penegakkan hukum melalui penjatuhan pidana kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang, maupun upaya memiskinkan koruptor melalui pengembalian aset dinilai belum terlaksana secara maksimal, maka diperlukan upaya lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Salah satu ketidakmaksimalan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam memulihkan uang negara yang telah dikorupsi disebabkan karena belum adanya aturan mengenai illicit enrichment. Padahal, didalam United Nation Convention Againts Corruption, 2003 (selanjutnya disebut UNCAC) aturan mengenai illicit enrichment sudah diatur didalam beberapa pasal dalam konvensi tersebut. Indonesia merupakan negara pihak ke 57 yang telah menandatangani UNCAC pada tanggal 18 Desember 2003 dan meratifikasinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nation Convention Againts Corruption 2003, namun delik illicit enrichment belum menjadi delik pidana dalam sistem hukum Indonesia. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah urgensi pengaturan illicit enrichment dalam hukum Indonesia sebagai salah satu upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta implementasi konsep illicit enrichment dalam Hukum Indonesia. Pengaturan mengenai illicit enrichment dapat menutupi kelemahan yang terdapat didalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu kerugian negara yang tidak dapat dikembalikan. Untuk dapat diterapkan illicit enrichment dengan baik diperlukan beberapa prasyarat, yaitu harus dilakukannya perbaikan pada administrasi LHKPN dan perpajakan dengan sistem administrasi kependudukan, administrasi pertanahan serta administrasi kendaraan bermotor. Diperlukan pengaturan mengenai illicit enrichment dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Pengaturan mengenai illicit enrichment sebaiknya diatur dalam pasal tersendiri agar lebih optimal.]]>
<![CDATA[URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS TEKNOLOGI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Handryas Prasetyo Utomo]]>;
<![CDATA[Elisatris Gultom]]>;
<![CDATA[Anita Afriana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/justisi.v8i2.3479
<![CDATA[Indonesia merupakan salah satu negara yang hingga saat ini belum memiliki satu undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Akhir-akhir ini banyak kasus yang ada di masyarakat mengenai penyalahgunaan data pribadi. Terlebih dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses internet sehingga penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik akan menyebar dengan cepat. Di bidang pelayanan kesehatan, data pribadi pasien pun tidak terlepas dari kemungkinan penyalahgunaan. Akan lebih bahaya lagi apabila data pribadi tersebut merupakan suatu data jejak rekam medis pasien yang memang bersifat sangat rahasia. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses, efisiensi, efektivitas, serta kualitas proses medis yang melibatkan organisasi pelayanan medis di rumah sakit, klinik, puskesmas, praktisi medis baik dokter maupun terapis, laboratorium, apotek, asuransi juga melibatkan pasien sebagai konsumen. Akan tetapi dalam proses pelayanan dengan menggunakan program E-health akan mengumpulkan sejumlah data pribadi konsumen yang merupakan data pribadi sensitif dan menimbulkan permasalahan hukum yang baru yaitu sejauhmana pihak penyelenggara jasa kesehatan dapat melindungi data pribadi pasien dapat diakses, disebarluaskan secara lebih mudah melalui kemajuan TIK. Hingga saat ini peraturan yang ada (exisiting law) belum memberikan perlindungan yang maksimal atas data pribadi pasien karena pengaturannya masih bersifat sektoral dan tersebar dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan.]]>
