cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mamay Komariah
Contact Email
mamaykomariahsh@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
justisiafhunigal150@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23550023     EISSN : 25982591     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNIGAL, merupakan jurnal yang berisi tentang artikel penelitian (research article) di bidang ilmu hukum. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan 2 kali dalam setahun pada setiap bulan Maret dan September. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) sudah tersedia Offline Versi Cetak dengan Nomor ISSN : 2355-0023 (Cetak) dan online dengan nomor ISSN : 2598-2591 (online) , sehingga para penulis dan peneliti bisa lebih mudah mengakses hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ).
Arjuna Subject : -
Articles 209 Documents
 17   18   19   20   21 
KEWENANGAN MENGAJUKAN HAK RESTITUSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK Galih, Yuliana Surya; Hermana, Anda
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i2.20995

Abstract

Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan menimbulkan dampak fisik, psikis, serta sosial-ekonomi yang mendalam bagi korban. Dalam sistem peradilan pidana, pemulihan hak anak sebagai korban salah satunya diwujudkan melalui mekanisme restitusi. Restitusi merupakan ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan. Namun demikian, pelaksanaan hak restitusi dalam perkara kekerasan terhadap anak masih menghadapi sejumlah kendala, baik secara normatif maupun implementatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pengajuan restitusi dalam perkara kekerasan terhadap anak berdasarkan kerangka hukum nasional dan internasional, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktik. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak korban kekerasan belum memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan restitusi secara langsung sehingga harus diwakili oleh orang tua, wali, LPSK, atau jaksa. Kendala yang dihadapi antara lain adalah kurangnya pemahaman hukum masyarakat, prosedur yang kompleks, minimnya peran aparat penegak hukum, keterbatasan kapasitas LPSK, serta sulitnya pembuktian kerugian. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan langkah-langkah seperti penguatan sosialisasi hukum, penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas lembaga terkait, serta reformasi regulasi yang mendukung pemulihan holistik bagi anak. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kolaborasi antara negara, lembaga perlindungan, dan masyarakat sipil dalam memastikan hak restitusi anak korban kekerasan dapat terpenuhi secara efektif dan berkeadilan.
TANGGUNGJAWAB HUKUM RUMAH SAKIT ATAS KELALAIAN TENAGA MEDIS BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN Heryanto, Agus; Lumbantoruan, Anggiat; Fadilah, Achmad
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i2.18856

Abstract

Tulisan ini membahas tanggung jawab hukum rumah sakit dan tenaga medis dalam penyelesaian sengketa medis di Rumah Sakit, dengan fokus pada perspektif hukum ketenagakerjaan. Dalam konteks layanan kesehatan, rumah sakit dan tenaga medis memiliki peran yang vital dalam memberikan perawatan kepada pasien. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali muncul sengketa medis yang dapat berujung pada tuntutan hukum. Tanggung jawab hukum yang diemban oleh rumah sakit dan tenaga medis tidak hanya berlandaskan pada hukum perikatan, tetapi juga hukum ketenagakerjaan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Penyelesaian sengketa medis menjadi sangat penting, mengingat dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit dan tenaga medis dalam konteks ini sangat diperlukan. Jurnal ini akan menguraikan berbagai aspek tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh rumah sakit dan tenaga medis terhadap penyelesaian sengketa yang ada. Serta menganalisa bagaimana tanggungjawab hukum atas penyelesaian sengketa medis berdasarkan hubungan hukum ketenagakerjaan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, diharapkan jurnal ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai isu ini. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa medis, serta meningkatkan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pasien.
INTERPRETASI MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS MASA JABATAN KEPALA DAERAH: DISKUALIFIKASI PETAHANA BUPATI TASIKMALAYA ADE SUGIANTO PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2024 Jani, Nur; Bahri, Robi Assadul
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i2.20716

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang mendiskualifikasi petahana Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, dalam Pilkada Serentak 2024 telah memunculkan perdebatan yuridis serius terkait batasan dua periode masa jabatan kepala daerah. Perbedaan tafsir antara Mahkamah Konstitusi yang menggunakan pendekatan substantif dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menggunakan pendekatan administratif menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut, menganalisis kerangka hukum yang mengatur masa jabatan kepala daerah, serta mengevaluasi implikasi tafsir hukum tersebut terhadap sistem demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta dokumen hukum lainnya. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif, komparatif, dan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan kontekstual-substantif dengan mempertimbangkan prinsip keadilan elektoral dan integritas pemilu. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi secara tegas menolak pendekatan formalistik dan meneguhkan doktrin riilitas masa jabatan, yakni masa jabatan yang dihitung berdasarkan pelaksanaan kekuasaan secara nyata, bukan semata pada pelantikan administratif. Putusan ini memperkuat prinsip pembatasan kekuasaan dan mencegah manipulasi melalui celah hukum jabatan non-definitif. Implikasinya, meskipun memperkuat integritas konstitusional, putusan ini juga menuntut harmonisasi regulasi teknis oleh KPU dan peningkatan literasi hukum konstitusi bagi para aktor elektoral. Dengan demikian, putusan ini bukan hanya korektif terhadap praktik elektoral, tetapi juga menjadi fondasi baru dalam penguatan demokrasi konstitusional di Daerah.
Legal Analysis of LGBT Behavior Among TNI Soldiers: Implementation of Regulations and Their Impact on Military Discipline Nasution, Sorna Nauli; Yusuf, Hambali; Salia, Erli
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i2.18929

Abstract

This study aims to analyze the criminal liability of TNI soldiers involved in Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) behavior in the context of Indonesian military law, focusing on the implementation of regulations at the Palembang I-04 Military Court. Although there is no explicit provision in the Criminal Code (KUHP) that prohibits LGBT behavior, conservative social norms in Indonesia and strict TNI internal regulations on soldier discipline can lead to violations of the ethics and morals accepted by the military institution. This study uses a qualitative approach by analyzing applicable regulations, military justice practices, and the impact of disciplinary policies on TNI soldiers involved in LGBT behavior. The results of the study indicate that TNI soldiers involved in LGBT behavior are at risk of being subject to disciplinary sanctions based on Government Regulation No. 39 of 2010 concerning Military Discipline and TNI Regulation No. 23 of 2010 concerning Mental and Ethical Development of TNI Soldiers. These sanctions can include dishonorable discharge or demotion, although there is no explicit prohibition in general criminal law. In addition, the Palembang I-04 Military Court plays a role in trying disciplinary violations that occur, by assessing whether the LGBT behavior tarnishes the image of the TNI or is contrary to the norms held by the institution. This study provides insight into the application of military law to LGBT issues in a conservative social context, as well as the importance of consistent and fair discipline enforcement in dealing with social developments in Indonesia. In addition, this study also offers recommendations for TNI internal policies to be more responsive to issues of sexual diversity, along with efforts to maintain the integrity and credibility of the institution.
LEGAL FRAMEWORK FOR RESPONSIVE REGULATIONS SUPPORTING INNOVATION IN AN INCLUSIVE FINANCIAL SYSTEM: FOCUSING ON DATA SECURITY, INTEGRITY, AND TRUST Purwaningsih, Endang; Basrowi, Basrowi
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i2.16866

Abstract

To strengthen the financial system, public trust is needed, continuous innovation in the financial industry, regulations that synergize with innovation leaps, and guarantees of legal certainty are the basic milestones for moving towards an inclusive financial innovation systemPurposes of the Research:  This research aims to analyze problems and recommend solutions to efforts to design responsive regulations to support innovation in an inclusive financial system focusing on data security, integrity and trust, to encourage sustainable growth and community participation, and appropriate models for integrating innovation in the financial system inclusive, with a focus on aspects of data integrity, trust and security. This research is included in applied normative research, namely emphasizing secondary data supported by the results of questionnaires and interviews.Results / Main Findings / Novelty/Originality of the Research: Responsive regulations to support innovation in an inclusive financial system focus on data security, integrity and trust, to encourage sustainable growth and community participation. Regarding the issue of inclusive financial system innovation, the legal knowledge of the community and MSME actors regarding inclusive financial system innovation based on integrity and trust through data privacy policies, risk awareness and increasing literacy is at a high average. Increasing stakeholders' legal awareness, the interests of financial inclusion also need to be balanced with consumer protection. The right model for integrating innovation in an inclusive financial system relies on the implementation the Financial System Innovation Model through platform-based innovation and partnership strategies in synergy with responsive regulations
IMPLIKASI HUKUM PIDANA KESEHATAN TERHADAP TENAGA MEDIS ATAS PEMBATASAN PRAKTIK ABORSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 Soleh, Moh; Nasser, M; Prasetyo, Boedi
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i2.18862

Abstract

Pembatasan praktik aborsi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 membawa konsekuensi serius bagi tenaga medis, terutama dokter dan bidan yang terlibat dalam pelayanan kesehatan ibu. Meski aborsi diperbolehkan dalam keadaan tertentu, seperti darurat medis atau akibat pemerkosaan, aturan hukum yang berlaku sangat ketat. Jika tenaga medis melakukan aborsi di luar batas yang ditetapkan, mereka bisa terancam pidana, meskipun niatnya adalah menyelamatkan pasien atau atas dasar kemanusiaan.Dalam praktiknya, aturan yang belum sepenuhnya jelas ini bisa membuat tenaga medis ragu mengambil tindakan, karena takut berhadapan dengan hukum. Hal ini tentu bisa membahayakan pasien dan mengganggu pelayanan kesehatan. Karena itu, pemerintah perlu segera memberikan pedoman yang lebih rinci dan jelas, agar tenaga medis bisa bekerja dengan tenang, sesuai dengan hukum, tanpa takut dikriminalisasi. Penegakan hukum di bidang kesehatan harus adil, manusiawi, dan tetap melindungi hak semua pihak—baik pasien maupun tenaga medis.
PRODUKTIVITAS PROGRAM LEGISLASI DAERAH (Analisa Program Legislasi pada Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh) Sofansyah, Maulana; Afnila, Afnila; Sihombing, Eka N.A.M
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i2.19015

Abstract

Program Legislasi Daerah (Prolegda) adalah instrumen perencanaan yang digunakan untuk membangun Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota secara terencana, terpadu, dan sistematis. Di Aceh, Prolegda dikenal sebagai Qanun Provinsi atau Qanun Kabupaten/Kota, yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) sebagai lembaga legislatif. Pembentukan Prolegda sangat ditentukan oleh potensi daerah dan diatur dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap realisasi Prolek Aceh Timur dan Kota Langsa, menjelaskan implikasi hukum yang dapat ditimbulkan, dan mengukur produktifitas Prolek di DPRK Aceh Timur dan Kota Langsa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif dan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan di peroleh dari telaah kepustakaan (library research) serta penggunaan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian yang pertama adalah Program legislasi kabupaten/kota harus mengikuti 5 tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Kedua Fungsi legislasi DPR sangat penting dalam mensejahterakan rakyat Indonesia melalui pembentukan perundang-undangan yang berkualitas dan berkeadilan. Dan yang terakhir adalah Program legislasi Kabupaten/Kota yang ideal memerlukan legislator yang peka terhadap masalah masyarakat, perencanaan yang seimbang, dan evaluasi serta pengawasan yang ketat.
EFEKTIVITAS APLIKASI BERBASIS ANDROID TERHADAP UNDANG-UNDANG KEBIDANAN SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN nuryuniarti, rissa; nurmahmudah, endah; N, Ratni; Badrudin, Ubad; Rahmapratiwi, Puput Putri; Putri, Ranty Arrasylia
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i2.16326

Abstract

Pembuatan Aplikasi UU Kebidanan Berbasis Android yang telah di lakukan pada penelitian sebelumnya belum diuji keefektivitasannya. Aplikasi tersebut dibuat beradasarkan Fenomena dilapangan didapatkan bahwa tidak setiap petugas kesehatan khususnya bidan maupun mahasiswa kebidanan yang telah menerima mata kuliah etika kebidanan dan hukum kesehatan mengetahui secara detail mengenai regulasi kebidanan. Tujuan penelitian ini adalah menguji kefektivan dari Aplikasi UU Kebidanan Berbasis Android Sebagai Media Pembelajaran. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Research and Development (R&D) dalam pendidikan merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan mengetahui validitas suatu aplikasi (Sugiyono, 2014). Hasil penelitian menunjukkan kelayakan media pembelajaran berbasis Android dengan hasil uji ahli media diperoleh rata rata 90% dengan kategori valid. Hasil uji ahli materi diperoleh rata-rata sebesar 91% dengan kategori valid. Hasil uji angket praktikalitas dosen diperoleh rata-rata 94,44 dengan kategori sangat praktis. Hasil uji angket praktikalitas peserta didik diperoleh rata-rata 76,54% dengan kategori praktis. Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas di simpulkan bahwa media pembelajaran berbasis Android ini valid, praktis dan efektif untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran pada mata kuliah etika dan hukum Kesehatan.
DILEMA ETIKA DAN HUKUM DALAM KEPUTUSAN KLINIS DI ANTARA KLINIK KESEHATAN GIGI: SEBUAH STUDI EKSPLORASI TENTANG TITIK TEMU ANTARA ETIKA DAN HUKUM Andosy, Dewi; Silitonga, Vera Dumonda; Edwin, Edwin
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i2.18877

Abstract

Keputusan klinis yang dibuat oleh dokter gigi berbasis tugas sering kali melibatkan pertimbangan etika dan hukum. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman dokter gigi dalam mengidentifikasi, mengatasi dan menganalisis dilema yang muncul pada titik persimpangan antara prinsip etika kedokteran gigi dan norma hukum dalam praktik klinis. Studi ini, berdasarkan wawancara mendalam dengan dokter gigi yang berpraktik di berbagai klinik kesehatan, mengungkap berbagai ketidakpastian mengenai strategi pembayaran yang diterima dan persepsi mereka terhadap interaksi antara etika dan hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai praktik kedokteran gigi dan pengembangan kebijakan terkait pengambilan keputusan klinis yang bertanggung jawab

Page 21 of 21 | Total Record : 209

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) More Issue