cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agung Suharyanto
Contact Email
agungsuharyanto@staff.uma.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
doktrina@uma.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 26207141     EISSN : 2620715X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Doktrina : Journal Of Law is a Journal of Law for information and communication resources for academics, and observers of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law.
Arjuna Subject : -
Articles 134 Documents
 5   6   7   8   9 
Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye di Indonesia Aras Firdaus
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 2 (2019): Doktrina:Journal of Law Oktober 2019
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v2i2.2751

Abstract

Today trees are inseparable from human life because they are part of the continuity of life but some people themselves neglect trees as living things. when the election campaign party takes place each pair of candidates who take part in the party of democracy we can find a number of trees used as campaign props. Through the criminal law policy instruments contained in the legislation has given strict sanctions. For the sake of the balance of life between nature and humans for the protection and management of the environment, but some people ignore the sanctions of criminal sanctions .. So that the legal protection specifically for the tree rules applied for the continuity of life and the future of humans in the future. The method used in this research is normative juridical analytical descriptive, the aim is to obtain a systematic and detailed picture to answer the problem to be examined. the legal arrangement and protection of trees during the election campaign requires special rules according to the results of the study, so as to minimize environmental damage. The use of trees as campaign props during elections so that law enforcement officials and the relevant government can take legal action against candidates for legislative and executive members. 
Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak Aldi Subhan Lubis
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v2i1.2252

Abstract

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia, salah satu fungsi tanah dipergunakan untuk bermukim dengan didirikannya rumah sebagai tempat tinggal. Tujuan penelitian adalah pengaturan hukum mengenai pelaksanaan ganti rugi tanah milik masyarakat yang tidak memiliki alas hak terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan peran jaksa penuntut umum dalam membantu pemerintah dalam memecahkan permasalahan pelaksanaan pembayaran ganti rugi terhadap bidang tanah yang tidak memiliki alas hak. Hasilnya adalah pengaturan hukum berada dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Pengadan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, pembayaran ganti rugi untuk pembangunan kereta api Bandara Soekarno Hatta Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan pendapat hukum (legal opinion) yaitu perlu dilakukan inventarisasi dan identifikasi untuk mengetahui pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Jika terhadap masyarakat yang tidak memiliki alas hak, maka terhadap pihak yang dianggap dari yang memiliki itikad baik pembuktian penguasaan dapat dilakukan dengan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat.
Keabsahan Digital Signature dalam Perjanjian E-Commerce Rehulina Rehulina
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 1, No 1 (2018): Doktrina:Journal of Law April 2018
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v1i1.1609

Abstract

Transaksi perdagangan elektronik atau electronic commerce transaction yang biasa disebut dengan e-commerce adalah kegiatan dalam bidang perniagaan yang banyak menggunakan jaringan internet dalam melakukan penawaran dan permintaan.Menurut Mariam Darus Badrulzaman istilah lain yang dipakai untuk e-commerce di antaranya kontrak dagang elektronik, kontrak siber, transaksi dagang elektronik, dan kontrak web.Electronic Commerce transaction adalah transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa, atau mengambil alih hak melalui media elektronik dimana para pihak tidak hadir secara fisik dan menggunakan jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang merupakan suatu metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.Penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan upaya menganalisis permasalahaan dalam penelitian melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan yang erat kaitannya dengan pokok bahasan. Mengutip istilah Ronald Dworkin, penelitian ini juga disebut dengan penelitian doctrinal (doctrinal research), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (lawas written in the book), maupun yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law as it is decided by the judge through judicial prcess).Tanda tangan digital harus diterima keabsahannya sebagai tanda tangan dengan alasan sebagai berikut:Tanda tangan digital merupakan tanda tangan yang bisa dibubuhkan oleh seseorang atau beberapa orang yang diberikan kuasa oleh orang lain yang berkehendak untuk diikat secara hukum;Sebuah tanda tangan digital dapat dimasukkan dengan menggunakan peralatan mekanik, sebagaimana tanda tangan tradisional/konvensional;Sebuah tanda tangan digital sangat mungkin bersifat lebih aman atau lebih tidak aman sebagaimana kemungkinan ini juga terjadi pada tanda tangan tradisional/konvensional;Waktu membubuhkan tanda tangan digital, niat sipenandatangan yang menjadi keharusan juga bisa dipenuhi sebagaimana pada tanda tangan tradisional/konvensional.
Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan di Indonesia dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Fatma Ulfatun Najicha
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 5, No 1 (2022): Doktrina:Juornal of Law April 2022
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v5i1.5393

Abstract

This study discusses the importance of enforcing environmental conservation laws and their policies on the protection and management of biodiversity as the sustainable development process in Indonesia goes. This is based on the existence of potential biodiversity that is widespread in Indonesia, where this biodiversity is in dire need of management and protection. Biodiversity protection is a shared responsibility of all people on earth, so it is necessary to consider the establishment of institutional networks both regionally, nationally, and even internationally. Therefore, it is necessary to firmly enforce environmental conservation laws in order to maintain the existence of this biodiversity potential. By using a normative research method or an approach to legislation and a concept approach, this research was conducted to examine the regulation and effectiveness of environmental conservation law enforcement in Indonesia. Where even though Indonesia has had various laws and regulations related to biodiversity, their implementation is still weak and ineffective. In addition, there are still many regulations made that still do not cover the interests of all parties.
Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru) Marwan Busyro
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 2 (2019): Doktrina:Journal of Law Oktober 2019
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v2i2.2614

Abstract

This paper will write about crimes committed by thugs in criminological studies. The purpose of this study are the factors that cause thugs to commit crimes in Batangtoru and head sector police  made by the Batangtoru police sector against thugs in Batangtoru. The research method is normative which studies the study of documents using secondary data such as statutory regulations. Based on the results of this study found factors causing thugs to commit crimes in Batangtoru regarding environmental factors, economic factors, educational factors, alcoholic drinks (alcohol). In addition, regarding crimes of thugs in Batangtoru such as the availability of free time that cannot be used for other activities, consumptive lifestyles that are accompanied by reduced work interest or job opportunities. Whereas the efforts to overcome thuggery in Batangtoru, namely the Batangtoru Sector Police, have taken preventive and repressive measures. In addition to preventive measures, the Batangtoru Police Station also took repressive efforts to crack down on thuggery actions that occurred in the community. Repressive efforts are carried out by carrying out street crime operations by raiding and cracking down on thugs in the community. 
Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak Beby Suryani Fithri
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 1, No 2 (2018): Doktrina:Journal of Law Oktober 2018
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v1i2.1922

Abstract

Anak-anak tidak terbebas dari kemungkinan melakukan perbuatan pidana (kejahatan) sama halnya seperti orang dewasa. Terhadap anak yang terlanjur melakukan kejahatan dibutuhkan upaya penanggulangan yang efektif mengingat anak masa depan anak yang masih panjang. Penelitian ini jenisnya penelitian yuridis normatif dan penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis. Pendekatan integral kebijakan penal dan kebijakan non penal diharapkan mampu mampu menanggulangi masalah kejahatan anak yang sering terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan penal dilakukan melalui penerapan hukum pidana sementara pendekatan non penal dilakukan melalui upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan dengan melihat akar masalah kejahatan tersebut.
Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Korban Budi Sastra Panjaitan
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 5, No 1 (2022): Doktrina:Juornal of Law April 2022
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v5i1.6222

Abstract

Restorative justice is the settlement of criminal cases based on victims. If the punishment for the perpetrator is still considered inadequate for the loss of the victim, then through restorative justice the rights of the victim in the context of the victim's recovery can be immediately carried out by the perpetrator directly, not by the state. The main issues discussed include: how to implement restorative justice at the level of investigation, prosecution and at trial in court, and how to resolve victim-based criminal cases between retributive justice and restorative justice. The research was conducted through normative legal research, the material studied was library material and the method of conclusion by deduction. Restorative justice at the level of investigation, prosecution and at the time of trial in court aims to protect the victim directly by the perpetrator and stop the investigation, investigation and or prosecution. Retributive justice tends to punish the perpetrator without considering the recovery of the victim, meanwhile restorative justice is the resolution of criminal disputes by means of restoring the victim.
Karakter Hukum Bangunan Gedung Sebagai Jaminan Utang ahmad fauzi
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v2i1.2347

Abstract

Hukum perdata mengenal jaminan yang bersifat hak kebendaan dan hak perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan merupakan jaminan hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (droit de suit) dan dapat diperalihkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kerangka bangunan gedung yang dijadikan objek jaminan hutang oleh debitur, status bangunan gedung dalam pranata hukum positif yang berdimensi privat dan karakter pengikatan jaminannya serta lembaga jaminan apakah yang tepat untuk pembebanan bangunan gedung yang dijadikan sebagai jaminan utang. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jaminan atas hak kebendaan sangat kental dengan penggolongan benda yang dikenal dalam sistem hukum perdata terutama penggolongan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Karenanya juga dikenal adanya pembedaan jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tak bergerak. Atas dasar pembedaan benda tersebut menentukan jenis lembaga jaminan/ikatan kredit yang mana yang dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan. Jika benda jaminan itu berupa benda bergerak maka lembaga iamina yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia adalah gadai dan fidusia, sedangkan jika benda jaminan itu berbentuk benda tetap tanah lembaga jaminan itu berbentuk hak  tanggungan.
Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi Pasca Keluarnya UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Rudy Haposan Siahaan
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 1, No 1 (2018): Doktrina:Journal of Law April 2018
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v1i1.1610

Abstract

Pasca UU Nomor 21 Tahun 2011, penyelesaian sengketa perbankan wajib diselesaikan lebih dahulu oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (Devisi Pengaduan  Konsumen yang wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Jasa Keuangan termasuk Bank) dan apabila tidak tercapai kata sepakat maka dapat di selesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa  yang tidak hanya mediasi tetapi juga ada ajudikasi dan arbitrase yang wajib dibentuk oleh Asosiasi Perbankan paling lambat tanggal 31 Desember 2015 dan apabila belum terbentuk maka nasabah dapat mengajukan permohonan fasilitasi sengketa kepada OJK. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematisasi data yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sektor perbankan juga harus memiliki penyelesaian sengketa berupa mediasi, ajudikasi, dan arbitrase. Mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi menerapkan prinsip-prinsip aksesibilitas, idenpendensi, keadilan, dan afisiensi dan efektifitas, rangkai sistem perlindungan nasabah akan meningkatkan kepercayaan nasabah kepada Bank dan membawa dampak positif bagi perkembangan industri perbankan dalam mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berlanjut dan stabil. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dilakukan melalui LAPSPI sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan yang terdaftar dalam daftar LAPS yang ditetapkan OJK. Adapun sengketa yang dapat diselesaikan melalui LAPSPI haruslah berupa sengketa perdata yang timbul di antara para pihak terkait dengan perbankan. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa perbankan melalui LAPSPI berupa Mediasi, Ajudikasi, dan Arbitrase. Prosedur penyelesaian sengketa melalui LAPSPI dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara. Pertama, para pihak dapat memilih Mediasi sebagai awal penyelesaian sengketa, hasil Mediasi ini berupa Kesepakatan Perdamaian yang dapat dikuatkan ke dalam bentuk Akta Perdamaian untuk dapat dilaksanakan. Apabila Mediasi tidak berhasil, para pihak dapat melanjutkannya dengan Ajudikasi. Putusan Ajudikasi ini bersifat final dan mengikat para pihak apabila pemohon menerima putusan ajudikasi secara keseluruhan dan dalam hal ini maka putusan ajudikasi sudah dapat dilaksanakan. Kedua, para pihak dapat memilih Arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang pertama dan terakhir. Putusan Arbitrase harus terlebih dahulu didaftarkan  di pengadilan negeri  untuk dapat dilaksanakan. Pendaftaran ini merupakan  faktor terpenting  dalam pelaksanaan  putusan Arbitrase, karena tanpa pendaftaran  akan berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan.Dengan terbentuknya LAPSPI ini, maka dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tersedianya mekanisme  penyelesaian sengketa di luar pengadilan dibidang jasa keuangan sektor Perbankan baik konvensional maupun syariah yang cepat, murah, adil dan efisien. Di samping itu penyelesaian sengketa perbankan di luar pengadilan tersebut dapat lebih baik karena penyelesaian sengketa dengan tetap memperhatikan karakteristik permasalahan dengan mengedepankan independensi dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Muhammad Iqbal; Hasnati Hasnati; Indra Afrita
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 5, No 1 (2022): Doktrina:Juornal of Law April 2022
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v5i1.6032

Abstract

Tanggung jawab pelaku usaha secara jelas telah diatur dalam Bab VI Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undan-undang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini adalah Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan dan Akibat Hukum Dari Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan. Metode penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian tanggung jawab pelaku usaha pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan bahwa tanggung jawab pelaku usaha parkir terhadap kehilangan barang yang terdapat di dalam kendaraan konsumen yaitu menjadi tanggung jawab pengelola parkir, karena tanggung jawab pengelola parkir sebagai pihak penerima titipan adalah memelihara obyek titipan sebagaimana memelihara kepunyaan sendiri serta harus mengembalikan dalam wujud asalnya. Sehingga kehilangan barang yang terdapat di dalam kendaraan konsumen tetap menjadi tanggung jawab pengelola parkir. Akibat hukum tanggung jawab pelaku usaha pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab dalam memberikan ganti kerugian atas terjadinya kerusakan, pencemaran dan memberikan ganti kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka konsumen pengguna jasa parkir apabila terjadi kehilangan ataupun kerugian berhak untuk menuntut kepada pihak pengelola parkir.

Page 7 of 14 | Total Record : 134

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Doktrina:Juornal of Law Oktober 2025 Vol. 8 No. 1 (2025): Doktrina:Juornal of Law April 2025 Vol. 7 No. 2 (2024): Doktrina:Juornal of Law Oktober 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): Doktrina:Juornal of Law April 2024 Vol. 6 No. 2 (2023): Doktrina:Juornal of Law Oktober 2023 Vol. 6 No. 1 (2023): Doktrina:Juornal of Law April 2023 Vol. 5 No. 2 (2022): Doktrina:Juornal of Law Oktober 2022 Vol 5, No 1 (2022): Doktrina:Juornal of Law April 2022 Vol 4, No 2 (2021): Doktrina:Juornal of Law Oktober 2021 Vol 4, No 1 (2021): Doktrina:Journal of Law April 2021 Vol 3, No 2 (2020): Doktrina:Journal of Law Oktober 2020 Vol 3, No 1 (2020): Doktrina:Journal of Law April 2020 Vol 2, No 2 (2019): Doktrina:Journal of Law Oktober 2019 Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019 Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019 Vol 1, No 2 (2018): Doktrina:Journal of Law Oktober 2018 Vol 1, No 2 (2018): Doktrina:Journal of Law Oktober 2018 Vol 1, No 1 (2018): Doktrina:Journal of Law April 2018 Vol 1, No 1 (2018): Doktrina:Journal of Law April 2018 More Issue