cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhukumjatiswara@unram.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Jatiswara
Published by Universitas Mataram
ISSN : 0853392X     EISSN : 25793071     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jatiswara adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, merupakan Indonesian Journal of Law sebagai forum komunikasi dalam studi teori dan aplikasi dalam Hukum Berisi teks artikel di bidang Hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian orisinal atau ulasan artikel.
Arjuna Subject : -
Articles 22 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara" : 22 Documents clear
Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Debt Collector Dalam Penarikan Paksa Objek Perjanjian Ahmad Ahmad; Amiruddin Amiruddin; Ufran Ufran
Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i2.390

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji dan menganalisa kriteria tindakan debt collector yang dapat dikategorikan tindakan pidana. Serta untuk mengkaji dan menganalisa sanksi pidana terhadap debt collector yang melakukan tindakan penarikan paksa objek perjanjian. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah library research dengan teknik documenter. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kriteria tindakan debt collector yang dapat dikategorikan tindakan pidana yakni tindakan debt collector yang menarik paksa disertai dengan adanya kekerasan yang dilakukan terhadap debitor maka Penulis menganggap bahwa dalam kasus ini terdapat kesalahan. Adanya kesengajaan atau kealpaan yang dilakukan oleh debt collector menandakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dimana saat debt collector melakukan penarikan paksa objek perjanjian, sedangkan kealpaan debt collector adalah saat tindakan kekerasan yang dilakukan tersebut menimbulkan keadaan yang berbahaya bagi debitor sehingga debitor menderita kerugian. Sanksi pidana terhadap tindakan debt collector yang melakukan penarikan paksa objek perjanjian yang disertai dengan adanya tindakan kekerasan terhadap debitor dapat dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 362 KUHP.
Penggunaan Dana Istimewa Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Bagi Masyarakat Yogyakarta Quraisi Sifhan
Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i2.406

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penggunana dana istimewa di lihat dari kemanfaatan yang di dapatkan oleh masyarakat Yogyakarta. Metode yang di gunakan adalah empiris yaitu memaparkan data-data mengenai hasil analisis tentang penggunaan dana istimewa serta implikasinya terhadap masyarakat di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa Desentralisasi asimetris merupakan jenis pembagian kewenangan yang memperhatikan ciri khas dan kehususan daerah dalam kerangka Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana di atur dalam pasal 18B dalam UUD NRI 1945 yang kemudian di atur lebih lanjut dalam UU keistimewaan DIY, pengaturan demikian dimaksudkan untuk mempertegas dan melegitimasi pelaksanaan urusan pemerintahan bagi suatu daerah tertentu untuk bisa mengembangkan potensi daerah yang eksistensial dengan dilandaskan kepada karakter, budaya, sejarah dan kelembagaan khusus sebagaimana yang tercermin dari DIY dan Dana Keistimewaan DIY dilihat dengan capaian kesejahteraan yang ditunjukkan dengan indicator seperti pertumbuhan ekonomi dan IPM DIY yang selalu berada di atas rata-rata nasional bahkan menjadi yang tertinggi kedua setelah DKI Jakarta.
Kepemilikan Hak Atas Tanah Pertanian Absentee Dalam Perspektif Maqashid Syariah Eka Rustiana; Kholid Hidayat
Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i2.395

Abstract

Artikel ini membahas permasalahan kepemilikan hak atas tanah pertanian yang bersifat absentee dalam perspektif maqashid syariah, dengan tujuan untuk mengetahui problematika dan kepemilikan hak mengenai tanah pertanian yang bersifat absentee. Kepemilikan tanah absentee yang telah dilarang di indonesia dalam praktikya masih terus teradi. Ketentuan khusus yang mengatur tentang seluk beluk pertanahan dan juga larangan terhadap kepemilikan tanah absentee termuat dalam dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research), menggunakan analisis deskriptif sehingga dapat diperoleh hasil yang kemudian digunakan sebagai masukan dalam eksplanasi hukum terkait dengan larangan kepemilikan tanah absentee dan langkah pertimbangan hukum sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menyatakan, masih banyak praktik kepemilikan tanah pertanian absentee. Proses perpindahan harta melalui pewarisan yang diterima oleh ahli waris menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi adanya pemilikan tanah absentee. Sesuai dengan tujuan syara’ terhadap penghormatan tiap individu, ada lima hal inti yang diberikan Islam sebagai bentuk perlindungan berupa perlindungan terhadap agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan kehormatan dan perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan hak terhadap harta benda yang dimiliki akibat pewarisan, dan mengupayakannya secara aktif sesuai dengan aturan perundang-undangan adalah bentuk kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku supaya tercapai kemaslahatan.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Cyber Pada Transportasi Online Lelisari Lelisari; Imawanto Imawanto; Yulias Erwin
Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i2.396

Abstract

Sektor kerja berbasis daring saat ini menjadi salah satu alternatif dan menjadi incaran bagi para pekerja. Banyak pelaku bisnis yang merambah ke kanal online dan membuka kesempatan kerja baru. Pekerja cyber memang masih asing dan jarang digunakan dalam dunia kerja dan masih minim perlindungan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja cyber pada transportasi online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan pendekatan perundang-undang (statue approach), dianalisis dengan menggunakan logika hukum, deskripsi, argumentasi, sistemasi dan eksplanasi. Perlindungan hukum pekerja cyber pada transportasi online yang menggunakan perjanjian kerja cyber, seperti pengemudi taxi online dilindungi oleh Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan. Hubungan kerja cyber yang tunduk pada Hukum Ketenagakerjaan, maka segala hak dan kewajibannya diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan, disamping itu Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum pekerja cyber pada transportasi online yang mepunyai hubungan kerjasama cyber seperti pengemudi GOJEK dilindungi oleh KUHPerdata atau perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.
Indonesia Vs China: A Comparative Of The Execution Of Death Penalty In Corruption Ony Rafsanjani
Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i2.386

Abstract

Indonesia and China are some of the countries that still adhere to the death penalty in their Criminal Code. One of the crimes punishable by death is the Corruption Crime because it is considered an extraordinary crime and is believed to reduce crime rates. This research examines material differences regarding the death penalty law, especially in cases of corruption in Indonesia and China. The type of research used in this research is normative or doctrinal research with statutory, conceptual, and legal comparative approaches. Sources and types of legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary legal materials are in the form of legislation, secondary legal materials in the form of expert opinions, previous research, text books, scientific journals, and news on the internet, while tertiary legal materials include Indonesian language dictionaries, English dictionaries, and legal dictionaries. The results of this study reveal that there are differences and similarities in determining the death penalty for the crime of corruption for corruptors between Indonesia and China. The similarities are that they both assume that corruption is a crime that can be sentenced to death and has a special institution in handling it. The difference lies in the regulation, if in Indonesia the crime of corruption is regulated in a special law (outside the Criminal Code) while in China it is regulated in their Criminal Code. A further difference lies in the additional penalties where China has a political disenfranchisement. Regarding the implementation of the death penalty for corruptors, in Indonesia it applies if certain things occur (disasters and monetary crises) in China, calculated based on the amount of corruption. Meanwhile, according to the method of execution, in Indonesia it uses shooting to death, in China it uses shooting and death injections.
Perspektif Maqasid Syari’ah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan Naili Suroya
Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i2.401

Abstract

Artikel ini berusaha membaca fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang nikah di bawah tangan dalam perspektif maqasid syari‘ah Jasser Auda. Merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan maqasid syari‘ah Jasser Auda sebagai alat analisisnya. Dalam Islam, pencatatan pernikahan bukan menjadi salah satu syarat dan rukun nikah. Hal tersebut mendorong MUI untuk mengeluarkan fatwa tentang nikah di bawah tangan yang hasilnya MUI mengesahkan pernikahan tersebut namun menjadi haram jika menimbulkan madharrat. Fatwa tersebut dibaca dengan menggunakan teori maqasid syari‘ah Jasser Auda. Teori tersebut dipadukan dengan teori sistem, yang menghasilkan 6 fitur berupa kognisi, utuh/menyeluruh, terbuka, tingkatan yang saling berkaitan, multidimensi dan tujuan. Gagasan Jasser Auda mengenai konsep maqasid dari yang berorientasi penjagaan menuju pengembangan yang bersifat humanis menjadi relevan jika digunakan untuk membaca fatwa MUI tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan belum sesuai dengan maqasid syari‘ah yang digagas oleh Jasser Auda. Dalam fatwanya, MUI hanya menganjurkan untuk mencatatkan ke pihak berwenang berdasarkan metode maslahah mursalah dan sadd al-Z|ari‘ah yang digunakan MUI untuk mencegah timbulnya madarrat. Seharusnya pencatatan pernikahan bukan lagi dianggap sebagai anjuran, namun sebagai keharusan karena dengan itulah pernikahan mempunyai hukum yang tetap sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan.
Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Yang Berkunjung Di Provinsi NTB Pada Masa Pandemi Covid-19 Ahmad Zuhairi; Khairus Febryan Fitrahady; Ari Rahmad Hakim BF; M. Riadhussyah
Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i2.431

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak wisatawan yang berkunjung di Provinsi NTB selama masa pandemi Covid-19. Hal tersebut penting dikaji mengingat pariwisata sudah mulai perlahan digelorakan namun membutuhkan kajian yang lebih dalam pada isu arah kebijakan yang semestinya memberikan perlindugan terhadap hak wisatawan untuk berkunjung dalam masa pandemi. Jenis penelitian ini yaitu sosio legal research, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian pada dasarnya wisatawan merupakan konsumen pengguna jasa pariswisata dan berhubungan dengan pelaku usaha parisiwata sehingga hukum perlindungan konsumen yang harus dijadikan acuan untuk memberikan perlindungan terhadap wisatawan tersebut terhadap keselamatan jiwa dan raganya selama berada dan berkunjung di NTB. Perlindungan Konsumen lahir karena dorongan tiga kelompok kepentingan yang mengatur atau disebut dengan threeangulasi concept yaitu Negara, Pelaku Usaha, dan Kebutuhan Masyarakat. Di NTB sendiri terdapat berbagai kebijakan yang berkaitan langsung dengan penanganan pandemi namun masih belum dapat memberikan kepastian dan perlindungan secara komperhensif dalam menjamin hak yang dimiliki oleh wisatawan tersebut.
Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Kodrat Di Indonesia Fanny Priscyllia
Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i2.400

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaturan perkawinan sesama jenis berdasarkan tujuan perkawinan dan landasan filosofis pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengenal adanya bentuk perkawinan sesama jenis bahkan dalam hukum adat dan hukum agama yang diakui oleh Indonesia. Perkawinan sesama jenis bertentangan dengan moralitas Ketuhanan karena tidak sesuai dengan kodrat manusia diciptakan berpasangan yaitu pria dan wanita sehingga perkawinan sesama jenis tidak dapat mengemban visi dan misi kemanusiaan sesuai dengan kodrat manusia diciptakan yaitu membentuk keluaraga bahagia dan kekal yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak sebagai keturunan guna menjamin keberlangsungan manusia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Alat Bukti Visum Et Repertum Zahrotunnisa Nuralinda; M. Rusli Arafat
Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i2.409

Abstract

Adanya Visum et repertum berperan penting bagi penyidik terutama bagi keluarga korban, ​​untuk melengkapi alat bukti dalam suatu kasus. Walaupun VeR ini merupakan laporan yang dikeluarkan oleh seorang ahli, kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang diyakini telah terjadi atau bisa disimpulkan bisa terjadi adanya manipulasi. Kasus pemalsuan hasil visum et repertum di Indonesia sendiri sebenarnya memang jarang terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kasus seperti ini bisa saja terjadi kedepannya. Jenis peneltian ini berbentuk Yuridis normative yakni penulis akan menganalisa dan membahas secara lebih lanjut tentang bagaimanakah pertangunggjawaban hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan alat bukti visum et repertum yang tujuannya untuk mengtahui sanksi hukum apa saja yang dijatuhkan terhadap pelaku. Metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hasilnya yaitu melalui kajian bahan kepustakaan yang berfokus pada penerapan aturan positif melalui pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, jurnal hukum, pendapat ahli/akademisi, internet dan kasus hukum terkait yang digunakan dalam penelitian ini.
Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat: - Indah Nur Shanty Saleh; Bita Gadsia Spaltani
Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i2.402

Abstract

Artikel ini menganalisis isu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai salah satu persoalan mendasar dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata sangat multitafsir dan tidak implementatif. Penjelasan Pasal 66 UUPPLH juga dipandang belum cukup memberikan kejelasan dalam ketentuan yang dimaksud. Ketentuan demikian memberikan pengaruh semakin maraknya kriminalisasi dan pelanggaran HAM terhadap para pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan penggunaan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif, sehingga diharapkan pembahasan dapat akurat menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukan bahwa sampai saat belum ada aturan pelaksana Pasal 66 UUPPLH yang digunakan sebagai dasar hukum bagi perlindungan hukum para pejuang lingkungan hidup. Realitas tersebut berkontribusi pada maraknya kasus kriminalisasi terhadap pejuang hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh sebab itu diperlukan reformulasi perlindungan hukum bagi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang meliputi: melakukan revisi Pasal 66 UUPPLH agar tidak menimbulkan multitafsir dan dapat implementatif; perlunya redefinisi terkait konsep perlindungan hukum pejuang lingkungan hidup atau konsep Anti Eco-SLAPP, penting adanya keseriusan dan sinergisitas semua elemen baik pemerintah maupan masyarakat; serta yang terakhir perlu dilakukan pengaturan dalam bentuk peraturan internal maupun peraturan turunan baik di kepolisian RI maupun di Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara yang menyangkut pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat agar dapat dijadikan acuan bersama dalam penegakan hukum lingkungan Indonesia.

Page 1 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 1 (2023): Jatiswara Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara Vol 37 No 1 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara Vol 36 No 3 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara Vol 36 No 2 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 2 (2021): Jatiswara Vol 36 No 1 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara Vol 35 No 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 2 (2020): Jatiswara Vol 35 No 2 (2020): Jatiswara Vol 35 No 1 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 1 (2020): Jatiswara Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 2 (2019): Jatiswara Vol 34 No 1 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 1 (2019): Jatiswara Vol 33 No 3 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara Vol 33 No 2 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara Vol 33 No 1 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara Vol 31 No 3 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 1 (2016): Jatiswara Vol 30 No 3 (2015): Jatiswara Vol 30 No 2 (2015): Jatiswara Vol 30 No 1 (2015): Jatiswara Vol 27 No 3 (2012): Jatiswara Vol 27 No 2 (2012): Jatiswara Vol 27 No 1 (2012): Jatiswara Vol 26 No 3 (2011): Jatiswara Vol 26 No 2 (2011): Jatiswara More Issue